Perekonomian Indonesia tumbuh 2,97 persen pada triwulan I-2020. Konsumsi rumah tangga dijaga agar perlambatan tak berlanjut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pertumbuhan ini merupakan yang terendah dalam dua dasawarsa terakhir atau sejak triwulan I-2001. Sebagaimana disampaikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), awal April, pertumbuhan ekonomi RI pada 2020 dalam skenario berat sebesar 2,3 persen. Adapun berdasarkan skenario sangat berat bisa minus 0,4 persen. Sedangkan Dana Moneter Internasional memproyeksikan perekonomian tumbuh 0,5 persen

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, berpendapat, realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 mengindikasikan perlambatan lanjutan. Perekonomian triwulan II-2020 berpotensi tumbuh minus karena aktivitas ekonomi menurun lebih signifikan sejak awal April ketika kebijakan pembatasan sosial berskala besar diberlakukan berbagai daerah

Dalam keterangan pers seusai Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, 14 April 2020, disebutkan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat pada triwulan II dan III tahun ini, akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan akan mulai pulih pada triwulan IV-2020.

Josua menambahkan, ekspektasi pertumbuhan ekonomi memiliki deviasi yang cukup lebar, dengan mempertimbangkan ketidakpastian akibat Covid-19. Berkaca pada data pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020, respons kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada percepatan realisasi anggaran belanja jaring pengaman sosial. Realokasi anggaran juga dititikberatkan pada penanganan Covid-19. Josua menambahkan, daya beli masyarakat mesti dijaga, sehingga konsumsi rumahtangga perlu disokong. Dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bisa diupayakan tetap positif.

Sebagaimana disampaikan Kepala BPS Suhariyanto, Selasa, perlambatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dampak awal penyebaran Covid-19 dan respons kebijakan pembatasan sosial di sejumlah negara. Namun, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia tak berubah, yang didominasi konsumsi rumah tangga.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, konsumsi rumah tangga yang turun tajam memperkuat urgensi percepatan bantuan sosial pada triwulan II-2020. Di sisi produksi, program pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM perlu dilaksanakan secepatnya agar dapat membantu meringankan tekanan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha kecil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah menyiapkan solusi—yang mengacu pada kondisi normal baru—agar dampak pandemi Covid-19 tidak merambat ke berbagai sektor

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ada tambahan 60.000 penganggur per Februari 2020. Jumlah penganggur itu diperkirakan akan terus melonjak pada triwulan II-2020, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang anjlok pada tiga bulan pertama tahun ini. Kondisi ini harus diantisipasi pemerintah melalui kebijakan penanggulangan Covid-19 yang lebih terintegrasi antara aspek kesehatan, dunia usaha, dan ketenagakerjaan,

BPS merilis, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 sebesar 2,97 persen. Sedangkan pemerintah dan Bank Indonesia kini memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 2,3 persen dan dalam skenario sangat berat minus 0,4 persen. BPS juga merilis, per Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun tipis menjadi 4,99 persen dibandingkan 5,01 persen pada Februari 2019 namun menurut Kepala BPS Suhariyanto, kondisi itu sebelum ditemukan kasus Covid-19 di Indonesia. Memasuki triwulan II-2020, angka pengangguran diperkirakan akan bertambah karena mulai terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Suhariyanto menambahkan, berdasarkan analisis mahadata ketenagakerjaan, terjadi penurunan jumlah iklan lowongan kerja yang mulai melambat pada Maret 2020 dan menurun drastis pada April 2020 sementara Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga 4 Mei 2020, jumlah pekerja yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 2,92 juta orang.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini mengarah pada skenario berat. Dengan pertumbuhan ekonomi 2,97 persen di triwulan I, jumlah penganggur pada April-Juni bisa bertambah 6 juta orang-9 juta orang dan berharap pemerintah segera mengantisipasi potensi lonjakan penganggur itu dikarenakan berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan belum berdampak signifikan. Hal senada dikatakan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar. Ia menambahkan pemerintah harus lebih fokus pada program padat karya tunai di daerah untuk merekrut para pekerja yang terdampak Covid-19.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan Kementerian terus mempercepat program Padat Karya Tunai (PKT) yang dinilai dapat berdampak ganda pada ekonomi desa, mulai dari mengurangi penganggur, menyokong daya beli masyarakat, hingga meningkatkan infrastruktur pertanian dengan anggaran sebesar Rp 11,2 triliun

Dalam lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, isu-isu global telah menjadi pemicu perlambatan perekonomian. Menteri Keuangan Stri Mulyani Indrawati merancang APBN untuk menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi gelombang tersebut. Realisasi APBN 2018 mencatat negara berhasil melampaui target untuk pertama kali sejak tahun 2011, yaitu 102,5 persen atau 1.942,3 triliun rupiah yang berarti tumbuh 16,6 persen. Meskipun 2018 sudah baik, persiapan APBN 2019 tetap harus berhati-hati. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 berada pada level 5,08 persen di bawah targer 5,3 persen. Faktor perlambatan ekonomi global masih mendominasi, kinerja ekspor masih berada pada zona negatif, begitupun investasi masih sulit ditebak pada paruh kedua. Kini konsumsi rumah tangga menjadi harapan pemerintah sebagai komponen pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga acuan oleh BI sebanyak dua kali dalam beberapa bulan terakhir, ditambah dengan bantuan sosial kepada masyarakat, serta program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga BPJS kesehatan menjadi jurus yang digunakan. Selain melalui belanja, APBN juga didorong untuk mengstimulus perekonomian melalui pemberian insentif bagi dunia usaha yang suportif tetapi selektif. Insentif akan berdampak pada pengurangan penerimaan yang dicatat sebagai tax expenditure. Pada tahun 2018 nilainya mencapai 196 trilyun rupiah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada berbagai perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah risiko gagal bayar yang tinggi sebagai akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Ia menurutkan, krisis global memaksa perusahaan-perusahaan untuk mengubah asumsi kondisi ekonomi agar tetap bisa mencetak keuntungan sehingga perusahan harus terus memperhatikan dinamika lingkungan operasinya secara detail. "Mereka harus meningkatkan kehati-hatian apakah kegiatan korporasi akan memunculkan stream revenue yang diharapkan seperti semula," kata Menkeu di Jakarta, Selasa (1/10). menurut dia, eksposur perusahan terhadap pembiayaan yang dilakukan sebelumnya yaitu seperti utang juga akan berdampak pada biaya yang dikeluarkan serta pembayaran kewajiban. 

Lingkungan ekonomi diperkirakan bergerak melemah, sehingga perusahaan harus melihat sisi efisiensi untuk menjaga kemampuan perusahan menghasilkan keuntungan. Selain itu, ia mengatakan, Kementerian Keuangan akan terus melakukan monitoring secara terus menerus kepada BUMN-BUMN dalam upaya mencegah terjadinya gagal bayar. Pihaknya juga melihat potensi risiko-risiko instrumen fiskal yang diugnakan untuk mendukung berbagai program BUMN dalam rangka menjalankan pembangunan dan pemajuan Indonesia. Peringatan Menkeu tersebut menanggapi laporan dari lembaga pemeringkat utang internasionan Moody's Investors. Sebelumnya lembaga ini menyebut bahwa perusahan perusahaan di Indonesia rentan terpapar sisiko gagal bayar utang, dikarenakan kondisi makro ekonomi yang melemah.

Lembaga pemeringkat utang internasional Moddy's Investor Service menyebut perusahan-perusahaan di Indonesia rentan terpapar risiko gagal bayar utang dikarenakan kondisi makro ekonomi yang melemah. Hal ini tercermin dari pendapatan perusahaan Indonesia yang kian menurun bisa mengurangi kemampuan korporasi Indonesia dalam mencicil kembali utang-utangnya. Dalam laporan bertajuk Risk from Leveraged Corporates Grow as Macroeconomics Condition Worsen tersebut, Moody's menyatakan bahwa ukuran stress test yang menunjukkan bank-bank di India dan Indoensia paling rentan dari 13 negara di Asia Pasifik yang memiliki risiko gagal bayar tertinggi. Kemudian dalam laporannya juga tercantum risiko kredit dari negara Asia Pasifik, yakni Australia, China, Hong Kong, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Australia, Singapura, Taiwan dan Thailand, termasuk dua negara lainnya, yaitu India dan Indonesia. "Perusahaan yang tinggi di seluruh Asia Pasifik menimbulkan risiko yang meningkat bagi bank-bank di kawasan ini, karena pertumbuhan eknomi yang lebih lambat dan meningkatnya perdagangan dan ketegangan geopolitik. Hal ini memicu pelemahan kemampuan pembayaran utang," jelas Moody's dalam laporannya, Senin (30/9).

Kondisi industri manufaktur kian mengkhawatirkan. Setelah BPS melaporkan lesunya industri manufaktur semester I-2019, kini IHS Markit menyampaikan hal senada. Hasil catatan di survei Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia makin memburuk. IHS Markit menganalisis, pelemahan ini akibat pesanan baru tumbuh lebih rendah, sementara stok barang jadi masih menumpuk. Namun, pebisnis masih tetap optimis dan memprediksi pelemahan hanya bersifat sementara.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional menyebut, perlambatan sektor manufaktur terjadi karena dua hal. Pertama, pengusaha masih tertekan efek eskternal perang dagang AS dan China. Kedua, pebisnis masih menanti stabilitas pascapemilu. Ketiga, pemerintah menjadi semi-dormant alias menghindari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversi selama periode sekitar pemilu.

Dalam kondisi seperti ini, ekonom Indef Bhima Yudhistira berharap pemerintah memperlus akses pasar ekspor ke negara non tradisional seperti ke Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara kawasan Pasifik. Selain itu, pemerintah harus segera merealisasikan paket kebijakan ekonomi yang belum banyak berjalan.

Kemkeu mencatat realisasi anggaran bansos kuartal I tahun ini mencapai Rp 37 triliun. Realisasi ini naik 106,6% dibanding periode sama tahun lalu. Menurut Kemkeu, lonjakan ini disebabkan empat hal. Pertama, percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai Rp 8,4 trilun. Kedua, pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp 34,4 triliun. Ketiga, realisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Keempat, realisasi bansos lainnya, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi. Meski demikian, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal berpendapat, penggelontoran bansos tiga bulan pertama tahun ini belum memiliki daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Pasalnya 20% konsumsi masyarakat didominasi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.

Ancaman perlambatan ekonomi global kian nyata seiring dengan melemahnya sejumlah indikator ekonomi di beberapa negara mulai dari China, Amerika Serikat, hingga Jerman. Laporan terbaru Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pun ikut memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini. Pada Jumát 8 Maret 2019, tiga laporan kinerja pasar secara berturut-turut menunjukkan kelanjutan pelemahan mulai dari menurunnya tingkat penerimaan kerja di Amerika Serikat, pelemahan ekspor China serta lesunya permintaan produksi di Jerman yang tidak terduga. Meskipun begitu, OECD meyakini risiko resesi masih jauh dari pandangan. OECD telah memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global untuk 2019 menjadi 1% dari perkiraan awal sebesar 1,8% yang diprediksi pada November 2018. OECD juga menctatkan bahwa ketidakpastian Brexit akan menjadi ancaman bagi ekonomi Inggris dan kawasan Eropa Barat. Jika Inggris tidak segera mendapatkan kesepakatan, risiko resesi jangka pendek dimungkinkan terjasi dan akan berdampak buruk bagi negara lain.

Ekonomi global yang tahun ini diproyeksikan melambat bakal berimbas terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia. Apalagi, kinerja perdagangan Indonesia masih bergantung pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan China. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, perlambatan ekonomi global akan memukul kinerja ekspor Indonesia. Permintaan terhadap komoditas dan produk jadi Indonesia bakal menurun karena negara lain yang biasa menjadi konsumen mengalami perlambataan ekonomi. Pemerintah juga akan terkena imbas dari sisi pendapatan perpajakan. Apabila ekonomi global melemah dan pendapatan swasta sebagai wajib pajak (WP) menurun, potensi pertumbuhan pendapatan pajak dapat melambat. Antisipasi yang juga harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kepatuhan pajak para WP. Diantaranya dengan mempermudah prosedur, sehingga meningkatkan jumlah dan nilai WP. Hal yang tidak kalah penting adalah meningkatkan efisiensi belanja. Berdasarkan fakta-fakta empiris selama ini, ekspor Indonesia bersifat demand driven. Artinya, perkembangan ekonomi negara tujuan ekspor sangat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri mengatakan, pelemahan perekonomian China tentu akan berdampak pada permintaan terhadap komoditas Indonesia, khususnya minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara.