Perlambatan Ekonomi
( 71 )IMF : Laju Kasus Covid-19 Ganjal Ekonomi Indonesia
International Monetary Fund(IMF) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 4,3%. Angka ini lebih rendah dari proyeksi IMF sebelumnya sebesar 4,8%.
Padahal, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini sebesar 6%, naik dari proyek sebelumnya sebesar 5,5%. Tahun depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 5,8% dan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,4%.
Dalam laporan bertajuk World Economic Outlook, Managing Divergent Recoveries edisi April 2021, IMF melihat pemulihan ekonomi negara emerging dan negara Asia berkembang pada tahun ini cukup kuat dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,6%. Proyeksi tersebut lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 8%.
Namun, kuatnya pemulihan ini tidak terjadi pada Malaysia dari Indonesia. Penyebabnya: angka kasus Covid-19 yang masih tinggi. Melansir data Satgas Covid-19, hingga Rabu (7/4) kemarin, ada tambahan 4.860 kasus baru yang terinfeksi korona di Indonesia. Sehingga total menjadi 1.547.376 kasus positif korona.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Hidayat Anir menilai, kasus Covid-19 di Indonesia sudah menurun signifikan sejak akhir Januari 2021 dari kisaran 13.000 tambahan kasus per hari menjadi 5.000 kasus per hari.
Indeks Penjualan Riil Masih di Atas 100
Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2020 tercatat sebesar 100.6. lebih tinggi dari IPR bulan Maret sampai dengan November 2020. Bila indeks penjualan riil periode survei lebih tinggi dari 100, hal tersebut menunjukkan, penjualan pada periode tersebut lebih tinggi dibanding tahun dasar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, Amanlison Sembiring, dalam siaran persnya, menjelaskan, kinerja penjualan eceran pada Januari 2021 secara bulanan tercatat menurun dibandingkan Desember 2021.
Begitu juga dari IPR Januari 2021 yang terkontraksi 3.2 persen (mtm), menurun dari pertumbuhan 12,75 persen (mtm) pada Desember 2020. Optimisme pelaku usaha terhadap penjualan eceran tersebut terindikasi pada indeks ekspektasi penjualan sebesar 159,2, meningkat dari 152,6 pada bulan Desember 2020.
BUMN Tak Cukup Hanya Bertahan
Pemerintah saat ini sedang merampingkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk merestrukturisasi dan memangkas perusahaan yang kontribusinya tidak signifikan, baik secara profit maupun peran sosialnya, bagi publik. Langkah ini dinilai tepat.
Dari 142 BUMN, pemerintah telah merampingkan jumlah BUMN menjadi 41 perseroan. Jumlah kluster BUMN yang awalnya sebanyak 27 dikurangi menjadi 12 kluster.
Riset kajian LMFEUI menunjukkan, kontribusi BUMN pada produk domestik bruto (PDB) sebelum pandemi sebenarnya cukup signifikan. Pada 2019, total aset seluruh BUMN berkontribusi sebesar 55,2 persen terhadap PDB yang sebesar Rp 15.834 triliun.
Dari total keseluruhan pendapatan BUMN sebesar Rp 2.456 triliun, sebanyak 78 persen atau Rp 1.913 triliun disumbangkan oleh 20 perusahaan BUMN teratas. Sementara, dari total keseluruhan aset BUMN sebesar Rp 8.739 triliun, sebanyak 86 persen atau Rp 7.542 triliun disumbangkan oleh 20 perusahaan BUMN teratas.
Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury menuturkan, BUMN memiliki peran strategis dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Ada tiga sektor utama yang menjadi prioritas pemerintah, yakni energi, pangan, dan kesehatan.
Dari sektor energi, pemerintah sedang mengembangkan konsorsium industri baterai kendaraan listrik (Indonesia Battery Corporation/Industri Baterai Indonesia), yang akan melibatkan beberapa perusahaan, seperti PT Inalum (Persero), PT Antam Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Diharapkan, holding itu akan mengembangkan investasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Di bidang kesehatan, pemerintah juga membentuk holding BUMN farmasi. Saat pandemi ini, perseroan farmasi serta rumah sakit dan laboratorium . Pemerintah juga telah membentuk holding BUMN pangan, yang akan dipimpin oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
Penjualan Mobil Turun 32%
Penjualan mobil penumpang dan niaga ringan di Sulsel selama 2020 terkerek cukup dalam. Data Police Register (Polreg) selama 2020, rerata penjualan mobil selama setahun mengalami penurunan hingga 32 persen.
Secara tahunan, penjualan rerata mobil penumpang dan niaga ringan pada 2020 di angka 2.144 unit. Angka itu menurun 32 persen bila dibandingkan pada 2019 lalu di angka 3.176 unit.
Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel, Dharmayani Mansyur tak menampik secara umum penjualan mobil penumpang dan niaga ringan memang mengalami penurunan.
Untuk segmen kendaraan niaga tipe Pickup (PU) Low, penjualan 4.252 unit atau 16,52 persen dari total penjualan. Sementara segmen Multi Purpose Vehicle (MPV) Low 3.996 unit atau 15,52 persen dari total penjualan.
Lalu Segmen Sport Utility Vehicle (SUV) Medium terjual 3.848 unit atau 14,95 persen dari total penjualan. Sedangkan pada segmen SUV High terjual 999 unit atau 3,88 persen dari total penjualan.
Masuk Dalam Jurang Resesi
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III 2020 kembali terkontraksi, yakni minus 3,49 persen. Dengan begitu, Indonesia dinyatakan mengalami resesi karena di kuartal ll 2020 ekonomi juga minus 5,32 persen.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhi negara memprediksi, pertumbuhan ekonomi yang berada di level negatif ini masih akan berlanjut di kuartal IV 2020. Sebab, masih terjadi pelemahan daya beli masyarakat disertai dengan pergerakan /mobilitas ke pusat aktivitas ekonomi yang belum normal.
Bhima menilai, tren pemulihan ekonomi masih berjalan lambat, meskipun ada tanda perbaikan. Perbaikan secara global terlibat dari kontraksi ekonomi kuartal III 2020 AS tidak sedalam dibanding kuartal II.
Indikator lain adalah mulai naiknya PMI manufaktur yang bergerak di 44,9 persen pada kuartal III. lebih baik dari kuartal II yakni 28,5 persen. Meskipun masih dibawah level 50 atau belum optimal ekspansi produksinya.
Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) tanggal 4 November 2020, rupiah juga terus mengalami penguatan ke level Rp 14.557, seiring mulai masuknya dana investor asing ke aset yang lebih berisiko seperti saham dan obligasi swasta.
“Kemungkinan besar dana asing akan masuk ke portfolio di awal tahun 2021. Ini pun dengan asumsi kebijakan Presiden AS terpilih akan mengakomodasi kepentingan Indonesia termasuk de-eskalasi perang dagang dengan China,” sebutnya.
Ongkos Besar Indonesia Resmi Masuk Krisis
Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini dijadwalkan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal III-2020. Pengumuman produk domestik bruto (PDB) Indonesia kuartal III-2020 ini menandai Indonesia resmi masuk masa krisis, karena dua kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan ekonomi negatif.
Jika kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi -5,32%, ekonom memprediksi kuartal III akan kembali negatif di kisaran -3% hingga -1%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sudah ada tanda-tanda pemulihan. “Kuartal III kembali recovery, lebih baik dari kuartal II. Fungsi stabilisasi dari APBN bersama dengan yang lain untuk menanggulangi pukulan demand dan supply,” kata Menkeu di acara Simposium Nasional Keuangan Negara 2020, Rabu (4/11).
Menkeu optimistis meskipun dengan ongkos besar tahun ini yakni defisit Rp 687,5 triliun, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 bisa membaik di kisaran -1,7% sampai - 0,6%. Guna mendongkrak ekonomi di sisa tahun ini, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan kebijakan fiskalnya, termasuk mempercepat belanja.
Ekonom BCA David Sumual juga percaya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV-2020 ini terus membaik lewat akselerasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang semakin masif. Sedangakan Kepala ekonom DRI Moekti P. Soejachmoen melihat ke depan pemulihan ekonomi akan bergantung pada optimisme masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas secara normal, seperti pada era sebelum pandemi. Ini perlu didukung dengan tersedianya vaksin Covid-19 yang aman dan efektivitas implementasi program PEN ke depan, tandas Moekti.
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Minus 3 Persen
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut jika pertumbuhan ekonomi di kuartal III/2020 minus 3 persen. Jika mengacu pada data tersebut, maka Indonesia sudah mengalami penurunan ekonomi dalam dua kuartal dan menjadikan negara ini masuk jurang resesi.
Meski negatif dikatakan Jokowi, realisasi tersebut lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2020 yang minus 5,32 persen.
“Jadi, kuartal III mungkin minus tiga persen lebih sedikit. Dan itu adalah trennya membaik, tren positif. Ini yang harus ditekankan dari pengumuman BPS, dari minus 5,32 persen (kuartal II, Red) menjadi minus 3 sekian persen,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11).
Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 pada 5 November 2020 nanti.
Maka itu, Presiden Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk menggenjot realisasi belanja anggaran pada kuartal IV atau paruh terakhir di 2020. “Di kuartal IV/2020 ini, saya sampaikan ini sangat penting sekali. Agar kita lebih baik lagi. Agar bisa memperbaiki lagu. Syukur bisa masuk positif, sehingga belanja, spending, harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya, “ papar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
IMF Pangkas Proyeksi RI -1.5%
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara global pada kisaran 4,4% . Proyeksi terbaru IMF ini merevisi lebih optimistis sebesar 0,8 poin dibandingkan dengan proyeksi yang dirilis dalam World Economic Outlook (WEO) pada bulan Juni 2020 yakni -4,9%.
IMF juga memproyeksi pada kuartal III-2020 kondisi ekonomi dunia juga menunjukan adanya proses pemulihan. Pemulihan tersebut diperkirakan menguat secara bertahap selama tahun 2021.
Untuk Indonesia, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan ada di kisaran -1,5%. Proyeksi ini, jauh lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi awal terhadap perekonomian Indonesia yakni hanya minus di kisaran -0,3% saja. Namun proyeksi 2021 tumbuh 6,1%.
Ekonom IMF, Gita Gopinath, dalam rilis terbaru World Economic Outlook yang dipublikasikan Selasa (13/10) menyebut pemulihan ekonomi global kemungkinan akan ditandai dengan pemberlakuan social distancing berkelanjutan hingga risiko kesehatan ditangani oleh negara-negara yang harus kembali diperketat lewat langkah-langkah mitigasi.
Adapun, di tahun 2021, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di angka 5,2% pada tahun 2021. Revisi ini lebih rendah 0,2 poin dari Pembaruan WEO Juni 2020 yakni sebesar 5,4%. Proyeksi rebound 2021 setelah penurunan yang dalam pada tahun 2020 menyiratkan peningkatan kecil yang diharapkan dalam PDB global, katanya.
Pertumbuhan di kelompok negara ekonomi maju diproyeksikan pada 5,8% pada tahun 2020 dimana proyeksi itu naik 2,3 poin persentase dari pada Pembaruan WEO bulan Juni 2020. “Revisi naik ini mencerminkan, khususnya, hasil PDB AS dan kawasan euro yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal kedua, tandasnya”.
Konsumsi Lesu, Investasi Sulit Tumbuh
Pemerintah akan kesulitan mendorong pertumbuhan investasi selama konsumsi masyarakat masih lemah. Permintaan domestik yang lesu, ekspansi bisnis sulit, ditambah kasus infeksi Covid-19 terus naik akan menurunkan daya saing investasi Indonesia.
Ekonom yang juga Menteri Keuangan periode 2013-2014, M Chatib Basri, Selasa (13/10/2020), mengatakan, untuk mendorong konsumsi, lanjut Chatib, kebijakan fiskal tahun 2021 harus tetap ekspansif. Keputusan pemerintah mempertahankan pelonggaran defisit anggaran menjadi 5,7 persen tahun 2021 dinilai tepat. Namun, pelonggaran defisit tetap harus dibarengi perbaikan birokrasi dan penyerapan belanja.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Senin lalu, mengatakan, RUU Cipta Kerja menjadi payung hukum strategi memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB) hingga masuk 40 besar dunia pada 2025. EODB Indonesia cenderung stagnan di peringkat ke-73 pada 2019 dan 2020. Bahkan, menurun dari 2018 di peringkat ke-82.
Berdasarkan pemetaan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Covid-19 membentuk garis dasar atau baseline baru makro fiskal Indonesia. Rasio perpajakan diproyeksikan turun dari 9,76 persen pada 2019 menjadi 7,9 persen pada 2020 dan 8,18 persen pada 2021. Kondisi ini berkolerasi dengan pelebaran defisit APBN dan rasio utang terhadap PDB.
Defisit APBN akan tetap diperlonggar pada level 6,34 persen pada 2020 dan 5,7 persen pada 2021. Sementara rasio utang terhadap PDB akan melonjak dari 30,18 persen pada 2019 menjadi 37,6 persen pada 2020 menjadi 41,38 persen pada 2021.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, kondisi tahun 2020 dan 2021 akan memengaruhi kebijakan konsolidasi fiskal beberapa tahun ke depan. Pada 2023, pemerintah harus mengembalikan kebijakan disiplin fiskal.
Konsumen Pesimistis Terhadap Ekonomi
Kepercayaan konsumen terhadap prospek perekonomian Indonesia pada September 2020 nampak penurun. Bank Indonesia (BI) mencatat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan tersebut sebesar 83,4 atau lebih rendah dari IKK Agustus 2020 yang sebesar 86,9.
Bank sentral mencatat persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini (IKE) melemah dari bulan sebelumnya, dan masih di zona pesimistis. Ini tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini pada September 2020 dari survei konsumen Bank Indonesia (BI) yang sebesar 54,1 alias lebih rendah dari Agustus yakni 55,6.
Penurunan IKE terlihat pada komponen Indeks Penghasilan Saat Ini yang tercatat sebesar 57,6 atau mengalami penurunan 2,2 poin dari posisi bulan Agustus 2020.
Seiring dengan penurunan keyakinan terhadap penghasilan, keyakinan konsumen untuk melakukan pembelian barang tahan lama atau durable goods pada September 2020 juga mengalami penurunan, terutama pada jenis barang elektronik, furnitur, dan perabot rumah tangga. Hal ini terlihat dari indeks ekspektasi kondisi ekonomi September 112,6, lebih rendah dari Agustus yang tercatat 118,2.
Danareksa Research Institute (DRI) juga melihat adanya penurunan ekspektasi konsumen. Ini terlihat dari IKK survei DRI yang sebesar 73,3 alias turun dari 74,0 pada bulan sebelumnya.
Moekti menjabarkan, pada September 2020 ini banyak konsumen yang memberikan perhatian lebih kepada pandemi Covid-19 seiring dengan peningkatan kasus Covid-19. Menurut data DRI, sebanyak 46,46% konsumen nampak concern terhadap pandemi ini. Ini lebih tinggi dari 43,62% pada bulan Agustus 2020.
Akibat peningkatan kasus tersebut, banyak konsumen yang mulai khawatir soal ketersediaan pekerjaan. Sebanyak 55,16% masyarakat khawatir akan kelangkaan pekerjaan, lebih tinggi dari 54,29% dibandingkan dengan bulan Agustus 2020. Ini membuat konsumen juga nampak kurang yakin dengan prospek perekonomian domestik pada 6 bulan ke depan.
Pilihan Editor
-
Credit Suisse Tepis Krisis Perbankan
17 Mar 2023 -
Tren Thrifting Matikan Industri TPT
13 Mar 2023 -
Proyek MRT East-West Dikebut
24 Jan 2023









