Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta dukungan para pelaku industri ritel modern dalam pemasaran produk-produk halal UMKM. Dukungan para pelaku industri ritel modern ke produk-produk halal UMKM ini akan semakin memudahkan masyarakat mendapatkan  produk yang terjamin kehalalannya. Hal tersebut diungkapkan dalam acara  peluncuran The State of The Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2022, peresmian Halal Center Indonesia, Gerakan Retail Modern Peduli Produk Halal,dan peluncuran aplikasi Halal Scanner  HALIV di Jakarta, Selasa (24/5/222).

 "Hari ini kita menyaksikan inisiasi dari pelaku ritel modern untuk men-display produk-produk halal dalam rak-rak di supermarket," kata Ma'ruf. Menurut dia,dengan dukungan ritel modern, UMKM akan semakin naik kelas, mulai dari etalase ritel modern sampai nantinya masuk ke pasar ekspor. "Jadi nanti UMKM tidak lagi kena stunsting, tidak besar-besar, ini dibantu ritel. Ini juga dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia baik untuk kepentingan pemasaran dalam negeri maupun ekspor," ujar dia.(Yetede)

Keputusan pemerintah membolehkan mudik selama libur Idul Fitri 1443 Hijriah ditopang makin terkendalinya penularan Covid-19 membantu pulihnya pendapatan pelaku UMKM, serta masyarakat pengelola desa wisata di sejumlah daerah. Beberapa pihak menyebut kondisi sudah makin mirip seperti sebelum wabah. Betapa gembiranya para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang menangguk untung selama musim mudik Lebaran. Mereka mengatakan jumlah tamu meningkat dan juga penjualan melonjak. Sukacita dan senyum tampak di wajah mereka. 85 juta orang melakukan mudik tahun ini. Mereka dipastikan membawa uang dalam jumlah yang tidak kecil. Mereka membelanjakan uang itu untuk berbagai keperluan, seperti untuk transportasi, penginapan, kuliner, berwisata, dan membeli suvenir. Suasana seperti ini boleh dibilang mirip sebelum pandemi. Oleh karena itu, libur Lebaran kali ini memberi napas tambahan bagi berbagai jenis UKM. Ekonomi di daerah yang sudah lama lesu secara perlahan mulai bergairah dan bergerak.

UKM sudah lama menjadi andalan selama krisis. Mereka juga telah berperan menjadi bantalan ekonomi di sejumlah daerah sepanjang masa pandemi ini. Mereka masih bergerak di tengah kondisi yang tidak menguntungkan. Mereka juga masih diharapkan menjadi penopang bagi pergerakan ekonomi di tingkat mikro di tengah berbagai ketidakpastian. Oleh karena itu, pemerintah perlu berterima kasih kepada mereka. Pemerintah masih perlu memberikan bantuan kepada mereka agar mereka bisa terus bertahan. Keleluasaan dalam urusan finansial, kemudahan dalam perizinan, penanganan kelompok preman, dan lain-lain merupakan bentuk bantuan pemerintah yang ditunggu para pelaku UKM. (Yoga)

Keputusan pemerintah mengizinkan mudik selama libur Idul Fitri 1443 Hijriah, berkat terkendalinya penularan Covid-19, membantu pemulihan pendapatan pelaku UMKM serta masyarakat pengelola desa wisata di daerah-daerah. Beberapa di antara mereka menyebut kondisi makin mirip seperti sebelum wabah Covid-19. Endar (44), pemilik warung makan Ikan Bakar Laut Eretan di Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, Jabar, menuturkan, saat arus mudik Lebaran, kebanyakan pengunjung ialah pemudik bersepeda motor. Mereka mampir untuk beristirahat di tengah perjalanan. Kenaikan jumlah konsumen khususnya terjadi pada hari kedua Lebaran, Selasa (3/5). Banyak pengunjung sampai mengantre. Adapun tempat makan berkapasitas 100 pembeli. Karena pengunjung membeludak, Endar kehabisan stok ikan. Padahal, biasanya, ia selalu memiliki stok ikan seperti kakap, kerapu, etong, dan bawal dengan total bobot 4 kuintal. Untungnya, pasokan ikan segera datang. Ia juga menambah jumlah pekerja di warung sampai 15 orang dari biasanya hanya tiga orang. Pada hari biasa di masa pandemi, pendapatan warung makannya tak lebih dari Rp 5 juta per hari, termasuk di akhir pekan. Kini, pada masa libur Lebaran, Rp 20 juta bisa diraup dalam sehari.

Di Cirebon, Jabar, pemilik Batik Nefa di Pasar Batik Trusmi, Gunisa, mengatakan, pada Lebaran ini penjualan batik naik. Saat arus mudik, kebanyakan pembeli adalah warga setempat, sedangkan saat arus balik, kebanyakan pembeli dari luar kota. ”Jadi, pengunjung menikmati makanan di pusat kuliner yang ada di sentra batik, kemudian mereka melihat batik,” ujar Gunisa. Pada Lebaran tahun ini, penjualan batik meningkat 50 % dibandingkan hari biasa selama pandemi. Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tingkat kunjungan tiga hari terakhir di Gubuk Kopi di Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, sudah sama seperti sebelum pandemi, dengan rata-rata jumlah tamu lebih dari 1.000 orang per hari, ujar Agus Prayitno, pemilik Gubuk Kopi. Tamu biasanya datang ke GubukKopi untuk menikmati kopi atau teh tawar sembari mengunyah gula kelapa buatan petani setempat. Ada pula tawaran wisata edukasi tentang pembuatan gula kelapa disertai cerita kehidupan masyarakat Desa Karangrejo, yang pada masa lalu terbiasa memetik kelapa dan membuat gula merah sendiri. Aliran tamu itu membuat omzet penjualan gula merah di Gubuk Kopi mencapai Rp 5 juta-Rp 6 juta per hari.

Kebangkitan dirasakan pula oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Nglanggeran di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Salah satu obyek rekreasinya ialah Puncak Gunung Api Purba Nglanggeran dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Ketua Pokdarwis Desa Wisata Nglanggeran, Mursidi,menjelaskan, peningkatan kunjungan wisatawan terjadi sejak sebelum Lebaran. Dari semula sekitar 50 orang per hari, jumlah pengunjung naik menjadi 150 orang per hari. Jumlah wisatawan melonjak lagi saat libur Lebaran. Pengunjung berjumlah lebih dari 500 orang pada H-2 Idul Fitri atau Selasa (3/5). Jumlah meningkat lagi menjadi lebih dari 1.000 orang pada Rabu (4/5). Geliat juga terlihat di Desa Wisata Pujon Kidul, Malang, Jatim. Salah satu atraksinya ialah Cafe Sawah, tempat kuliner di tengah sawah berlatar pemandangan pegunungan. Kepala Desa Pujon Kidul Udi Hartoko menyebut, pengunjung Cafe Sawah pada Senin (2/5) berjumlah 1.000-an orang, pada Selasa (3/5) 2.500-an orang, dan hari Rabu 3.700-an orang. Selama pandemi tahun lalu, jumlah tamu terbanyak dalam sehari sekitar 2.000 orang. (Yoga)

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan empat langkah untuk mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan. Pertama, kata dia, adalah membuat jamaah, dengan maksud menghadirkan klasterisasi  unit ekonomi secara  kolektif. Sebab untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diperlukan klasterisasi. Dengan adanya group atau jamaah,bisa meningkatkan peran dari UMKM. "Banyak pesantren diseluruh negeri, dan kami berhasil menjalankan ekonomi pesantren," ucap Perry dalam seminar daring bertajuk Financial Inclusion and Sustainable  Economy, Rabu. Kedua, dia mengatakan, peningkatan kapasitas untuk UMKM melalui bantuan teknis  dan produksi. Ketiga, demikian Perry, kebijakan yang afirmatif  untuk mengembangkan UKM dalam inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk pengembangan ekonomi syari'ah dan keuangan. Keempat, dia menyatakan, digitalisasi yang sangat penting dalam pengembangan UKM. Khususnya dalam pemasaran produk UMKM hingga ke manca negara. (Yetede)

OVO Platform pembayaran digital terdepan di Indonesia turut merayakan Hari Perempuan Internasional dengan mendukung literasi dan inklusi keuangan yang merata bagi para perempuan Indonesia. Harapannya, melalui literasi dan inklusi keuangan, dapat membuka akses pembayaran digital dan layanan keuangan yang merata bagi para perempuan Indonesia. Pasalnya, pesatmya perekembangan ekonomi digital dalam beberapa tahun belakang tidak terlepas dari peran dan upaya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya UMKM perempuan  yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi. "Hal ini penting, mengingat akses terhadap kredit usaha merupakan salah satu halangan yang dihadapi UMKM Indonesia. Dengan demikian, terlihat bahwa platform digital, dalam hal ini OVO, berhasil memberikan kontribusi dan dukungan nyata bagi para pelaku UMKM, khususnya pelaku perempuan," kata Head of Corporate Communication OVO Harumi Supit. (Yetede)

Persoalan gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bak benang kusut. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop) mencatat, sejumlah koperasi yang menempuh restrukturisasi utang melalui pengadilan dan kini berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), masih tersendat dalam menyelesaikan kewajibannya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, selain KSP Sejahtera Bersama, kini ada delapan KSP berstatus PKPU yang terus dipantau. Untuk itulah, Kemkop berinisiatif membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah maupun koperasi nakal bin bandel (lihat infografik). Satgas ini bertugas memastikan delapan koperasi yang gagal bayar itu tetap memenuhi putusan PKPU. Nah, dalam kasus KSP Sejahtera Bersama, pengawasan Satgas Koperasi Bermasalah relatif efektif. Deputi Bidang Perkoperasian Kemkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan, sampai Jumat, 21 Januari 2022, pukul 16.30 WIB, KSP Sejahtera Bersama sudah membayar sekitar Rp 2,4 miliar.

Tingkat kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri nasional masih sangat kecil, yakni baru sebesar 4,1%. Hal ini diungkapkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki di gedung Smesco, Jakarta, kemarin. "Kami menargetkan angka kontribusi tersebut bisa naik dua kali lipat pada 2024. Sebab, kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja," tutur Teten. Sebagai implementasi program kemitraan itu, pada September tahun lalu, Kementerian Koperasi dan UKM menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sebagai uji coba, enam BUMN dilibatkan untuk menjalin kemitraan dengan koperasi, UMKM, serta industri skala kecil dan menengah dalam rantai pasok mereka. (Yetede)

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Dyah Wahyu Ermawati mengatakan, kegiatan gelar produk di Buyers Meet Sellers diharapkan bisa membuat pelaku usaha bertransaksi.

Total ada 100 UKM yang ujuk gigi pada kegiatan ini dan berasal dari sejumlah kabupaten di Jatim. Buyers Meet Sellers 2021 Produk Kelautan dan Perikanan berhasil bukukan transaksi Rp2.254.900.650. Traksaksi tersebut telah berjalan dari awal tahun 2021 hingga bulan Oktober 2021 ini.

Layanan pembayaran digital ShopeePay bakal menghadirkan program Semangat Usaha Lokal di Makassar, pada tanggal 4 hingga 10 Juli 2021. Melalui program Semangat Usaha Lokal, ShopeePay berupaya meningkatkan visibilitas bisnis UMKM lokal agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan memaksimalkan fitur serta manfaat dari layanan pembayaran digital ShopeePay.

Head of Strategic Merchant AcquiSition, Eka Nilam Dari menjelaskan bahwa perkembangan bisnis UKM menjadi bisnis utama yang menjadi penggerak penggerak di masing-masing daerah. ShopeePay, kata dia, melihat bahwa di tengah pandemi Covid-19 banyak inistatif yang bisa dikerjakan bersama UKM. Dirinya berharap, dengan cashback yang benefit cashback yang lebih spesial, masyarakat bisa berpartisipasi dan bertransaksi.

Pemerintah akan mengurangi kenikmatan fasilitas pajak kepada pengusaha. Badan usaha dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar hingga Rp 50 miliar akan dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) normal, yakni setara dengan badan usaha kelas besar yakni 22%. Rencana ini terungkap dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan keenam UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ke Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (28/6).

Selama ini, kelompok badan usaha dengan omzet Rp 4,8 miliar hingga Rp 50 miliar masuk kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM). Mereka menikmati fasilitas diskon tarif PPh sebesar 50% dari tarif pajak normal bagi wajib pajak badan usaha yang sebesar 22%. Dengan begitu, UKM hanya membayar PPh 11%. Diskon ini sesuai pasal 31E Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Rencananya, diskon ini akan dicabut. Adapun latar belakang pencabutan terungkap dalam kajian Naskah Akademik RUU KUP yakni belanja perpajakan atas pasal 31E yang tak mencerminkan prinsip keadilan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) rerata jumlah belanja perpajakan atas insentif Pasal 31E Undang-Undang PPh, tahun 2017 sampai 2019 mencapai Rp 2,82 triliun. Pasal 31E ini juga dinilai menimbulkan perbedaan perlakuan atas pengenaan tarif PPh badan normal dengan PPh final usaha mikro dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun yakni 0,5%.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, penghapusan fasilitas pajak ini efektif memangkas belanja perpajakan. Kata dia, dalam konteks rumpun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), insentif Pasal 31E sudah tidak tepat. Sebab, secara omzet lebih mirip dengan wajib pajak badan ketimbang UMKM.