UKM
( 43 )Akuntabilitas Koperasi: Era Transparansi Dimulai
Tahun 2025 akan menjadi tonggak sejarah penting bagi koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP). Penerapan SAK-EP menggantikan SAK ETAP yang selama ini digunakan oleh KSP dan entitas serupa, seperti BPR dan BMT. Meskipun transisi ini menghadirkan tantangan, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan cadangan kerugian penurunan nilai, penerapan SAK-EP membawa peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan KSP.
Kementerian Koperasi dan UKM perlu memantau secara ketat praktik akuntansi KSP untuk memastikan perlindungan dana anggota dan mencegah terulangnya kasus penggelapan dana seperti yang terjadi pada koperasi Indosurya. Pengurus KSP perlu dilatih secara memadai dalam menerapkan SAK-EP dan memastikan komunikasi yang efektif kepada anggota mengenai dampak perubahan ini, mengingat sebagian besar anggota tidak memiliki pemahaman akuntansi yang cukup. Dengan demikian, penerapan SAK-EP diharapkan dapat memperkuat fondasi KSP di Indonesia, meningkatkan kredibilitasnya, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung rumah tangga dan UMKM.
Stimulus untuk Solusi Berbasis Riset
Dana padanan dari pemerintah bagi dosen dan perguruan tinggi menjadi stimulus riset yang mendukung pengembangan industri ataupun UKM. Dengan demikian, perguruan tinggi terdorong untuk berkolaborasi dan mengembangkan inovasi berbasis kepakaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dana padanan penugasan dari program Kedaireka untuk Politeknik Negeri Jember, Jatim, tahun 2022, misalnya, dimanfaatkan untuk mencari solusi legalitas perizinan produk pengalengan ikan, roti, dan kopi yang potensial di wilayah ini. ”Untuk politeknik ada skema dana padanan penugasan. Kami manfaatkan untuk mengatasi masalah terkait legalitas usaha.
Sebagai politeknik badan layanan umum kami harus bisa mengembangkan potensi sesuai keilmuan yang kami miliki,” kata Ketua Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jember, Budi Hariono, di Jember, Rabu (18/10/2023). Manajer teaching factory pengalengan Politeknik Negeri Jember M Mardiyanto mengatakan, ada potensi ikan lemuru yang berlimpah di tempat pengelolaan ikan Puger. ”Kami melihat industri pengalengan ini harus dikembangkan. Kami memiliki kepakaran dan teknologi pengalengan berstandar industri yang bisa mendukung peningkatan harga nilai jual ikan lemuru tangkapan nelayan yang rendah,” kata Mardiyanto. (Yoga)
Penghiliran Melalui Klaster UKM
Penghiliran tak hanya untuk industri besar. Usaha Kecil Menengah (UKM) juga dapat berpartisipasi pada program strategis nasional tersebut. Presiden Joko Widodo menegaskan hal ini dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). “Yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan,” kata Presiden. Pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut menegaskan bahwa UKM dapat berpartisipasi dalam program penghiliran utamanya untuk komoditas non minerba. Partisipasi UKM dapat dilakukan salah satunya melalui penghiliran pertanian. Penghiliran pertanian adalah upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan lain. Sebagai contoh jagung yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan diantaranya tepung jagung, beras jagung, pati jagung, sirup glukosa, hingga bioetanol. Program penghiliran pertanian memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional melalui peningkatan harga produk, pengembangan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja dan adopsi teknologi, serta mendukung ketahanan pangan. Hasil survei Bank Indonesia terhadap 274 korporasi pangan menunjukan bahwa tingkat penghiliran korporasi kecil/UKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan korporasi besar. Dari sekitar 164 korporasi kecil, masih terdapat 60% yang belum melakukan penghiliran. Di sisi lain, penghiliran pada korporasi besar telah mencapai 63%. Program penghiliran salah satunya dapat dicapai melalui pengembangan UKM berbasis klaster. Michael E.Porter (1990) mengungkapkan bahwa klaster merupakan fenomena ekonomi yang di mana banyak bisnis secara bersamaan bersaing dan berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Program klasterisasi UKM dilakukan melalui pengelompokan individu pelaku UKM yang memiliki karakteristik serupa guna peningkatan skala usaha, produktivitas, dan nilai ekonomi produk. Adapun skema KUR Khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya. Subsidi suku bunga KUR Khusus oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit oleh Klaster UKM.
Menparekraf Tekankan Infrastruktur Digital Dukung Industri Kreatif
JAKARTA-ID -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menekankan peran penting infrastruktur digital dalam mendukung pengembangan industri kreatif nasional. Dalam Kick-off Forum Talenta 2023 yang digelar atas kolaborasi Amazon Web Services, USAID dan Elitery di Jakarta, Rabu (17/5), San diaga menyebut infrastruktur digital dengan cloudbase sangat diperlukan saat ini karena menjamin keamanan data dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif seperti startup dan UKM. “UKM sangat memerlukan keamanan data sehingga kegiatan forum seperti ini sangat diperlukan, terutama dalam pengembangan SDM dan UKM di Indonesia, seperti yang dilakukan Elitery dalam melaksanakan program Talenta,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Program Talenta yang tengah berjalan selama tiga tahun ini mempunyai dua fokus inisiatif, pertama, di sektor pendidikan, pengembangan SDM dan implementasi teknologi komputer berbasis Cloud di universitas; dan kedua, sektor usaha, yaitu Cloud Landing Zone untuk startup dan usaha kecil dan menengah (UKM). Talenta Forum menjadi forum diskusi dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, industri dan pendidikan demi membangun talenta digital di Indonesia yang berdampak pada dunia pendidikan dan industri kreatif digital. (Yetede)
Musim Semi Ritel Lokal di Padang
Toko di Jalan Proklamasi, Kota Padang, adalah cabang ke-12 Aciak Mart, swalayan modern milik pengusaha lokal Amril Amin, yang akrab dipanggil Aciak, di Kota Padang. Toko kebutuhan harian yang menyasar konsumen dari rumah sakit dan perkantoran di sekitar lokasi toko ini baru saja diresmikan pada 11 Maret lalu. Sebelumnya, ada dua cabang toko yang diresmikan, yaitu Aciak Mart cabang Belimbing dan Grand Aciak Mart cabang Aia Pacah pada 1 Februari 2023 dan 11 September 2022. ”Toko kami baru tersebar di Kota Padang. Bulan besok (April 2023), kami hendak mencoba buka satu toko di Kota Pariaman,” kata Amril, pemilik sekaligus Komisaris Aciak Mart, yang juga Wakil Ketua DPRD Padang, Minggu (19/3). Ekspansi Aciak Mart mencerminkan geliat pertumbuhan ritel modern lokal di Padang dan sekitarnya, baik ukuran toko swalayan maupun toko serbaada skala besar. Selain Aciak, toko sejenis milik pengusaha lokal lainnya juga tum- buh subur, antara lain grup Budiman, grup Citra, dan grup Dalas-Smile. Grup Budiman milik pengusaha Bukittinggi,
Haji Yasmar, kini punya 16 toko. Dua toko terbaru di Padang diresmikan tahun lalu, yaitu Budiman Swalayan cabang Ulak Karang dan cabang Anduring. Dengan demikian, di Padang ada 9 toko, Bukittinggi (4), Payakumbuh (2), dan Agam (1). Begitu pula dengan grup Citra, yang meresmikan tiga toko di Padang tahun lalu, yaitu Citra Swalayan cabang Siteba, Citramart cabang Cengkeh, dan Grand Citra Supermarket cabang Sutomo. Jaringan ritel milik Guspardi Gaus itu punya 20 toko, yaitu di Padang 16 toko, Sijunjung 2 toko, Pasaman 1 toko, dan Jakarta 1 toko. Sementara itu, grup Dalas-Smile milik Irawati Meuraksa meresmikan toko baru mereka, Dalas Swalayan cabang Bandar Buat, pada 30 Desember tahun lalu. Total saat ini ada empat toko grup tersebut di Padang. ”Setelah pandemi makin terkendali, terutama tahun lalu, banyak muncul ritel-ritel besar, seperti Aciak Mart, Citra, Budiman, dan Dalas. (Hampir) di setiap kecamatan muncul toko-toko baru,” kata Nengsih, Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perdagangan Kota Padang. Suburnya ritel lokal modern di Padang tak terlepas dari perubahan kebiasaan berbelanja publik. Konsep swalayan, yakni produk lengkap, harga relatif murah, tempatnya rapi, bersih, dan sejuk, ditambah sistem digital serta transaksi nontunai, telah menjadi kebutuhan warga di perkotaan. (Yoga)
Warung Kopi, Roda Ekonomi Banda Aceh
Masuk ke warung kopi Zakir Kupi di Lamprit, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Dharma Putra (31)langsung menuju meja yang berada di sudut. Beberapa menit kemudian, minuman sanger panas mendarat di atas meja. ”Tidak perlu pesan, barista sudah tahu saya minum apa,” kata Dharma, Jumat (24/2). Hasannusi (31), barista, bukan hanya tahu Dharma gemar minum apa, juga takaran sehingga sanger racikannya selalu membuat Dharma ingin kembali ke warung kopi itu. Sanger adalah racikan kopi paling populer di Aceh setelah kopi hitam yang merupakan paduan kopi, susu, dan gula dengan komposisi kopi lebih dominan. Meski manis susu dan gula terasa, rasa kopi tetap lebih kuat. Sebagai tenaga pemasaran perusahaan otomotif, Dharma lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi. bertemu calon pembeli lebih enak di warung kopi daripada di kantor, tidak terkesan formal. Sehari, minimal dia menghabiskan tiga atau empat gelas kopi sanger, setara dengan Rp 20.000.
Zakir Kupi berkembang sangat pesat. Dibuka pada 2009, kini punya lima cabang. Sehari, Zakir Kupi dikunjungi 800 hingga 1.000 orang. Perputaran uangnya Rp 80 juta hingga Rp 100 juta per bulan. Pengelola Zakir Kupi Lamprit, Taufik Akbar (33), menuturkan, warungnya punya pelanggan tetap. Dari 100 pengunjung, 70 pelanggan tetap, sisanya orang baru. Ia merawat pelanggan dengan menyajikan kopi sesuai kemauan pelanggan. Sebulan, 200 kg bubuk kopi habis di Zakir Kupi. Biji kopi dibeli dari petani di Gayo, tetapi disangrai di Banda Aceh oleh keluarga yang memiliki usaha pengolahan bubuk kopi. Warung kopi lain di Banda Aceh juga nyaris tidak pernah sepi pengunjung. Setiap warung punya pelanggannya sendiri. Bahkan, prospek bisnis warung kopi masih cukup cerah. Fakhri (29) memutuskan membuka warung kopi. Dengan modal Rp 500 juta patungan bersama tiga teman, jadilah Haw Haw Kupi yang baru berusia empat bulan, tetapi penjualan cukup tinggi. Fakhri optimistis modal setengah miliar akan kembali dalam dua atau tiga tahun. ”Sebulan penjualan kotor mencapai Rp 100 juta. Selain sebagai ruang publik, warung kopi juga menjadi roda penggerak ekonomi warga kota. Warung kopi telah menjadi tumpuan hidup bagi warga. (Yoga)
Erick Thohir Pastikan Pembukaan Lapangan Kerja Terus Terjadi
JAKARTA, ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, pembukaan lapangan kerja terus terjadi melalui pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program pemerintah. Erick juga menegaskan, BUMN berpihak kepada para pelaku usaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikan Erick usai menghadiri acara pemberian nomor induk berusaha (NIB) ke pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) perseorangan di Gedung Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (1/12). Erick yang datang bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Lampung dapat terus meningkat secara signifikan. “Kami bersepakat terus menjaga dan memastikan terciptanya pembukaan lapangan kerja dan dukungan kepada UMKM, baik melalui program NIB atau pendanaan,” ujar Erick, dikutip dari siaran pers, Kamis (1/12/2022). Dia menilai, UMKM sebagai soko guru perekonomian nasional memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan resesi global pada tahun depan. Adapun BUMN sebagai sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia sejak awal berkomitmen mendampingi dan mendorong para pelaku UMKM untuk naik kelas. (Yetede)
Kemenkop UKM Jajaki Pabrik Pengolah Sawit
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) menjajaki pendirian pabrik pengolahan sawit berbasis koperasi sebagai alternatif memperbaiki kesejahteraan petani kelapa sawit. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (1/7) berharap upaya itu bisa menjaga suplai minyak goreng di masyarakat yang selama ini dinilai masih bermasalah. (Yoga)
Dua Koperasi Simpan Pinjam Dijatuhkan Sanksi Pengawasan Khusus
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi dalam pengawasan khusus ke dua koperasi simpan pinjam (KSP), yakni KSP Fadilah Insan Mandiri (KSP-FIM) dan KSP Sejahtera Bersama (KSP-SB). Penyebabnya, Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengatakan, kedua KSP itu meneken nota kesepahaman (MoU), tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para anggota. Ini menimbulkan kegaduhan dari anggota KSP-SB maupun KSP-FIM. "Sejak dalam pengawasan khusus, KSP SB wajib melaporkan segala aktivitas perkoperasian, baik secara kelembagaan, usaha, maupun keuangan sebagai deputi perkoperasian," ucap Zabadi. Kemenkop mewajibkan KSP SB untuk segera melakukan rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2021, sebelum 30 Mei 2022, Kemekop UKM mengirimkan surat kepada dua koperasi ini meminta peninjauan kembali MoU kedua pihak. (Yetede)
KOPERASI BERMASALAH, Kemenkop UKM Layangkan Teguran
Kemenkop UKM melayangkan teguran kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB). Koperasi itu dinilai gagal menyelesaikan pembayaran utang sesuai putusan PKPU. Selain itu, KSP SB dinilai telah melakukan perjanjian kesepahaman dengan KSP Fadillah Insan Mandiri (FIM) yang mengandung substansi, antara lain pengalihan kewajiban PKPU dari KSP SB kepada KSP FIM. Nota kesepahaman itu dilakukan tanpa melalui rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi. Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi (25/5) menyatakan, berdasarkan bukti-bukti itu, pemerintah dalam hal ini Kemenkop UKM melalui Surat Deputi Bidang Perkoperasian No B-186/D.1/PK.02.00/V/2022 tanggal 21 Mei 2022, menetapkan KSP SB sebagai koperasi dalam pengawasan khusus. Terkait itu, KSP SB wajib melaporkan segala aktivitas perkoperasian, baik secara kelembagaan, usaha, maupun keuangan kepada Deputi Bidang Perkoperasian.
Hingga kini, kata Zabadi, Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah mencatat, dana yang dibayarkan baru Rp 134,7 miliar atau di bawah kewajiban pembayaran tahap pertama sebesar 4 % atau sekitar Rp 200 miliar hingga Desember 2021. Pada Juni 2022, seharusnya sudah masuk pembayaran tahap kedua 4 %. upanya, kata Zabadi, tahap pertama belum selesai dan kewajiban tahap kedua akan diteruskan oleh KSP FIM. Dari data yang dimiliki Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah dan hasil konfirmasi pihak terkait, kemampuan KSP FIM dalam pembayaran kewajiban tersebut masih diragukan. Kepala Humas KSP SB Dede Suherdi, saat dikonfirmasi, menyatakan, pihaknya tidak menampik bahwa KSP SB termasuk delapan koperasi bermasalah yang sedang berada dalam pengawasan Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Namun, terkait perjanjian dengan KSP FIM, KSP SB akan menunggu rapat anggota tahunan (RAT). (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









