Persaingan bisnis pembayaran digital di Indonesia bakal semakin sengit. Setelah Go-Pay dan OVO, kini maskapai penerbangan Air Asia Indonesia ikut meluncurkan bisnis serupa bertajuk Big Pay. Saat ini, Big Pay masih menunggu izin usaha dari OJK. Pada tahap awal, layanan ini diberikan kepada konsumen AirAsia kemudian masyarakat umum.

Ide penerbitan sistem pembayaran digital ini muncul karena AirAsia mempunyai banyak rute penerbangan internasional, sehingga menopang perolehan kas perusahaan dari berbagai mata uang asing. Dengan adanya kas berbagai mata uang asing itu, maka perusahaan bisa memberikan layanan pengiriman uang ke luar negri secara real time. 

Managing Director Go-Pay, Budi Gandasoebrata menyambut terbuka masuknya pemain baru dalam bisnis pembayaran digital. Semakin banyak pemain, maka secara bersama-sama dapat mengedukasi masyarakat mengenai transaksi non-tunai serta menjadi program percepatan ekonomi digital di Indonesia. DANA juga menyambut baik kehadiran Big Pay. Dengan semakin banyak opsi pembayaran, maka semakin cepat proses edukasi.

Lama tidak ada kabar terkait dengan masuknya dua dompet digital China Alipay dan WeChat Pay ke Tanah Air, Bank Indonesia masih memproses izin operasional kedua perusahaan tersebut. Proses sudah memasuki tahap analisis. Alipay dan WeChat Payharus bekerja sama dengan bank umum kelompo usaha IV. BI tidak bisa memastikan target waktu penyelesaian proses izin operasional Alipay dan WeChat Pay. Pihak Alipay dan WeChat Pay telah meminta waktu sekitar 4 bulan, sejak April 2019 untuk melakukan seluruh penyesuaian yang diberlakukan di Indonesia. Termasuk dengan pnyesuaian terhadap penerapan QR Code Indonesia Standard yang sduah resmi diterapkan di Indonesia.  Alipay dan WeChat Pay dibawa oleh pihak ketiga masuk ke pasar Indonesia untuk melayani wisatawan China yang bertransaksi selama berwisata.  Di sisi lain,  penggunaan Alipay dan WeChat Pay di kawasan wisata mempermudah wisatawan dan telah memperkuat layanan industri pariwisata di Tanah Air. Bank pelat merah yang sebelumnya telah bekerja sama dengan  Alipay dan WeChat Pay, tetapi kongsi itu dibatalkan karena dinilai menguntungkan satu pihak saja. Kini beberapa bank swasta yang menyiapkan kerja sama dengan dua dompet digital  Alipay dan WeChat Pay.

Pembayaran dan uang elektronik merupakan tantangan terbesar bagi ekonomi seluler di Indonesia saat ini. Berdasarkan perkiraan Google dan Temasek diketahui bahwa niaga elektronik di Indonesia akan mencapai 53 miliar Dolar AS pada tahun 2025.

Kondisi kependudukan Indonesia terdiri dari 56 persen menghuni kota-kota besar, sementara kurang dari separuh orang Indonesia mempunyai rekening bank, termasuk diantaranya 2,4 persen pengguna kartu kredit. Keterbatasan perbankan tradisional umumnya dikarenakan harus mengandalkan lokasi fisik untuk mendapatkan pelanggan. Tidak demikian halnya teknologi pembayaran dan uang elektronik yang berbasis aplikasi seluler. Dompet elektronik seperti Gopay atau Ovo kini makin memudahkan transaksi elektronik. Oleh karenanya makin banyak dari 180 juta penduduk Indonesia pengguna perangkat telepon pintar dapat terlayani dengan uang selular dan layanan keuangan.

Pengembangan infrastruktur jaringan untuk pembayaran digital pun terus dilakukan. Pada Rabu (19/6) PT. Danareksi (persero) resmi mengambil alih 67 persen saham PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) selaku entitas anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Layanan Utama Jalin adalah ATM/EDC Switching, dimana untuk penyediaan layanan Jalin memegang izin sebagai prinsipal dan lembaga switching Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Dengan aktivitas switching tersebut diharapkan dapat memberikan layanan transaksi keuangan yang efisien kepada masyarakat sehingga pelaksanaan digital banking atau sistem pembayaran nasional menjadi lebih luas dan mudah.

Pembayaran digital menjadi bisnis yang menggiurkan dan memiliki potensi yang besar. Sejumlah perusahaan tekfin agresif menggarap bisnis ini. Sebut saja aplikasi Go-Jek yang sudah diunduh lebih dari 108 juta kali dengan 50% transaksi di aplikasi telah menggunakan Go-Pay. Sementara Ovo banyak terdongkrak dari kerja sama dengan Grab dan Tokopedia. Dana, dompet digital besutan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) juga mencecap gurihnya bisnis pembayaran digital ini. Terbaru, LinkAja, platform pembayaran digital milik pemerintah juga berusaha masuk dengan menyediakan layanan pembayaran kebutuhan dasar seperti pembayaran bahan bakar di SPBU, tol dan tiket kereta api.

Bank Sentral Nepal mengeluarkan larangan penggunaan dompet digital asal Tiongkok, Alipay dan WeChat Pay. Negara ini khawatir devisa asing dari puluhan ribu turis Tiongkok akan tergerus. Nepal Rastra Bank mengeluarkan larangan itu pada Senin (20/5) dan dikutip media internasional. Larangan berlaku untuk penggunaan platform pembayaran digital tersebut di hotel, restoran dan toko-toko di lokasi-lokasi kunjungan wisata, terutam yang dikelola oleh orang-orang asal Tiongkok.

Migrasi dan distribusi kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) terus mengalami peningkatan. Namun, penggunaan kartu tersebut untuk transaksi masih terbatas. Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia Rahmat Hernowo mengatakan, kartu berlogo GPN yang telah dicetak hingga April 2019 sudah mencapai 56% dari total target pada tahun ini sebesar 47 juta keping kartu. Transaksi melalui kartu GPN mengalami pertumbuhan yang signifikan, terlihat dari peningkatan volume dan nominal transaksi (off-us) atau interkoneksi antarjaringan dan interkoneksi dalam jaringan (on-network). Dalam implementasi kartu GPN, masih ditemukan adanya kendala, diantaranya beberapa kantor bank penerbit khususnya di daerah masih belum melakukan kegiatan penukaran kartu, ketersediaan stok kartu GPN di daerah terbatas, dan masih belum memadainya pengetahuan masyarakat terkait dengan GPN. Selain itu, teridentifikasi bahwa masyarakat mengharapkan adanya promo dalam transaksi menggunakan kartu GPN.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan sistem pencaiaran nontunai untuk dana bantuan keuangan dari provinsi maupun pusat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar Dedi Supadi mengatakan, selama ini pencairan dana bantuan desa yang dilakukan secara manual rawan disalahgunakan oleh oknum desa. Saat ini, menurunnya, pemprov sudah menerapkan di sejumlah desa pencairan uang dalam bentuk giro yang disesuaikan dengan progres pekerjaan. Upaya ini guna mencegah praktik yang kerap terjadi juga yaitu saat pergantian kepala desa yang sudah mapan. Jika calon petahana kalah, rekening desa sering hilang yang otomatis aset desa pun ikut raib. Kalau memakai giro, cukup dengan mengganti spesimen tanda tangan.

Terpisah, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan bahwa pihaknya juga terus menggenjot ekonomi digital di leverl desa dengan menggandeng perusahaan e-commerce. Pemprov menggandeng BliBli guna memasarkan produk pertanian Jawa Barat, sekaligus memutus mata rantai tengkulak. Dengan upaya mendigitalisasi perdagangan di desa, pihaknya yakin suatu hari tengkulak akan berkurang. Petani yang tidak sejahtera bisa mengalami lompatan nasib.

Bank-bank syariah yang merupakan unit usaha dari bank BUMN menandatangani nota kesepahaman dengan PT Fintek Karya Nusantara (Finarya), pengelola platform pembayaran digital LinkAja. Bank-bank syariah itu adalah  PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah Tbk, dan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara Tbk. Penandatanganan itu menandai pembangunan ekosistem digital bagi industri perbankan syariah. LinkAja Syariah akan melakukan transaksi digital biasa mirip konvensional, namun secara teknis prinsip-prinsip transaksinya akan dijalankan secara syariah.

Bank-bank BUMN mempersiapkan suntikan setoran modal kepada PT Fintek Karya Nusantara selaku pengelola platform pembayaran berbasis QR code LinkAja. Selain bank-bank BUMN, PT Kerata Comuter Indonesia dan Jasa Marga Tbk tertarik untuk bergabung sebagai pemegang saham LinkAja. Sejauh ini porsi kepemilikan saham bank BUMN di LinkAja sekitar 20%, sementara 25% saham dimiliki Telkomsel, BTN dan Pertamina 7%, dan Jiwasraya 1%.

Jadwal peluncuran LinkAja yang awalnya pertengahan April kembali ditunda hingga awal Juni mendatang. Alasannya pemerintah ingin meluncurkan layanan dompet digital plat merah ini secara besar-besaran. Sebenarnya LinkAja sudah berfungsi sejak awal Februari 2019. Terkait rencana masuk bisnis pinjaman online, LinkAja masih terganjal izin. Saat ini, PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) baru mengantongi izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit uang elektronik. Sementara untuk menyelenggarakan pinjaman online, Finarya harus mengajukan izin ke OJK. Kedepannya, Finarya akan tergabung dalam holding perusahaan keuangan yang dipimpin PT Danareksa. Selain itu, masalah pembagian saham di Finarya pun belum akan rampung dalam waktu dekat. Saat ini 100% saham Finarya masih milik Telkomsel.