Kompetisi yang ketat dalam bisnis pembayaran digital membuat Lippo Group rela melepaskan kepemilikan mayoritas di OVO demi menarik investor baru. Lippo Group telah menjual dua pertiga kepemilikan di dompet digital tersebut. Alasan penjualan kepemilikan saham di OVO karena pihaknya tidak kuat memasok dana atau ‘bakar uang’ dengan layanan gratis, diskon hingga ‘cash back’. Dalam membesarkan OVO, diperlukan mitra yang dapat melengkapi visi dan misi perusahaan dalam perkembangan financial technology bidang e-money. Dari pihak OVO tidak membenarkan bahwa adanya pelepasan saham yang dilakukan Lippo. Hanya saja, jika pemegang saham tidak melakukan penambahan porsi saham, maka otomatis sahamnya akan terdilusi. Saham Lippo Group kini telah terdilusi hingga kurang dari 10%.

Presiden Joko Widodo memberikan perhatian yang besar pada pasar tradisional sehingga transaksi non tunai atau cashless di pasar rakyat/tradisional kini juga ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kementerian Kominfo selaku fasilitator berkolaborasi dengan beberapa penyedia teknologi, Kementerian Perdagangan dan dinas-dinas di daerah untuk melakukan pengenalan dan pemanfaatan ke pasar rakyat.

Head of Corporate Communication and Public Affair Division Sinarmas Land, Panji Himawan, menagtakan cashless akan menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Dua pasar modern yang dikelola Sinarmas Land telah menerapkan cashless. Bahkan, salah satu pasar Sinarmas Land yang telah empat kali dikunjung Presiden Joko Widodo diklaim dapat menjadi contoh pasar yang akan dikembangkan pemerintah. Menurutnya, cashless tidak sulit disosialisasikan di pasar modern Sinarmas Land. Sebab, umumnya para pedagang telah mengenal sistem ini. Untuk mendukung digitalisasi cashless, Sinarmas Land berkomitmen membangun infrastruktur yang baik, mulai dari pemasangan fiber optic untuk jaringan telekomunikasi hingga keamanan melalui video security.

Uang elektronik berbasis server akan menggantikan peran uang elektronik berbasis kartu untuk transaksi di gerbang tol. Hal tersebut tengah dibahas dalam kelompok kerja Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Dengan teknologi customer presented mode (CPM) memungkinkan hal tersebut. Teknologi CPM yang dimaksud adalah bagian dari transaksi berbasis kode QR menggunakan ponsel pintar. 

Saat ini, transaksi berbasis kode QR memiliki dua model, yakni CPM dan merchant presented mode (MPM). Pada model MPM, penjual yang akan menampilkan kode QR pembayaran untuk dipindai oleh pembeli ketika melakukan transaksi pembayaran. Sebaliknya, CPM memungkinkan konsumen yang menunjukan kode QR. Dengan demikian penjual yang kemudian memindai kode QR untuk mendebit saldo yang dimiliki konsumen. 

Pada masa yang akan datang uang elektronik berbasis kartu bisa jadi akan punah. Pasalnya, tol merupakan kontributor terbesar transaksi nontunai dengan alat bayar tersebut. Adapun, Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan kode QR sebagai satu alat pembayaran. Hal ini sejalan dengan keinginan bank sentral untuk mengkampanyekan gerakan nontunai.

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menilai pertumbuhan pengguna smartphone di Indonesia dan meningkatnya literasi keuangan digital akan meningkatkan transaksi layanan keuangan digital di Indonesia. Jumlah pengguna layanan transaksi pembayaran online dipercayai akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna smartphone, meningkatnya tingkat melek keuangan digital (digital finance literacy), dan terus munculnya inovasi yang menawarkan kemudahan. Strategi seperti penawaran promo dan strategi lainnya yang menggarisbawahi kemudahan, kecepatan dan keamanan dari layanan ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi pengguna layanan transaksi non tunai.  Secara garis besar, vertikal pinjaman online (digital lending) masih akan terus mengalami pertumbuhan positif sebagai akibat dorongan kesenjangan (gap) pembiayaan yang masih tinggi di pasar. Sebuah riset dari Google, Temasek, dan Bain & Company yang bertajuk Fulfilling its Promise—The future of Southeast Asia’s Digital Financial Services menunjukkan bahwa pinjaman digital secara alami akan muncul sebagai kontributor pendapatan terbesar yang dipimpin oleh inovasi dalam pinjaman konsumen dan pembiayaan modal kerja UKM.

Kini kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) menghadapi tantangan dengan lahirnya kartu pembayaran digital atau dompet digital seperti DANA, OVO, Go-Pay. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa jumlah kartu kredit mengalami penurunan selama Januari s.d. Juni 2019.  Sebaliknya, penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu kredit tetap positif. Lantaran orang semakin membutuhkan dana tunai, sedangkan daya beli (purchasing power) tetap jalan di tempat. Perkembangan kartu kredit untuk kepentingan belanja juga mengalami kenaikan secara fluktuatif. Penurunan penggunaan kartu kredit disebabkan oleh beberapa hal.  Penurunan jumlah kartu kredit itu disebabkan antara lain oleh munculnya kartu dompet digital seperti DANA, OVO dan Go-Pay yang sangat sering memberikan diskon gede-gedean untuk mencari basis nasabah. Setelah memperoleh basis nasabah yang makin membengkak, akhirnya kartu pembayaran digital itu akan mencuil pangsa pasar penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran nontunai (cashless). Tanpa disadari dompet digital cepat atau lambat akan mendorong orang terbiasa membeli sesuatu hanya karena diskon dan keinginan, bukan karena kebutuhan. Gaya hidup yang konsumtif. Persaingan dompet digital pun akan kian marak ketika pemain asing dari China seperti Alipay milik Jack Ma dan WeChat Pay masuk ke Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha pun wajib lebih awas untuk mencegah munculnya monopoli dompet digital.

ingginya peluang transaksi dari wisatawan mancanegara asal China di Indonesia menjadi daya tarik yang tak ingin dilewatkan oleh perbankan besar Tanah Air. Rencana untuk menggandeng dua alat pembayaran digital populer asal China oleh bank-bank besar dalam negeri mulai mengerucut. Kedua layanan tersebut dipastikan sudah hadir di Indonesia tahun depan. Rencana PT Bank Central Asia Tbk. untuk menjadi pihak acquirer atau penyedia layanan, BCA memberi kabar baru bahwa layanan Alipay dan Wechat Pay siap hadir di awal tahun depan. Dalam skema kerja sama tersebut, BCA berfungsi sebagai acquiring, di mana perseroan menyediakan EDC untuk transaksi Alipay dan Wechat Pay di merchant-merchat, khususnya di daerah pariwisata yang banyak didatangi wisatawan mancanegara (wisman) asal China. Selain BCA, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. juga memastikan kerjasama dengan kedua dompet digital tersebut tinggal menunggu terbitnya izin dari Bank Indonesia (BI). Manfaat kerja sama tersebut tidak hanya diterima perseroan tetapi juga Indonesia karena uang akan terparkir di sini. Secara infrastruktur, pihak Alipay juga sudah menyepakati penggunaan QRIS. Selain BCA dan Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga optimistis izin yang dibutuhkan untuk kerjasama antara perseroan dengan kedua dompet digital tersebut akan rampung pada sisa tahun ini.

Pemain fintech peyment semakin rajin berkolaborasi untuk meningkatkan jumlah pengguna dan transaksi pada tahun ini. Mereka tidak hanya menggandeng penjual online, tetapi juga BUMN dan perusahaan swasta lain. Terbaru, DANA menggandeng mitra perusahaan pengiriman dan layanan logistik JNE. CEO&Founder DANA mengatakan kerja sama tersebut untuk meningkatkan perdagangan secara digital atau diplatform e-comerce. DANA sebelumnya berkolaborasi dengan berbagai perbankan serta pemerintahan, seperti penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro, Bantuan Sosial , dan Badan Usaha Milik Desa. Berkat kolaborasi tersebut pengguna DANA sudah mencapai 20 juta per Juni 2019. CEO&Founder DANA menargetkan jumlah pengguna DANA sampai akhir tahun melebihi 30 juta.

Selain itu fintech dari BUMN Linkaja bermitra dengan Pegadaian. Kerjasama ini meliputi penyediaan titik penerimaan setoran tunai untuk menambah saldo rekening (cash in) dan penarikan tunai dari saldo rekening Linkaja (cash out). Sejak maret hingga agustus 2019 jumlah pengguna Linkaja terdaftar menjapai 32 Juta. Direktur utama Linkaja mengharapkan sampai dengan akhir tahun pengguna Linkaja mencapai 40 juta.

Sementara Direktur OVO, menyatakan bahwa fokus kerjasama dengan perusahaan transportasi, e-commerce dan ritel termasuk food and beverages. Sektor transportasi OVO sebelumnya telah bekerjasama dengan Grab. Sedangkan untuk e-comerce OVO telah bekerjasama dengan Tokopedia.

Bank Indonesia menegaskan tidak ada lobi apapun terkait Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Bank sentral menegaskan dirinya sebagai lembaga independen dan tidak mengatur kartu kredit ke dalam program GPN. Saat ini GPN masih berfokus pada transaksi kartu debit dan kode QR (quick response). Tidak ada relaksasi ketentuan bank sentral terkait kerja sama yang terjadi antara Mastercard Indonesia dengan satu perusahaan switching lokal. Semua transaksi dalam kerja sama itu mengacu kepada aturan GPN yang sedari awal ditetapkan, yakni semua pemrosesan transaksi harus dilakukan di dalam negeri. Mengutip Reuters, Amerika Serikat disebut berhasil meyakinkan pemerintah Indonesia untuk melonggarkan aturan GPN. Relaksasi itu memastikan GPN tidak akan mengatur kartu kredit, sehingga perusahaan AS tetap dapat memproses transaksi kartu kredit tanpa harus mengikuti aturan GPN. Adapun, saat ini Mastercard telah resmi bermitra dengan perusahaan lokal. Berdasarkan lampiran Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang GPN, Mastercard diperbolehkan menjadi penyedia jasa switching dengan sejumlah ketentuan, satu di antaranya bermitra dengan perusahaan lokal.

Pertumbuhan transaksi kartu debit mengalami penurunan pada Agustus 2019. Maraknya transisi transaksi melalui dompet digital atau e-wallet menjadi salah satu penyebab penurunan tersebut. Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi menggunakan kartu debit hanya tumbuh 3,95% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi sebanyak 566,4 juta transaksi per Agustus 2019. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, volume transaksi kartu ATM meningkat 10,61% yoy menjadi 544,9 juta transaksi. Beralihnya transaksi dari kartu debit ke server based e-money milik perusahaan teknologi finansial (tekfin) menjadi salah satu penyebab terbesar penurunan jumlah transaksi. Faktor penurunan lainnya disebabkan oleh fraud, yang menyebabkan pembatasan transaksi kartu debit sehingga sangat mempengaruhi volume transaksi.

Partisipasi layanan pembayaran LinkAja dalam gelaran festival kuliner dinilai mendorong kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi nontunai. Pengunjung gelaran tersebut dapat dimanjakan dengan adanya layanan LinkAja melalui transaksi nontunai yang lebih cepat.Partisipasi dalam berbagai gelaran festival kuliner merupakan upaya LinkAja dalam memperkaya use case di seluruh sendi kehidupan. Hal tersebut dinilai dapat membuat layanan pembayaran pelat merah itu makin banyak digunakan masyarakat. Kemudahan transaksi dengan berbagai promo menarik, dapat menjadi insentif adopsi bagi masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan bertransaksi nontunai.