Kemenperin bekerja sama dengan Kadin Indonesia dan PT Astra International menggelar Temu Bisnis IKM Alat Angkut. Acara business matching ini berhasil menghasilkan transaksi untuk Industri Kecil Menengah (IKM) sebesar Rp 100 miliar. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dukungan dari Kadin Indonesia dan Astra kepada sektor IKM diharapkan mampu menciptakan atau memperkuat rantai pasok industri otomotif di Indonesia. Dia menjelaskan, Indonesia perlu memitigasi terhadap ekonomi global mengalami perlambatan dan salah satu caranya adalah bersama Kadin melalui program kemitraan. “Memperkuat rantai pasok, dalam program business matching ini penting, karena banyak industri besar ini masih belum mengetahui kekuatan dari industri kecil. Masih belum mengetahui bahwa supplynya itu bisa didapatkan di Indonesia,” jelas Agus pada acara Temu Bisnis IKM Alat Angkut di Kemenperin, Jakarta, Selasa (1/11). Menperin mengatakan, tidak tertutup kemungkinan program business matching akan dilakukan juga di sektor lainnya. 

Hal ini menjadi bagian dari upaya Kemenperin agar industri dalam negeri tidak bergantung dari rantai pasok dari negara-negara lain yang sedang tidak sehat. “Sehingga negara kita masih bisa tumbuh untuk melakukan proses produksinya,” kata Agus. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan, dengan dukungan Astra, Bank Mandiri, dan BRI untuk pendampingan, diharapkan dapat membantu UMKM dalam memperkuat ekonomi domestik. Acara ini merupakan bentuk pendampingan dan pendanaan untuk UMKM. “Hari ini kurang lebih Rp 100 miliar bentuk dalam kredit yang diberikan. Ini adalah bentuk pendampingan yang ada, dengan offtake yang ada, dengan demikian pendanaan untuk UMKM bisa terlaksana,” ujar dia. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar menambahkan, program kemitraan antara industri industri besar dengan IKM sudah menjadi keniscayaan. Kemitraan yang inklusif (closed loop) sangat efektif untuk mendorong IKM terus naik kelas menjadi industri berskala besar yang tangguh. Karena itu, gerakan ini seharusnya lebih digalakkan secara masif. Semua perusahaan harus lebih memperkuat komitmen mereka untuk berpartisipasi, bermitra inklusif dengan IKM. (Yoga)

Pemerintah menggandeng industri kecil dan menengah atau IKM untuk masuk rantai pasok industri berskala besar. Upaya ini diharapkan bisa mendongkrak kinerja industri manufaktur dalam negeri yang menunjukkan perlambatan mendekati zona kontraksi. Kondisi itu terjadi seiring perekonomian global yang sedang lesu. Dalam acara ”Temu Bisnis IKM Alat Angkut dengan Tier APM dan Industri Besar”, Selasa (1/11) di Jakarta, pemerintah menggandeng Kadin Indonesia, PT Astra Honda Motor (AHM), dan lembaga pembiayaan. Acara tersebut menghasilkan kesepakatan yang dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara 31 IKM dan 14 perusahaan tier AHM.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara tersebut mengatakan, untuk menjaga industry manufaktur tetap ekspansif di tengah kondisi ekonomi global yang lesu, pemerintah melakukan langkah antisipasi. Salah satunya menggandengIKM masuk ke rantai pasok industri. ”Penting untuk mempertemukan IKM dengan industry besar karena banyak industry besar belum tahu kekuatan industri kecil. Industri besar belum tahu suplainya bisa didapat dari industri kecil. Selain itu, kegiatan ini juga penting untuk memperkuat rantai pasok yang bisa menciptakan kemandirian dalam industri manufaktur,” ujar Agus. (Yoga)

Di tengah gangguan rantai pasok dunia, industri kecil dan menengah atau IKM menghadapi tantangan lebih berat untuk mendapat bahan baku dibandingkan dengan industri berskala besar dan sedang. Peran Pusat Penyedia Bahan Baku perlu dioptimalkan untuk mempermudah akses bahan baku dan penolong bagi IKM. Kemenperin mencatat, biaya bahan baku dan penolong memainkan peran terbesar, baik untuk IKM maupun industri besar dan sedang (IBS). Di IKM, biaya bahan baku/penolong mencapai 57,31 % total biaya produksi, sementara di IBS mencapai 75 % biaya produksi. ”Pelaku IKM sering kesulitan mendapat bahan baku, yang beberapa tidak tersedia di dalam negeri. Di sisi lain, mereka juga belum mampu impor sendiri,” kata Dirjen IKM dan Aneka Kemenperin Reni Yanita, Sabtu (10/9). (Yoga)

Pelaku usaha konveksi mengkhawatirkan persetujuan perjanjian dagang Indonesia-Bangladesh Preferential Agreement (PTA) akan menekan industri skala kecil dan menengah yang tengah berjuang untuk pulih dari badai pandemi Covid-19.Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan pengusaha tengah menikmati geliat pasar dalam negeri setelah sejumlah kebijakan pasar domestik diberlakukan. Menurutnya, perjanjian dagang dengan Bangladesh, jika tidak dirundingkan dengan hari-hati dikhawatirkan merusak pasar dalam negeri yang menjadi tumpuan pemulihan tekstil dan produk tekstil pada tahun ini. 

Jika impor garmen masuk lagi, lanjutnya, akan kembali membebani IKM dan mengikis daya saing produk dalam negeri. Nandi mengatakan bukan tak mungkin kembali terjadi penutupan produksi karena gempuran produk impor. Sementara itu, Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Riza Muhidin menjelaskan bahwa fenomena kebanjiran order IKM ini karena adanya sejumlah trade remedies yang disahkan, salah satunya safeguard pakaian jadi.

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mengakselerasi sektor industri kecil dan menengah (IKM) untuk melakukan transformasi digital dalam proses produksi dan bisnis. Langkah strategis ini dilakukan melalui program e-Smart IKM yang bertujuan untuk memacu daya saing dan memperluas akses pasar. “Progam ini dapat mempercepat target 6,1 juta UMKM go digital,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Selasa (22/6/2021). Dia menerangkan, program e-Smart IKM ini telah berjalan sejak 2017 dan telah melatih sebanyak 13.184 pelaku IKM di seluruh Indonesia. Program e-Smart IKM digelar agar pelaku IKM juga dapat mengakses mitra yang dapat membantu untuk go digital, seperti marketplace, relawan teknologi informasi dan komunikasi, serta BUMN yang membina IKM.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa program e-Smart IKM akan digelar dalam bentuk workshop-workshop di berbagai daerah. Adapun materi workshop berupa pembuatan konten video pemasaran online, tips dan trik pembuatan foto produk, pemanfaatan marketplace untuk pemasaran dan dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mengenai sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan pasar digital BUMN. “Tahun ini, Ditjen IKMA menargetkan pemberian edukasi, pelatihan, dan pendampingan e-business kepada 4.000 pelaku IKM di tanah air,” ujar Gati.

(Oleh - HR1)

Ketua Koordinator Daerah (Korda) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) Nusantara Provinsi Sumatera Utara (SU) Binsar M Simatupang SE MM mengatakan, devisa tergerus karena transaksi online lintas negara. Bahkan Hari Belanja Online Nasional (Harbonas) pada November memberi peluang devisa negara ke luar karena kegiatan tersebut melibatkan aplikasi luar negeri.

 “Itu sebabnya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah resesi karena pandemi Covid-19, maksimalkan transaksi hanya di dalam negeri karena uangnya berputar di Indonesia,” tegasnya di Medan, Jumat (13/11) di jeda sosialisasi UKM IKM berbasis hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan handcraf Nusantara.

IKM di dalam negeri kisaran 4,4 juta unit usaha atau mencapai 99 persen dari seluruh unit usaha industri di Tanah Air. “Sektor tersebut sudah menyerap hingga 10,5 juta tenaga kerja atau berkontribusi 65 persen dari sektor industri secara keseluruhan. Ada wabah virus corona, pengangguran meningkat. Memecahkannya dengan memberdayakan UKM IKM khususnya di bidang padat karya hingga mengurangi pengangguran,” tambahnya.

Satu antaranya, maksimalkan memakai produk dan jasa dalam negeri. Seperti belanja online, pakai aplikasi Indonesia termasuk dalam memenuhi kebutuhan via aplikasi online. “Di Indonesia bahkan di Medan ada aplikasi buatan dalam negeri seperti Aplikasi Online Mudigo yang jauh lebih lengkap dan murah ketimbang aplikasi berbasis dan dimodali asing,” tutupnya.