Industri hulu minyak dan gas bumi terus ‘berjibaku’ untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gas di dalam negeri di tengah tingginya angka penurunan produksi secara alamiah atau natural decline sejumlah lapangan. Otoritas hulu minyak dan gas bumi (migas) memastikan bakal terus meningkatkan produksi gas bumi di dalam negeri untuk menjaga keberlanjutan pasokan untuk industri. Keberadaan sejumlah proyek onstreammenjadi andalan untuk mengompensasi lapangan migas yang mengalami penurunan produksi. Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hudi D. Suryodipuro mengatakan bahwa produksi gas bumi nasional bakal terus meningkat seiring dengan onstreamnya proyek Tangguh Train 3 dan Jambaran Tiung Biru. 

Berdasarkan perkiraan yang dibuat oleh SKK Migas, produksi gas bumi pada tahun ini akan mencapai 5.544 BBtud, dan meningkat menjadi 5.799 BBtud pada 2025, 6.576 BBtud pada 2026, 7.083 BBtud pada 2027, serta 8.198 BBtud pada 2028. Peningkatan produksi gas bumi tersebut bakal ditopang oleh sejumlah proyek besar yang bakal onstream dalam waktu dekat, termasuk Geng North di Kalimantan Timur, Abadi Masela di Maluku, dan Asap Kido Merah (AKM) di Papua Barat. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, Hudi memastikan SKK Migas bakal mengutamakan pasokan gas domestik. Hal itu tecermin dari 4.109,6 BBtud gas dari total 5.567,7 BBtud yang diproduksi per Maret tahun ini dialokasikan untuk pasar domestik.“Sebanyak 77% [gas yang diproduksi] dialokasikan untuk pasar domestik, dan selebihnya 1.258,1 BBtud atau sekitar 23% akan diekspor. Hal ini mencerminkan bahwa pasokan gas bumi untuk domestik dipastikan aman,” ujarnya. Kemudian, pemanfaatan gas untuk domestik liquefied natural gas (LNG) sebanyak 11,69%, sedangkan untuk keperluan lifting minyak mencapai 3,26%. 

Pemanfaatan gas di dalam negeri lainnya antara lain untuk domestik liquefied petroleum gas (LPG), bahan bakar gas (BBG), gas kota. Salah satu pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan adalah kesiapan infrastruktur gas untuk mendistribusikan gas dari wilayah yang memproduksi gas ke kawasan yang banyak menggunakan komoditas tersebut. Keterbatasan infrastruktur gas bumi di dalam negeri telah lama menjadi problem yang tidak kunjung selesai. Bahkan, pemerintah harus mengambil alih pembangunan pipa Cirebon—Semarang agar bisa segera dieksekusi. Keterbatasan infrastruktur gas tersebut membuat pemanfaatan gas di dalam negeri tidak optimal, karena lapangan migas yang terhubung dengan pipa gas saat ini sudah mulai mengalami natural decline. Indonesia Gas Society (IGS) pun menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pemberlakuan harga khusus untuk LNG sebagai alternatif dalam mengatasi defisit pasokan gas pipa saat ini. 

Chairman IGS Aris Mulya Azof berpendapat bahwa pemerintah dapat memberlakukan subsidi atau insentif fiskal untuk mendorong penggunaan LNG sebagai alternatif bagi industri yang mengalami defisit pasokan gas. Sementara itu, pemerintah perlu investasi yang cukup masif dalam pembangunan infrastruktur penyimpanan dan distribusi gas alam cair itu. Dengan demikian, akses dan adopsi pada LNG bisa lebih terjangkau untuk industri pengguna nantinya. Terlebih, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah bakal melanjutkan program harga gas bumi tertentu atau HGBT pada tahun depan, sembari membangun dan memperkuat infrastruktur gas bumi di Tanah Air. Program HGBT belakangan memanas karena PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) harus mengatur pasokan gas untuk industri, karena penurunan produksi di sejumlah lapangan minyak dan gas bumi atau migas.

Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) bersama Eramet Indonesia melakukan studi potensial mineral kritis di dalam negeri. Studi ini guna memahami potensi Indonesia dalam rantai pasok industri kendaraaan elektrik dan membantu mengembangkan  strategi industri kendaraan elektrik di indonesia. Eramet merupakan perusahaan pertambangan dan  metalurgi multinasional asal Prancis. Kemitraan ini diresmikan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama  oleh Kepala Pusat Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementrian ESDM Agung Pribadi dan Direktur Eramet Indonesia Bruno Faour, di Jakarta, Senin (6/5/2024). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Staf Khusus Menteri  ESDM bidang Percepatan Bidang Tata Kelola Minerba Kementerian ESDM Irwandy Arif dan Deputi Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia Pauline Leduc. "Studi bersama mengenai mineral-mineral kritis, terutama soal potensi cadangan litium di daerah  yang belum dikembangkan di Indonesia, belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada akhirnya, studi ini berperan untuk memahami potensi Indonesia dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dan membantu mengembangkan strategi industri kendaraan listrik di Indonesia," kata Irwandi. (Yetede)

Asosiasi Energi Surya Indonesia langsung melakukan memastikan kesiapan anggotanya untuk mengeksekusi kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS atap yang telah disepakati oleh PT PLN (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari berharap kuota yang telah disepakati PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat dibarengi dengan adanya peta jalan pemasangan PLTS atap dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, PLN dan Kementerian ESDM telah sepakat untuk mematok kuota PLTS atap sebesar 3,375 gigawatt (GW) pada periode 2024—2025.Rencananya, besaran kuota itu bakal ditambah sampai dengan 2028, selepas kuota yang dialokasikan sebesar 3,375 GW itu habis diutilisasi pada 2025.Untuk diketahui, aturan anyar soal kuota PLTS atap tertuang dalam dalam Peraturan Menteri ESDM No. 2/2024. 

Lewat aturan itu, periode kuota mestinya ditetapkan secara berkala 5 tahunan lewat usulan PLN, sehingga periode kuota kali ini mestinya ditarik hingga 2028. Adapun, hitung-hitungan kuota PLTS atap itu tidak jauh berbeda dari target kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis EBT dalam RUPTL pada 2025. Saat itu, total 3,6 GW kapasitas PLTS atap ditargetkan bisa masuk ke dalam sistem kelistrikan nasional pada 2025. Lewat data Kementerian ESDM, akumulasi kapasitas pemasangan PLTS hingga akhir 2023 berada di level 573,8 MW.

Pendanaan, teknologi, dan SDM masih menjadi tantangan realisasi program transisi energi di Indonesia. Kerja sama dan dukungan dari berbagai sektor, termasuk akademisi, diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan lebih cepat. Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, industri energi di Indonesia saat ini tengah berhadapan dengan trilema energi, yakni isu ketahanan energi, keterjangkauan biaya energi, dan keberlanjutan lingkungan. Pihaknya berperan besar menjawab tantangan tersebut, sekaligus menangkal ancaman global karena faktor geopolitik dan fluktuasi pasar yang terus berlanjut.

”Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam kaitannya dengan energi semakin sulit. Kita semua harus bergerak bersama karena tidak bisa hanya diselesaikan pemerintah atau perusahaan saja. Pihak akademisi juga memiliki andil yang besar. Perlu kontribusi dari semua pihak, termasuk mahasiswa yang akan menjadi masa depan bangsa,” kata Nicke dalam acara Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2024 di ITB, Senin (6/5).

Nicke menyebutkan bahwa untuk memanfaatkan potensi penting Indonesia, Pertamina memainkan tiga peran penting dalam membentuk lanskap energi. Pertama, memastikan ketahanan energi Indonesia dengan meningkatkan kapasitas pasokan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, memobilisasi sumber daya domestik untuk mengurangi defisit perdagangan minyak dan gas dengan meningkatkan penggunaan sumber energi domestik. Ketiga, melakukan dekarbonisasi, efisiensi energi, dan transisi energi, dengan target emisi nol bersih (NZE). (Yoga)

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian subsidi anyar untuk produk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan bauran bioetanol. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa kajian itu sejalan dengan usulan PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu untuk menghapus atau meniadakan produk BBM dengan oktan paling rendah RON 90 atau Pertalite dalam beberapa tahun ke depan. Pertamina mendorong pengembangan bensin bauran etanol 7% (E7) atau Pertamax Green 92 untuk menggantikan posisi Pertalite sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP). 

Artinya, anggaran kompensasi atau subsidi diusulkan untuk dialihkan pada Pertamax Green 92. Luhut mengonfirmasi pemerintah tengah mematangkan usulan yang disampaikan Pertamina ihwal pencampuran Pertalite dengan bioetanol. Nantinya, pasokan etanol itu bisa diperoleh dari sejumlah bahan baku seperti tebu, jagung, hingga rumput laut. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati berharap usulan pengalihan subsidi Pertalite dapat menjaga harga Pertamax Green 92 tetap sama dengan harga yang saat ini berlaku untuk Pertalite sebagai JBKP yang mendapat kompensasi dari pemerintah. Menurutnya, subsidi pada produk hijau itu lebih menguntungkan dari sisi pengembangan industri hulu bioenergi serta pengurangan emisi dari sektor transportasi ketimbang mesti mengalihkan subsidi pada bensin dengan kadar oktan rendah.

Pemerintah mewanti-wanti agar proses akuisisi saham pembangkit listrik tenaga uap Paiton 7 dan 8 dari Mitsui & Co., Ltd. ke RATCH Group tidak mengganggu pasokan tenaga listrik yang selama ini berasal dari fasilitas tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tidak bisa ikut campur lebih dalam mengenai proses alih kepemilikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Paiton 7 dan 8, karena menjadi ranah korporasi. Sekretaris Kementerian ESDM Dadan Kusdiana hanya mewanti-wanti agar proses tersebut jangan sampai memunculkan gangguan pasokan listrik. Musababnya, PLTU Paiton menjadi salah satu tulang punggung kelistrikan di jaringan Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali. Mitsui & Co., Ltd. memang telah resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Paiton Energy, perusahaan yang mengoperasikan PLTU Paiton 7 dan 8 di Jawa Timur. 

Manajemen Mitsui mengatakan bahwa divestasi saham atas aset PLTU dengan kapasitas keseluruhan 2,045 megawatt (2,04 gigawatt) itu diselesaikan pada 30 April 2024, waktu Eropa. Mitsui melepas saham mayoritasnya, yakni 36,260% kepada RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. atau RHIS, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan energi asal Thailand, RATCH Group Public Company Limited. Sisanya, 9,255% saham didivestasikan ke PT Medco Daya Energi Sentosa (MDES), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Medco Daya Abadi Lestari, serta pemegang saham Paiton existing PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC).

“Pada kuartal pertama, tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2025, kami akan mencatat laba sekitar 44 miliar yen setelah pajak secara konsolidasi, dan sekitar 81 miliar yen keuntungan setelah pajak secara non-konsolidasi,” tulis manajemen Mitsui lewat keterangan resmi, Kamis (2/5). Lewat divestasi tersebut, kapasitas terpasang aset pembangkit Mitsui bakal menjadi 9,6 GW, di mana sekitar 8% berasal dari pembangkit listrik berbasis batu bara, turun sekitar 8% dari periode yang berakhir Maret 2024. Sementara itu, pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari portofolio Mitsui menyumbang sekitar 32% atau naik 3% dari periode yang berakhir Maret 2024. Transaksi itu semula diharapkan dapat diselesaikan pada Maret 2024, setelah terpenuhinya beberapa persyaratan tertentu, termasuk persetujuan dari PT PLN (Persero) yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik jangka panjang dengan Paiton Energy, dan juga dari pihak-pihak yang mendanai. 

Mitsui kemudian melaporkan kemajuan bahwa seluruh persyaratan divestasi telah terpenuhi pada 27 Juni 2023, dan penjualan saham diharapkan akan selesai pada Juli 2023. Namun, progres ini tak berjalan mulus seiring dengan Mitsui yang mengumumkan bahwa penyelesaian prosedur-prosedur tertentu membutuhkan waktu dan penyelesaian penjualan saham diperkirakan akan semakin tertunda. Surat yang ditandatangani oleh Chief Operating Offi cer of Infrastructure Projects Business Unit Mitsui Koichi Wakana itu pun secara tegas menekankan bahwa apabila tidak ada diskusi bersama dalam 30 hari sejak tanggal surat dikirim, Mitsui berhak untuk memulai proses arbitrase sesuai dengan perjanjian awal sponsor investasi Paiton. 

Di sisi lain, RATCH Group menyiapkan investasi sekitar US$590,67 juta untuk mengakuisisi 36,26% saham Mitsui. Chief Executive Offi cer of RATCH Group Public Company Limited Nitus Voraphonpiput mengatakan bahwa akuisisi saham Mitsui di Paiton itu bakal memperkuat komitmen jangka panjang perusahaan untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Sampai saat ini, RATCH memiliki kepemilikan di pembangkit listrik tenaga gas, batu bara, dan dua pembangkit listrik tenaga air di Indonesia, dengan kapasitas setrum gabungan sebesar 1.009,72 MW. “Perusahaan melihat Indonesia sebagai target investasi yang menjanjikan, dengan keyakinan akan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sana,” ucapnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah bersama dengan PLN untuk mencermati sejumlah keputusan yang mungkin dibuat pengelola baru PLTU Paiton 7 dan 8.

Adi Lumakso, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, mengatakan bahwa tantangan kelistrikan di kawasan Sulawesi bagian selatan makin kuat seiring dengan permintaan tenaga listrik pada awal tahun ini yang sebesar 6,73 gigawatt (GW). PLN memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan pasokan tenaga listrik di wilayah tersebut saat kemarau sebagai dampak dari El Nino terjadi. “Kami berpijak kepada pengalaman, dan untuk itu kami perlu koordinasi benar-benar strategi, baik itu pembangkitan maupun transmisi itu pengaturannya seperti apa,” katanya, Rabu (1/5). 

Musim kemarau yang disebabkan oleh El Nino memang kerap menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat di Sulawesi Bagian Selatan. Fenomena alam tersebut dapat berakibat pada penurunan debit air di pembangkit listrik tenaga air (PLTA), salah satu sumber energi listrik utama di Sulawesi bagian selatan. “Ketika terjadi El Nino atau musim kemarau, PLN harus berjaga-jaga mitigasinya seperti apa,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu. Sampai dengan Maret 2024, energi pembangkitan listrik di wilayah tersebut terdiri atas batu bara sebesar 50,89%, gas 11,02%, air 29,40%, angin 2,26%, dan bahan bakar minyak sebesar 6,43%.

Peningkatan harga indeks pasar biodiesel di Tanah Air membuat anggaran yang dikeluarkan untuk insentif B35 pada tahun ini membengkak. Hal itu melengkapi tren konsumsi bahan bakar minyak itu yang terus meningkat. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, peningkatan harga indeks pasar atau HIP biodiesel membuat selisihnya dengan HIP Solar makin melebar. Hal itu berujung kepada insentif yang harus dikeluarkan pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2023. 

Untuk diketahui, disparitas HIP biodiesel dan Solar sepanjang Januari, Februari, dan Maret 2023 masing-masing berada di level Rp715 per liter, Rp471 per liter, dan 1.626 per liter. Sementara itu, selisih HIP pada periode yang sama tahun ini sebesar Rp1.382 per liter pada Januari, Rp1.724 per liter pada Februari, dan Rp1.251 per liter pada Maret. Volume realisasi penyaluran biodiesel B35 pada kuartal I/2024 juga tercatat mencapai 2,86 juta kiloliter atau 21,37% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,41 juta kiloliter untuk sepanjang 2024. Adapun, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memproyeksikan kebutuhan dana insentif biodiesel untuk program B35 pada tahun ini bakal menembus angka Rp28,5 triliun. 

Proyeksi itu naik 55,56% dari realisasi penyaluran insentif program B35 sepanjang 2023 yang senilai Rp18,32 triliun. Saat itu, badan pengelola dana sawit tersebut berhasil menghimpun pungutan ekspor sebesar Rp32,29 triliun. Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya bakal terus memastikan penyaluran bahan bakar nabati itu tetap terjaga di tengah tren peningkatan konsumsi pada tahun ini. Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Eddy Soeparno mengatakan bakal mengkaji ulang soal komitmen pasokan bahan baku untuk biodiesel dan bioetanol dari produsen minyak sawit dan tebu. “Meskipun di seluruh dunia pemanfaatan biodiesel itu maksimal B35, bukan berarti tidak bisa dilakukan untuk peningkatan menjadi B40 dan B50,” katanya.

Empat bulan pertama tahun ini, perjalanan perekonomian di dalam negeri dibayangi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tak pelak, situasi tersebut membuat pengelolaan anggaran negara, utamanya pos subsidi energi, makin menantang. Bicara saat konferensi pers bulanan APBN Kita periode April 2024, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menyinggung banyak perihal subsidi energi yang berpotensi tambah gemuk menyusul melemahnya rupiah. Isa sekadar menjelaskan kebijakan yang sifatnya normatif yakni mengikuti perkembangan yang terjadi, baik itu dari sisi pegerakan nilai tukar dan harga patokan minyak atau Indonesia Crude Price (ICP). “Kami tidak melakukan ear marking [mengalokasikan anggaran]. Tetapi pendapatan migas [minyak dan gas] juga akan ada peningkatan kalau kurs dan ICP meningkat. Ini bisa menjadi keleluasaan untuk melonggarkan anggaran untuk subsidi,” ujar Isa sembari menyatakan penyesuaian anggaran subsidi energi menjadi kebijakan menteri keuangan. Saat pelemahan rupiah, kebijakan subsidi energi memang paling menyita perhatian berbagai kalangan. 

Saat nilai tukar rupiah makin melemah dan harga minyak dunia meningkat, hal tersebut dapat memengaruhi pos anggaran subsidi. Sebaliknya, jika memilih kebijakan menambal anggaran, tentu saja bakal memengaruhi pos belanja negara lainnya. Mengutip Nota Keuangan APBN 2024, pos subsidi energi pada tahun ini dipatok senilai Rp185,88 triliun, tak jauh berbeda dengan outlook APBN 2023 senilai Rp185,36 triliun. Porsi belanja subsidi energi itu mencakup sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan menyentuh Rp2.446,54 triliun pada 2024. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah melemah mendekati 5% dari posisi Rp15.516 per dolar AS pada 2 Januari 2024, menuju ke level Rp16.289 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 26 April 2024. Pengaruh pelemahan rupiah sejatinya tidak hanya menyangkut subsidi energi. Dalam Nota Keuangan disebutkan sensitivitas nilai tukar memengaruhi a.l. penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, seperti PPh Pasal 22 impor, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) impor, bea masuk, dan bea keluar.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menguatnya dolar AS secara luas menjadi penyebab anjloknya nilai tukar rupiah. “Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama [DXY] menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023,” ujar Perry saat Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan April 2024, Rabu (24/4). Dalam Rapat Dewan Gubernur tersebut, BI menempuh kebijakan dengan mengerek suku bunga acuan atau BI Rate dari level 6% menjadi 6,25%. Pelemahan nilai tukar yang melampaui asumsi kurs yang dipatok di APBN 2024, menjadi sorotan Komisi XI DPR.Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menilai perlu adanya penanganan yang intensif agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap dalam kondisi aman.

Pihaknya mendorong Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera merespons pelemahan rupiah serta segera mengantisipasi potensi anjloknya nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp16.000 per dolar AS. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan bisa melonggarkan aturan dalam pemberian kredit. Terutama kebijakan kredit tanpa jaminan harus diperluas untuk sektor-sektor produktif usaha kecil menengah rakyat (UMKM)Belum lagi konfl ik antara Iran dan Israel langsung memicu gejolak di seluruh dunia, termasuk di Tanah Air. Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Partai Golkar Puteri Komarudin meminta pemerintah melakukan serangkaian uji daya tahan atau stress test untuk mengukur dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap nilai tukar rupiah beserta efeknya bagi APBN, khususnya di pos belanja subsidi energi.

Direktur Utama OASA Bobby Gafur Umar mengatakan, ekspansi tersebut bakal melibatkan lembaga desa dan pertanian untuk menjamin pasokan bahan baku biomassa, berupa limbah pertanian, kehutanan, dan perkebunan. “Ini merupakan langkah awal untuk mengembangkan usaha biomassa yang produktif dan bermanfaat bagi kedua pihak, masyarakat Blora dan OASA, serta didukung penuh oleh Bupati Blora,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (25/4). Pada tahap pertama, kapasitas industri biomassa di Blora akan mencapai 5.000 ton per bulan, dan terus dikembangkan hingga 15.000 ton per bulan. Targetnya, fasilitas di daerah tersebut bisa mencapai 60.000 ton per tahun pada tahap pertama, dan terus naik hingga 180.000 ton per tahun. Nantinya, pabrik biomassa dengan kebutuhan investasi sekitar US$100 juta tersebut akan menghasilkan wood chip sebagai bahan co-firing untuk PLTU Rembang. Dalam aksi korporasi tersebut, OASA juga menggandeng gabungan kelompok tani dan koperasi untuk menanam kembali lahan yang tanamannya dimanfaatkan untuk memproduksi wood chip sebagai bahan baku biomassa. 

Misalnya di Pulau Bangka, penebangan pohon dan tanaman-tanaman untuk keperluan bahan baku biomassa telah dilakukan secara konsisten dengan melibatkan petani, dan penanaman kembali, sebagai bagian dari penghijauan, serta menjaga keberlanjutan usaha. Blora sendiri merupakan salah satu daerah yang menyimpan potensi besar dalam pengembangan usaha berbasis biomassa di Jawa Tengah. Dari potensi tersebut, OASA juga sudah mulai juga menyusun rencana pengembangan bisnis Bio-CNG dari limbah pertanian. Pabrik yang ditargetkan rampung pada 2025 itu nantinya akan menghasilkan 5 MMscfd Bio-CNG per hari, dan diekspor ke Jepang. Kebutuhan biomassa untuk co-firing PLTU sendiri sebenarnya masih cukup besar, karena pada tahun lalu capaiannya baru sebanyak 1 juta ton dari kebutuhan 10,2 juta ton yang direncanakan hingga 2025.