PLN Energi Primer Indonesia agresif menjajaki beragam kerja sama guna mengamankan pasokan sumber energi untuk pembangkit listrik di dalam negeri. Terbaru, perseroan memulai kolaborasi pengembangan infrastruktur midstream liquified natural gas (LNG). Pengembangan infrastruktur midstream LNG tersebut untuk mengakomodasi rencana PT PLN (Persero) menambah 80 gigawatt (GW) listrik hingga 2040, di mana 20 GW di antaranya bakal menggunakan gas bumi. 

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Iwan Agung Firstantara mengatakan, keberadaan gas dalam roadmap transisi energi sangat penting untuk mendampingi penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang memiliki kelemahan intermitensi. Pembangkit listrik berbasis gas pun dinilai bisa direalisasikan dengan cepat, yakni hanya dalam waktu 3-4 tahun. Pengembangan infrastruktur midstream LNG juga diperlukan PLN untuk mengantisipasi penurunan penyaluran gas melalui pipa akibat natural decline di saat permintaan listrik terus meningkat. Terlebih, perseroan juga memanfaatkan gas untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel di daerah. Direktur Gas dan BBM PLN Energi Primer Indonesia Rahmad Dewanto menambahkan, PLN telah memilih Accelerated Renewable Energy Development (ARED) sebagai skenario optimal untuk menurunkan emisi, sekaligus menjaga keandalan sistem maupun kelangsungan keuangan perusahaan.

Harga minyak dunia yang terus menanjak memberi berkah bagi saham-saham energi seperti PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT Energi Mega Persada TBK (ENRG), PT Elnusa Tbk (ELSA) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang mencatatkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Konsensus analis sepakat, empat saham ini berpotensi melanjutkan kenaikan dan masih akan memberikan cuan besar. Berdasarkan data RTI, saham MEDC ditutup menguat 9,02 % ke posisi penutupan perdagangan Kamis (14/3), disusul ENRG yang naik 6,73 % ke posisi Rp 222, saham ELSA meningkat 2,65 % ke level Rp 388, dan PGAS naik 2,58 % menjadi 1.195.

Stockbit dalam ulasannya menyebut penguatan harga saham energi terjadi seiring kenaikan harga minyak Brent sebesar 2,6 % ke level USD 83,03 per barel pada perdagangan Rabu (13/3). Investment Analyst Stockbit Hendriko Gani mengatakan, “Dengan permintaan yang kuat dan penurunan stock minyak AS, Harga minyak global berpotensi melanjutkan penguatan harga dan dapat memberi katalis positif bagi kinerja produsen migas, seperti MEDC dan ENRG,” pada Kamis (14/3). (Yetede)

Upaya transisi energi di Indonesia kembali mendapat tambahan tenaga setelah sejumlah bank internasional menyatakan kembali komitmennya untuk berpartisipasi memberikan pendanaan dalam waktu dekat. Upaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon-1 menjadi lebih jelas, setelah HSBC Holding Plc., Standard Chartered Plc., dan Bank of America Corp. mengusulkan untuk membiayai aksi tersebut. Dilansir Bloomberg, bahkan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. juga dikabarkan sedang berdiskusi untuk terlibat dalam aksi tersebut, tetapi belum menyampaikan pernyataan resminya. Asia Development Bank yang memimpin kesepakatan untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk mengatur pendanaannya sendiri. Nantinya, sebagian besar ekuitas PLTU bakal menjadi utang untuk mendanai satu kali dividen sebagai kompensasi kepada investor atas hilangnya pendapatan di masa depan. Lembaga-lembaga keuangan pun akan memberikan pinjaman dengan harga pasar, dan ADB akan memadukan pinjaman tersebut dengan dana yang ada untuk menjadikan utang tersebut lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga dapat dilunasi lebih cepat. Kesepakatan untuk menutup PLTU Cirebon-1 lebih awal dinilai dapat membantu memacu kemajuan yang lebih luas dalam komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP). “Ini adalah upaya untuk mengatalisasi solusi baru terhadap permasalahan yang kita semua tahu ada. Ini adalah tantangan yang sulit,” kata Alice Carr, Direktur Eksekutif Kebijakan Publik di Glasgow Financial Alliance for Net Zero, yang juga memimpin kelompok kerja lembaga keuangan swasta untuk JETP, dilansir Bloomberg, dikutip Rabu (6/4). Sementara itu, David Elzinga, Principal Energy Specialist at ADB, mengatakan bahwa lembaga keuangan bakal terus bergulat dengan persoalan pendanaan untuk perubahan iklim. “Sangat penting untuk mencapai tujuan iklim, tapi ini rumit,” ujarnya. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi membeberkan sejumlah perbankan di Asia telah menunjukkan minat mereka untuk ikut dalam pembiayaan taksonomi transisi tersebut. Taksonomi transition financing itu bakal menambah opsi pembiayaan murah bagi PLN yang sebelumnya telah didapat dari skema green financing atau model taksonomi hijau yang lama dari kemitraan dengan JETP. Evy menambahkan, sejumlah bank yang tergabung ke dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) belakangan juga mulai mempertimbangkan skema pembiayaan transition financing tersebut. Adapun, Transisi Bersih, lembaga riset nirlaba bidang ekonomi lingkungan hidup, menilai pemilik PLTU perlu ikut berkontribusi pada pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik yang dimilikinya. “Pemilik PLTU termasuk entitas ekonomi yang paling banyak mengeluarkan emisi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan, mereka seharusnya menjadi salah satu pihak yang menanggung biaya penutupan dalam jumlah yang signifi kan. Karena itu cukup fairkalau mereka memberikan diskon biaya penggantian,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Pemerintah memerintahkan PT PLN (Persero) untuk meningkatkan fleksibilitas sistem dan subsistem kelistrikannya untuk mengantisipasi masuknya tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang mengkaji keandalan sistem dan subsistem PLN untuk memastikan listrik dari PLTS atap yang bersifat intermiten tidak mengganggu jaringan kelistrikan yang sudah ada. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, pemerintah berupaya agar persoalan intermiten dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), termasuk PLTS atap bisa diselesaikan. Caranya, bisa dengan menggabungkan listrik dari PLTS atap dengan pembangkit listrik berbasis EBT lainnya, sehingga bisa saling melengkapi. Padahal, PLTS atap diharapkan dapat mengerek produksi modul surya dalam negeri. Dengan target 1 GW PLTS atap yang terhubung jaringan PLN, dan 0,5 GW dari non-PLN setiap tahun, dan asumsi kapasitas 1 modul surya 450 Wp, maka diperlukan produksi sekitar 3,3 juta panel surya. Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyati mengatakan bahwa perseroan saat ini masih mematangkan kajian ihwal sifat intermiten dari PLTS mendatang pada sistem dan subsistem perseroan. PLN pun tengah memetakan beban puncak siang dan kebutuhan pembangkitan minimum pada sistem milik perusahaan. Selain itu, perseroan turut mengkaji perencanaan pengembangan pembangkit listrik yang telah ada dalam RUPTL 2021—2030. PLN, kata dia, bakal menyampaikan kuota pemasangan PLTS atap sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM No. 2/2024. Setelah usulan kuota diterima, maka PLN bakal melakukan clustering terkait dengan kuota pemasangannya. Clustering itu bakal dibuat 10 hari setelah penetapan kuota disetujui oleh Kementerian ESDM. “Setelah ada penetapan, maka kami akan hitung per klaster. Setiap klasternya itu per-UP3 selevel kotamadya atau kabupaten,” jelasnya. Adapun, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyayangkan revisi peraturan Menteri ESDM terkait dengan pemanfaatan PLTS atap yang cenderung berpihak kepada kepentingan PLN. Tanpa net-metering, kata Fabby, biaya investasi per satuan kilowatt-peak bakal menjadi tinggi. Konsekuensinya, keekonomian sistem PLTS atap khususnya pada sektor rumah tangga dan bisnis kecil menjadi tidak menguntungkan. Industri yang memiliki kebutuhan listrik lebih stabil pada siang dan malam hari menjadi incaran baru, karena dinilai cocok dengan sifat PLTS atap dan skema baru dalam Permen ESDM No. 2/2024. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengakui bahwa Peraturan Menteri ESDM No. 2/2024 membuat pengembangan salah satu fasilitas produksi listrik bersih itu menjadi kurang menarik bagi rumah tangga. “Memang PLTS atap agak sulit untuk rumah tangga, karena tidak ada ekspor-impor listrik, dan tidak ada titip [listrik]. Kalau dulu bisa dititipkan di PLN, lalu dipakai malam. Rumah tinggal itu menggunakan listriknya malam, sedangkan matahari adanya siang. Ini kurang match di situ, kecuali jika menggunakan baterai untuk menyimpan listrik,” katanya beberapa waktu lalu.Untuk mengompensasi kehilangan potensi dari rumah tangga, pemerintah bakal mendorong pemanfaatan PLTS atap untuk sektor industri, mengingat konsumsi listrik industri relatif stabil. Selain itu, langkah itu dinilai cocok untuk mengejar target pemasangan PLTS atap sebesar 3,6 gigawatt (GW) pada 2025.

Pemerintah memastikan tarif listrik dan BBM bersubsidi tidak akan naik hingga Juni 2024. Namun rencana tersebut memberatkan beban APBN 2024 karena pemerintah bakal menaikkan anggaran subsidi energi.  Awalnya, tahun ini pemerintah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp 189,1 triliun dengan rincian Rp 113,3 triliun subsidi untuk BBM dan elpiji 3 kilogram serta Rp 75,83 triliun untuk subsidi listrik. Alokasi subsidi tersebut lebih tinggi dari realisasi belanja subsidi energi pada 2023 yang sebesar Rp 164,29 triliun. Anggaran subsidi energi pun diperkirakan membengkak lantaran pemerintah menahan kenaikan tarif listrik dan BBM bersubsidi.

Pemerintah menyampaikan rencana pelebaran defisit APBN 2024 untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi tambahan, seperti pupuk dan energi, serta bantuan langsung tunai. Defisit anggaran APBN mulanya 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akan diperlebar menjadi 2,8 persen, atau bertambah 0,5 persen. Adapun defisit tahun anggaran 2,29 persen ini sekitar Rp 522,8 triliun. Kebutuhan dana untuk menahan kenaikan harga BBM dan listrik berasal dari defisit anggaran tersebut. "Tambahan anggaran untuk Pertamina dan PLN itu akan diambil dari sisa saldo anggaran lebih ataupun pelebaran defisit anggaran pada 2024,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 26 Februari lalu. Sesuai UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah membatasi defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB. (Yetede)

Sikap pemerintah mulai melunak terhadap permintaan PT Freeport Indonesia untuk tetap bisa mengekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun ini sampai Smelter Manyar mampu beroperasi penuh. Kementerian Ke­­­­uang­an memberikan sinyal positif terhadap kemungkinan pemerintah melanjutkan relaksasi ekspor konsentrat tembaga milik Freeport Indonesia, meski hingga kini belum ada keputusan final mengenai kebijakan yang terkait dengan penghiliran tersebut. Komitmen Freeport Indonesia melakukan commissioning di Smelter Manyar bakal menjadi acuan bagi pemerintah apakah nantinya bakal mengizinkan perusahaan untuk mengekspor konsentrat selepas Mei 2024 hingga akhir tahun ini. “Setelah Mei 2024 bagaimana, tentu kami mainkan antara relaksasi ekspor dan tarif bea keluar. Nanti internal pemerintah akan diskusi kembali,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani selepas kunjungan ke Proyek Smelter Manyar Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kamis (29/2). Askolani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan bakal lebih fleksibel soal ketentuan ekspor konsentrat tembaga sesuai dengan progres pembangunan smelter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menegaskan bahwa relaksasi ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia selepas Mei 2024 masih belum diputuskan oleh pemerintah hingga saat ini. Arifin menegaskan bahwa Kementerian ESDM masih menunggu realisasi dari komitmen Freeport Indonesia untuk mulai commissioning Smelter Manyar pada Mei 2024. Persoalan kuota ekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun ini menjadi isu penting, karena Freeport Indonesia membuka kemungkinan penurunan kapasitas produksi sekitar 40% pada rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2024, jika tidak mendapatkan izin ekspor konsentrat selepas Mei 2024. Wakil Presiden Direktur Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi dalam kesempatan yang sama memastikan bahwa pembangunan smelter yang dikerjakan perusahaan telah berjalan sesuai dengan target.   

Sekadar catatan, pembangunan smelter tersebut merupakan mandat dari izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia untuk bisa beroperasi di Tanah Air. Freeport Indonesia juga diketahui telah menanamkan investasi hingga US$3,1 miliar hingga akhir Desember 2023. Proyek tersebut juga merupakan smelter tembaga kedua Freeport Indonesia, setelah membangun smelter pertamanya di Gresik yang dikelola oleh PT Smelting Gresik. Smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia tersebut nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton, dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun. Produk utama smelter adalah katoda tembaga, emas, dan perak murni batangan, serta platinum group metal (PGM). Selain itu, ada juga asam sulfat, gipsum, dan timbal sebagai produk sampingan yang bisa dihasilkan smelter tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga telah menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya Freeport Indonesia hingga 2026, dengan target produksi 63,16 juta ton bijih atau ore pada tahun ini, 77,52 juta ton pada tahun depan, dan 79,12 juta ton pada 2026. Upaya mendapatkan kuota ekspor konsentrat tembaga juga dilakukan oleh Freeport-McMoRan. Pada Januari 2024, Richard C. Adkerson, Ketua Dewan Direksi Freeport-McMoRan yang kala itu menjabat sebagai CEO Freeport-McMoRan, mengaku telah berbicara sedikitnya tiga kali dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal permohonan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat Freeport Indonesia. Menurut Richard, Presiden Jokowi bersama dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif memahami keperluan waktu perpanjangan ekspor untuk ramp up atau peningkatan produksi smelter Manyar saat selesai konstruksi pada Mei 2024 nanti.

PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) mengungkapkan kendaraan umum mengunakan bahan bakar gas (BBG) menikmati penghematan sekitar 55% setiap harinya. Adapun konsumen BBG merupakan kendaraan umum  seperti bajaj, taxi, angkot, dan Trans Jakarta. BBG memiliki emisi yang lebih rendah dari bahan bakar fosil lainnya, sehingga dapat menjadi alternatif  energi ramah lingkungan bagi kendaaraan. "Kendaraan yang paling banyak menggunakan BBG saat ini adalah kendaraan umum sekitar 90% kendaran tersebut, karena jumlah kilometer per harinya paling banyak. Saat ini harga BBH itu paling banyak. Saat ini harga BBG itu hanya Rp4.500 per liter jadi ada penghematan sekitar 55%," kata Direktur Utama Gagas Muhammad Hardiansyah dalam keterangannya di Jakarta.  Hardiansyah menuturkan Gagas terus mengembangkan infrastruktur bahan bakar gas, untuk mendukung pemenuhan energi yang ramah lingkungan  untuk mencapai NZE tahun 2060. Salah satunya pengurangan emisi dari kendaraan bermotor, dimana emisinya sekitar 25-35% lebih rendah. (Yetede)

Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Ariana Soemanto mengatakan, potensi penyimpanan karbon pada saline aquifer diperoleh melalui perhitungan dengan mempertimbangkan potensi pada cekungan migas yang telah berproduksi, kedalaman 800—2.500 meter, ketebalan lebih dari 20 meter, porositas lebih dari 20%, permeabilitas lebih dari 100 mD, dan salinitas air formasi lebih dari 10.000 ppm. “Perhitungan potensi penyimpanan karbon pada saline aquifer sekitar 572 miliar ton itu skalanya ‘cekungan migas’. Kalau perhitungan potensi pada depleted oil and gas reservoir sekitar 4,85 miliar ton itu skalanya sudah ‘lapangan migas’,” katanya, Minggu (25/2). Dia menjelaskan, potensi tersebut merupakan high level assessment untuk kepentingan strategis. Selanjutnya, akan dilakukan dilakukan berbagai aktivitas migas lebih lanjut, seperti seismik, studi/pemodelan geologi geofisika reservoir, pemboran, rencana pengembangan lapangan termasuk studi keekonomian untuk meningkatkan keyakinan atas potensi itu. “Terkait dengan CCS dan CCUS, regulasi mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ESDM, hingga Pedoman tata kerja sudah ada. Peta Potensi penyimpanan karbon juga sudah ada,” ujarnya. Untuk diketahui, saat ini sudah ada Peraturan Presiden No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Selain itu,ada juga Peraturan Menteri ESDM No. 2/2023.

Aksi agresif PT Pertamina (Persero) melakukan ekspansi ke luar negeri melalui sub holding-nya mesti diperketat agar tidak memunculkan problem di kemudian hari. Transparansi dan konsistensi dalam penerapan good corporate governance atau GCG menjadi salah satu kunci yang bisa memuluskan aksi korporasi itu. Langkah Pertamina memburu cadangan minyak dan gas bumi (migas) di sejumlah blok dan lapangan luar negeri mendapat tantangan dari sejumlah dugaan penyelewengan yang diusut oleh penegak hukum. Beragam pembenahan perlu dilakukan agar aksi yang sebenarnya bertujuan positif tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu, sehingga memunculkan konsekuensi hukum. Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor ReforMiner Institute, mengatakan Pertamina perlu melakukan kajian detail mengenai potensi sumber daya dan cadangan migas yang disertai dengan tingkat risiko sebelum memutuskan untuk mengakuisisi lapangan migas di luar negeri. Meski begitu, Pri Agung juga menjelaskan setiap aksi korporasi yang dilakukan perusahaan, termasuk Pertamina sebagai BUMN memiliki risko. Untuk itu, perlu kesepahaman mengenai risiko tersebut oleh seluruh pemangku kepentingan dan pengambil keputusan. Menurutnya, upaya Pertamina melakukan ekspansi ke luar negeri sebenarnya perlu mendapat dukungan dari semua pihak, karena cadangan migas nasional makin terbatas. Hal itu membuat peluang untuk bisa menemukan lapangan besar dan menambah produksi nasional makin kecil. Pada tahun lalu, perusahaan memenangkan lelang baru blok minyak produksi di Gabon, Afrika Barat. 

Aset produksi itu diperkirakan memiliki potensi cadangan minyak mencapai 45.000 barel per hari (bph). Terbaru, pada Januari 2024 perusahaan melalui PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi (PMEP) juga berhasil memenangkan lelang blok eksplorasi SK510 di Malaysia. Anak perusahaan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), yang berafiliasi dengan PHE, itu menggenggam hak partisipasi (participating interest/PI) sebesar 25%. Selain itu, Pertamina Hulu Energi sebagai sub holding upstream juga tengah menjajaki pengelolaan blok migas potensial di Amerika Selatan dan Afrika. Akan tetapi, aksi yang telah dilakukan BUMN holding energi tersebut tidak lepas dari dugaan rasuah. Dalam catatan Bisnis, Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (LHP PI) BPK yang diserahkan kepada KPK belum lama ini, mengungkap kasus akuisisi perusahaan migas Prancis, Maurel & Prom (M&P), terindikasi bermasalah. Wakil Ketua BPK Hendra Susanto berharap agar LHP PI mengenai akuisisi M&P oleh Pertamina itu bisa dimanfaatkan oleh KPK untuk memproses lebih lanjut kasus itu ke tahap penyidikan. Artinya, dugaan rasuah mengenai akuisisi itu sudah diendus oleh KPK di tahap penyelidikan. Untuk diketahui, wilayah kerja operasional M&P hampir seluruhnya berpusat di Afrika, terutama di Tanzania, Gabon dan Angola. “Akuisisi sumur minyak di salah satu negara di Afrika. Sudah lama diselidiki. KPK berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan audit investigasi,” kata Wakil Ketua KPK itu kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. “Pertamina juga berkomitmen menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip GCG dan aturan berlaku,” demikian keterangan VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada Bisnis. Adapun, M&P saat ini memiliki kegiatan produksi dan eksplorasi di Prancis, Italia, Kolombia, Venezuela, Nigeria, Gabon, Angola, Namibia dan Tanzania.

PLN melalui sub holding PLN Energi Primer Indonesia menjajaki kerja sama dan kolaborasi strategis dengan JERA di bidang gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dan energi hijau lainnya, mulai dari pasokan, optimasi rantai pasok, hingga infrastruktur lainnya untuk mendukung kinerja perseroan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kerja sama tersebut nantinya bakal menitikberatkan pada sejumlah aspek, seperti pengadaan, optimasi pasokan, pengembangan midstream LNG, serta pengembangan sumber daya manusia untuk aspek komersial dan pasar LNG. Kemudian, kerja sama kedua perusahaan juga mencakup pengembangan dan optimalisasi potensi amonia hijau atau biru, dan hidrogen hijau atau biru untuk proyek penggantian bahan bakar fosil di pembangkit listrik. Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menambahkan, gas berperan sebagai substitusi bahan bakar minyak dan batu bara dalam jangka pendek dan dalam jangka menengah di pembangkit listrik. Untuk jangka panjang, gas atau LNG memegang peranan penting dalam transisi energi untuk melengkapi pengembangan energi terbarukan. Executive Officer, Head of the Platform Business Group JERA Shinsuke Nakayama mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung PLN EPI dalam mengembangkan rantai pasok energi primer yang andal untuk Indonesia.