Perum Jasa Tirta II (PJT II) menggandeng PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau HIN dalam kerja sama pengelolaan hotel di sekitar Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Lini usaha pariwisata diharapkan bisa memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar di masa yang akan datang.

Hingga 2018, pendapatan PJT II dari sektor pariwisata masih minim. Lini usaha ini mendatangkan pendapatan sebesar Rp 11,15 miliar atau hanya 1,32% dari total pendapatan PJT II sebanyak Rp 825,52 miliar. Pendapatan PJT II masih ditopang produksi dan distribusi listrik sebesar Rp 467,5 miliar.

Keinginan Indonesia untuk menjadi surga belanja, sampai saat ini belum banyak dukungan untuk mencapai keinginan tersebut. Setidaknya, ada tiga permasalahan yang dihadapi yaitu proses pengembalian pajak atau tax refund yang masih sulit bagi wisatawan, jumlah toko yang tergabung dalam pengembalian pajak masih sedikit, dan belum ada factory outlet di Indonesia. 

Wisata belanja di Indonesia hanya menarik bagi wisatawan nusantara, namun bagi wisatawan mancanegara belum menjadi magnet belanja. Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, Indonesia memang ada pengembalian pajak dengan belanja minimal Rp 5 juta, sementara di Singapura hanya dengan belanja Rp 1 juta sudah mendapatkan pengembalian pajak. Dan pada negara-negara surga belanja memiliki  factory outlet, misalnya di Malaysia memiliki dua FO yaitu di genting dan johor baru dimana semua barang bermerk tidak dikenai pajak.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Rudiana menyampaikan bahwa menurutnya pemerintah perlu fokus dalam membangun destinasi wisata. Dari segi infrastruktur misalnya idealnya fokus menyelesaikan pembangunan bandara dan pelabuhan di 10 destinasi wisata prioritas. Pada praktiknya pembangunan tersebar, sementara pembangunan di destinasi prioritas belum tuntas. Akses ke destinasi wisata juga terkendala harga tiket domestik yang lebih mahal daripada tiket internasional. 

Organisasi pariwisata dunia PBB (UNWTO) memperkirakan ada 300 juta perjalanan turis generasi muda tahun 2020.

Daya saing pariwisata Indonesia membaik dua peringkat ke posisi 40 dari 140 negara pada 2019. Indonesia mengumpulkan skor 4,3 yang dinilai dari lingkungan, kondisi perjalanan dari pariwisata, insfrastruktur, serta sumber daya alam dan budaya.

The Jakarta Municipal government's move to hike taxes to the entertainment industry has dealt a heavy blow to entertainment businesses' revenues. This move, which was initiated in 2015 during the reign of the then-governor Basuki Tjahaya Purnama, aimed to achieve a target of Rp 45.32 trillion (USD 3.2 billion) in municipality tax revenue.

Since 2015, the entertainment tax has increased from 20% to 25% under municipality law. This tax is levied on goods and services at predominantly nocturnal venues such as clubs, bars, karaoke joints. Meanwhile, an even higher tax (35%) is levied to goods and services at massage parlors, saunas, and spas.

This had led to industry-wide critique and protests from the entertainment sector. Represented by Asphija (Association of Entertainment Enterpreneurs in Jakarta), entertainment business owners claim that the policy is killing the industry, closing down businesses since 2015. The association is also planning to file a formal complaint with the city council to the now-governor of Jakarta, Anies Baswedan, with hopes of a review in the policy to reflect the entertainment business needs connected to its dwindling revenues. A plan also echoed by Johnny Simanjuntak, and Indonesian politician from the Democratic Party of Struggle (PDI-P).

However, the city administration has refused to take blame for the decline in the nightlife sector, claiming that in fact the downturn was most likely caused by inefficient business managements that could not cope with economic slowdown that had impacted the country's economy as a whole.

Pemerintah menatapkan pariwisata sebagai sektor penghasil devisa negara. Bersama migas, kelapa sawit, dan batu bara; pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar. Tahun ini, pemerintah menargetkan bisa mendatangkan 20 juta wisman dengan devisa yang dihasilkan 17,6 miliar dollar AS.

Salah satu negara yang mengelola pariwisatanya dengan baik adalah Korea Selatan. Meskipun pengurusan visa ke Korea selatan mensyaratkan banyak hal, namum jumlah wisman terus meningkat. Syarat pengurusan visa ke Korea Selatan misalnya :

• perempuan menikah harus menyertakan surat izin dari suami
• anak harus menyertakan surat izin dari orang tua dan sekolah
• pemohon juga harus menyertakan laporan pajak tahunan terakhir
• pemilik perusahaan harus harus menyertakan surat izin usaha perdagangan

Korea Selatan mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sumber penghasilan terbesar. Maka upaya untuk sektor pariwisata sangat terencana dan terstruktur termasuk memberikan subsidi bagi pengembangan pariwisatanya. Contohnya : subsidi bagi keluarga yang menjaga rumah tradisional mereka di pulau jeju, subsidi kepada wisman yang datang melalui biro perjalanan sehingga wisman mendapatkan tarif yang terjangkau, menyiapkan petugas yang bisa berbahasa asing dengan lancar. Cara-cara seperti itu terwujud karena kerjasama pemerintah, biro perjalanan, dan produsen sangat erat. 

Pelaku usaha sektor pariwisata di Tanah Air meyakini kunjungan wisatawan mancanegara asal China akan meningkat 5% hingga 10% pada tahun ini sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah Negeri Panda yang melarang warganya berpelesir ke Amerika Serikat. Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisman asal China ke Tanah Air sepanjang tahun lalu mencapai 2,13 juta orang, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,09 juta kunjungan. Kedatangan wisman China ke Indonesia sering dilakukan secara berkelompok sehingga pasar wisman China kerap diidentikkan sebagai mass tourism. Knedati demikian, apabila terjadi lonjakan kunjungan turis China ke Indonesia, semoga tidak terjadi lagi praktik zero dollar tour di Tanah Air. Pasar wisman china tak hanya digarap secara kuantitas, tetapi juga perlu dicari strategi agar spending mereka juga besar di Indonesia.

Upaya menarik investasi, termasuk relokasi industri menyusul perang dagang antara Amerika Serikat dan China dinilai tidak gampang. Selain memacu daya tarik investasi sektor riil, Indonesia perlu menggenjot sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan alternatif di tengah lesunya perdangangan internasional. 

Sekretaris Jenderal Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, Indonesia berpeluang memanfaatkan perang dagang untuk menarik investasi. Namun Indonesia menjadi pilihan terakhir sebagai tujuan relokasi dari China setelah Vietnam, Malaysia dan Thailand. Maka Indonesia harus meningkatkan daya tarik investasi antara lain lewat aspek perpajakan, suku bunga, biaya energi dan regulasi ketenagakerjaan.

Ekonom Universitas Indonesia, Muhamad Chatib Basri menyatakan pemerintah perlu mengejar alternatif pendapatan. Salah satu yang paling efektif adalah menggencarkan pariwisata. Pariwisata bisa dimanfaatkan dalam waktu dekat karena efeknya langsung. Staf khusus presiden bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan pemerintah terus memacu industri pariwisata. Sektor pariwisata menjadi salah satu solusi agar tak bergantung sepenuhnya pada harga komoditas. Dalam rangka memacu nilai industri pariwisata, pemerintah membangun infrastruktur baik jalan, bandara maupun pelabuhan. Industri pariwisata memiliki efek pengganda ke sektor lain seperti kerajinan, hotel, industri kreatif, transportasi dan keuangan. 

Tiket pesawat dalam negeri yang mahal menjadi berkah tersendiri bagi pebisnis agen perjalanan lantaran terjadi kenaikan jumlah wisatawan nasional yang memilih berpelesir ke luar negeri pada kuartal I/2019. Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Rudiana Jones mengatakan, sejak awal tahun hingga kini memang ada kecenderungan wisatawan dalam negeri lebih memilih berwisata ke luar negeri daripada di dalam negeri. Menurut data Astindo, wisatawan nasional yang melakuka outbound dari Januari hingga Maret 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 7%-8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun negara yang dituju wisnas untuk berlibur ke luar negeri a.l. Jepang, Singapura, Korea Selatan, China Turki, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Amerika Serikat. 

Pemerintah Provinsi Bali tengah menggodok aturan baru terkait pajak turis atau pungutan kontribusi dari wisatawan. Kebijakan ini terus dikaji sebagai bentuk kontribusi pelancong yang berkunjung ke Pulau Dewata untuk turut menjaga alam dan budaya Bali.

Green tax menjadi contoh kebijakan serupa yang diterapkan Maldives dan Monaco. Saat ini pihak Kemenpar sudah menindaklanjuti rancangan kebijakan tersebut dan melakukan pertemuan dengan berbagai pamangku kepentingan dibidang pariwisata termasuk masyarakat. 

Urgensi penerapan dana kontribusi bagi wisatawan tersebut selain untuk memelihara alam dan budaya juga punya tujuan penting untuk membenahi berbagai sektor untuk menjamin kenyamanan wisatawan. Masalah besaran pungutan kontribusi, Staf ahli bidang pemasaran pariwisata kemenpar Gede Pitana mengusulkan agar bisa disosialisasikan dan dibebankan secara bertahap kepada masyarakat, mulai dari besaran kecil dan meningkat dalam jangka waktu tertentu. Paling masuk akal juga kontribusi ini dibebankan apada akomodasi untuk cakupan wisatawan yang lebih luas.