Penyedia penginapan murah turut kebanjiran pesanan selama liburan akhir tahun ini. Vice president Marketing Airy, Ika Paramita, mengatakan tingkat hunian mitra hotelnya kini di atas hari biasa, yang mencapai 60-70 persen per bulan. Airy adalah perusahaan berbasis online yang menyediakan properti sewaan, dari hotel hingga penginapan.

Menurut Ika, sejak 2015 Airy bermitra dengan 2.000 pemilik properti dengan jumlah total kamar 30 ribu unit. Dia mengaku bisnisnya kian moncer seiring dengan pertumbuhan angka pelancong milenial yang cenderung mencari penginapan murah untuk durasi tinggal singkat. Rata-rata biaya yang dibbelanjakan konsumen di segmen ini sebesar Rp 100 ribu-300 ribu per malam. Country Marketing Director RedDoorz Indonesia, Sandy Maulana, juga mengatakan keterisian propertinya naik signifikan dibanding pada tahun sebelumnya. Tingginya minat terhadap penginapan murah diungkap dalam kajian Google, Temasek, serta Bain and Company yang bertajuk “2019 Year in Search Indonesia”. Google mencatat arus pencarian informasi mengenai lokasi staycation untuk akhir pekan naik 3,4 kali pada tahun ini. Aktivitas menginap tanpa ke luar kota atau wilayah yang dekat itu digemari lantaran hemat biaya dan waktu. Empat target pencarian utama staycation, menurut penelitian tersebut, dimulai dari hotel bintang 4, hotel berdesain khusus (boutiqe hotel), hotel kelas suites , serta penginapan murah alias budget hotel.

Perusahaan jasa wisata berbasis online atau travel online mencetak kenaikan jumlah pelanggan dan omzet pada masa libur Natal dan tahun baru. Menurut Corporate Communications Manager Pegipegi, Busyra Oryza, performa bisnisnya kian moncer pada masa liburan akhir tahun. Berdasarkan catatan pemesanan Pegipegi, kata dia, kebutuhan berwisata masyarakat naik 30 persen.

Produk yang paling memikat konsumen, kata Busyra, adalah pemesanan tiket pesawat dan reservasi hotel. Menurut dia, hal ini disebabkan kebiasaan para pelancong atau traveler yang menyiapkan kebutuhan tiket perjalanan jauh sebelum liburan tiba. Untuk menjaring konsumen, travel online juga menerapkan inovasi. Traveloka, misalnya, meluncurkan pemesanan villa dan apartemen di wilayah perkotaan hingga pegunungan dan pantai. Besarnya potensi pasar travel online di Indonesia tercatat dalam kajian “2019 Year in Search Indonesia” yang disusun Google, Temasek, dan Bain and Company. Dalam hasil riset tersebut, nilai transaksi atau gross merchandise value (GMV) travel online meningkat dari US$ 5 miliar (Rp 70 triliun) pada 2015 menjadi US$ 10 miliar (Rp 140 triliun) tahun ini. Nilainya bisa melonjak hingga US$ 25 miliar (Rp 350 triliun) pada 2025.

Kalangan pelaku usaha menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpeluang dioptimalkan penggarapanya disisa waktu tersebut. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengibaratkan pariwisata sebagai low hanging fruit. Pengibaratan pariwisata sebagai sektor yang paling mudah dijangkau dibandingkan sektor-sektor lainnya sebagai sumber devisa kiranya tak berlebihan.

Ada potensi menarik wisatawan dari Asia, terutama ASEAN agar mengunjungi destinasi wisata di Indonesia. Potensi ini berkaitan erat dengan kecenderungan wisatawan Asia. Kombinasi antara kejelian pelaku usaha memetik peluang dan kemampuan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dibutuhkan saat kondisi menantang seperti sekarang.

Ekosistem pariwisata mesti terbangun agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Sektor ini berpotensi menjadi penghasil devisa terbesar. Pada 2020, pengembangan destinasi wisata superprioritas diutamakan. Kesiapanya bukan hanya berupa infrastruktur, melainkan juga ekosistem.

Pembangunan infrastruktur untuk memadukan konektivitas di lima destinasi wisata superprioritas diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisman. Kelima destinasi tersebut antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Bitung-Likupang. Menurut Perhubungan Budi Karya sumadi mengatakan saat ini Indonesia melakukan intensifikasi pada potensi alam, dalam waktu lima tahun lagi pariwisata akan menjadi unggulan negara.Pada 2020, Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp 2,9 triliun untuk membangun infrastruktur terkait konektivitas kelima destinasi. 

Pengembangan destinasi pariwisata tak hanya melalui pembangunan infrastruktur tetapi juga dengan cara membuat kegiatan yang menarik bagi wisatawan.

Pemerintah setidaknya mengucurkan Rp 10,1 triliun untuk 5 destinasi wisata prioritas pada 2020. Anggaran untuk infrastruktur pariwisata itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk menarik investasi swasta, mengemas acara dan promosi pariwisata. Anggaran itu berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 7,6 triliun dan dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp 2,5 triliun.  

Lima destinasi wisata atau disebut kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas itu antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Bitung-Likupang. 

Kementerian Pariwisata memburu lebih banyak investasi swasta untuk pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata prioritas. Lima lokasi yang menjadi fokus utama pemerintah pada tahun depan adalah Candi Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan kawasan khusus Likupang.

Asisten Deputi Investasi Kementerian Pariwisata, Hengky Manurung, mengatakan arus modal swasta untuk seluruh sektor wisata domestik mencapai US$ 840.6 juta atau berkisar Rp 11.8 triliun pada semester pertama tahun ini. Lebih dari separuh angka tersebut berasal dari investor lokal. Di luar investasi swasta, pemerintah sudah mengalokasikan tambahan Rp 6.4 triliun untuk mempercepat pengembangan empat pelancongan prioritas pada APBN tahun depan. Likupang kemudian dimasukkan sebagai prioritas kelima karena potensinya sebagai KEK baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sebagian pagu anggaran lembaga Kementerian pada 2020, sebesar Rp 43.11 triliun akan dipakai untuk menyokong pariwisata prioritas.

Pemeritnah akan mengucurkan dana sebesar Rp 11,7 triliun untuk pembangunan destinasi wisata super prioritas (DSP) pada tahun 2020. Kelima destinasi tersebut adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulawesi Utara). "Dana pembangunan lima DSP tersebut akan berasal dari anggaran lintas kementerian/lembaga dengan total mencapai Rp 11,7 triliun," kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat membuka acara Rakornas Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) di Jakarta, Kamis (17/10). Menpar menerangkan sebanyak Rp 7,27 triliun akan berasal dari anggaran Kementerian PUPR, disusul Kementerian Pariwisata Rp 1,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 2,96 triliun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 163,58 miliar, Badan Ekonomi Kreatif Rp 19,2 miliar, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 82,9 miliar. Danau Toba akan mendapat alokasi terbanyak mencapai Rp 4,04 triliun, kemudian Borobudur sebesar Rp 3,15 triliun, Mandalika Rp 2,02 triliun, labuan Bajo Rp 1,71 triliun, dan Likupang Rp 773,71 miliar.

DJP telah menerbitkan aturan baru terkait mekanisme pendaftaran dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) ritel yang berpartisipasi dalam pengembalian PPN bagi turis asing dalam PER-17/PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.

Regulasi ini memuat sejumlah catatan penting bagi peritel. Pertama, PKP yang dimaksud dalam aturan ini wajib mendaftar secara elektronik melalui aplikasi VAT Refund for Tourist. Kedua, PKP tersebut harus menentukan cabang atau toko ritel yang akan berpartisipasi dalam skema ini. Ketiga, setelah persyaratan administrasi selesai, toko ritel memiliki kewajiban untuk mencetak dan memasang logo "Tax Free Shop" dan menyediakan informasi dalam media sosial mengenai pengembalian PPN kepada turis asing. Dalam informasi tersebut juga harus memuat mengenai bandar udara yang ditandai dengan logo "Tax Refund for Tourist". Tak hanya itu, toko ritel tersebut juga wajib menerbitkan faktur pajak khusus melalui aplikasi VAT Refund for Tourists.

Dengan berlakunya skema baru ini, pemerintah berharap sektor pariwisata akan semakin meningkat. Selain itu, pemerintah juga berharap pariwisata membantu meningkatkan pendapatan dan mengerek laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Perum Jasa Tirta II (PJT II) menggandeng PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau HIN dalam kerja sama pengelolaan hotel di sekitar Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Lini usaha pariwisata diharapkan bisa memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar di masa yang akan datang.

Hingga 2018, pendapatan PJT II dari sektor pariwisata masih minim. Lini usaha ini mendatangkan pendapatan sebesar Rp 11,15 miliar atau hanya 1,32% dari total pendapatan PJT II sebanyak Rp 825,52 miliar. Pendapatan PJT II masih ditopang produksi dan distribusi listrik sebesar Rp 467,5 miliar.

Keinginan Indonesia untuk menjadi surga belanja, sampai saat ini belum banyak dukungan untuk mencapai keinginan tersebut. Setidaknya, ada tiga permasalahan yang dihadapi yaitu proses pengembalian pajak atau tax refund yang masih sulit bagi wisatawan, jumlah toko yang tergabung dalam pengembalian pajak masih sedikit, dan belum ada factory outlet di Indonesia. 

Wisata belanja di Indonesia hanya menarik bagi wisatawan nusantara, namun bagi wisatawan mancanegara belum menjadi magnet belanja. Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, Indonesia memang ada pengembalian pajak dengan belanja minimal Rp 5 juta, sementara di Singapura hanya dengan belanja Rp 1 juta sudah mendapatkan pengembalian pajak. Dan pada negara-negara surga belanja memiliki  factory outlet, misalnya di Malaysia memiliki dua FO yaitu di genting dan johor baru dimana semua barang bermerk tidak dikenai pajak.