Kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia merupakan salah satu pilar strategis dalam upaya peningkatan nilai tambah komoditas mentah menjadi produk industri. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas penanaman modal, termasuk insentif fiskal seperti tax holiday. Namun, efektivitas pengawasan terhadap realisasi investasi tersebut kini menjadi sorotan menyusul temuan ketidakpatuhan administratif oleh sejumlah pelaku usaha besar.

Data Kepatuhan LKPM di Sektor ESDM

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Komisi XII DPR RI, terungkap adanya kendala dalam pelaporan data investasi. Berdasarkan data yang dipaparkan, tercatat sebanyak 9 dari 19 perusahaan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Salah satu entitas yang disebutkan dalam pembahasan tersebut adalah PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), yang beroperasi di Kawasan Industri Morowali (IMIP). Ketidakhadiran laporan berkala ini menjadi perhatian serius mengingat LKPM merupakan instrumen utama pemerintah dalam memantau perkembangan investasi di lapangan.

Signifikansi LKPM dalam Pengawasan Nasional

 

Secara regulasi, LKPM berfungsi sebagai basis data bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa parameter kunci:

a.     Realisasi Investasi memastikan jumlah modal yang ditanamkan sesuai dengan komitmen awal.

b.     Penyerapan Tenaga Kerja Memantau distribusi lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

c.     Kemitraan Daerah: Mengukur sejauh mana keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri.

d.     Kepatuhan Standar Operasional: termasuk di dalamnya aspek keselamatan kerja dan dampak lingkungan.

Kekosongan data akibat absennya pelaporan berisiko menghambat pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis data (evidence-based policy) serta melemahkan fungsi pengawasan terhadap industri strategis.

Evaluasi Fasilitas Fiskal dan Akuntabilitas

Pemberian insentif pajak dan kemudahan bea masuk didasarkan pada asumsi bahwa investasi tersebut akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi nasional. Oleh karena itu, kepatuhan administratif menjadi syarat mutlak bagi penerima fasilitas.

Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban pelaporannya, validasi atas kelayakan pemberian insentif triliunan rupiah tersebut menjadi sulit dilakukan. Hal ini memicu diskusi mengenai perlunya mekanisme evaluasi yang lebih ketat terhadap perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas negara namun belum memenuhi standar transparansi yang ditetapkan.

Strategi Penguatan Tata Kelola

Untuk meningkatkan kepatuhan investor dan memastikan kedaulatan data ekonomi, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan oleh otoritas terkait seperti : sinkronisasi sistem perizinan, audit kepatuhan insentif, penerapan sanksi secara bertahap dan tegas serta optimalisasi pengawasan lapangan.

Keberhasilan program hilirisasi tidak hanya diukur dari besarnya angka investasi yang masuk, tetapi juga dari aspek kepatuhan dan kontribusi nyata terhadap negara. Transparansi pelaporan melalui LKPM merupakan instrumen krusial untuk memastikan bahwa investasi yang masuk berjalan selaras dengan kepentingan ekonomi nasional dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. (Zain)

Rampungnya pembangunan smelter-smelter untuk pemurnian sumber mineral diharapkan benar-benar mempercepat Indonesia menjadi negara industri dan negara maju. Presiden Joko Widodo menyambut gembira rampungnya pembangunan smelter grade alumina refinery (SGAR) PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024). Pembangunan smelter fase pertama ini berkapasitas 1 juta ton alumina pertahun. Sehari sebelumnya pada Senin, Presiden Jokowi telah meresmikan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik. Jawa Timur, serta smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Industri di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Presiden Jokowi menyebutkan, sejak zaman VOC, lebih dari 400 tahun lalu, Indonesia selalu mengekspor bahan mentah, baik rempah-rempah maupun beragam sumber mineral. Ini membuat Indonesia tidak bisa berkembang menjadi negara maju. Negara-negara maju pun disebutnya kecanduan dengan impor bahan mentah dari Indonesia. Karena itu, ketika Indonesia menghentikan ekspo nikel mentah, gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dilayangkan. ”Untungnya, ada (kondisi)

geopolitik global. Ada (pandemi) Covid-19, ada resesi ekonomi sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah-masalah yang mereka miliki, sibuk menyelesaikan problem-problem yang mereka miliki, dan melupakan kita,” tutur Presiden Jokowi tersenyum. Untuk itu, ketika Indonesia menghentikan ekspor bauksit mentah dan tembaga mentah, tak ada yang menggugat. Negara-negara lain sibuk dengan masalah masing-masing. Rampungnya pembangunan smelter fase pertama PT Borneo Alumina Indonesia jadi momentum awal Indonesia untuk mengolah sumber daya alam sendiri. Ekspor bahan mentah pun bisa dihentikan.

”Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri,” ujar Presiden dalam sambutannya di SGAR PT Borneo Alumina Indonesia. Pertambahan nilai yang diperoleh ketika mengekspor bahan jadi atau setengah jadi sangat terasa. Presiden mencontohkan, sebelum 2020, ekspor nikel mentah Indonesia kira-kira bernilai 1,4 miliar dollar AS  sampai 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 20 triliun. Kini, setelah ekspor nikel mentah dihentikan, nilai ekspor nikel tahun 2023 mencapai 34,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 60 triliun. Alumerproduksi, impor yang 56 persen ini bisa kita stop, enggak impor lagi,” kata Presiden. Untuk mengimpor sekitar 672.000 ton aluminium, Indonesia selama ini harus mengeluarkan devisa sekitar 3,5 miliar dollar AS setiap tahun. ”Kita harapkan, dengan investasi sebesar Rp 16 triliun,inium pun demikian. Kebutuhan aluminium Indonesia mencapai 1,2 juta ton pertahun. Namun, saat ini masih 56 persen diimpor. ”Kita punya bahan bakunya, kita punya raw material-nya, tetapi 56 (persen) aluminium kita impor. (Yoga)

Industri perhiasan di dalam negeri masih memiliki potensi yang besar untuk bersaing di kancah global. Kementerian Perindustrian (Kemenperin), mencatat, nilai ekspor barang perhiasan dan barang berharga  dari Indonesia menembus US$547,5 juta pada Desember 2023, atau meningkat 67,7% (yoy)  dibandingkan capaian pada bulan Desember 2022 yang sebesar US$ 326 juta. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin (IKMA) Reni yanita mengatakan, selama ini kinerja ekspor  industri perhiasan cukup signifikan, sehingga menjadi salah satu kontributor yang penting terhadap penerimaan devisa negara. Kekuatan sektor ini didukung  oleh kreativitas dan inovasi dari para pengrajin yang mampu menghasilkan beragam produk  perhiasan sesuai tren dan selera pasar yang sedang berkembang. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) akhirnya menjadi emiten dengan nilai kapasitas pasar (market cap) terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). BREN menggusur singgasan market cap PT Bank Central Asia  Tbk (BBCA) yang telah bertahun-tahun duduk diperingkat pertama dan kini harus rela turun ke posisi kedua. Pada penutupan perdagangan Jumat (8/12/2023), market cap Barito Renewables atau BREN mencapai Rp1.077 triliun, sedangkan BBCA sebesar Rp 1.068 triliun. Perebutan takhta emiten terbesar dari segi market cap itu terpantau sengit. Selama berlangsungnya perdagangan Jumat (8/12), terjadi saling salip antara BREN dan BBCA untuk mencapai posisi puncak di akhir perdagangan. Namun, pada menit-menit akhir, BREN berhasil mengalahkan BBCA yang sudah bertahun-tahun menjadi 'Raja Market Cap'. (Yetede)

Grup industri Citramas di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, memproduksi 1.200 batang pipa bawah laut untuk proyek terminal minyak Lawe-Lawe di Penajam Paser Utara, Kaltim. Chairman Citramas Group Kris Taenar Wiluan, Kamis (24/11), mengatakan, PT Dwi Sumber Arca Waja, anak perusahaan Citramas, butuh waktu delapan bulan untuk memproduksi pipa pesanan PT Pertamina senilai 15 juta USD. (Yoga)

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada Januari-September 2022 sebesar US$ 80,15 juta Rp 1,25 triliun, naik 34% dibanding periode sama tahun lalu US$ 59,72 juta. Kenaikan laba bersih tersebut sejalan meningkatnya penjualan baja perseroan. Mengacu pada laporan keuangan konslidasian yang berakhir 30 September 2022, pendapatan bersih perseroan meningkat 14,47% dari US$ 1,61 miliar menjadi US$ 1,84 miliar. Pendapatan tersebut mayoritas dihasilkan dari penjualan baja di dalam negeri yang mencapai US$ 1,35 miliar atau naik 7,2% dibanding sebelumnya US$ 1,25 miliar. Kontribusi lainnya datang dari ekspor baja sebesar US$ 275 juta, kemudian pendapatan dari segmen sarana infrastruktur sebesar US$ 192 juta, jasa lainnya US$ 19,51 juta, serta rekayasa dan konstruksi yang menyumbang US$ 5,16 juta.

Penopang pendapatan perseroan hingga akhir kuartal III-2022 juga berasal dari pendapatan operasi yang secara total tumbuh menjadi US$ 16,8 juta dari sebelumnya US$ 1,95 juta. Pertumbuhan itu berasal dari pendapatan sewa, penjualan aset tidak produktif, pemulihan cadangan penurunan aset tetap, dan lain-lain. Meningkatnya pendapatan perseroan, diikuti dengan beban pokok penjualan yang mem[1]bengkak 16,62% menjadi US$ 1,65 miliar dari sebelumnya US$ 1,41 miliar. Penyebabnya adalah naiknya beban produksi dari US$ 1,41 miliar menjadi US$ 1,65 miliar. Begitu juga dengan beban operasi yang naik tipis sekitar 0,41% men jadi US$ 107,71 juta. (Yoga)

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Krakatau Posco dari 30 % menjadi 50 %. Lewat aksi korporasi tersebut, Krakatau Steel mendapat  kompensasi Rp 1,3 triliun untuk menjalankan program restrukturisasi utang. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi industri baja nasional dan mengurangi arus importasi baja ke Indonesia. Keputusan tersebut diambil dalam RUPS Luar Biasa, Kamis (19/5). Dirut Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, peningkatan kepemilikan saham Krakatau Steel di PT Krakatau Posco menjadi 50 % itu bagian dari rencana Krakatau Steel memperbesar kapasitas produksi baja di Indonesia, dari awalnya dimulai dengan 3 juta ton per tahun menjadi 10 juta ton per tahun. Aksi korporasi ini juga menjadi bagian dari program restrukturisasi utang Krakatau Steel. ”Beban utang Krakatau Steel berdasarkan pinjaman Rp 3,6 triliun juga akan dialihkan ke PT Krakatau Posco sehingga beban utang Krakatau Steel secara keseluruhan ,” kata Silmy.

Choi Busik, ekonom senior Posco Research Institute, mengatakan, kekuatan ekonomi suatu negara bergantung pada daya saing industri manufakturnya, yang notabene membutuhkan sektor besi dan baja yang kuat. Terlebih untuk Indonesia yang saatini sedang gencar mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik. Oleh karena itu, Krakatau Posco berencana mengembangkan kapasitas produksi baja menjadi 6 juta ton per tahun pada 2027. Selanjutnya, memperbesar kapasitas menjadi 10 juta ton per tahun pada 2030 dan mengembangkan kapasitas produksi baja berkelanjutan dengan metode reduksi menggunakan gas hidrogen (HyRex/hydrogen reduction green steel production) untuk mengurangi emisi karbon. (Yoga)