Menyikapi perkembangan teknologi dan lingkungan strategis, Korps Marinir meningkatkan anggaran latihannya. Sebelumnya Korps Marinir di Korea dan AS menjadi rujukan studi banding pengerahan Korps Marinir dalam perang modern. Hal ini disampaikan Wakil KSAL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono seusai upacara HUT ke-77 Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta, Selasa (15/11). Heri mengatakan, peningkatan anggaran latihan 2023 dilakukan dengan latar belakang perkembangan lingkungan strategis. (Yoga)

Kemendagri meminta pemda menganggarkan pembiayaan energi terbarukan dalam RAPBD 2023. "Di dalam RAPBD itu, wajib menganggarkan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) 2022 di Anvaya Beach Resort Bali, Rabu, 9 November 2022. Fatoni menjelaskan, sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor energi dan sumber daya mineral masuk dalam kategori urusan pilihan, sehingga selama ini cenderung tidak diprioritaskan. "Dari sisi keuangan daerah, rata-rata anggaran untuk ESDM di daerah kecil karena merupakan urusan pilihan," ujarnya. Padahal, menurut Fatoni, penganggaran itu dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, sehingga tak memberatkan APBD.

Kemendagri mendorong pemda agar menyiapkan transisi energi baru terbarukan (EBT) terutama di bidang anggaran. Salah satu kendala pengembangan EBT di daerah masih rendahnya alokasi anggaran untuk urusan di bidang ESDM. Untuk mendukung transisi energi, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penggunaan dana bagi hasil (DBH) sektor migas untuk mendukung kinerja yang terkait pelayanan dasar. Hal itu seperti urusan pendidikan dan kesehatan, termasuk memprioritaskan pengembangan EBT. "Mengingat keterbatasan fiskal daerah, sementara pengembangan EBT termasuk hight capital investment, maka pemda perlu mengidentifikasi potensi EBT di wilayahnya masing-masing sebagai dasar untuk pengembangan program investasi, sehingga dapat menarik minat investor untuk mengembangkan EBT di daerah," kata Fatoni. (Yoga)

Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanan menjadi dua kali lipat, yakni dua % PDB negara tersebut. Jepang melakukannya dengan alasan dikelilingi pihak-pihak yang tak mau mematuhiaturan internasional mengenai perdamaian dan kestabilan internasional. Hal itu diungkapkan PM Jepang Fumio Kishida saat membuka pertemuan angkatan laut dari 12 negara, Minggu (6/11) di Teluk Sagami, Yokohama. Acara diikuti oleh AL AS, Inggris, Perancis, Australia, Korsel, dan India. ”Jepang tetap berpegang pada prinsip negara pasifis seperti yang kita jalani sejak berakhirnya Perang Dunia II. Namun, kita harus siap mempertahankan diri karena ada banyak pihak yang agresif yang tidak mengikuti prinsip perdamaian dunia, terutama di Laut China Selatan dan Laut China Timur,” kata Kishida, seperti dikutip Nikkei.

Kishida tak secara gamblang menyebut China dan Rusia, tetapi jelas pidatonya mengacu pada kedua negara tersebut. Presiden China Xi Jinping berkali-kali mengatakan hendak menyatukan kembali Taiwan dengan China. Mereka semakin rajin melakukan kegiatan militer di Selat Taiwan, Laut China Selatan, dan Laut China Timur. Pada Agustus lalu, China melakukan latihan militer dan menembakkan rudal. Ada lima yang jatuh di perairan Pulau Nansei milik Jepang. Pada Februari, Rusia menginvasi Ukraina. Merebak  kekhawatiran, ini akan memicu China melakukan hal serupa atas Taiwan. Salah satu negarawan yang terus mengungkit kekhawatiran ini adalah almarhum PM Jepang Shinzo Abe. ”Ancaman kepada Taiwan adalah ancaman kepada Jepang. Negara kita berdekatan dan terlepas perkataan China, Jepang akan terkena dampak yang merugikan,” kata Abe semasa hidupnya. (Yoga)

Realisasi anggaran Penanganan Covid-19-Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) hingga 28 Oktober 2022 masih rendah, hanya Rp 256,28 triliun atau 56,2% pagu Rp 455,62 triliun. Dana PC-PEN tahun 2022 digunakan untuk perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi. “Ada perubahan alokasi PC-PEN tahun ini dari tadinya lima klaster menjadi tiga klaster,” ucap staf ahli Menkeu bidang pengeluaran Negara Made Arya Wijaya dalam media gathering di Bogor, Jumat malam (4/11). Dia memerinci, realisasi anggaran PC-PEN klaster perlindungan masyarakat mencapai Rp 113,9 triliun atau 73,6% dari pagu Rp 154,76 triliun. Anggaran ini meliputi program keluarga harapan (PKH) Rp 21,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako Rp 32,9 triliun (18,8 juta KPM), bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng Rp 7 triliun (23,9 juta penerima disalurkan Kemensos TNI dan Polri), dan BLT desa Rp 22,7 triliun (7,5 juta keluarga). Selanjutnya, bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung Rp 1,3 triliun (Polri menyalurkan ke 683 ribu penerima dan TNI menyalurkan 1,4 juta penerima), serta program kartu prakerja Rp 12,8 triliun untuk 3,6 juta peserta.

Sementara itu, alokasi anggaran klaster perlindungan sosial digunakan untuk bansos kompensasi BBM yang terbagi untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 7,8 triliun untuk 12,8 juta penerima, BLT BBM sebesar Rp 6,5 triliun untuk 20,65 juta KPM, dan dukungan APBD untuk perlindungan masyarakat berupa 2% dana alokasi umum sebesar Rp 1,6 triliun. Kemudian, realisasi anggaran klaster penanganan kesehatan Rp 43,2 triliun atau 35,2% pagu Rp 122,54 triliun, untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 25,3 triliun, insentif tenaga kesehatan nakes Rp 2,7 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp 1,7 triliun dan dukungan APBD, termasuk dana desa, untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 10,6 triliun “Realisasi anggaran PC-PEN klaster kesehatan kecil. Ini menunjukan penanganan Covid-19 sudah berhasil, sehingga anggaran tidak harus dipakai besar-besaran. Kalau memang perlu digunakan, ya sudah. Kemenkes mengusulkan pengembalian klaster kesehatan ke kas negara,” kata Made. (Yoga)

Realisasi anggaran Penanganan Covid-19-Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) hingga 28 Oktober 2022 masih rendah, hanya Rp 256,28 triliun atau 56,2% pagu Rp 455,62 triliun. Dana PC-PEN tahun 2022 digunakan untuk perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi. “Ada perubahan alokasi PC-PEN tahun ini dari tadinya lima klaster menjadi tiga klaster,” ucap staf ahli Menkeu bidang pengeluaran Negara Made Arya Wijaya dalam media gathering di Bogor, Jumat malam (4/11). Dia memerinci, realisasi anggaran PC-PEN klaster perlindungan masyarakat mencapai Rp 113,9 triliun atau 73,6% dari pagu Rp 154,76 triliun. Anggaran ini meliputi program keluarga harapan (PKH) Rp 21,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako Rp 32,9 triliun (18,8 juta KPM), bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng Rp 7 triliun (23,9 juta penerima disalurkan Kemensos TNI dan Polri), dan BLT desa Rp 22,7 triliun (7,5 juta keluarga). Selanjutnya, bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung Rp 1,3 triliun (Polri menyalurkan ke 683 ribu penerima dan TNI menyalurkan 1,4 juta penerima), serta program kartu prakerja Rp 12,8 triliun untuk 3,6 juta peserta.

Sementara itu, alokasi anggaran klaster perlindungan sosial digunakan untuk bansos kompensasi BBM yang terbagi untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 7,8 triliun untuk 12,8 juta penerima, BLT BBM sebesar Rp 6,5 triliun untuk 20,65 juta KPM, dan dukungan APBD untuk perlindungan masyarakat berupa 2% dana alokasi umum sebesar Rp 1,6 triliun. Kemudian, realisasi anggaran klaster penanganan kesehatan Rp 43,2 triliun atau 35,2% pagu Rp 122,54 triliun, untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 25,3 triliun, insentif tenaga kesehatan nakes Rp 2,7 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp 1,7 triliun dan dukungan APBD, termasuk dana desa, untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 10,6 triliun “Realisasi anggaran PC-PEN klaster kesehatan kecil. Ini menunjukan penanganan Covid-19 sudah berhasil, sehingga anggaran tidak harus dipakai besar-besaran. Kalau memang perlu digunakan, ya sudah. Kemenkes mengusulkan pengembalian klaster kesehatan ke kas negara,” kata Made. (Yoga)

Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 82,5 triliun lebih. Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan selama empat hari sejak 31 Oktober sampai 3 November 2022, serta pendalaman dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) di Hotel Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, namun angka itu turun dari usulan awal sebesar Rp 85,57 triliun. “Disepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan plafon prioritas anggaran sementara sebesar Rp82,5 triliun untuk kemudian dapat disetujui (di rapat paripurna),” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (5/11).

Setelah melalui pembahasan selanjutnya, kata Prasetyo, KUAPPAS APBD tahun anggaran 2023 akan memasuki tahapan penandatangan kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI sesuai PP No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. “Berdasarkan pasal 16 ayat 6, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Agenda-agenda selanjutnya akan segera kita jadwalkan melalui rapat Bamus,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri menjelaskan, nilai yang dihasilkan dalam rapat di luar kantor tersebut, setara dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 82.543.539.889.450. Dengan demikian, tambah dia, jumlah pendapatan dan jumlah belanja dari Pemprov DKI Jakarta dinilai seimbang. “Ini setara dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan, yaitu sebesar Rp 82.543.539.889.450 sehingga sudah imbang antara pendapatan dan belanja,” tutur Edi. (Yoga)

Komisi VI DPR me nyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) 2022 sebesar Rp 17,48 triliun. Keputusan ini sesuai hasil rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada 4 Juli 2022. Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan, persetujuan PMN tersebut diberikan kepada tiga BUMN, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. “Tambahan PMN tahun 2022 berasal dari cadangan investasi tahun 2022,” kata Aria Bima di Jakarta, Selasa malam (1/11).

Menurut dia, Komisi VI juga telah menerima penjelasan pihak Kementerian BUMN soal tambahan PMN 2022 kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 3,2 triliun yang juga berasal dari cadangan investasi 2022. PMN ini akan digunakan untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). “Atas rencana tambahan PMN tersebut akan dilakukan pendalaman lebih lanjut kepada PT KAI dan PT KCIC,” ujar Aria. Aria mengatakan, pihaknya memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk menjawab pendalaman dan arahan dari pimpinan dan anggota Komisi VI sesuai dengan waktu yang disepakati. (Yoga)

Kementerian PUPR membangun rusun bagi ASN di Kalsel senilai Rp 71,2 miliar. Rusun tersebut dibangun satu twinblock yang bakal menampung 368 pegawai. “Pembangunan rusun ini dilaksanakan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia termasuk di Kalsel. Kami ingin para ASN juga bisa tinggal di hunian yang layak seperti di Rusun ini,” ujar Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (1/11). Menurut Iwan, rusun ini telah selesai dibangun dan siap dihuni oleh para ASN. Dengan tinggal di rusun, diharapkan para ASN bisa fokus melayani masyarakat khususnya dalam melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur dan perumahan. Pembangunan rusun ini mengikuti amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rusun yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan Rusun Umum, Rusun Khusus dan Rusun Negara.

“Rusun ASN ini diperuntukkan kepada ASN yang berasal dari luar Kalsel,” ujarnya. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, H Hujurat mengatakan, hampir semua unit di rusun ini sudah terisi oleh ASN dari Ditjen Perumahan, Ditjen Cipta Karya, Balai Teknik Rawa dan BP2JK Wilayah Kalsel. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan, pembangunan Rusun ASN dilaksanakan di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kalsel. Rusun tersebut dibangun satu twinblock setinggi delapan lantai dengan jumlah hunian 92 unit, tipe 45 dan dapat menampung sebanyak 368 ASN. “Total biaya pembangunan rusun sekitar Rp 71,2 miliar. Kontraktor pelaksana PT Citra Prasasti Konsorindo KSO PT Cipta Vera Mandiri dan manajemen konsultan PT Virama Karya (Persero) Cabang Kalimantan,” terangnya. (Yoga)

BPK menemukan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah yang menyalahi peraturan perundang-undangan untuk program Komponen Cadangan di Kementerian Pertahanan. Sejumlah pengadaan dilakukan mendahului kontrak dan sebagian barang didatangkan sebelum ada anggaran. Payung hukum pasukan cadangan ini dinilai memberi celah penyelewengan. (Yoga)

Sejumlah kalangan menilai program Registrasi Sosial Ekonomi 2022 berpotensi memboroskan anggaran. Alih-alih mendukung program pemerintah untuk memperbarui data keluarga miskin, program berbiaya Rp 4,17 triliun ini dikhawatirkan mubazir karena bisa memperparah tumpang-tindih data kependudukan. Anggarannya jauh lebih besar daripada bujet perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sempat dipersoalkan KPK. (Yoga)