PT Bundamedik Tbk (BMHS) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 200 miliar tahun ini. Dana ini digunakan untuk melanjutkan ekspansi bisnis yang dimulai pada 2022. Managing Director Bundamedik Nurhadi Yudiyantho mengatakan, capex itu akan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas, kebutuhan digital, dan ekspansi bisnis organik. “Kami optimistis, kas internal yang kami miliki masih mencukupi untuk membiayai pengeluaran tahun 2023,” katanya kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. Tahun lalu, perseroan gencar melakukan ekspansi dengan membuka tiga rumah sakit (RS) baru, dua klinik, serta 30 laboratorium baru.

Ekspansi ini sejalan dengan niatan perseroan untuk meningkatkan kualitas layanan. “Tahun ini, fokusnya akan ke operasional dari jaringan aset yang telah dibangun tahun 2022, sebagai impelmentsi dari investasi kami,” ujar dia. Dia melanjutkan, perseroan akan mengintegrasikan layanan dalam ekosistem guna menghadirkan mutu layanan terbaik untuk masyarakat. Selama 2022, perseroan berpendapatan bersih Rp 1,22 triliun dan laba bersih Rp 73,72 miliar. (Yoga)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Kamis (9/3/2023), mengatakan, pihaknya akan memperkuat digitalisasi penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrem. Menurut dia, dengan digitalisasi yang terhubung dengan sistem di Kementerian Keuangan, realisasi anggaran diharapkan tepat sasaran, kredibel, dan bisa  dipertanggungjawabkan. (Yoga)

Sejumlah pengurus induk cabang olahraga mengeluh karena anggaran pemusatan latihan nasional atau pelatnas dari Kemenpora belum jua cair. Memang, mereka berusaha mencari anggaran secara mandiri untuk tetap melanjutkan pelatnas tanpa putus sejak tahun lalu. ”Tahun ini, kami belum menerima anggaran pelatnas. Jadi, kami mencari anggaran mandiri. Itu buang waktu dan energi. Apalagi anggaran yang didapat tidak bisa maksimal dan federasi ada keterbatasan memenuhinya. Belum lagi kami membina banyak atlet, ada 23 atlet renang dengan satu pelatih asing dan masing-masing 18 atlet untuk tim polo air putra-putri dengan dua pelatih asing,” ujar Sekjen Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indo nesia (PRSI) Ali Patiwiri di sela Rapat Anggota Komite Olimpiade Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (6/3).Ali mengatakan, pihaknya telah mengajukan proposal anggaran bantuan pelatnas dan melakukan review bersama tim Kemenpora beberapa waktu lalu, dan sudah disetujui, tetapi belum tahu pasti kapan penandatanganan nota kesepahaman (MOU).

Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari memastikan, Rapat Anggota KOI 2023 bukan sekadar acara formalitas setiap tahun, melainkan bagian dari upaya perbaikan untuk olahraga Indonesia. Maka dari itu, mereka akan menampung semua aspirasi cabang untuk masukan secara internal dan eksternal, terutama kepada Kemenpora. ”Banyak suara dari cabang. Mereka dituntut prestasi, tetapi mereka belum mendapatkan dukungan untuk pelatnas. Banyak cabang teriak karena belum ada dukungan tersebut. Itu yang akan kami suarakan kepada pemerintah,” ujar Okto. Ketua Kontingen (Cdm) Indonesia di SEA Games 2023 Lexyndo Hakim menyampaikan, pada 28 Februari, mereka sudah bertemu dengan sejumlah cabang untuk mendengarkan keluhan dan mencari solusi bersama. Mereka berharap pemangku kepentingan terkait dari pengurus cabang, KOI, dan Kemenpora menjaga komitmen dan koordinasi agar kebutuhan atlet terpenuhi dengan baik. (Yoga)

China memberi sinyal bakal menaikkan alokasi anggaran pertahanannya untuk mengantisipasi tantangan keamanan global yang semakin kompleks. Di tengah persaingan geopolitik dengan AS, China menjamin modernisasi kekuatan militernya itu tidak akan mengancam kedaulatan negara mana pun. Keputusan untuk memperkuat kapasitas militerChina itu, menurut rencana, akan diumumkan saat pembukaan sidang parlemen tahunan Kongres Rakyat Nasional atau National People’s Congress (NPC) ke-14, Minggu (5/3), yang akan menetapkan perencanaan anggaran China setahun ke depan serta berbagai isu penting penentu arah masa depan China.

Dalam konferensi pers di gedung Balai Agung Rakyat, Lapangan Tiananmen, Beijing, China, Sabtu (4/3), Jubir NPC Wang Chao mengatakan, meningkatnya alokasi anggaran militer China selama ini adalah keputusan yang tepat dan masuk akal. ”Itu langkah yang memang harus diambil untuk menjawab tantangan keamanan global yang kompleks dan untuk mendukung China menjalankan tanggung jawabnya sebagai negara besar,” kata Wang menanggapi pertanyaan tentang gambaran rencana belanja militer China tahun ini. Pada tahun 2022, anggaran pertahanan China1,45 triliun yuan (230 miliar USD atau Rp 4.236 triliun) atau 1,7 % dari PDB. Pada 2022, anggaran pertahanan China naik 7,1 % dari tahun sebelumnya. Pada 2021, kenaikan belanja militer China tercatat 6,8 %, pada 2020 naik 6,6 %. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, kebijakan pencadangan anggaran (automatic adjustment) dijalankan untuk mengantisipasi dampak kondisi perekonomian global terhadap perekonomian domestik. Walaupun ada pencadangan anggaran, tetapi hal itu tidak mengurangi kegiatan prioritas dari setiap kementerian/lembaga (K/L). Nilai automatic adjustment belanja K/L tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 50,23 triliun yang berasal dari belanja K/L dalam bentuk rupiah murni (RM), dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir (tahun anggaran 2020-2022). “Coba dilihat lagi kegiatan mana yang prioritas, kegiatan yang paling penting tetap jalan. Cadangkan 5% yang dianggap tidak prioritas, setiap K/L tahu persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dia menjelaskan, rata-rata realisasi belanja K/L hingga akhir tahun di kisaran 94 sampai 95% dan sangat jarang menyentuh angka 100%, sehingga pencadangan 5% dana belanja tidak akan mempengaruhi kinerja. K/L diperkirakan tetap bisa mencapai target pembangunan. (Yetede)

Pembiayaan investasi pemerintah tahun ini masih diprioritaskan ke sektor infrastruktur. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyiapkan dana pembiayaan investasi tahun ini sebesar Rp 176,3 triliun. Dari total pembiayaan tersebut, sebanyak Rp 85,3 triliun atau 48,5% akan disalurkan untuk proyek infrastruktur. "Jadi itu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (22/2). Pembiayaan investasi kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tahun ini ditargetkan bisa membiayai 229.000 unit rumah. Pembiayaan lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi MBR ini mencapai Rp 26,21 triliun.

JAKARTA, ID - Pemerintah Indonesia dan Tiongkok telah menyepakati pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun. Angka pembengkakan itu lebih rendah dari perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelumnya sebesar US$ 1,49 miliar atau Rp 21,8 triliun, namun di atas perhitungan pihak Tiongkok sebesar US$ 980 juta atau sekitar Rp 15,2 triliun. “Jadi, Kereta Cepat kami sepakat dengan angka cost overrun US$ 1,2 billion. Ini yang sedang kita rapihkan, memang ada beberapa item yang mereka ingin lakukan kajian terkait pajak, biaya clearing frekuensi dan sebagainya. Tapi sudah sepakat angkanya,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/02/2023). Saat ini, Kementerian BUMN sedang meminta restu kepada Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menetapkan nilai pembengkakan yang disetujui dengan pihak Tiongkok. (Yetede)

Realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2022 mencapai 98,58 %. Dari total anggaran Rp 97,9 triliun, realisasi di Kementerian Sosial Rp 96,5 triliun. Penyerapan anggaran paling banyak untuk belanja bantuan sosial, yakni Rp 91,8 triliun. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Jakarta, Rabu (8/2). Pada 2023, anggaran Kementerian Sosial Rp 78 triliun dan sebagian besar untuk program perlindungan sosial. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk mendukung persiapan pemilihan umum (pemilu) pada 2022 dan 2023 sebesar Rp 25,01 triliun. Angka ini belum termasuk anggaran tahun 2024. Dalam hal ini APBN ikut berperan mendukung kegiatan pesta demokrasi. “APBN mendukung pemilu, anggarannya kita sediakan memadai dan tentu tetap prudent, makanya kita selalu sampaikan kita dukung proses pemilu tahun 2022, 2023, dan 2024 nanti,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah umum Media Indonesia yang dipantau secara virtual, Jumat (3/2/2023). Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi anggaran untuk pemilu digunakan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 15,49 triliun, sedangkan Rp 6,91 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Rp 2,61 triliun untuk kementerian/lembaga (K/L). Saat ini sudah ada 18 partai yang lolos verifikasi KPU untuk mengikuti pemilu pada 2024. Menkeu mengharapkan partai-partai tersebut dapat menawarkan kebijakan dan tata kelola yang baik pada masyarakat. (Yetede)

Mayoritas anggaran Kementerian Sosial 2023 yang sebesar Rp 78 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial. ”Dari anggaran Rp 78 triliun, Rp 74 triliun untuk program perlindungan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat. Kemudian, Rp 4 triliun untuk penanganan bencana, anak, warga lansia, orang dengan disabilitas, orang kena narkoba, dan orang telantar lainnya,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Selasa (31/1). (Yoga)