Normalisasi tarif listrik dan kenaikan harga emas menyebabkan inflasi tahunan mencapai 1,95% pada April 2025, lebih tinggi dari posisi Maret 2025 yang sebesar 1,03%. Meski kenaikannya masih dalam kisaran target, pemerintah tetap harus mewaspadai lonjakan inflasi tersebut. Berdasarkan data BPS pada April 2025 terjadi inflasi bulanan sebesar 1,17%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi inflasi 1,95% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi 1,56%.  Peneliti center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, lonjakan inflasi tahunan pada April 2025 bersifat temporer. Ini lantaran kebijakan diskon tarif listrik yang sempat diberlakukan untuk beberapa golongan pelanggan berpengaruh cukup besar. Selain itu, faktor musiman yakni Ramadan dan Idulfitri juga turut mendorong kenaikan harga khususnya pada kelompok makanan, transportasi, dan jalan lainnya. "Namun, yang perlu dicermati adalah bahwa inflasis inti juga mengalami peningkatan. Ini menandakan adanya tekanan struktural, bukan hanya dari sisi musiman atau adminditrasi harga saja," kata Yusuf. (Yetede)

Pemadaman listrik serentak yang terjadi di hampir seluruh wilayah Bali pada Jumat (2/5) pukul 16.00–16.30 WITA disebabkan oleh gangguan sistem kelistrikan, meskipun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh PT PLN (Persero). Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat PLN, menyatakan bahwa pemulihan telah dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan ratusan personel dan peralatan lengkap, dan hingga pukul 18.30 WITA sekitar 50% pasokan listrik telah kembali normal.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif angkutan umum TransJakarta  sudah seharusnya ditinjau ulang. Pengamat transportasi dari masyarakat Indonesia Djoko Setijawarno mengatakan, sudah seharusnnya tarif ditinjau ulang untuk dipertimbangkan. Djoko beralasan, perhitungan tarif harus disesuaikan dengan komponen yang berlaku saat ini. "Misalnyya pendapatan masyarakat yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi, biaya operasional bensin dan perawatan," ungkapnya kepada Investor Daily. Di sisi lain bahwa tarif Transjakarta  masih disubsidi dengan menitikberatkan alokasi subisidi berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah.

"Saya kira bisa dipertimbangkan bahwa pemasukan subsidi masih ada peluang misalnya memanfaatkan subsidi transportasi umum  TransJakarta  dari penerbitan parkir tepi jalan,"ucapnya. Ia menilai maraknya, parkir liar masih marak di Jakarta perlu dievaluasi melalui manajemen parkir di badan jalan. Hal ini termasuk keberadaan jukir (juru parkir) liarnya," "Sejumlah trotoar diokupansi oleh sepeda motor sebagai lahan parkir. Ada hal pengguna jalan lain yang dilangggar dalam parkir liar, seperti keamanan dan kenyamanan. parkir liar di badan jalan umumnya retribusi masuk ke kantong pribadi, bukan pendapatan asli daerah. Sejumlah titik parkir dikuasai ormas, bisa jadi masa tertentu ada perjanjian tidak tertulis dengan kepala daerah sebagai pendukung kemenangan hingga terpilih," ungkapnya. (Yetede)

Wacana kenaikan tarif Transjakarta kembali mengemuka. Kenaikan tarif ini diharapkan selaras dengan manfaat yang didapatkan warga. Ongkos sekali naik Transjakarta sebesar Rp 3.500 berlaku sejak layanannya meluncur di jalanan Jakarta pada 20 tahun lalu. Kebutuhan penyesuaian tariff ini direkomendasikan lagi oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (28/4). DTKJ mengusulkan kenaikan tarif menjadi Rp 4.000 dan Rp 5.000 pada waktu sibuk, yakni pukul 07.01-10.00 WIB dan pukul 16.01-21.00 WIB.

Usulan ini mendapat berbagai tanggapan warga. Sebagian mendukung, ada juga yang menolak. Namun, warga berharap layanan Transjakarta dapat ditingkatkan. Bagi Wahyuni (34) warga Jakpus, pengguna Transjakarta setiap hari, usulan kenaikan ini masih dalam batas wajar. Dia tidak menolaknya. ”Transjakarta sudah sangat membantu saya dalam mobilitas sehari-hari. Usulan kenaikan tarif ini sebenarnya tak terlalu besar dibanding kenaikan biaya lainnya,” ujar Wahyuni, Selasa (29/4). Menurutnya, langkah itu baik untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan armada tetap berfungsi dengan laik.

Namun, jika tarif dinaikkan, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang nyata. ”Saya berharap manajemen waktu dan pengawasan armada bisa lebih baik agar perjalanan lebih tepat waktu,” ucap Wahyuni. Ia juga menyoroti kondisi beberapa halte Transjakarta yang kurang memadai, seperti pendingin udara tidak berfungsi, ruang tunggu terbatas, dan kurangnya fasilitas untuk penyandang disabilitas. Ia juga berharap Pemprov DKI Jakarta lebih memperhatikan integrasi antarmoda transportasi agar tak kesulitan saat harus berpindah dari Transjakarta ke MRT atau LRT. (Yoga)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan arah bisnis jangka panjang hingga 2029 dengan memperkuat empat pilar utama yakni operasi, pelanggan, keberlanjutan (ESG: Environmental, Social, and Governance), dan keuangan. Strategi ini tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029, yang mengedapankan transformasi berkelanjutan  serta inovasi dalam setiap aspek bisnis. Vice President Public Relations KAI Anne Pruba menjelaskan bahwa strategi ini disusun  untuk menjawab tantangan industri transportasi yang semakin dinamis dan kompleks. "Kami menyusun strategi berbasis trasnformasi berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan bisnis  untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang kuat adaptif, dan berorientasi pada pelanggan," kata Anne. Dengan mempersiapkan sejumlah strategi, KAI membidik capaian signifikan pada tahun 2029, yaitu volume pelanggan sebanyak 86,6 juta, serta volume angkutan barang mencapai 111,2 juta ton batubara dan 10,9 juta ton-batubara. Di sisi lain, dari aspek citra perusahaan KAI menargetkan masuk dalam daftar 20 Most Value Brands di Indonesia. "Dengan beberapa strategi, KAI menargetkan menjadi perusahaan transportasi berbasis rel terdepan di Asia Tenggara  dengan layanan berkelas dunia yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi," kata Anne. (Yetede)

Proyek pembangunan infrastruktur pipa trasmisi gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II ditargetkan rampung pada awal tahun depan. Pipa sepanjang 245 kilometer itu membentang dari Batang menuju Cirebon dan Kandang Haur Timur. Berdasarkan pemantauan Investor Daily, pipa berukuran besar berwarna hitam sudah berada di sisi jalan tol yang mengarah dari Cirebon ke Batang. Masyarakat yang melintas pada ruas jalan ini pun bisa secara  langsung  melihat  pipa-pipa yang berada di sisi kiri badan jalan. Proyek ini memang memanfatakkan ruang jalan tol dari Palimanan-Kanci hingga tol Batang-Semarang. Proses pembangunan proyek ini dimonitor oleh Komisi XII DPR pada kamis (24/4/2025). Sejumlah wakil rakyat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melihat lebih dekat proses pembangunan pipa Cisem Tahap II. Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan pipa transmisi gas Cisem Tahap II ini membuat pasokan gas dari Jawa Timur bisa dilalirkan ke Jawa Barat. Nantinya, pipa transmisi ini pun tersambung ke Sumatera. "Tadi, kita menyaksikan progres pembangunan pipa Cisem tahap II, yang dibangun dipinggir Jalan Tol Batang. Bukan hanya pipa transmisi saja, tetapi juga distribusi akan dibangun di kawasan industri. Hal ini penting, karena pipa ini sebagai bentuk urat nadi pemanfaatam energi yang akan terkoneksi dari Jawa Timur hingga Sumatera. (Yetede)

Rencana pemerintah menaikkan tarif jalan tol dikeluhkan oleh pengusaha karena dinilai menambah biaya logistik nasional. Terkait hal tersebut DPR RI meminta pemerintah melibatkan pengguna jalan dalam variabel penghitungan tarif. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berencana menyesuaikan sejumah tarif jalan tol mulai mei 2025 hingga penghujung tahun ini, BPJT mencatat terdapat 22 ruas jalan tol yang tarifnya  akan disesuaikan pada tahun ini. Kenaikan tarif tol memang telah   diatur dalam Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Penyesuaian tarif dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi pemenuhan Standars Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif tol di tol di 22 ruas harus dievaluasi secara menyeluruh dan melibatkan pengguna jalan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan audit independen sebelum keputusan tersebut diambil. (Yetede)

Diperlukan terobosan kebijakan yang mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi demi mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta serta meminimalkan masalah polusi udara. BPS mencatat, hingga akhir 2024, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 12.057.335 unit, naik 360.561 unit dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini berbanding terbalik dengan penggunaan transportasi umum yang masih rendah, yakni 10 %. Target penggunaan transportasi publik mencapai 55 % pada 2045. Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Gonggomtua Sitanggang menyarankan penerapan kebijakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL) sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

”Kebijakan MKLL adalah strategi jangka menengah hingga panjang yang dapat mengatasi kemacetan dan polusi udara yang disebabkan oleh sektor transportasi. Kebijakan ini memerlukan perencanaan yang matang dan penerapan secara bertahap,” ujar Gonggomtua dalam diskusi ”Jakarta Urban Mobility Festival 2025” di Pasaraya Blok M, Jaksel, Kamis (24/4). MKLL mencakup penerapan kawasan rendah emisi (KRE), manajemen parkir, dan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi publik. ITDP mendorong penerapan KRE dimulai dari pusat kota, yang memiliki konsentrasi emisi kendaraan paling tinggi. Dalam skema ini, kendaraan dengan emisi tinggi akan dibatasi aksesnya, dan hanya kendaraan yang memenuhi standar Euro 4 untuk roda empat serta Euro 3 untuk roda dua yang diperbolehkan masuk. Selain dampak lingkungan, KRE juga diproyeksikan memberi manfaat ekonomi Rp 37,9 miliar melalui penurunan angka kematian akibat penyakit pernapasan. (Yoga)