Total nilai transaksi Trade Expo Indonesia Digital Edition 6,06 miliar dollar AS atau Rp 86,95 triliun, melampaui target 1,5 miliar dollar AS. Komoditas paling diminati antara lain batubara, pertanian, produk kimia, dan CPO. Mendag Muhammad Lutfi (21/12), mengatakan, transaksi terbesar dari penjualan batubara 2,52 miliar dollar AS disusul produk pertanian 792 juta dollar AS, kimia 316,7 juta dollar AS, CPO 307,8 juta dollar AS. Produk herbal dan suplemen Indonesia juga diminati dengan nilai transaksi 300 juta dollar AS, mungkin dipengaruhi pandemi Covid-19 sehingga banyak peminatnya.

Komjen Paviliun Indonesia Didi Sumedi menuturkan, Paviliun Indonesia hadirkan pameran produk UKM unggul berbeda setiap minggunya, seperti makanan dan minuman, dekorasi rumah, kerajinan tangan, perhiasan, dan kain tradisional. Ikutnya Indonesia dalam Dubai World Expo 2020 untuk promosikan seluruh potensi perdagangan, investasi, dan pariwisata di kancah dunia. Di sektor investasi, Indonesia menampilkan realisasi dan peluang investasi Industri 4.0, proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi khusus berbasis industri dan pariwisata. (Yoga)

BI menerapkan BI-Fast sebagai sistem pembayaran nasional mulai Selasa (21/12/2021) mengganti Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Transfer antar bank Rp 2.500 per transaksi, lebih rendah dari SKNBI,  Rp 6.500 per transaksi. Harapannya, meningkatkan volume transaksi hingga dorong pemulihan ekonomi. Gubernur BI Perry Warjiyo jelaskan BI-Fast adalah infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang memfasilitasi pembayaran ritel real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Maksimal transaksi BI-Fast diawal  adalah Rp 250 juta per transaksi.

Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Santoso Liem menyampaikan dukungan dan komitmen industri terkait inisiatif BI sebagai sarana reformasi lanskap digitalisasi pemulihan ekonomi nasional. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teuku Riefky menjelaskan, kebijakan ini menguntungkan dari sisi perbankan maupun nasabah. ”Pada ujungnya ini semua untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya. (Yoga)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengadakan fit and proper test kepada calon anggota dewan komisaris dan direksi bursa kripto, "Bursa untuk kripto dalam proses verifikasi administrasi dan teknis," kata Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana kepada Investor Daily. Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira yakin jumlah investor kripto di Tanah Air mencapai 10 juta pada awal kuartal I-2021 karena animo masyarakat begitu tinggi. Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyambut baik rencana Bappebti yang akan mengatur perdagangan aset kripto, "Pemerintah juga perlu berhati-hati menyikapi masalah kripto, sebab ini industri paling bubble selama ini. Kalau resmi ada bursa nanti harus menguatkan perlindungan terhadap konsumen karena memang  fundamental bisnisnya tidak ada. Tapi yang paling penting edukasi tentang karakter industri ini dan perlindungan konsumen," tegasnya. (Yetede)

Menghadapi varian Omicron yang melonjak jumlah kasusnya, otomatis AS akan mendistribusikan 500 juta tes Covid-19 gratis. Gedung Putih menyatakan pada Selasa (21/12) jika perlu pemerintah juga akan mengerahkan anggota medis militer  dan meningkatkan kapasitas vaksin. "Kami memiliki alat untuk melewati gelombang ini," kata seorang pejabat Gedung Putih di Washington, AS, seperti dikutip AFP, Selasa. Tanggapan pemerintah Joe Biden didasarkan pada tiga prinsip, yakni lebih banyak sumber daya rumah sakit, lebih banyak tes virus, dan lebih banyak vaksin. Pemerintah Federal akan mengerahkan 1.000 dokter, perawat, dan personel medis militer diseluruh negeri. Pemerintah Biden juga akan mengambil tindakan di area yang banyak dikritik, yakni screening  Covid-19, dengan membeli 500 juta tes cepat yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah. (Yetede)

Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan bahwa pihaknya telah menyetujui putaran kelima dan terakhir dari keringanan utang. Bantuan tersebut mencapai US$ 115 juta dibawah program Penanggulangan Bencana dan Pertolongan (CCRT) dari pemberi pinjaman krisis yang berbasis di Washington. CCRT, memungkinkan IMF untuk memberikan hibah kepada negara-negara termiskin dan yang paling  rentan terkena bencana alam  atau krisis kesehatan masyarakat. Disamping itu, pemerintah AS berencana memberikan US$ 580 juta bantuan tambahan kepada sejumlah organisasi internasional untuk memerangi Covid-19. Dana tambahan untuk tujuh badan multilateral membawa keseluruhan bantuan AS menjadi US$ 19,6 miliar, menurut Departemen Luar Negeri. (Yetede)

Para bangkir dan pengacara memperkirakan pengawasan ketat dan tindakan tegas luar biasa yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih berlanjut pada 2022. Seperti diketahui, selama setahun terakhir, Tiongkok telah menekankan aturan yang melanggar antimonopoli, melarang lembaga-lemabag les swasta, membatasi aktivitas utang para pengembang properti, dan membuat kegiatan pencatatan saham diluar negeri menjadi mustahil dilakukan. "Para investor telah dipaksa untuk mempertimbangkan serangkaian resiko regulasi baru  selama setahun terakhir, dan ketakutan itu tidak akan hilang dalam waktu dekat," ujar Logan Wright, Direktur Riset pasar Tiongkok di Rhodium Group, yang dilansir Reteurs. Langkah-langkah pengaturan itu sendiri datang ketika pemerintah Tiongkok sedang menuju tahun yang krisis dibawah kepemimpinan Presiden XI Jinping.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup Indonesia pada 2021 membaik. Hal itu tercermin dari peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia sebesar 1,16 poin menjadi 71,43 pada 2021 dari 70,27 pada 2020. IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Udara (IKU). Nilai IKU 2021 (sementara) naik 0,12 poin dari 2020 menjadi 87,23. Dirjen pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro mengatakan,  IKLH adalah suatu gambaran mengenai kualitas lingkungan hidup Indonesia yang diukur dari mata air, udara, tutupan lahan, dan kualitas air laut. (Yetede)

Masing-masing orang tentu menentukan sikap berbeda-beda menyonsong tahun depan. Perbedaan sikap itu wajar mengingat pandemi Covid-19 masih menghantam dunia, tidak terkecuali Indonesia. Satu hal yang pasti, pandemi yang melanda Tanah Air  nyaris dua tahun tentu sudah menghadirkan dampak negatif bagi sektor usaha UMKM. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga pengusaha terkemuka, Sandiaga Uno pernah berkata begini "Enterpreneurship itu bukan profesi melainkan sebuah mindset, yakni mindset yang terdiri atas kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta Leadership,". Pandemi ini mau tidak mau mengakselerasi perubahan perilaku konsumen, dititik ini peran serta startup Unicorn lazim melibatkan para mentor demi menopang  perkembangan pelaku UMKM. Seiring Covid-19 yang terkendali ditambah tren digitalisasi kedepan, peluang UMKM untuk kembali melesat di tahun depan terbuka lebar. (Yetede)

Penerimaan pajak hingga akhir November 2021 tercatat Rp 1.082,6 triliun atau tumbuh 17% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 925, 3 triliun serta setara dengan 88% target APBN 2021 yang senilai Rp 1.229,6 triliun. "(Kenaikan penerimaan pajak) ini tampaknya karena aktivitas ekonomi yang mengalami penguatan tinggi terutama sesudah kita bisa melakukan penanganan varian Delta Virus Covid-19)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITa. Kenaikan itu, kata Sri Mulyani, menggambarkan adanya penciptaan kesempatan kerja, mengingat PPh 21 adalah pajak yang dibayar oleh karyawan. Adapun penyumbang penerimaan pajak dari komponen lainnya, yakni PPh 26 juga mengalami kenaikan karena adanya pembayaran dividen. (Yetede)

Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagai landasan hukum penetapan upah minimum seluruh daerah di Indonesia. "Sikap kita adalah menetapkan upah minimal harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap. Ia menambahkan, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Pihaknyapun telah memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2022. Kalangan pengusaha akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan  regulasi perubahan tersebut. (Yetede)