Laporan Net Zero Investmentin AsiaThird Edition yang dirilis Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) Kamis (24/2) menyebutkan sejumlah hambatan pendanaan atau investasi ekonomi hijau untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050, antara lain, kurangnya instrumen untuk mengukur dampak hijau (45 % responden), kurangnya permintaan klien akan investasi hijau (30 %), dan peluang yang ada tidak sebanding dengan risiko karena pendanaan jangka panjang (25 %). Chief Executive Officer AIGCC Rebecca Mikula-Wright mengatakan, ”Perlu terus didorong komitmen dan kerangka kerja global untuk mempercepat peningkatan transisi menuju nol emisi karbon”.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah (28/2) menjelaskan, dalam konteks Indonesia, tantangan utama investasi atau pendanaan ekonomi hijau adalah masih belum luas dan meratanya pemahaman soal ini, proyek-proyek di sektor ini pun masih sangat terbatas. Direktur Treasury & International Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Panji Irawan berkata, Bank Mandiri berkomitmen memberikan pembiayaan lanjutan di sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola (environtmental, social, and governance/ESG) melalui repurchase agreement (Repo).  Upaya mendorong ekonomi hijau juga dilakukan BI dengan mendukung Asian Green Bond Fund yang diluncurkan Bank for International Settlements (BIS), organisasi kerja sama antarbank sentral. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota akan memprioritaskan nelayan kecil. Kuota dialokasikan untuk nelayan kecil terlebih dulu, lalu sisanya untuk badan usaha dan koperasi. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini (27/2), mengatakan, kuota diperuntukkan baik bagi nelayan lokal, tujuan nonkomersial seperti penelitian dan rekreasi, maupun industri. (Yoga)

Memasuki penghujung Februari 2022, jumlah wajib pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau biasa disebut Tax Amnesty jilid II makin bertambah. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebut telah mengantongi penerimaan pajak penghasilan final (PPh) sebanyak Rp 2,2 triliun dari program Tax Amnesty II hingga Senin (28/2) lalu.

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Perpres ini dibuat untuk menyeimbangkan kebutuhan dan pasokan komoditas, pangan. Dalam beleid ini disebutkan Neraca Komoditas disusun untuk: Pertama, penyederhanaan dan transparansi perizinan ekspor dan impor. Kedua, menyediakan data yang akurat sebagai dasar kebijakan ekspor dan impor. Ketiga, memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi industri sehingga mampu meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan. Keempat, menjamin ketersediaan barang konsumsi bagi penduduk dan bahan baku serta bahan penolong bagi industri, Kelima, mendorong penyerapan komoditas lokal seperti petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, Perpres Neraca Komoditas ini sudah bisa digunakan saat ini. "Ada lima komoditas yang diberlakukan, yakni beras, ikan, garam, gula, dan daging sapi," tutur Musdhalifah kepada KONTAN, Senin (28/2).

Ketergantungan Indonesia pada kedelai impor terus meningkat 3 dekade terakhir, rasionya mencapai titik kritis, sejalan semakin turunnya rasio kecukupan produksi dalam negeri. Mogok massal produksi tahu tempe jadi semakin intens. Seperti awal tahun lalu, produsen dan pedagang tahu tempe mogok pekan lalu, sebagai bentuk protes atas tingginya harga kedelai, dari Rp 8.000 per kg menjadi Rp 12.000 per kg seiring lonjakan harga kedelai di pasar global tiga bulan terakhir. Sedangkan produksi kedelai nasional terus turun meski program demi program peningkatan produksi dijalankan pemerintah. Kisah anggota Kelompok Tani Pangudi Makmur di Grobogan, Jateng, mewakili cerita petani kedelai di Tanah Air. Mereka menanam kedelai setelah 2 kali menanam padi. Namun, harga kedelai kerap anjlok sampai Rp 6.000 per kg saat panen. Padahal, harga di tingkat petani idealnya di atas Rp 10.000 per kg. Situasi itu membuat petani beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan seperti jagung dan kacang hijau.

Harga dan insentif hasil usaha merupakan pemikat utama yang menjadi pertimbangan petani untuk menanam kedelai. Karena itu, tanpa jaminan harga dan penyerapan, usaha mendongkrak produksi kedelai dalam negeri bakal sia-sia. Perpres No 20 Tahun 2017 tentang Penugasan Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, mengamanatkan Bulog untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga di tingkat konsumen dan produsen. Namun, implementasinya tidak berjalan sesuai harapan. Dampaknya, kedelai impor makin dominan, hingga menjadi pengimpor bersih kedelai. Ketergantungannya kini mencapai titik kritis hingga membuat kedelai impor serupa ”pangkon” bagi Indonesia. Buaian yang mematikan kemandirian pangan. Dalam aksara Jawa, pangkon berfungsi mematikan huruf. Setiap aksara yang diberi pangkon akan hilang atau mati vokal/suaranya. Sayangnya, tak hanya kedelai, Indonesia berpotensi masuk dalam ”pangkon” komoditas pangan impor lain. (Yoga)

Siap-siap menghadapi lonjakan inflasi tinggi. Setelah harga pangan terkerek dalam beberapa waktu terakhir, kini harga minyak, gas bumi dan komoditas energi lain makin terkerek akibat perang Rusia-Ukraina. Harga minyak mentah jenis brent, misalnya, sempat menyentuh level US$ 105,07 per barel pada perdagangan Senin (28/2), sekaligus level tertinggi sejak tahun 2008. Pukul 21.00 WIB kemarin, harga brent turun tipis ke US$ 101,01 per barel. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengakui, kita masih dibayangi inflasi tinggi. Untuk itu, BI akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelancaran suplai bahan pokok.

Pemerintah kembali memutuskan memperpanjang periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar wilayah Jawa-Bali untuk periode 1-14 Maret 2022. Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus ketua KPCPEN dan Koordinator PPKM untuk wilayah luar Jawa-Bali Airlangga Hartanto menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil penilaian beberapa indikator tren lonjakan pandemi Covid-19 dan Level Asesmen Situasi Pandemi.

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi pergerakan berbagai mata uang dunia. Kurs dollar Amerika Serikat (AS) misalnya meroket lantaran mata uang ini menjadi buruan lantaran pelaku pasar memanfaatkan mata uang ini sebagai safe haven. Investor bisa memanfaatkan volatilitas di pasar valuta asing (valas) akibat kisruh Rusia Ukraina ini untuk mendulang untung. Analis Monex Investindo Futures Faisyal mengatakan, perang Rusia dengan Ukraina membuat mata uang safe haven seperti yen (JPY) dan franc Swiss (CHF) diburu. CHF dan JPY berpotensi menguat terhadap USD. Selain tersangkut efek geopolitik, mata uang euro dan poundsterling ramai dipasang jual oleh investor karena bank sentral dua negara tersebut cenderung dovish. Faisyal memprediksi target pairing EUR/USD di 1,0800. Sedangkan, harga GBP/USD berpotensi mengarah ke 1,2700.  

Korporasi nasional perlu waspada perihal pengelolaan utang. Pasalnya, menurut International Monetary Fund (IMF), Indonesia termasuk kategori negara dengan tingkat utang korporasi yang tinggi. Laporan IMF berjudul Policy Options for Supporting and Restructuring Firms Hit by the Covid-19 Crisis itu menyatakan korporasi di Indonesia memiliki sejumlah kerentanan yang berisiko mengarah ke pailit. Kerentanan itu mengacu pada enam tolok ukur, yakni persentase return of asset, leverage ratio, interest coverage ratio, cash ratio, utang berisiko, dan peringkat investasi perusahaan. Dari berbagai indikator tersebut, kerentanan yang paling tinggi ada pada interest coverage ratio (ICR) alias rasio cakupan bunga. ICR merupakan rasio antara utang dan profitabilitas yang dapat menjadi ukuran seberapa mudah perusahaan membayar bunga atas utangnya.

Uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC) menjadi salah satu topik perbincangan yang menarik di Presidensi G20 Indonesia. Kehadiran CBDC memang sudah ditunggu banyak kalangan. CBDC akan menyempurnakan proses transformasi digital yang saat ini sedang melanda berbagai belahan dunia. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa upaya bank sentral selaku otoritas moneter untuk segera mengeluarkan uang fiat dalam bentuk digital tidak lepas dari maraknya penggunaan aset kripto sebagai mata uang (cryptocurrency) dalam transaksi pembayaran. Apalagi kedatangan aset kripto membawa risiko besar bagi stabilitas makro-keuangan, integritas keuangan, perlindungan konsumen, dan lingkungan.

Uang digital tetap didudukan sebagai barang publik (public good), sehingga sudah semestinya uang digital dikeluarkan dan diedarkan oleh institusi publik, dalam hal ini bank sentral. Kehadiran CBDC banyak memberikan manfaat seperti menurunkan biaya pengelolaan uang tunai. Karena biaya cetak dan ongkos distribusi uang tunai memang tergolong mahal. Terlebih bagi negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, berkepulauan dan cukup banyak daerah yang sangat terpencil. Belum lagi adanya risiko kehilangan pada saat proses pemindahan uang dari satu lokasi ke lokasi lain. Tentu ini menguntungkan negara seperti Indonesia. Selain itu CBDC juga dapat meningkatkan inklusi keuangan.