Politik Transaksional Picu Korupsi Kepala Daerah
Penangkapan Wali Kota Bandung, Jabar, Yana Mulyana, karena disangka terlibat suap menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus rasuah menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Maraknya tindak pidana korupsi, yang dilakukan kepala daerah itu, ditengarai dipicu oleh politik transaksional. Tidak hanya harus mengembalikan biaya kampanye yang telah dikeluarkan sebelumnya, para kepala daerah diduga juga dituntut membayar ongkos politik tinggi untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Jumat (14/4) malam di Bandung. KPK juga menangkap sembilan orang lainnya, antara lain Kepala dan Sekdis Perhubungan Kota Bandung, ajudan, serta pihak swasta. Mereka dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan sepanjang Sabtu (15/4) kemarin. Dari 10 orang yang diperiksa, enam di antaranya ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan kamera pemantau (CCTV) serta jasa penyedia jaringan internet di wilayah Kota Bandung.
”Dari informasi sementara, uang akan digunakan untuk kebutuhan persiapan Lebaran,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Sabtu malam. Ali mengungkapkan, dalam OTT itu, KPK menyita uang ratusan juta rupiah. Selain itu, disita pula sejumlah uang dollar Singapura, dollar AS, baht Thailand, ringgit Malaysia, dan yen Jepang. KPK juga menyita sepasang sepatu kets merek Louis Vuitton. KPK akan menjerat para pemberi suap dengan Pasal 5 atau Pasal 13 No 31 Tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor karena menyuap penyelenggara negara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau 11 UU Tipikor karena menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman penjara 5 tahun.Ali menegaskan, KPK tak akan fokus pada jumlah uang suap yang diterima. KPK akan mendalami apakah Yana menerima suap untuk keperluan pemenangan Pilkada 2024 atau tidak.
Sebelumnya, pada akhir Maret 2023, KPK menahan Bupati Kapuas, Kalteng Ben Brahim S Bahat, dan istrinya, Ary Egahni, yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem. Keduanya disangka memotong anggaran daerah dan meminta uang serta barang mewah kepada beberapa kepala satuan kerja di Pemkab Kapuas. Diduga, uang hasil korupsi senilai Rp 8,7 miliar itu akan digunakan untuk membiayai keduanya mengikuti pemilu dan pilkada mendatang. Kamis (6/4) malam, KPK menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Riau, M Adil, karena disangka melakukan tiga kluster korupsi berbeda Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menambahkan, ujung dari korupsi politik adalah penggalangan dana untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Akibatnya, pemilu hanya akan jadi pertarungan para elite politik berduit kembali berkuasa untuk menjarah uang rakyat. ”Bahaya korupsi politik yang pasti kebijakan yang dilahirkan bias kepentingan pihak yang berkuasa,” katanya. (Yoga)
Bagai Laron Menuju Cahaya Rezeki
Lebaran di ambang pintu, pekerja infal pun berduyun-duyun menuju perkotaan. Mereka datang jauh-jauh dari kampung untuk menjemput upah menggiurkan yang sudah jauh-jauh mereka incar. Semua dilakukan demi membahagiakan keluarga meski tak bisa Lebaran bersama. Yanti Rosmiati (41) termangu saat mendapati rumah majikannya di Selong, Jakarta. Pekerja infal itu bekerja mulai Kamis (13/4). ”Baru lihat rumah segede ini. Sampai heran,” ucapnya seraya mengamati bangunan megah bertingkat itu. Maklum saja, ia berasal dari Jasinga, Bogor, Jabar, yang berjarak 85 km. “Untung, semua lancar. Teman yang ngajarin saya baik-baik. Enggak ada yang galak,” katanya diiringi tawa. Yanti mengutarakan pertimbangannya soal pekerja infal sebagai pilihan terbaik. ”Lihat di Youtube. Kerjanya enggak beda sama ART (pekerja rumah tangga),tapi upah pekerja infal pas Lebaran lebih besar,” ujarnya. Ia dibayar Rp 2 juta untuk bekerja selama 10 hari. Pada masa normal, jumlah itu sama dengan gaji PRT selama sebulan. ”Malah, kalau di Jasinga, dapatnya paling hanya Rp 600.000 per bulan. Saya jadi pekerja infal lewat yayasan,” ucapnya. Baru Lebaran ini Yanti mencari pengalaman sebagai pekerja infal.
Annah Andayani (34) duduk bersila sambil menatap ponselnya, mendengarkan pekerja-pekerja infal lain ngobrol di gedung PT Dani Mandiri, Jakarta. ”Sehari-hari, sambil menunggu, saya dan teman-teman diskusi pekerjaan, bersih-bersih, dan belajar bahasa Inggris lagi,” kata Annah dari Pekalongan, Jateng. Sudah seminggu ia berada di perusahaan penyalur bidang jasa pelatihan dan penempatan tenaga kerja domestik di Jabodetabek itu. Berbekal keterampilan sebagai pengasuh bayi, ia harap-harap cemas menunggu. ”Saya ikut pekerja infal karena gajinya dobel,” lanjutnya. Pada hari biasa, Annah yang tinggal di Cileungsi, Bogor, bisa mendapatkan Rp 150.000-Rp 200.000 per hari. Gaji ini bisa naik menjadi Rp 350.000-Rp 400.000 per hari selama Ramadhan. Pemasukan ini menambah pendapatan suaminya yang bekerja sebagai tukang di perusahaan mebel. Ia baru menyelesaikan pekerjaan dengan majikan pada Agustus 2022, setelah bekerja sejak 2019. Ia bertekad menjadi pekerja infal dulu untuk mencari peluang sebagai pekerja permanen.
Anggota staf Administrasi PT Dani Mandiri, Aprilia, mengatakan, permintaan pekerja infal biasanya muncul sebulan sebelum puasa. Namun, karena masih pandemi, permintaan tahun ini kebanyakan mulai saat puasa. Permintaan pekerja infal pun belum pulih seperti sebelum pandemi, ketika mereka bisa mengirim lebih dari 100 pekerja. ”Per 12 April, yang sudah berangkat kerja ada 15-20 orang, kebanyakan ART,” ujar Lia, sapaannya. Saat ini, di PT Dani Mandiri ada 30 pekerja infal yang menunggu. Kebanyakan pekerja berasal dari Jabar, Jateng, dan Lampung. ”Kami biasanya punya orang yang merekrut di daerah, jadi tahu orangnya seperti apa. Untuk pekerja infal kami cari yang sudah punya pengalaman karena lebih banyak pekerjaan dibandingkan hari biasa,” kata Lia. Perusahaan itu menyedia-kanpaket sebulan dengan bayaran sekitar Rp 4 juta dan harian dengan bayaran Rp 250.000-Rp 300.000. Mereka menyediakan berbagai pekerja infal, seperti PRT, pengasuh anak, dan perawat lansia. (Yoga)
Bank Diminta Siapkan Langkah Antisipasi
OJK meminta industri perbankan Tanah Air menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk meredam risiko penularan dampak krisis perbankan di AS dan kawasan Eropa. Walau sejauh ini industri perbankan nasional dalam kondisi sehat dan bertumbuh, langkah antisipasi tetap diperlukan. Dalam diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF) bertema ”Di Balik Robohnya Silicon Valley Bank”, di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (14/4) Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, belajar dari kejatuhan Silicon Valley Bank dan sejumlah bank lain di AS dan kawasan Eropa, salah satu penyebabnya ialah struktur deposan terlalu terkonsentrasi di sektor ekonomi tertentu, yakni perusahaan rintisan teknologi. Ketika banyak perusahaan rintisan teknologi berguguran, bank bersangkutan ikut bermasalah.
Mayoritas deposannya juga didominasi segmen korporasi dan tak terdiversifikasi pada segmen ritel. Dengan kondisi terlalu terfokus pada segmen tertentu ini, kondisi bank lebih rentan tatkala terjadi gelombang penarikan dana. Mahendra mengatakan, terjadi pula ketidaksesuaianantara aset dan liabilitas. Banyak asset Silicon Valley Bank (SVB) bertumpu pada obligasi Pemerintah AS yang merupakan instrumen jangka panjang. Namun, mayoritas liabilitas atau dana pihak ketiga berjangka pendek. Belajar dari hal itu, Mahendra meminta perbankan memantau portofolio aset dan liabilitas bank, termasuk risiko konsentrasi pada pinjaman serta pendanaan. Terkait hal ini, OJK memonitor erat komposisi sektor ekonomi yang menjadi sumber dana pihak ketiga (DPK) dan sasaran sektor kredit agar tetap terdiversifikasi dengan baik. (Yoga)
Ekspor Minyak Mentah Rusia Meningkat
Di tengah sanksi ekonomi dari AS dan sekutunya, penjualan minyak Rusia justru naik dibandingkan sebelum invasi ke Ukraina, Februari 2022. Walaupun begitu, dari segi harga, keuntungan yang diperoleh Rusia berkurang karena mereka harus menjual minyak dengan harga diskon. Perhitungan tersebut diperoleh dari analisis, antara lain, Badan Energi Internasional (IEA) dan firma pemantau ekspor-impor komoditas global Kpler yang dikeluarkan pada hari Jumat(14/4). Sebagai gambaran, ekspor minyak mentahRusia pada 2022 adalah 3,35 juta barel per hari. Pada triwulan pertama tahun 2023, jumlah ekspornya saja sudah mencapai 3,5 juta per hari. ”India membeli 51 % minyak mentah Rusia dan China membeli 36 %. Sisanya dibeli oleh Turki dan Bulgaria,” kata Matt Smith, pakar perminyakan Kpler, kepada surat kabar Inggris, The Independent.
Smith menjelaskan, perhitungan ekspor ini baru sebatas minyak mentah yang dikirim melalui jalur laut. Belum termasuk minyak mentah yang dialirkan langsung melalui pipa dari Rusia ke China. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, dua pertiga pembeli minyak adalah negara-negara Eropa. China dan India sebagai sahabat dekat Rusia mengambil alih pangsa pasar minyak. Mereka beralasan bahwa kebutuhan energi nasional lebih penting sehingga membeli minyak dari Rusia adalah solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. ”Patut dipahami bahwa meski penjualan meningkat, omzet dan laba yang diterima Rusia berkurang,” ujar Smith. Hal ini karena Rusia menjual minyak dengan harga diskon. Kpler mencatat, omzet Rusia per Maret 2023 adalah 12,7 miliar USD, yang 43 % lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2022. (Yoga)
Demi Kesejahteraan Petani
Ada banyak drama di hulu-hilir industri sawit Indonesia yang satu demi satu dihadapi. Namun, satu hal yang tak boleh terlupakan, yakni petani sawit mesti sejahtera. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR yang menyasar tanaman sawit tua milik rakyat ditandai melalui seremoni peremajaan pertama oleh Presiden Jokowi di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, 13 Oktober 2017. Saat itu disampaikan, terdapat 800.000 hektar kebun sawit rakyat yang mendesak diremajakan karena terlalu tua sehingga produktivitasnya rendah. Produktivitas yang mestinya bisa 5,5 ton CPO per hektar hanya bisa 2,8 ton CPO per hektar. Harapannya, kebun sawit yang diremajakan bisa menghasilkan 8 ton CPO per hektar. Target peremajaan tahun ini menyasar 180.000 hektar kebun sawit rakyat per tahun. Dari target itu, 100.000 hektar dilaksanakan secara mandiri dan 80.000 hektar menggunakan pola kemitraan dengan beberapa perusahaan.
Laman Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan, BPDPKS menyalurkan dana bantuan kepada pekebun peserta PSR sebesar Rp 30 juta per hektar per pekebun. Namun, petani kesulitan memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu keberadaan sertifikat hak milik (SHM) atau dokumen penguasaan tanah, kesamaan SHM dengan identitas pekebun, serta lahan tidak di kawasan hutan, lahan gambut, atau lahan hak guna usaha. Akibatnya, program PSR berjalan lambat. Berdasarkan data BPDPKS, realisasi penyaluran dana PSR pada 2016-2022 sebesar Rp 7,52 triliun untuk lahan seluas 273.666 hektar. Realisasi PSR pada 2019 seluas 90.491 hektar, meningkat menjadi 94.033 hektar pada 2020. Akan tetapi, pada 2021, realisasi PSR turun menjadi 42.212 hektar dan kembali merosot pada 2022, yakni 30.759 hektar. Menyikapi realisasi PSR yang lambat itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) periode 2023-2028 menyatakan akan mempercepat program PSR, sekaligus melengkapi program peremajaan kelapa sawit perusahaan-perusahaan swasta anggota Gapki. Sasaran awal adalah perkebunan rakyat yang berdekatan dengan perkebunan swasta anggota Gapki (Kompas, 14/4). (Yoga)
Potong Rantai Edar Daging
Perum Bulog mulai mengedarkan 18.000 ton daging kerbau beku impor dari India ke pasaran. Daging secara bertahap didistribusikan ke ritel modern dan pasar tradisional untuk menstabilkan harga daging sapi sekaligus memberi pilihan kepada konsumen daging dengan harga lebih murah. Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, daging kerbau beku impor itu mulai didistribusikan secara bertahap ke 88 ritel modern di Jakarta. Daging tidak disalurkan secara serempak karena setiap pengelola ritel menerapkan administrasi pembelian yang berbeda-beda. Selain ke ritel modern, daging kerbau beku impor juga akan dipasok ke pasar-pasar tradisional. Bulog menyediakan lemari pembeku (freezer), mengingat stok yang ada berbentuk daging beku. Sesuai penugasan pemerintah,harga penjualan daging kerbau impor ditetapkan Rp 80.000 per kg. Jika ada koreksi harga, harga jualnya maksimal Rp 85.000 per kg. Agar penyaluran daging impor bisa dilakukan secara merata, pembelian dibatasi hanya 2 kg per pembeli.
”Ke depan, stok daging tersebut akan disalurkan ke ritel modern lain. Intinya dari Bulog sudah siap, tinggal mengedarkan,” kata Budi Waseso dalam tinjauannya di salah satu ritel modern di Jakarta, Jumat (14/4). Budi berharap harga jual daging bisa ditekan karena penyaluran dilakukan secara langsung dari Bulog ke ritel modern. Terobosan ini yang membuat harga jual daging impor bisa diturunkan dari Rp 95.000 per kg menjadi Rp 80.000 per kg. Terobosan itu juga bisa membantu Bulog mengurangi biaya distribusi, seperti untuk penyewaan cold storage (gudang pendingin), yang membuat BUMN ini merugi ratusan miliar rupiah beberapa tahun lalu. Bersama Satgas Pangan Polri, Bulog juga memantau penyaluran dan penjualannya agar konsumen bisa mendapatkan daging dengan harga sesuai aturan. Upaya menekan harga jual daging sapi perlu dilakukan dengan menyederhanakan tata niaga yang panjang. (Yoga)
RI Perkuat Jalinan Rantai Pasok di Hannover Messe
Sebagai negara mitra resmi penyelenggara Hannover Messe 2023, Indonesia berpeluang menunjukkan kebolehan industri manufakturnya yang tengah berkembang selaras dengan tren dunia. Perkembangan itu, antara lain, dalam penerapan teknologi digital dan transisi hijau. Kemitraan ini juga mencerminkan pengakuan mancanegara terhadap penguatan peran industri Indonesia dalam rantai pasok dunia. Hannover Messe 2023 adalah pameran industri manufaktur di kancah global, diselenggarakan oleh Deutsche Messe AG di Hannover, Jerman, pada 17-21 April 2023. ”Dalam Hannover Messe 2023, Indonesia akan menunjukkan kebijakan yang telah dijalankan pemerintah dalam proses transformasi dari conventional manufacturing system menuju green industry manufacturing system. Kelestarian dan tran- sisi energi menjadi isu terkini dalam pembangunan industry yang berkelanjutan,” kata Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto dari Jerman melalui siaran pers, Jumat (14/4).
Penerapan transformasi hijau dalam perindustrian Tanah Air ini juga selaras dengan kebijakan berprinsip kelestarian yang sedang digencarkan Uni Eropa. Misalnya, regulasi Rantai Pasok Bebas Deforestasi serta mekanisme penyesuaian batas karbon (carbon border adjustment mechanism/CBAM). Harapannya, keselarasan itu menyokong Indonesia meraih investasi ataupun kerja sama bisnis dengan pelaku industri mancanegara. Sebelumnya, Eko menyebutkan, anggaran yang dikucurkan dalam Hannover Messe 2023 Rp 140 miliar. Targetnya, Indonesia dapat meraup kontrak investasi hingga Rp 14 triliun dari helatan tersebut. Dia juga menargetkan sebanyak 13 kontrak kerja sama bisnis yang dapat terjalin lewat Hannover Messe 2023. Bidang kerja sama tersebut meliputi digitalisasi, pengembangan dan pembangunan industri penyortiran pangan berbasis sensor dan kecerdasan buatan, teknologi pengolahan limbah, energi panel surya, serta alat kesehatan. (Yoga)
Akselerasi Tenaga Kerja Domestik Bergantung Investasi
Masifnya proyek-proyek hulu minyak dan gas bumi dinilai menentukan akselerasi penyerapan tenaga kerja lokal pada sector tersebut. Oleh karena itu, perlu percepatan investasi pengembangan proyek-proyek hulu migas agar kapasitas sumber daya manusia meningkat cepat. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pada 2022, tingkat tenaga kerja local pada industri minyak dan gas bumi (migas) mencapai 91 %. Sementara tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada komoditas utama dan penunjang migas mencapai 55 %. Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi, dalam Media Gathering Forum Kapasitas Nasional 2023 di Jakarta, Jumat (14/4) mengatakan, peningkatan kapasitas SDM hulu migas di Indonesia sebenarnya menunjukkan progres seiring jumlahnya yang semakin banyak.
Adapun 9 % posisi yang diisi tenaga kerja asing karena ada sejumlah kegiatan yang teknologinya belum dikuasai tenaga kerja domestik. Pembangunan LNG (gas alam cair) Plant yang dimiliki BP, misalnya, memerlukan tenaga kerja dari luar negeri. Akan tetapi, selama ini SKK Migas telah mensyaratkan transfer teknologi. ”Secepat apa?Tergantung dari proyek. Kalau aktif dan masif, LNG Plant akan makin banyak, maka (kebutuhan dan transfer teknologi) akan cepat. Namun, jika sedikit-sedikit, misal (Blok) Masela baru 2028, mungkin akan lambat,” ujarnya. Oleh karena itu, yang diperlukan sekarang ialah kepercayaan investor dari luar negeri. ”Kalau aktif, progresnya akan semakin terlihat. Jadi, bagaimana peta jalan serta keyakinan dan kepastian pemerintah dalam mendukung (masuknya) investasi,” lanjut Erwin. (Yoga)
Membangun Sumut, Penopang Ekonomi Indonesia Barat
Sumut menjadi salah satu motor ekonomi nasional terkuat di luar Jawa. Ditopang komoditas ekspor perkebunan, industri pengolahan, dan infrastruktur yang baik, produk domestik regional bruto Sumut sebesar Rp 955,19 triliun. Namun, berbagai pekerjaan rumah masih menanti, antara lain, hilirisasi industri yang mandek, pembangunan manusia, dan pemberantasan korupsi. Sumut kini mempunyai wajah baru, yakni jaringan jalan tol yang membentang sepanjang 112,6 kilometer di Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, dan ke arah Langkat. Pembangunan jalan tol juga masih terus berlangsung sampai ke Kabupaten Batu Bara, Asahan, Simalungun, dan Pematang Siantar. Jalan tol itu menghubungkan sentra produksi perkebunan sawit dan karet dengan sejumlah kawasan industri, pelabuhan Belawan, Pelabuhan Kuala Tanjung, hingga Bandara Internasional Kualanamu.
”Ini tahun terakhir saya menjadi gubernur dan akan selesai pada 5 September 2023. Semoga semua pekerjaan bisa kami selesaikan dengan sisa waktu yang ada,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada Musyawarah Rencana Pembangunan Sumut 2024, di Medan, Rabu (12/4). Edy mengatakan, ekonomi Sumut bangkit dengan sangat cepat setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Pada 2021, pertumbuhan ekonomi Sumut sudah positif, yakni 2,61 %, dan meningkat signifikan menjadi 4,73 % pada 2022 meski masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,31 %. Berdasarkan data BPS Sumut, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi Sumut pada 2022 adalah komponen ekspor barang dan jasa sebesar 11,44 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi Sumut terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 12,69 %. Ekonomi Sumut masih didominasi ekspor komoditas perkebunan. (Yoga)
Masyarakat Dirugikan
Pembatalan impor kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang yang tidak dibarengi dengan alternatif lain untuk menggantikannya diprediksi akan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pembengkakan kebutuhan hidup masyarakat secara umum. Urban Planning, Gender, and Social Inclusion Associate dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Deliani Poetriayu Siregar mengkritik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) karena tak mewacanakan alternatif selain impor. Kedua perusahaan juga ia sebut kurang transparan memaparkan biaya yang dibutuhkan untuk impor dari Jepang ataupun beli baru dari PT Industri Kereta Api (Persero).
”Yang kami takutkan, PT KAI dan KCI memang tidak ada solusi lain. Takutnya, nantinya masyarakat yang tadinya commuting dari luar Jakarta dengan KRL akan berpindah ke kendaraan bermotor pribadi. Perpindahan ini bisa jadi irreversible (permanen) karena mereka sudah keluar modal untuk beli kendaraan,” kata Deliani, Jumat (14/4). Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), selama Januari-Maret 2023, sebanyak 1,84 juta unit sepeda motor terjual. Jumlah ini naik dari 1,26 juta unit pada periode yang sama 2022 dan 1,29 juta unit selama tiga bulan pertama tahun 2021. Menurut Deliani, jika jumlah rangkaian KRL yang beroperasi dibiarkan berkurang, masyarakat secara umum akan menanggung akibat ekonominya, utamanya akibat macet. ”Kalau semakin banyak kendaraan pribadi, tentunya ini akan menambah emisi karbon dan akhirnya menyebabkan masalah kesehatan. Kerugiannya akan jauh lebih besar kalau kita harus menunggu produksi kereta dalam negeri,” katanya. (Yoga)









