Jepang Tingkatkan Porsi Perempuan Eksekutif
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menargetkan 30 persen perempuan profesional harus menduduki posisi eksekutif di perusahaan-perusahaan besar negara tersebut pada 2030. Peningkatan keberagaman ini sangat penting guna mendorong inovasi sehingga perekonomian Jepang tumbuh. Kishida mengumumkannya pada rapat Diet atau parlemen Jepang di Tokyo, Kamis (27/4/2023). ”Kita targetkan dulu untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo,” katanya. (Yoga)
Kebijakan Baru Minyak Goreng dan Ekspor CPO
Pemerintah menggulirkan empat kebijakan baru terkait minyak goreng dan ekspor CPO dan tiga produk turunannya. Kebijakan yang menganulir kebijakan lama itu bertujuan menjaga keseimbangan ekspor CPO dengan kebutuhan minyak goreng domestik dan memperbanyak porsi minyak goreng kemasan untuk rakyat. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri, Kamis (27/4) mengatakan, stok dan harga minyak goreng menjelang dan selama Ramadhan-Lebaran 2023 relatif terkendali. Selain itu, ekspor CPO juga masih berjalan baik dan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani juga terjaga dengan rata-rata Rp 2.000 per kg. Mempertimbangkan hal itu, pemerintah mengubah empat kebijakan minyak goreng dan ekspor CPO beserta tiga produk turunannya.
Pertama, pemerintah mengurangi kuota kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) minyak goreng dari semula 450.000 ton per bulan menjadi 300.000 ton per bulan. kedua, pemerintah menurunkan rasio pengali ekspor atas pemenuhan DMO dari 1:6 menjadi 1:4. Ketiga, mencairkan deposit atau pembekuan 66 % hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya secara bertahap selama sembilan bulan ke depan. Keempat, rasio insentif pengali ekspor bagi perusahaan yang memasok minyak goreng kemasan bantal dan nonbantal dinaikkan masing-masing menjadi 1:2 kali dan 1:2,5 kali lipat. ”Kebijakan-kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 18 April 2023. Kebijakan baru itu mulai berlaku per 1 Mei 2023,” kata Kasan dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. (Yoga)
Benah-benah Sawit
Benah-benah sawit Indonesia bergulir satu demi satu. Setidaknya ada tiga sasaran besar dalam pembenahan itu, yakni peremajaan sawit rakyat, tata kelola industri sawit, dan pengadaan cadangan minyak goreng sawit pemerintah. Peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan program klasik yang lamban bergulir. Dalam lima tahun terakhir, yakni 2017-2022, lahan sawit rakyat yang sudah diremajakan seluas 278.200 hektar (ha). Padahal, potensi lahan sawit rakyat yang bisa diremajakan seluas 2,8 juta hektar.
Dua sasaran lain, yakni tata kelola industri sawit san pengadaan cadangan minyak goreng pemerintah (CMGP), juga merupakan masalah lama hulu-hilir sawit yang terakumulasi. Dalam dua tahun terakhir ini, persoalan itu mengejawantah dalam dua kasus besar. Pertama, kelangkaan minyak goreng di dalam negeri yang terjadi tahun lalu. Saat itu harga minyak goreng melangit dan dipermainkan sejumlah oknum pengambil untung. Komoditas itu juga sempat langka, memicu antrean panjang dan aksi tipu-tipu.
Tak heran jika tahun ini pemerintah menggulirkan program percepatan PSR dan CMGP. Berpijak dari kasus PT Duta Palma Group dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pemerintah juga membentuk Satgas Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Pada 2023, pemerintah menargetkan untuk meremajakan sawit rakyat seluas 180.000 ha. Dari target itu, seluas 100.000 ha akan dilaksanakan secara mandiri di 115 kabupaten di 21 provinsi. Sisanya, 80.000 ha, dilakukan menggunakan pola kemitraan dengan beberapa perusahaan. (Yoga)
Penyaluran Kredit dan Obligasi Dorong Laba Bersih Perbankan
Perbankan besar mencatat pertumbuhan laba bersih hingga dua digit pada triwulan I-2023. Kinerja perbankan yang positif ini ditopang pertumbuhan kinerja penyaluran kredit, imbal hasil dari penempatan dana di obligasi, serta pendapatan biaya atau fee dan komisi. Bank swasta terbesar di Tanah Air, PT Bank Central Asia Tbk, pada triwulan I-2023 mencatat laba bersih Rp 11,5 triliun, bertumbuh 43 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan, pertumbuhan ini didorong ekspansi volume kredit, perbaikan kualitas pinjaman, imbal hasil yang lebih tinggi dari penempatan dana pada obligasi negara, serta kenaikan pendapatan fee dan komisi yang selaras dengan peningkatan jumlah transaksi.
”Secara umum, kami belum menaikkan suku bunga kredit untuk senantiasa menyediakan suku bunga yang kompetitif di pasar dan mendorong pemulihan perekonomian. Di sisi lain kebutuhan kredit konsumsi juga meningkat seiring periode Lebaran pada triwulan pertama,” ujar Jahja pada paparan kinerja keuangan triwulan I-2023 BCA secara daring, Kamis (27/4). Pada triwulan I-2023, penyaluran kredit BCA mencapai Rp 713,8 triliun, bertumbuh 12,0 % secara tahunan, ditopang berbagai segmen, seperti kredit korporasi yang naik 11,7 % secara tahunan, kredit komersial dan UKM bertumbuh 11,8 % secara tahunan, dan kredit konsumer bertumbuh 12,7 % secara tahunan menjadi Rp 174,5 triliun. (Yoga)
Investasi di Kabupaten Cirebon Anjlok
Realisasi investasi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, anjlok dalam dua tahun terakhir, dari Rp 4,8 triliun pada 2021 menjadi Rp 2,8 triliun pada tahun lalu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Dede Sudiono menyatakan, meskipun nilainya menurun, realisasi investasi masih menunjukkan sinyal positif. ”Sebab, realisasi investasi sudah melebihi target,” katanya, Kamis (27/4/2023). (Yoga)
Pemprov DKI Jakarta Terima 746 Aduan THR
Ada 746 pengaduan terkait pemberian tunjangan hari raya atau THR Idul Fitri 1444 Hijriah dari 432 perusahaan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Kamis (27/4/2023), mengatakan, sebanyak 358 perusahaan dalam proses mediasi dengan 43 perusahaan di antaranya telah membayarkan THR kepada karyawan yang mengadu tersebut. (Yoga)
Hubungan Kerja Kontrak Semakin Berkembang
Fenomena hubungan kerja bersifat kontrak tengah berkembang dan menyasar berbagai sektor industry, ini berpotensi membuat posisi tawar pekerja menjadi lemah. Dalam laporan survei ”2022–2023 Outlook: Rekrutmen, Kompensasi, dan Benefit” yang dirilis laman JobStreet Indonesia, muncul tren staf kontrak/pekerja sementara dalam rencana perekrutan. Sekitar 70 % dari 1.162 perusahaan yang disurvei menyatakan ingin menambah atau mempertahankan jumlah staf pekerja kontrak. Fungsi pekerjaan terpopuler pertama adalah administrasi dan human resources, lalu diikuti pemasaran/pencitraan bisnis, penjualan/pengembangan bisnis, akuntansi, dan teknik. Selanjutnya, fungsi pekerjaan teknologi informasi, manufaktur, transportasi dan logistik, pemasaran digital, serta desain.
Dalam enam bulan terakhir, 51 5 perusahaan yang disurvei mempekerjakan staf pekerja penuh waktu tetap dan 47 % mempekerjakan staf penuh-waktu kontrak, untuk menghemat biaya pegawai, ekspansi bisnis, dan keinginan pengaturan kerja yang fleksibel. Sebanyak 1.162 perusahaan yang disurvei oleh Jobstreet Indonesia berasal dari perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang (50 %) punya karyawan 51-100 orang (16 %), dan memiliki karyawan hingga 50 orang (34 5). JobStreet Indonesia melakukan survei itu pada Juli-Agustus 2022. Laporan dirilis akhir 2022.
Divisi Advokasi Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FSBPI-KPBI), Ita Purnamasari, Kamis (27/4) di Jakarta, mengatakan, fenomena kontrak jangka pendek dialami oleh sejumlah pekerja di sektor industri garmen. Sejumlah pekerja di sektor itu dan tergabung dalam FSBPI-KPBI mengalami PHK, lalu direkrut lagi dengan status pekerja kontrak oleh perusahaan yang sama. Mereka umumnya menerima upah minimum kabupaten/kota, tetapi relatif kurang mendapat akses tunjangan ataupun jaminan sosial,” ujar Ita. (Yoga)
Dalam 3 Bulan BRI Cetak Laba Rp 15,56 Triliun
Ditengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan karena gejolak keuangan, terutama setelah kegagalan beberapa bank di Amerika Serikat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mengawali tahun 2023 dengan melanjutkan kinerja cemerlang. Di tengah gejolak perekonomian global, hingga akhir kuartal I tahun 2023 BRI mampu mencatatkan laba secara konsolidasian (BRI Group) sebesar Rp 15,56 triliun atau tumbu 27,37% year on year (yoy). Adapun asset BRI Group tumbuh 10,46% yoy menjadi Rp 1.822,97 triliun. Terkait dengan pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa di tengah gejolak perekonomian global tersebut, pada 3 bulan pertama di tahun 2023, BRI dapat melanjutkan kinerja positifnya. Hal tersebut tak lepas dari komitmen BRI untuk tetap tumbuh secara berkelanjutan dengan fokus di segmen UMKM yang telah menjadi pondasi pertumbuhan bisnis perusahaan selama lebih dari 127 Tahun.
Kinerja BSI Semakin Solid
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus menunjukkan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan pembiayaan yang impresif, mencapai lebih dari 20% menjadi salah satu pendorong kinerja positif perseroan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja positif dan sehat sepanjang Januari-Maret 2023 didukung oleh kesinambungan yang solid antara pendanaan dan pembiayaan. Pada kuartal I/2023, perseroan berhasil mencatatkan perolehan laba bersih mencapai Rp1,46 triliun, tumbuh 47,65% secara year on year (YoY). “Alhamdullilah, BSI meraih kinerja yang menggembirakan sepanjang kuartal I tahun ini, dan secara berkesinambungan kami memperkuat fungsi intermediasi guna mendukung momentum pertumbuhan positif ekonomi. Kami dapat menjaga keberlanjutan pertumbuhan ini dengan fokus pada aspek likuiditas terutama pertumbuhan dana murah, serta menjaga kualitas aset,” ujar Hery dalam media press conference Paparan Kinerja BSI Kuartal I/2023. Dari sisi pendanaan, BSI mampu mengoptimalisasi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dengan pencapaian sebesar Rp269,26 triliun, tumbuh 12,88% secara year on year. Angka ini didominasi oleh tabungan Wadiah yang mencapai Rp43,53 triliun. Saat ini total tabungan mencapai Rp 115,12 triliun dan menjadikan BSI berada di peringkat ke-5 tabungan secara nasional. Pencapaian ini memberikan pengaruh positif terhadap rasio Cost of Fund (CoF) BSI menjadi 1,97%, karena tabungan wadiah yang memberikan impact effisiensi pengurangan biaya bagi hasil.
Adapun pembiayaan, BSI mencatat pertumbuhan impresif dua digit yakni 20,15% secara yoy menjadi Rp213, 28 triliun. Pada periode tersebut, kualitas pembiayaan BSI terjaga dengan baik, tercermin dari NPF Gross di level 2,36%. Perseroan fokus pada pembiayaan jangka panjang, prudent dan mendiversifikasi alternatif pembiayaan yang sesuai segmen nasabah. Dengan demikian risiko pembiayaan dapat dimitigasi dengan baik sesuai dengan jenis pembiayaannya. Lebih lanjut Hery menambahkan, pertumbuhan laba perseroan diiringi dengan meningkatnya aset BSI yang saat ini mencapai Rp313,25 triliun, tumbuh 15,47% secara yoy. Selain itu, juga ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang sehat dari segmen retail dan wholesale serta didukung oleh peningkatan dana murah, kualitas pembiayaan yang baik, efisiensi dan efektivitas biaya dan fee based income (FBI). Hingga Maret 2023, total pembiayaan BSI mencapai Rp213,28 triliun, dengan porsi pembiayaan yang didominasi oleh pembiayaan konsumer sebesar Rp110,62 triliun, tumbuh 24,04% secara yoy. Lalu disusul pembiayaan wholesale sebesar Rp58,16 triliun, tumbuh 17,29% secara yoy, dan pembiayaan mikro sebesar Rp19,32 triliun, tumbuh 24,32% secara yoy. Dengan aset yang tumbuh 15,47% secara yoy menjadi Rp313,25 triliun, BSI juga mencatat rasio keuangan yang solid, tumbuh dan terintermediasi dengan baik. Rasio ROE (Return of Equity) BSI sebesar 18,16%. Sementara itu, rasio ROA (Return of Asset) sebesar 2,48% dan rasio BOPO (Biaya Operasional) menjadi 69,65%. Artinya, dari sisi biaya BSI mencatat efektifitas dan efisiensi.
Penerimaan Negara Berpotensi Menyusut
Pemerintah perlu nampaknya mencari lagi kantong-kantong sumber penerimaan negara. Pasalnya, harga komoditas andalan ekspor Indonesia terus mengalami penurunan. Sementara ekspor komoditas masih menjadi andalan penerimaan negara.
Asal tahu saja, harga batubara pada akhir Maret 2023 turun menjadi US$ 187,2 per metrik ton. Harga itu terpangkas 40,38%
year on year
(yoy). Sejak awal tahun hingga 25 April lalu, harga batubara telah turun 23,91%
year to date
(ytd).
Begitu juga dengan harga minyak kelapa sawit atau
crude palm oil
(CPO) pada akhir Maret 2023 yang kini berada di level US$ 972,1 per metrik ton, turun 45,30% yoy. Harga CPO pada tanggal 26 April dibanding awal tahun ini anjlok 13,43%. Sementara harga nikel anjlok 24,83% sejak awal tahun hingga 25 April lalu.
Sementara batubara menjadi penopang penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada tahun 2022 lalu, komoditas batubara menyumbang 80% dari nilai royalti PNBP. Sementara nikel berkontribusi 6% terhadap realisasi PNBP minerba tahun lalu.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, normalisasi harga komoditas berpotensi menggerus nilai ekspor dan pendapatan negara hingga akhir tahun 2023. "Penerimaan pajak maupun bukan pajak akan menurun," kata Josua kepada KONTAN, Kamis (27/4).
Penurunan ini sebenarnya sudah terlihat dari realisasi penerimaan negara hingga akhir kuartal I-2023. Sebut saja penerimaan pajak dari sektor pertambangan pada kuartal I-2023 yang tumbuh 113,6% yoy, melambat dari pertumbuhan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 150,8% yoy.









