PERTAMBANGAN MINERAL : PROBLEM PELIK KOMODITAS BAUKSIT
Problem yang menjerat industri bauksit tidak kunjung hilang setelah pemerintah melarang ekspor produk mentah komoditas tersebut sejak 10 Juni 2023. Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB 2024—2026 yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk beroperasi.n Perusahaan pertambangan bauksit nasional harus menghentikan kegiatannya untuk sementara waktu, karena RKAB 2024—2026 yang yang menjadi acuan operasional badan usaha belum kunjung disetujui. Padahal, industri bauksit nasional saat ini sedang menghadapi tekanan dari persoalan smelter yang belum rampung dan larangan ekspor produk mentah sejak tahun lalu. Ronald Sulistyanto, Plh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), mengatakan bahwa lambannya proses persetujuan RKAB perusahaan pertambangan bauksit berimpak pada produksi komoditas itu yang hampir tidak ada. Padahal, sejumlah pabrik alumina sudah meminta pasokan bahan baku dari penambang bauksit. “Saat ini penambang bauksit tinggal 10—12 perusahaan yang mengajukan RKAB. Itu sedikit sekali, tetapi masih juga belum keluar, sehingga kami tidak bisa bekerja,” katanya kepada Bisnis, dikutip Rabu (14/2). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri mengaku masih melakukan evaluasi terhadap RKAB yang diajukan oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan atau IUP bauksit. Meski begitu, otoritas energi nasional memperkirakan produksi bauksit pada tahun ini berada pada kisaran 14 juta ton, sesuai dengan estimasi kapasitas input smelter di dalam negeri, yakni 13,88 juta ton. Produksi bauksit itu diproyeksi bakal berasal dari sekitar 15—16 perusahaan tambang bauksit yang sudah terafiliasi dengan smelter di dalam negeri. “Terkait dengan waktu persetujuan masing-masing RKAB itu bergantung kepada kelengkapan dokumen prasyarat yang harus dilengkapi. Proses kajian terus dilakukan, mungkin dalam waktu dekat akan selesai,” kata Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq kepada Bisnis. Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini terdapat 80 perusahaan pemegang IUP bauksit. Kendati demikian, hanya 16 perusahaan yang mengajukan RKAB pada 2023 atau saat larangan ekspor bahan mentah mulai diberlakukan.
Di sisi lain, Julian juga memberikan catatan mengenai potensi bauksit nasional yang tidak bisa diproduksi mencapai 13,86 juta ton, karena penambang tidak lagi bisa mengekspor produk mentah, tetapi kapasitas smelter di dalam negeri masih terbatas. Jumlah tersebut setara dengan nilai ekspor US$494,6 juta. Potensi tersebut berasal dari sekitar 80 perusahaan pemegang IUP yang tidak bisa memproduksi bauksit, karena tidak memiliki kontrak untuk menjual produknya ke smelter di dalam negeri. Adapun, keempat smelter yang beroperasi saat ini, di antaranya PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Ketapang, dengan kapasitas produksi SGA mencapai 1 juta ton. Lalu, smelter PT Well Harvest Winning Alumina Refinery hasil ekspansi yang menambah kapasitas produksi SGA perusahaan sebanyak 1 juta ton. Kemudian milik PT Indonesia Chemical Alumina di Tayan, dengan kapasitas produksi chemical grade alumina (CGA) mencapai 300.000 ton. Selanjutnya, milik PT Bintan Alumina Indonesia di Bintan, dengan kapasitas produksi SGA sebesar 2 juta ton. Dalam kesempatan berbeda, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memang mendorong pembentukan konsorsium antarperusahaan tambang bauksit untuk mengakali kesulitan pendanaan dalam membangun fasilitas tersebut. “Kami pernah mengusulkan kepada pemerintah agar dibuat semacam konsorsium bersama antarpelaku usaha dalam mencari pembiayaan dalam pembangunan alumina plant,” kata Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia Arya Rizqi Darsono beberapa waktu lalu. Persoalan smelter bauksit sebenarnya telah lama mendapatkan perhatian pemerintah. Bahkan, Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat mengungkapkan kekesalannya karena ada progres smelter yang tidak sesuai dengan laporan yang diberikan kepada pemerintah.
IKN, Visi Masa Depan Bangsa
Pada 4 Agustus 2019, rasanya terjadi bencana nasional, semua kanal berita dan sosial media nasional dipenuhi dengan berita, keluhan, dan kecaman. Apakah hal besar tersebut? Ya, listrik padam selama beberapa jam di Jakarta dan sebagian Jawa. Internet tak berfungsi, kami tak bisa belajar dan bekerja! Restoran kami terpaksa tutup! Lalu saudara kita di luar Jawa berkata: apa yang kalian alami itu sudah biasa kami alami dan tidak lagi menjadi berita. Tanpa membenarkan peristiwa itu, kita bisa melihat bahwa “anekdot kecil” itu menggambarkan betapa besarnya ketimpangan antara Jawa, dengan Jakarta sebagai pusat, dan daerah di luar Jawa. Ironisnya, luas Jawa yang hanya sekitar 7% dari luas Indonesia raya ini, didiami sekitar 60% penduduk Indonesia, dan memproduksi sekitar 57% kue ekonomi negara ini. Sedangkan Kalimantan yang seluas 30% Indonesia hanya dihuni oleh sekitar 6% penduduk Indonesia.Indonesia menyadari ketimpangan ini. Salah satu harapan besar terhadap Otonomi Daerah, adalah terjadinya pemerataan pembangunan ke luar Jawa. Kita ingin potensi daerah luar Jawa yang sangat besar itu bisa terealisasi untuk kesejahteraan semua rakyat. Pada 2018—2019, saya dan tim ahli UI berkeliling ke wilayah timur Indonesia (IBT), berdialog dengan penduduk, pemda, otoritas pelabuhan, dan pelaku ekonomi mengenai disparitas harga, kesempatan dan juga kesulitan untuk mengembangkan perekonomian. Studi yang awalnya berfokus pada analisis kebijakan Tol Laut, membawa kami ke banyak temuan lain. Hasil studi kuantitatif kami memakai metode nightlight intensity dengan data dari NASA, BPS dan instansi terkait, menunjukkan bahwa tol laut berdampak positif tapi tidak optimal karena lemahnya konektivitas antarwilayah di IBT, antara IBT dan Barat, serta antara IBT dan Asia. Membangun IKN bukanlah membangun suatu kota kecil berisi gedung pemerintahan, yang tak ada dampaknya pada wilayah lain. Ini pandangan yang keliru. Pembangunan suatu kota penting yang dilakukan dengan benar, akan menghasilkan efek limpahan untuk menjadi daya ungkit wilayah sekitarnya.
oshi et al., konsultan di Mumbai (2015), membuat laporan ke World Bank (2019) yang mengatakan adanya kekurangan pembiayaan infrastruktur di 14 kota besar Indonesia pada 2014 sebesar US$11 miliar atau sekitar Rp270 triliun (konversi ke 2023).
Konsekuensinya adalah dana terbesar akan dibelanjakan untuk aglomerasi metropolitan Surabaya-Gresik-Sidoarjo, yaitu sebesar 41% atau Rp110,7 triliun. Lalu, lebih dari separo pembiayaan yaitu 60% akan diberikan lagi ke Jawa.
Pembenahan kota apapun di Indonesia—bukan cuma 14 atau 40 kota—pasti baik dan diperlukan, serta sedang dilakukan. Kota berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Berbagai cara dan jalan membangun daerah dalam koridor otonomi daerah telah tersedia.
MENGAWAL KOMITMEN PEMILU DAMAI
Satu tahapan penting Pemilu 2024 telah dilalui dengan baik. Kemarin, Rabu (14/2), para pemilik hak pilih mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPD RI, caleg DPR RI, caleg DPRD Provinsi, dan caleg DPRD Kabupaten/Kota secara aman dan damai.Pemilu damai menjadi cerminan demokrasi Indonesia makin berkualitas serta indikasi bahwa pemerintah dapat menjamin kebebasan warganya untuk memilih sesuai keinginan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan dengan paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merekapitulasi secara berjenjang mulai hari ini sampai dengan 20 Maret 2024. Jika ada perselisihan hasil pemilu (PHPU), penentuan hasil pemilu akan ditentukan paling lambat 3 hari setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Capres 02 Prabowo Subianto akan menunggu hasil perolehan suara resmi dari KPU serta nantinya akan menggandeng seluruh pihak dari latar belakang apa pun. Capres 01 Anies Baswedan menyerahkan perhitungan suara dan rekapitulasi suara hasil Pilpres 2024 kepada KPU hingga tuntas. Hal senada disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahwa kubunya akan mengikuti dan mengawal rekapitulasi suara dari KPU hingga tuntas pada akhir Maret 2024.
Pembebasan Cukai Etil Alkohol Industri Kosmetik
Penerbitan Obligasi Bakal Marak Setelah Pemilu
Adira Finance Incar Kredit Tumbuh 14%
Kinerja BPD Tahun 2023 Kurang Menggembirakan
Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) tampak tidak terlalu menggembirakan sepanjang 2023. Sebagian BPD memang masih mencetak kinerja positif, tetapi hanya tumbuh tipis. Adapun BPD besar justru mengalami penurunan laba bersih. Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) tampak tidak terlalu menggembirakan sepanjang 2023. Sebagian BPD memang masih mencetak kinerja positif, tetapi hanya tumbuh tipis. Adapun BPD besar justru mengalami penurunan laba bersih. Salah satu BPD yang masih sukses mencetak kinerja positif yakni Bank Sumsel Babel. Bank ini meraup laba bersih Rp 781 miliar tahun lalu, tumbuh 11% secara tahunan. Capaian ini sejalan dengan peningkatan pendapatan bunga bersih 2,67%. Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel Antonius Prabowo Argo mengatakan, capaian kinerja positif ini didorong pertumbuhan kredit sebesar 13,35% dan peningkatan dana murah."Dana pihak ketiga (DPK) hampir tidak tumbuh secara tahunan, sedangkan dana murah tumbuh 10,89%," kata dia, Selasa (13/2). Bank Sumut juga masih tumbuh positif dengan mengantongi laba bersih Rp 740 miliar, meningkat 5,71% secara tahunan. Ini didorong oleh penurunan beban operasional 0,72% menjadi Rp 1,52 triliun.
Sedangkan pendapatan bunga bersihnya susut 0,4% menjadi Rp 2,48 triliun. BPD besar justru mengalami penurunan laba. Bank Jatim Tbk (BJTM) hanya mencetak laba bersih Rp 1,47 triliun, turun 4,66% secara tahunan. Penurunan ini akibat kenaikan biaya provisi. Kerugian penurunan nilai aset keuangan bank ini meningkat 73,8% jadi Rp 671 miliar. Pendapatan bunga bersihnya masih naik 2,1% secara tahunan. Bank BJB Tbk (BJBR) juga mengalami penurunan kinerja. Laba bersihnya secara bank only hanya mencapai Rp 1,8 triliun, turun 18,6% dari tahun 2022. Hal ini seiring penurunan pendapatan bunga bersih sebesar 11,1% secara tahunan dan kenaikan kerugian penurunan nilai aset keuangan jadi Rp 507 miliar dari Rp 141 miliar pada 2022. Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi meyakini BPD akan tetap dapat melanjutkan kinerja yang positif tahun 2024, meski tantangannya besar karena beberapa sektor akan wait and see dalam melakukan transaksi kredit. Ini terutama segmen kredit investasi dan modal kerja korporasi. Adapun Bank DKI juga optimis untuk menyongsong tahun 2024, Sektretaris Bank DKI Arie Rinaldi menyebut pihaknya optimis bisnis akan terus tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing, hal ini seiring dengan dengan pengimplementasian strategi transformasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
Menakar Efek Keperkasaan Tiktok
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) tengah berupaya memperbaiki kinerja. Kolaborasi dengan Tiktok Shop diproyeksi bisa menjadi pendorong kinerja perusahaan teknologi ini. Sekretaris Perusahaan GoTo R. A. Koesoemohadiani menyampaikan, saat ini GOTO memiliki fundamental dan posisi keuangan yang semakin kuat. Ini sejalan dengan pencapaian GOTO dalam meraih EBITDA yang disesuaikan positif di kuartal IV-2023. Lebih lanjut, GOTO juga akan menerima pendapatan jasa e-commerce setiap kuartal dari PT Tokopedia usai bergabungnya Tiktok dan diharapkan dapat berkontribusi pada kinerja GOTO. Head Of Research Mega Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya melihat dampak kolaborasi GOTO dengan TiktopShop masih belum terlihat. Menurutnya, masih butuh waktu untuk melihat hasil dari kolaborasi tersebut. Karenanya, ia memproyeksikan kinerja GOTO masih akan mencatatkan rugi bersih, kendati akan ada progres perbaikan. Menurut Cheril, rugi bersih GOTO tahun ini masih dari persaingan yang masih ketat dan beban keuangan yang besar. Yang pasti, kolaborasi dengan Tiktok dinilai akan meningkatkan pendapatan perseroan dengan biaya promosi yang lebih efisien. Selain itu juga akan meningkatkan brand awareness GOTO.
Analis Kiwoom Sekuritas, Vicky Rosalinda juga berpandangan bahwa GOTO masih akan mencatatkan kinerja rugi bersih. Sebab ia menilai masih terdapat sejumlah sentimen negatif yang akan mempengaruhi kinerja perseroan. Nah, menurut Lead Investment Analyst Stockbit, Edi Chandren, apabila kabar merger GOTO dan Grab terealisasi berdampak positif terhadap profitabilitas bisnis on-demand services GOTO, Bisnis ini masih mencatatkan kerugian Rp 1,54 triliun per September 2023. Analis Mirae Asset Sekuritas, Christopher Rusli memaparkan, secara jangka panjang, melalui kemitraan dengan Tiktok, Tokopedia berpeluang menjadi pemimpin di industri e-commerce dan marketplace di Indonesia. Menurut Momentum Works, Tiktok Shop memiliki pangsa pasar 5% dari total GMV Indonesia pada tahun 2022. Shopee dan Tokopedia adalah pemimpin dengan masing-masing 36% dan 35%. Sekitar 125 juta pengguna aktif bulanan Tiktok di Indonesia merupakan target audiens yang berharga bagi Tokopedia dan GOTO untuk memanfaatkan berbagai produk dan layanan. Selain itu GoTo Financial, induk dari GoPay dan PT Bank Jago Tbk (ARTO) juga memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan Tiktok.









