Kemenhub kembali memunculkan wacana penyesuaian tarif batas bawah (TBB) penumpang pesawat kelas ekonomi menjadi 35% dari tarif batas atas (TBA).

Hambatan ekspor CPO Indonesia : (a) Singapura : Pada 2014 menerbitkan UU polusi asap akibat masifnya pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit dan terus memantau Indonesia. (b) Australia : menerbitkan standar keamanan pangan yang mewajibkan label kandungan gizi dan terhindar dari kandungan lemak jenuh makanan (c) Selandia Baru : menerbitkan standar keamanan pangan yang mewajibkan label kandungan gizi dan terhindar dari kandungan lemak jenuh makanan (d) Uni Eropa : menerapkan skema RED pada 2016 guna mengatur penggunaan energi terbarukan pada 2020, mendiskriminasikan produk CPO lewat skema ILUC. (e) Jepang : menerbitkan panduan pengembangan bisnis pembangkit listrik tenaga biomasa pada April 2018 (f) India : menerapkan bea masuk CPO sebesar 44% dan produk turunanya sebesar 54%

Kementerian BUMN memastikan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) turut mengikuti tender divestasi kepemilikan LafargeHolcim Ltd di PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bisnis Indonesia, SMGR mencatatkan pertumbuhan laba bersih tertinggi secara tahunan pada kuartal III/2018 yaitu naik 43% menjadi Rp 2,08 triliun.

Direktur Utama PT Tirta Amarta Bottling, Rony Tedy ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU oleh Kejaksaan Agung. Rony Tedy ditetapkan sebagai tersangka terkait pembobolan kredit PT Bank Mandiri Commercial Banking Centre sehingga merugikan negara Rp 1,5 triliun

Agar tak kalah saing, idustri minta pemangkasan pungutan ekspor harus selektif. Pemerintah mengaku tengah mempertimbangkan keinginan pelaku usaha kelapa sawit untuk revisi kebijakan pungutan ekspor kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Pasalnya, Indonesia memiliki andil besar dalam menentukan harga CPO Global. Usulan penurunan tarif pungutan ini diusulkan lantaran harga CPO di pasar global terus turun yang mengakibatkan ekspor CPO asal Indonesia tidak kompetitif lagi di pasar global

PP No.82/2018 mewajibkan semua pelaku bisnis antara lain penyelenggara e-commerce, agen perantara, merchant, bank hingga perusahaan over the top (seperti : google, facebook) wajib menempatkan dan mengolah data transaksi elektroni di dalam negeri, baik pusat data dan pusat pemulihan bencana.

PT Merpati Nusantar Arlines (persero) diambang pailit. Total tagihan PT Merpati terhadap kemenku mencapai Rp 2,66 triliun.

Dewan Perwakilan Daerah Rakyat DKI Jakarta menyetujui usulan revisi peraturan daerah atau perda terkait modal inti PT MRT Jakarta yang semula Rp 14 Triliun menjadi Rp 40 Triliun. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Masudi mengatakan bahwa aturan soal pengingkatan modal inti itu bakal dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda).

Dari tiga kreditur separatis (pemegang jaminan) yang hadir, hanya satu kreditur yang menolak rencana perdamaian. Sebanyak tiga kreditur separatis, memiliki total suara 333.738 dengan total tagihan Rp 3,33 triliun. Bank Mandiri mempunyai 25.409 suara dengan tagihan Rp 254,08 miliar dan PPA memiliki 96.600 atau Rp 965,99 miliar dan Kemenkeu Rp 2,11 triliun. Bank Mandiri dan PPA setuju dan mau berdamai tetapi Kemenkeu menolak rencana perdamaian yang diajukan Merpati. Namun, pailit atau tidaknya Merpati masih bergantung pada putusan Haki Pemutus Pengadilan Negeri (PN) Niaga Surabaya.

This week, when conservationist from around the world gathered at the fifth annual Our Ocean Conference in Bali, the Federated States of Micronesia (FSM) untveilde a bold promisae and issued an even bolder challenge: full transparency in tuna fishing by 2023. In FSM, efforts are already underway to use this market position as a force for good. Fish like tuna are important global commodities, but the industry is in steep decline. By committing to full transparency and pushing private partners to do the same, FSM will send a powerful signal that sustainable gishing prectices are urgently needed to protect this crucial species. FSM already know that cooperation and conservation can reap big rewards. For example, since PNA-member states launched the Vessel Day Sceme in 2007 - which sets limits on fishing by foreign fleet - their annual tuna earnings have increased from about $60 million to more than $500 million. The Commitment to full transparency and the launch of a CDQ- type initiative for PNA states are intended to leep more tuna wealth in the Pacific. By promoting better, fishing practice, we can increase regional revenue flowes to rebuild and restore fisheries, boost food and job security, and strengthen resilience to climate change.