Seolah menjadi sebuah situasi deja vu, harga kedelai global yang meroket kembali menekan industri dalam negeri. Nelangsa para produsen tahu dan tempe Indonesia akibat kenaikan harga kedelai seolah cerita lama yang terus berulang. Lonjakan harga kedelai yang mencapai puncaknya pada awal 2021 ini membuat keputusan penghentian produksi bahkan sempat didengungkan. Seolah deja vu, kejadian serupa juga terjadi pada medio Oktober 2018. Saat itu, para produsen tahu dan tempe dipusingkan oleh harga kedelai yang terlampau mahal. Dampaknya seperti saat ini, sebagian dari pengrajin menurunkan kapasitas produksi, memperkecil ukuran tahu dan tempenya, sedangkan sebagian lain memilih menghentikan aktivitas produksi. Para produsen takut dengan harga kedelai yang mahal, mereka harus mengeluarkan ongkos produksi yang lebih besar apabila beroperasi secara normal.

Kala itu, tingginya harga kedelai lebih disebabkan oleh terjerembabnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Seperti diketahui kedelai untuk tahu dan tempe mayoritas diperoleh dari impor yang dibeli dengan kurs dolar AS. Akibatnya, para produsen tahu dan tempe harus menebus kedelai bahan baku hingga Rp15.000/kg dari harga normal di kisaran Rp8.000/kg. 

Ujung pangkal persoalan yang dialami para produsen tahu dan tempe tidak berubah sejak dahulu, yakni tingginya ketergantungan pada kedelai impor. Dalam 3 tahun terakhir, impor kedelai terus melonjak. Pada 2018, impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, kemudian jumlahnya naik pada 2019, menjadi 2,67 juta ton. Selama itu pula, AS menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai di Indonesia. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan impor kedelai memang jadi masalah yang laten selama produksi dalam negeri rendah. Dia mengatakan program swasembada berawal dari data yang valid atau akurat. Sementara itu, data kedelai saat ini cenderung belum tertata seperti komoditas beras. Selain itu, subsidi atau bantuan untuk para petani lokal dinilai juga belum memadai. 

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdulah mengatakan hampir semua presiden Indonesia yang menjabat menjanjikan swasembada pangan. Kenyataannya semuanya gagal lantaran mereka terjebak kepada program-program parsial, sehingga tidak menyentuh permasalahan mendasar dalam hal pangan. 

Peneliti Indef Enny Sri Hidayati menambahkan sebenarnya program swasembada tidak berarti semua komoditas harus diproduksi sendiri oleh suatu negara. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan pokok utama bisa dipenuhi di dalam negeri. Di dalam satu waktu, menurut Enny, memang tidak bisa semua komoditas langsung ditargetkan dapat meningkat secara serentak. Pasalnya, luas lahan pertanian di sejumlah daerah juga terbatas. 

Per 6 Januari 2021, dari 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP), baru 29 RPP yang sudah diunggah pemerintah kelaman uu-ciptakerja.go.id. Sementara, dari empat rancangan peraturan presiden (perpres),masih ada satu rancangan yang belum diunggah pemerintah.

Dari hasil penyisiran dan pemantauan Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja, ada ketidaksinkronan antara isi rancangan peraturan turunan dan substansi awal di undang-undang. Tim juga menemukan ketidakselarasan antar-RPP. Substansi antar-RPP seharusnya saling berkaitan.

“Pertentangan seperti ini hampir merata ditemukan disemua RPP. Beberapa RPP terkesan masih mengedepankan ego sektoral, padahal seharusnya saling terkait, tetapi jalannya sendiri-sendiri, tidak terintegrasi antarkementerian,” kata Ketua Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja Franky Sibarani saat dihubungi, Rabu (6/1/2020).

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan, alih-alih membuat regulasi makin sederhana dan menciptakan iklim kondusif untuk berinvestasi, UU dan peraturan turunan yang tumpang tindih itu justru bisa membuat situasi semakin rumit bagi pengusaha.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan, warga yang menolak divaksin bakal dikenai sanksi denda Rp 5 juta. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, khususnya Pasal 30.

Hingga Senin (4/1), Dinas Kesehatan DKI Jakarta menerima 39.200 vial atau dosis vaksin.Sejumlah 453 fasilitas kesehatan disiapkan untuk pemberian vaksin, dengan kapasitas penyuntikan 20.473 orang per hari. Sasaran penerima vaksin tahap pertama adalah 119.145 tenaga kesehatan.

Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia memaparkan, pada Rabu, ada 12.879 orang dites PCR dengan 15.437 spesimen. Hasilnya, ada tambahan 2.172 kasus positif dan 10.707 kasus negatif.

Data per 5 Januari, 87 persen dari 7.379 tempat tidur isolasis udah terisi. Sementara keterisian tempat tidur unit perawatan intensif (ICU) 79 persen dari 960 tempat tidur.

Kementerian Luar Negeri akan memfokuskan diplomasi bidang ekonomi 2021 untuk dukungan sektor kesehatan dan investasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan hal ini dalam jumpa pers awal tahun 2021, Rabu (6/1).

Prioritas bidang kesehatan pertama adalah merealisasikan komitmen pembelian vaksin melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, kerjasama membangun industri kesehatan nasional, industri bahan baku obat farmasi maupun alat kesehatan. Penguatan kerjasama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan, penguatan sistem dan mekanisme kerja kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang baik di tingkat nasional kawasan dan global.

Kementerian Luar Negeri juga akan terus mendorong perluasan masuknya investasi ke Indonesia, perluasan akses pasar atas produk ekspor dan integrasi ekonomi kawasan melalui ratifikasi dan implementasi Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agrement (CEPA), implementasi Indonesia-Australia CEPA, finalisasi Indonesia-European Union (IEU CEPA) dan Indonesia-Turkey CEPA.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sebanyak lebih dari 30 juta dosis vaksin Covid-19 sudah bisa didistribusikan hingga Maret 2021.

Target distribusi vaksin ke daerah sepanjang Januari ini sebanyak 5,8 juta vaksin. Pada Februari 2021 target vaksin yang sudah terdistribusikan bisa sebanyak 10,45 juta vaksin. Sementara pada Maret didistribusikan kembali sebanyak 13,3 juta dosis vaksin.

Saat ini Indonesia telah memiliki stok 3 juta dosis vaksin produksi Sinovac, Vaksin tersebut telah mulai didistribusikan bersamaan dengan proses pemberian izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pendistribusian vaksin telah dilakukan sejak Minggu (3/1) ke 34 provinsi. Dia menyatakan, proses vaksinasi bisa dilakukan setelah BPOM mengeluarkan EUA.

Dinas Perdagangan (Disdik) Kota Makassar mencatat adanya kenaikan komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional yang ada di Makassar. Ada dua komoditas yang mengalami kenaikan harga di awal tahun 2021 ini, diantaranya Cabai Rawit, dan Bawang Putih.

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan (Desdag) Kota Makassar Sri Rezeki, mengatakan kenaikan harga komoditas ini dipengaruhi faktor cuaca. Musim hujan yang mengguyur seluruh wilayah Sulawesi Selatan membuat panen para petani gagal, yang membuat produksinya berkurang.

Dari data Dinas Perdagangan Makassar bawang putih mengalami kenaikan harga diangka Rp30 ribu per kilogram sebelumnya Rp 26 ribu. Begitu pun harga cabai rawit Rp 50 ribu perkilogram, sebelumnya Rp 35 ribu.

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional bagian dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah merealisasikan anggaran PCPEN sebesar Rp 579,8 triliun, atau 83,4 persen dari alokasi Rp 695,2 triliun hingga akhir 2020.

Jika dihitung sejak dibentuk pada Juli 2020, hingga kini Satgas PEN telah mencairkan Rp 346,8 triliun, atau 97,7 persen dari alokasi anggaran yang ditujukan untuk empat klaster ekonomi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengestimasikan kebutuhan dana vaksinasi Covid-19 hingga Rp 73 triliun. Ia mengatakan anggaran vaksinasi gratis untuk masyarakat akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sri Mulyani mengatakan kementeriannya diberikan keleluasaan untuk merealokasi dan me-refocussing APBN 2021, utamanya untuk vaksinasi.

Selain dari APBN 2021, Sri Mulyani mengatakan masih ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan alias SILPA tahun 2020 yang bisa digunakan menambah anggaran vaksinasi sebesar sekitar Rp 47 triliun.

Harga daging ayam, ikan basah dan telur ayam broiler yang diperdagangkan pada Rabu (6/1) di pasar-pasar tradisional Pematangsiantar masih tinggi, sehingga masyarakat selaku konsumen semakin menjerit.

Untuk harga daging ayam broiler Rp 33.000 per kg, telur ayam broiler Rp 44.000 per papan, ayam kampung Rp 65.000 per kg. Demikian juga, harga ikan basah seperti ikan aso-aso Rp 30.000 per kg, gembung kuring Rp 40.000 per kg, ikan lele Rp 22.000 per kg, mujahir Rp 30.000 per kg, dencis Rp 30.000 per kg.

Pengamat ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut Gunawan Benjamin mengatakan, temuan harga kedelai di tingkat importir atau gudang berada di level Rp 8.550 per Kg. Temuan tersebut menunjukan bahwa kedelai harganya saat ini lagi mahal-mahalnya.

Maka harga Rp8.550 per Kg di gudang ini masih terbilang sangat wajar bahkan murah. Saya justru menilai harga kedelai ditingkat gudang itu bisa mencapai Rp8.500 hingga 9.500 per Kg saat ini.

Dari distributor ada pedagang yang juga kita asumsikan menambah harga 1.000 rupiah per Kg, harga akan bergerak dalam rentang Rp10.500 hingga Rp11.500 per Kg.

Tetapi memang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus bekerja ekstra disini. Mengingat kedelai ini memiliki kuota. Pelaku usaha importirnya tidak banyak. Jadi memang sangat potensial harga dikartel oleh sebagian pihak. Yang penting dengan diawasinya jalur distribusi, harga kedelai meskipun saat ini mahal, namun tetap terkendali.

Setelah melakukan pembahasan, DPRD Simalungun akhirnya hanya menyetujui anggaran untuk vaksinasi Covid-19 Rp 12 miliar.

Salah satu poin penting hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2021 yaitu mengenai pelaksanaan vaksinasi.

Pemerintah Kabupaten Simalungun diminta memedomani Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/6650/SJ tentang dukungan pengalokasian anggaran pelaksanaan imunisasi Covid-19.