Kementerian Kesehatan (Kemkes) menetapkan kebutuhan anggaran untuk belanja vaksin Covid-19 tahun 2022 sebesar Rp 8,7 triliun. Sebagian besar pengadaan ini adalah pengalihan (carry over) pelaksanaan tahun 2021 sebesar Rp 4,3 triliun. Adapun untuk carry over vaksin program 2021 antara lain, Pertama, Pfizer sebanyak 15,3 juta dosis dengan harga satuan Rp 97.875 anggarannya Rp 1,5 triliun, Kedua, AstraZeneca tahap 3 dengan jumlah 12,6 juta dosis dengan harga satuan Rp 78.330 memerlukan anggaran Rp 986 miliar. Ketiga, Covid-Bio yang kelebihan produksi di tahun 2021 sebanyak 2,8 juta dosis dengan harga Rp 71.665 dan anggaran sebesar Rp 228 miliar, Keempat, 20 juta dosis vaksin Sinovac Coronavac dengan harga satuan Rp 82.661 membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,65 triliun.

Sepanjang 2021, pendapatan dari badan layanan umum atau BLU meningkat 81 % dari Rp 69,6 triliun pada 2020 menjadi Rp 126,02 triliun pada 2021. Lonjakan ini ditopang oleh layanan di sektor kesehatan yang kinerjanya terangkat selama pandemi Covid-19. Saat membuka Rakor BLU, Rabu (30/3), Menkeu Sri Mulyani mengatakan, penerimaan negara dari BLU pada tahun lalu 214 % target dalam APBN 2021. Pencapaian tersebut tak menggambarkan kualitas kinerja karena tingginya pendapatan BLU secara umum ditopang  sektor kesehatan yang bekerja ekstra selama pandemi Covid-19.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto menyampaikan, dalam 16 tahun terakhir, BLU menunjukkan kinerja yang positif. Aspek dana kelolaan BLU menjadi semakin beragam, termasuk di sektor perkebunan sawit dan kerja sama pembangunan internasional. Terkait pengembangan BLU, Kadiv Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Aida Fitria sepakat bahwa BLU membutuhkan transformasi. BPDPKS mendorong riset dan inovasi untuk memajukan industri kelapa sawit Indonesia agar kesejahteraan masyarakat, khususnya petani sawit, meningkat. (Yoga)

Konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusautama dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung memenangi lelang jalan tol Gilimanuk-Mengwi senilai Rp 22,14 triliun. Dengan demikian, masih tersisa enam ruas jalan tol yang berada dalam proses pelelangan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), termasuk tol Jembatan Balikpapan-Penajam Paser Utara. Perkiraan total investasi keenam proyek jalan tol tersebut mencapai Rp 88,39 triliun. 

Proyek tol Jembatan Balikpapan-Penajam Paser Utara baru dimasukkan ke proses lelang setelah penetapan pemenang lelang tol Gilimanuk-Mengwi. Selain tol Jembatan Balikpapan-Penajam Paser Utara, kelima proyek jalan tol yang dilelang BPJT pada tahun ini adalah jalan tol Sentul Selatan-Karawang Barat, tol Kamal-Teluknaga-Rajeg, JORR Elevated Cikunir-Ulujami, Akses Patimban, Bogor-Serpong Via Parung.Di luar enam ruas tadi, BPJT menyiapkan proses lelang untuk empat ruas tol lagi, yakni tol Semanan-Balaraja, tol Malang-Kepanjen, tol Cikunir-Karawaci serta tol Kediri-Tulungagung dengan nilai total investasi Rp 61,46 triliun.  

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kembali mencatatkan surplus pada Februari 2022 sebesar Rp28 triliun. Surplus disebabkan oleh realisasi penerimaan negara yang mencapai Rp156 triliun lebih tinggi 37 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Di sisi lain, realisasi belanja mencapai Rp282 triliun atau sama dengan tahun lalu. Kenaikan penerimaan negara tidak terlepas dari kenaikan harga komoditas yang terjadi pada 2 bulan awal 2022. Tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina menggerek harga energi dan komoditas melonjak tinggi. Harga rata-rata minyak mentah tembus US$93 per barel pada Februari meningkat dibandingkan dengan Januari yang mencapai US$83/barel. Kondisi ini mendorong penerimaan pajak minyak dan gas tumbuh hingga 162 persen atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pos yang sama tahun lalu. Dalam konteks APBN, hal ini dapat bermuara pada windfall kondisi di mana APBN mendapatkan keuntungan yang tidak diduga sebelumnya akibat lebih tingginya harga komoditas dari yang diproyeksikan sebelumnya.

Akselerasi pemulihan ekonomi Sumatra Selatan diyakini dapat terwujud melalui penguatan sektor ekspor, hilirisasi, pemberdayaan UMKM, hingga mencari sumber pertumbuhan baru. Namun, pemulihan ekonomi Sumatra Selatan (Sumsel) diharapkan juga dapat mengatasi masalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah tersebut.Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel R. Erwin Soeriadimadja mengatakan ruang akselerasi untuk memulihkan ekonomi Sumsel sudah terbuka lebar.“Kita harus bangkit dan optimistis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai strategi,” katanya saat Webinar South Sumatra Economic Outlook 2022: Peluang dan Tantangan, Rabu (30/3).Erwin memaparkan komponen ekspor merupakan daya dorong terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Sumsel pada 2021 meski masih di tengah pandemi Covid-19.“Perbaikan harga komoditas-komoditas global yang juga menjadi andalan Sumsel turut menunjang sektor ekspor,” katanya.Erwin menilai perbaikan harga komoditas tak terlepas dari adanya peningkatan permintaan seiring pemulihan aktivitas industri yang terus berlanjut.Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, komponen ekspor menempati peringkat tertingga dengan andil sebesar 19,30% terhadap pertumbuhan ekonomi.Terkait cerahnya prospek ekspor untuk menopang pertumbuhan ekonomi Sumsel juga berkaitan erat dengan lapangan usaha yang selama ini menonjol.

Selasa (29/3) siang, pengunjung masuk dan keluar secara berbondong-bondong di kompleks pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakpus, pasar tekstil dan produk tekstil terbesar di Asia Tenggara. Sebagian orang sibuk memanggul berbal-bal pakaian dan produk tekstil lainnya. Suasana itu merata terjadi di Pasar Tanah Abang Blok A, Blok B, hingga Blok F. Danu, pekerja toko pakaian wanita di Lantai 1 Blok B, mengatakan, penjualan mulai ramai dua minggu terakhir.Bahkan, Senin kemarin, pembeli tiba-tiba membeludak hingga membuat mereka harus buka toko sampai pukul 20.00 dari biasanya yang tutup pukul 15.00. Saat ini, mereka tetap melayani pesanan pelanggan dari beberapa daerah, bahkan pemesanan dari luar negeri, Filipina dan Nepal, meski demikian, ia mengakui daya beli pelanggannya masih lemah. Hendra Zoni, pemilik usaha grosir celana pria, mengaku kaget karena stok barang dagangannya cepat habis dalam dua minggu. Walau belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi, daya beli pelanggannya yang semuanya dari dalam negeri, dinilai lebih baik dari tahun 2021. Jika, tahun lalu satu pelanggan hanya membeli 5 bal celana, tahun ini bisa membeli 10-12 bal celana atau 50 % pembelian sebelum pandemi.

Kesibukan juga terjadi di Pasar Cipulir di Jaksel, tempat parkir di muka, bagian dalam, dan tempat parkir Lantai 4 pasar terisi sepeda motor dan mobil. Para pedagang menyusun pakaian dan perlengkapan di kios atau lapak, mengemas barang belanjaan, dan tawar-menawar dengan pengunjung yang berseliweran. Nanang Sopian (36), pedagang di Lantai 3, bolak-balik memeriksa nota dan belanjaan yang akan dikirim kepada pembeli. ”Semenjak Covid-19, di sini sepi. Sempat ditutup saat PPKM darurat tahun lalu. Sekarang mulai ramai, orang belanja pakaian untuk Ramadhan. Paling ramai Senin dan Selasa,” katanya. Aris (30), pedagang di Lantai 2, juga menerima banyak pembeli atau pesanan jelang Ramadhan. Bahkan, pelanggannya dari wilayah Indonesia timur, sudah berbelanja sejak Februari. Icep Saifulloh (47), salah satu kuli panggul yang bisa mengantongi Rp 300.000 setelah pasar kembali ramai. Selama ini pendapatannya paling banter Rp 100.000. ”Sudah lumayan walaupun pengunjung dari luar daerah lebih sedikit,” ujarnya. Hery Supriatna, Manajer Promosi Blok A Tanah Abang, mengatakan, jumlah pengunjung tahun ini meningkat sejak Februari. Rata-rata 80-90 % kapasitas pusat perbelanjaan atau 2 sampai 3 kali rata-rata kunjungan pada 2021 dan 2020. (Yoga)

Produsen serat viscose, Asia Pacific Rayon (APR) mendukung peluncuran kampanye Melayu Merindu untuk memajukan  fesyen Indonesia sekaligus melestarikan kekayaan budaya khususnya wastra melayu. Program tersebut digagas oleh Asosiasi Pertextilan Indonesia (API) BPD Riau, berkolaborasi dengan APR, Wiyasa TFA, Tokopedia, dan Swara Gembira, dalam mengembangkan potensi UMKM fesyen dengan memaksimalkan potensi budaya wastra Riau, dalam kreasinya, "Kami akan selalu mendukung setiap upaya dan aspirasi untuk memajukan UKM di bidang tekstil  dan fesyen serta memperkenalkan budaya Riau Melayu kepada generasi yang akan melestarikan budaya ini kedepannya. (Yetede)

Proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran persaingan usaha di balik lonjakan harga minyak goreng (migor) yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak 26 Januari 2022 memasuki babak baru. Tim investigasi KPPU telah menemukan satu alat bukti terkait dugaan adanya praktik kartel terkait penjualan migor nasional. "Melalui temuan tersebut, minggu ini status penegakan hukum telah dapat ditingkatkan pada tahapan penyelidikan,"kata Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Lebih lanjut, Gopprera menuturkan, proses penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu plaing lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang. "Melalui proses Sidang Majelis, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administrasi denda berupa denda maksimal 50% dari keuntungan yang diperoleh Terlapor dari pelanggaran, untuk maksimal 10% dari penjualan Terlapor di pasar bersangkutan," ujar Gopprera. (Yetede)

Sampai pekan lalu, warga di sejumlah daerah masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan beberapa liter minyak goreng curah. Volume pembelian pun dibatasi karena pasokannya terbatas. Tak hanya derita mengantre, warga juga harus merogoh kantong lebih dalam karena harga minyak goreng kembali naik setelah pemerintah mencabut ketentuan HET pada 16 Maret 2022. Setelah sekian jurus gagal mengatasi problem minyak goreng, pemerintah akhirnya mencabut ketentuan DMO dan meningkatkan tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya, demi menambah dana kelolaan sawit yang akan digunakan untuk menyubsidi minyak goreng.Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu dalam rapat dengan Komisi XI DPR melaporkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengumpulkan Rp 144,7 triliun sepanjang 2015-2021. Sebanyak Rp 119,05 triliun telah disalurkan. Namun, Rp 110,03 triliun atau 76 % di antaranya untuk insentif biodiesel, sementara untuk peremajaan kelapa sawit rakyat ”hanya” Rp 6,59 triliun. Tahun ini, penyaluran dana pungutan ekspor sawit dialokasikan Rp 5,73 triliun, sekitar 71,6 % atau Rp 4,1 triliun di antaranya untuk subsidi biodiesel.

Terlepas dari struktur pasar minyak goreng yang oligopolistik, sebagian kalangan menggugat keadilan terkait tata kelola industri kelapa sawit. Sebelumnya, demi mendongkrak harga CPO yang tertekan di pasar global, pemerintah menjalankan program biodiesel. Kini, ketika harga CPO melonjak tinggi, masyarakat harus menanggung dampaknya. Subsidi minyak goreng yang direncanakan belum signifikan dirasakan manfaatnya. Minyak goreng curah masih terbatas pasokannya, sementara harganya masih di atas HET, Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Kiranya pemerintah perlu memperbaiki administrasi industri sawit agar lebih adil. Lonjakan harga CPO di pasar internasional semestinya bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. (Yoga)

Kelangkaan bahan bakar minyak biosolar yang terjadi di Lampung tidak hanya mengganggu distribusi logistik. Sejumlah nelayan pun tak bisa melaut. ”Kami berharap pemerintah menambah pasokan solar untuk nelayan,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Bandar Lampung Kusairi, Minggu (27/3). Sebagian besar dari ratusan kapal nelayan di Bandar Lampung berukuran 6-15 gros ton. Kebutuhan solar sekali melaut ke Selat Sunda dan Teluk Semaka sekitar 100 liter. (Yoga)