Ekonomi
( 40465 )Merambah Bisnis Rest Area dan Pasar
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) masih rajin mengembangkan bisnis. Emiten properti ini berharap ekspansi yang dilakukan bisa memberikan dorongan yang positif terhadap kinerja keuangan. Guna mendorong kinerja, Urban Jakarta pada tahun ini akan melanjutkan ekspansi yang sudah dimulai semenjak pandemi 2021. Selain pada sektor properti, URBN juga memasuki sektor tempat istirahat pelayanan (TIP) atau rest area, setelah memenangkan tender di jalan tol Trans-Jawa. URBN memiliki rest area di ruas tol Solo-Semarang km 444 sejak akhir 2021.
Direktur Utama URBN Bambang Sumargono menjelaskan konsep baru rest area akan dihadirkan untuk memanjakan para pengendara yang melintas serta sebagai destinasi wisata pada lima kota, yaitu Bawen, Ngawi, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Selain rest area, perusahaan ini juga melakukan ekspansi dalam bentuk peremajaan beberapa calon pasar di Jabodetabek. URBN membawa konsep pasar modern serta digital market, sehingga pasar tradisional tidak hanya dikenal dengan pasar pagi dan dapat dinikmati kalangan muda dengan street food-nya. Menurut Bambang, ini dilakukan untuk mengintegrasikan sektor kreatif, UMKM dan kuliner ke dalam konsep pasar.
BI Proyeksi Deflasi 0,11 Persen pada Februari 2022, Ini Pemicunya
Bank Indonesia (BI) memprakirakan terjadinya deflasi 0,11 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Februari 2022, berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) pekan kedua Februari 2022. "Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu II Februari 2022, perkembangan harga pada Januari 2022 tetap terkendali dan diperkirakan deflasi 0,11 persen [mtm]," tulis Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam siaran resmi, Jumat (11/2/2022). Dengan perkembangan tersebut, BI memprakirakan inflasi Februari 2022 secara tahun kalender sebesar 0,45 persen (year-to-date/ytd), dan secara tahunan sebesar 1,96 persen (year-on-year/yoy).
Menurut pemantauan BI, penyumbang utama deflasi Februari 2022 hingga pekan kedua yakni komoditas telur ayam sebesar -0,12 persen (mtm). Kemudian, penyumbang utama deflasi diikuti oleh minyak ayam goreng sebesar -0,09 persen (mtm), daging ayam ras -0,07 persen (mtm), cabai rawit -0,05 persen (mtm), cabai merah -0,02 persen (mtm), dan angkutan udara sebesar -0,01 persen (mtm).
Sementara itu, komoditas yang mengalami inflasi yaitu bawang merah sebesar 0,03 persen (mtm), tomat dan sabun detergen bubuk/cair masing-masing sebesar 0,02 persen (mtm), serta beras dan rokok kretek filter yang masing-masing sebesar 0,01 persen (mtm).
Inovasi Bisnis, Norma Kerja Berubah
Pada November tahun lalu ada 4,5 juta tenaga kerja di AS yang memilih keluar dari pekerjaan. Padahal, ada juga pembukaan lowongan baru sebesar 10,6 juta pekerja. Sementara menurut laporan Goldman Sachs terbaru, sebanyak 2,5 juta orang menghilang dari dunia kerja, 800.000 orang memilih pensiun dini dan sisanya akan kembali ke dunia kerja. Secara umum, pandemi mengubah pikiran banyak kalangan. Mereka mengundurkan diri dari dunia kerja karena tidak ada atau kurangnya jaminan keamanan kesehatan. Ada juga yang ingin memulai usaha baru, menghabiskan uang tabungan, gaya hidup yang berubah, menikmati investasi di properti, dan sebagian besar sebenarnya menunggu situasi berubah.
Salah satu yang menarik yang dibahas Al Jazeera dan CNN beberapa waktu lalu adalah kenyataan banyak orang menunggu perubahan di perusahaan. Orang tidak mau kembali ke dunia kerja sebelum ada perbaikan gaji, bonus kerja, dan juga perbaikan tempat kerja. Calon pekerja mempunyai posisi lebih tinggi. Mereka akan menunggu tawaran lebih baik dibanding masa lalu. Pandangan yang perlu diubah adalah kenyataan bahwa perbedaan antara kantor dan rumah sudah semakin abu-abu. Karyawan akan memilih perusahaan yang mampu membangun kultur baru yang bisa mengoneksikan antara kantor dan rumah. Selain itu, sikap yang menarik sejak perekrutan, semisal dengan memberi air minum, makan siang, atau uang transportasi saat wawancara, juga sudah cukup untuk mengimpresi talenta di awal perkenalan dengan perusahaan. Norma kerja telah berubah. (Yoga)
Berdayakan Ultramikro
Pembiayaan dan berbagai bantuan pendanaan ke segmen ultramikro terbukti berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia saat pandemi Covid-19. Keberpihakan yang disertai kebijakan yang tepat diyakini menjadi kunci pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ujar Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Supari (10/2) dalam BRI Microfinance Outlook 2022. Selain penyaluran pembiayaan ultramikro, ada pula penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang turut mendorong pemulihan. Supari juga yakin bahwa penyaluran pembiayaan ke segmen ultramikro bakal menjadi motor pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebab, sektor usaha mikro berkontribusi terhadap penyerapan 109,84 juta tenaga kerja atau 89,04 % total tenaga kerja dan menyumbang 37,35 % PDB 2019.
Untuk lebih banyak menjangkau segmen ultramikro, Kementerian BUMN membentuk induk usaha (holding) ultramikro yang merupakan gabungan tiga BUMN, yakni BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PNM, dipimpin BRI, ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Dirut BRI Sunarso menjelaskan, saat ini ada 45 juta nasabah ultramikro yang membutuhkan pendanaan, baik pendanaan awal maupun tambahan, sekitar 15 juta sudah disentuh gabungan BRI, Pegadaian, BPR, dan perusahaan tekfin, masih ada 30 juta lainnya yang belum tersentuh. Dari 30 juta, 5 juta nasabah lari ke rentenir dengan bunga 100-500 % per tahun, 7 juta pinjam ke kerabat, sanak, dan saudara. Artinya, masih ada 18 juta lainnya yang benar-benar belum tersentuh. ”Holding ultramikro akan mulai masuk menyasar pada 18 juta nasabah itu,” ujar Sunarso. Setelah itu, BRI akan mengajak rentenir itu menjadi agen resmi holding ultramikro, yang diwajibkan hanya memberikan kredit melalui holding ultramikro dengan suku bunga wajar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, holding ini akan menjangkau lebih banyak nasabah ultramikro. (Yoga)
BI Pertahankan Suku Bunga Acuan
Gubernur BI Perry Warjiyo (10/2) mengatakan, Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 3,50 %, suku bunga Deposit Facility 2,75 %, dan suku bunga Lending Facility 4,25 %. Kebijakan suku bunga murah ditetapkan BI untuk menurunkan suku bunga dasar kredit (SBDK). Cara ini diharapkan merangsang dunia usaha untuk mengambil kredit bank sehingga bisa mendorong penyaluran kredit yang pada akhirnya memicu pemulihan kondisi perekonomian.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan sudah mempertimbangkan tingkat inflasi dan ketidakpastian global. Tingkat inflasi Januari 2022 mencapai 0,56 %, lebih tinggi dibandingkan Januari 2021 yang 0,28 %. Terkait faktor global, BI juga mencermati kemungkinan pemicu inflasi dari disrupsi rantai pasok global. Banyak negara sedang mencatat kenaikan inflasi, dipicu penawaran barang dan jasa yang tidak pulih secepat permintaan global. Inflasi di negara asal barang impor bisa merembet ke inflasi domestik.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teuku Riefky, mengatakan, keputusan BI mempertahankan tingkat suku bunga acuan sudah tepat, sebab permintaan domestik diperkirakan bakal menurun menyusul peningkatkan jumlah kasus Covid-19 yang dipicu varian Omicron. (Yoga)
Pefindo Kantongi Mandat Obligasi Rp 49 Triliun
Per akhir Januari 2022, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mendapatkan mandat penerbitan surat utang senilai Rp 49,09 triliun. Mandat itu berasal dari 32 perusahaan dari sejumlah sektor usaha. Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pefindo Niken Indriarsih, Kamis (10/2), menyebutkan, perusahaan memanfaatkan tingkat suku bunga yang masih rendah untuk menerbitkan obligasi. (Yoga)
Pembebasan Lahan Tambang Dinilai Bukan Kepentingan Umum
Pembebasan lahan pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jateng, dinilai tidak tepat jika menggunakan skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena pertambangan tidak termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Dosen Hukum Lingkungan UGM Yogyakarta, Agung Wardana (9/2) mengatakan, permasalahan di Desa Wadas terkait proyek pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Purworejo dan pertambangan batu andesit di Desa Wadas. Batu andesit yang ditambang dari Desa Wadas itu akan dipakai untuk pembangunan Bendungan Bener. Rencana pertambangan itulah yang ditolak sebagian warga Desa Wadas. Bahkan, kegiatan pengukuran lahan untuk bakal lokasi tambang di Desa Wadas diwarnai kericuhan. Sesuai PP No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 2 poin C menyebutkan, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya bisa menggunakan skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun, tidak tercantum kegiatan pertambangan sebagai proyek pembangunan
LBH Yogyakarta meminta pemerintah mencari material bahan pembangunan Bendungan Bener dari luar Wadas, Purworejo. Sebab, banyak warga Desa Wadas yang menolak pertambangan yang berujung konflik, kata Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Duwi Prasetia di kantor LBH Yogyakarta. Julian menyatakan, sejak 2018, LBH Yogyakarta mendampingi 200an warga Wadas yang menolak pertambangan, karena lahan di Desa Wadas memiliki fungsi sangat penting bagi mereka sebagai lahan pertanian sumber penghasilan warga. Selain itu, bagi masyarakat Wadas, menjaga tanah dan lingkungan sekitar merupakan bagian dari keyakinan mereka. Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berkomitmen membuka ruang dialog dengan warga, terutama yang menolak proyek pembangunan tambang, yang akan menghadirkan pihak netral yang berkompeten untuk menjawab keresahan warga. (Yoga)
Dampak Omicron Pada Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
Pada 1 Januari 2022, persentase aktif Covid-19 masih 0,10 %, namun, di akhir bulan naik menjadi 1 % lebih. Hingga 8 Februari, seiring tingginya kasus harian, persentase aktif berada di angka 5,09 %. Meski dampak lanjutan virus jenis baru tersebut relatif lebih ringan dari varian sebelumnya, hal itu tetap mengancam kelompok rentan, seperti warga lansia, warga dengan komorbid, dan masyarakat yang belum menerima vaksin. Sehingga pada minggu kedua Februari, pemerintah menerapkan PPKM level 3 pada 41 daerah di Jawa-Bali, aktivitas masyarakat seperti perkantoran, sekolah, perbelanjaan, hiburan, hingga wisata, kembali dibatasi, yang berpotensi menurunkan kinerja ekonomi secara nasional lantaran besarnya peran ekonomi Pulau Jawa yang menyumbang 57,89 % total PDB nasional dengan sumbangan sumber pertumbuhan 2,15 %. Secara spasial, DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 17,19 % pada periode yang sama.
Di tengah terbatasnya aktivitas masyarakat karena kebijakan PPKM, belanja daring dapat dioptimalkan agar kegiatan ekonomi tetap terkendali di tengah keterbatasan. Pengendalian Covid-19 menjadi hal terpenting, pengawasan tegas harus dilakukan,terutama pada wilayah-wilayah yang menerapkan PPKM level 3, agar terlaksana secara optimal dan mencegah gelombang Covid-19 kian memuncak. Sinergi perlu dilakukan agar persoalan kesehatan tetap teratasi,tetapi kegiatan pertumbuhan ekonomi tidak kembali terhenti. (Yoga)
Menhan Perancis-Menlu RI Bahas Isu Pertahanan dan Indo-Pasifik
Dalam pertemuan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Menteri Pertahanan (Menhan) Perancis Florence Parly menegaskan pentingnya peran Indonesia di kawasan. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah Perancis untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Saat ini pemerintah Perancis memegang presidensi kelompok EU. Terkait hal ini, Indonesia mengharapkan ada perkembangan signifikan dalam perundingan Indonesia-EU Comprehensif Economics Partnership Agreement (I-EU CEPA) selama presidensi. Kedua Menteri juga bertukar pandangan mengenai kerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Keduanya memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya tercipta perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan. (Yetede)
AS Alokasikan US$ 5 M Untuk Membangun SPKLU
Pemerintahan Presiden Joe Biden pada pekan ini meluncurkan rencana untuk mengalokasikan anggaran US$ 5 miliar ke negara-negara bagian di AS guna membiayai penyediaan perangkat pengisian daya (charger) mobil listrik selama lima tahun . Hal ini merupakan bagian dari paket infrastruktur bipartisan yang mencakup US$ 7,5 miliar untuk membangun jaringan stasiun pengisian kendaraan lsitrik umum dan SPKLU yang luas diseluruh negeri. Investasi tersebut merupakan agenda dari pemerintah yang lebih luas guna memerangi perubahan iklim yang disebabkan manusia dan memajukan transmisi energi bersih. Pemerintah Biden telah sesumbar harga mobil listrik lebih terjangkau bagi warga AS dari pada mobil bertenaga gas. "Pedoman baru tersebut bakal membantu negara-negara bagian membangun jaringan SPKLU di sepanjang koridor bahan bakar alternatif yang ditunjuk pada sistem jalan raya nasional." ujar pejabat senior pemerintah dalam konferensi pers, Rabu (9/2). (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









