Selasa (1/3), Turki akhirnya menutup Selat Bosporus dan Dardanella yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara untuk semua kapal perang milik negara-negara yang bertepi ke Laut Hitam maupun  tidak. Sesuai Konvensi Montreux 1936, Turki memiliki hak melarang kapal-kapal perang menggunakan Selat Bosporus dan Dardanella semasa perang. Segera setelah keputusan Turki tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan, Turki tidak memutus hubungan baik dengan Rusia maupun Ukraina. Erdogan tampaknya berusaha meyakinkan bahwa keputusan Turki bukan ditujukan kepada siapa-siapa, baik Rusia maupun Ukraina, larangan itu berlaku umum. Bahkan, AS atau negara Barat lain juga dilarang mengirim kapal perang melalui Selat Bosporus.

Bagi Rusia, penutupan Selat Bosporus dan Selat Dardanella merupakan pukulan telak, meskipun tidak memengaruhi gerak invasi militer Rusia di Ukraina. Sejauh ini tidak ada reaksi dari Rusia yang mengancam masa depan hubungan Turki-Rusia pasca penutupan Selat Bosporus tersebut. Erdogan menutup Selat Bosporus diduga sebagai cara membangun tekanan politik kepada Presiden Rusia Vladimir Putin agar menerima lagi tawaran Turki, dan mengizinkan Turki menjadi mediator konflik Rusia-Ukraina.

Peneliti Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus (2/3) berpendapat, ekspor ke Rusia dan Ukraina relatif kecil, masing-masing 0,6 % dan 0,4 % dari total nilai ekspor Indonesia. Sementara impor Indonesia dari Rusia dan Ukraina sama, yaitu 0,7 % total impor Indonesia. Menurut Heri, meski imbasnya tidak terlalu besar, Indonesia perlu mewaspadai dampak tidak langsungnya. Sebab, perdagangan kedua negara, terutama Rusia, bergantung pada China. Jika kedua negara mengurangi impor dari China, China bisa mengurangi kapasitas industrinya. Bila itu terjadi, China akan mengurangi impor bahan baku, termasuk dari Indonesia

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menuturkan, pemerintah perlu mengantisipasi efek perang Rusia-Ukraina. Tak hanya di perdagangan, perang juga berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dan pangan yang sebelumnya sudah naik tinggi. Executive Director Emerging Markets Asia, Economic, and Policy Research JP Morgan Sin Beng Ong berpendapat, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina akan merembet ke kenaikan harga komoditas. Sejauh ini, konflik kedua negara menyebabkan harga minyak mentah dunia dan gandum naik. JP Morgan mencatat, kenaikan harga minyak mentah 20 % per barel diperkirakan menyebabkan neraca perdagangan migas Indonesia defisit 2,4 miliar USD, mengurangi PDB Indonesia 0,2 %. (Yoga)

Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronika Daniel Suhardiman (2/3) berpendapat, program substitusi impor tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pelaku industri. Dalam perdagangan global, Indonesia harus bersaing dengan negara lain yang memiliki kebijakan insentif progresif, seperti China yang sudah lama menerapkan kebijakan pemotongan pajak ekspor (export tax rebate) sampai 17 % bagi pelaku industrinya yang berorientasi ekspor, membuat mayoritas barang elektronik di pasar kita masih dikuasai China. Kepala BPPP Kemendag Kasan mengatakan, perdagangan barang elektronik Indonesia masih defisit. Namun, ada indikasi bagus karena investasi di sektor elektronika belakangan meningkat, insentif  industri berorientasi ekspor bisa menjadi instrumen efektif menekan impor dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai perdagangan dunia.

Kebijakan yang lebih progresif diperlukan karena 20 tahun terakhir peran Indonesia terhadap total perdagangan dunia berkutat di angka 0,9-1 %. Sementara Vietnam yang tahun 2000 hanya berperan 0,25 % kini mencapai 2 % terhadap total perdagangan dunia. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat  Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufik Bawazier membenarkan, untuk mendorong substitusi impor di sektor elektronik dan telematika, pemerintah memang perlu mencari rumusan instrumen yang lebih efektif. (Yoga)

RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Rabu (2/3/2022) memutuskan untuk membagikan dividen Rp 237 miliar, setara 10 % laba bersih 2021 sebesar Rp 2,37 triliun. Dirut BTN Haru Koesmahargyo menjelaskan, dividen yang dibagikan setara Rp 22,438 per lembar saham. (Yoga)

Bergabung dalam ekosistem digital dinilai bisa mempercepat peningkatan kapasitas UMKM. Dalam ekosistem digital, UMKM tidak hanya bisa mendapat akses pendanaan, tetapi juga pemasaran. Hal ini mengemuka dalam rangkaian webinar G-20 bertajuk ”Importance of Digital and Innovative Financial Products and Services for MSMEs Beyond Credit”, Rabu (2/3). (Yoga)

Kritik Presiden Joko Widodo terhadap tentara dan polisi yang menyuarakan pendapatnya diruang privat ditindak serius. Pemimpin polri dan TNI mulai menyuruh bawahannya  menertibkan group percakapan yang bernada kritik terhadap program-program stretegis pemerintah, termasuk pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Juru Bicara Kepolisian RI, Inspektur Jendral Dedi Prasetyo, mengatakan bahwa pengawas internal kepolisian sudah mulai bekerja untuk menegakkan disiplin  yang dimaksudkan, Dedi menyebutkan penegakan disiplin polisi. Meski tidak mendetailkan penegakan disiplin yang dimaksudkan, Dedi menyebutkan penegakan disiplin polisi "Sesuai dengan perintah, polisi memang harus mendukung penuh dan mengawal proses pembangunan ibu kota negara yang baru," kata Dedi, kemarin, 3 Maret. Menurut Dedi polisi tak punya ruang untuk mengkritik kebijakan pemerintah karena mereka punya prinsip satya hapabru, yang berarti setia kepada pemimpin tertinggi, yaitu presiden. (Yetede)

Porsi investasi perbankan di surat berharga negara (SBN) mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Hal ini dinilai baik untuk pendalaman pasar keuangan dan mengurangi ketergantungan terhadap investor asing. Namun, lebih ideal lagi jika keseimbangan antara perbankan, lembaga non perbankan, hingga investor individu dalam kepemilikan SBN. Dirjen pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lucky Alfirman menuturkan, dalam kondisi pandemi, aktivitas ekonomi menurun signifikan "Hal ini disikapi bank dengan melakukan penempatan, salah satunya pada SBN yang diterbitkan pemerintah," ucap Lucky saat dihubungi, di Jakarta, belum lama ini. Lucky mengatakan, dari sisi pemerintah, terdapat kebutuhan pembiayaan yang meningkat signifikan dalam rangka  penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi. (Yetede)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah mempersiapan peta jalan (roadmap) transisi dari pandemi menuju ke endemi antara lain mengenai pre kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan. "Kita ketahui proyeksi pertumbuhan di dunia  pada 2023 lebih rendah dari 2022, sehingga momentum bagi Indonesia tumbuh. Kita harus dorong dan maksimalkan di 2022," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima, Rabu (2/3). Pemerintah harus mendorong pemulihan daya beli dan diversifikasi ekonomi dengan melakukan reformasi struktural. "Presiden Jokowi akan menggenjot investasi, yang akan mendorong kita lepas dari middle income country dan di 2045 kita menjadi Top 10 negara dunia. Bahkan, jika Indonesia berada di track yang benar, kita termasuk 5 negara dengan ekonomi besar di dunia," ujarnya. (Yetede)

Industri perbankan rupanya punya imunitas yang baik terhadap dampak negatif pandemi Covid-19. Buktinya, rasio kecukupan modal tergolong kuat dan berada dalam tren positif selama beberapa waktu terakhir. Tak ayal, hal itu membuat pelaku industri perbankan kian percaya diri untuk memacu ekspansi kendati situasi ekonomi masih dibayangi pandemi serta risiko global yang dipicu konflik antara Rusia dan Ukraina. Sejumlah bank bahkan berani menebar dividen lumayan besar lantaran laba tahun lalu moncer. Menurut laporan stabilitas sektor jasa keuangan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat capital adequacy ratio (CAR) alias rasio kecukupan modal perbankan nasional mencapai 25,78% pada Januari 2022. Angka itu jauh di atas ketentuan penyediaan modal minimum paling rendah 8% untuk bank dengan profil risiko peringkat 1, maupun 11%—14% untuk bank dengan peringkat risiko 4 atau 5.

Tren evolusi sektor keuangan saat ini mengarah kepada struktur dan karakteristik baru yang bersifat 4D, yaitu digital, deepening, desegregation, dan disruptive. Tren ini tidak hanya berlangsung di Indonesia tetapi juga terjadi secara luas di seluruh dunia, sebagaimana dieksplorasi di dalam studi-studi yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2020), International Monetary Fund (Boot, et al., 2020), dan Bank for International Settlements (Feyen, et al., 2021). Tren ini diperkirakan bakal terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Evolusi ini tentunya harus segera direspons oleh otoritas terkait di setiap negara agar perubahannya sejalan dengan kebutuhan perekonomian nasional dan terus melindungi kepentingan konsumen sektor jasa keuangan melalui penyusunan kerangka kebijakan dan rencana aksi pengembangan industri jasa keuangan yang berkelanjutan. 

 Untuk merespon evolusi 4D ini ada 4S kerangka kebijakan yang penting untuk dilakukan, yaitu pertama, sistem pengawasan sektor jasa keuangan harus mengikuti tren digitalisasi industri yang sangat cepat. Dalam kaitan itu, otoritas terkait sudah saatnya mengembangkan sistem pengawasan berbasis artificial intelligence (AI), big data and analytics, dan natural language processing (NLP). Kedua, meningkatkan sosialisasi, edukasi dan market conduct. Financial deepening dan pertumbuhan industri jasa keuangan yang pesat dan masif tidak diiringi dengan penguatan edukasi kepada masyarakat dan penguatan pengawasan market conduct kepada industri, sehingga terjadi kesenjangan (gap) antara literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Ketiga, struktur organisasi pengawas sektor jasa keuangan harus ditingkatkan integrasinya agar pengawasan berjalan secara efektif dan optimal dalam merespons tren deepening and desegregation di sektor jasa keuangan.