Ekonomi
( 40465 )Menkeu AS Minta Pengawasan Kripto di Tingkatkan
Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen meminta pengawasan terhadap mata uang kripto ditingkatkan. Lampu hijau yang diberikan Biden langsung menempatkan AS diantara lebih dar 100 negara yang sedang menjajaki, atau telah melakukan program percontohan mata uang digital bank sentralnya sendiri, termasuk yuan digital Tiongkok. Sebagai informasi, dalam beberapa tahun terakahir mata uang digital, seperti bitcoin atau ethereum (ether) telah mengalami pertumbuhan yang booming. Terlepas, ketika para pejabat AS menyatakan kekhawatiran apakah aset tersebut telah diatur dengan benar atau bisakah digunakan dalam kegiatan terkait kejahatan. "Ketika bank-bank dan perusahaan-perusahaan keuangan tradisional lainnya menjadi lebih terlibat dalam pasar aset digital, kerangka peraturan perlu mencerminkan resiko dari kegiatan baru ini dengan tepat. Dan jenis perantara baru, seperti pertukaran aset digital dan perantara asli digital lainnya, harus tunduk pada bentuk pengawasan yang sesuai," ujar Yellen yang dikutip dari pidato yang dirilis oleh Departemen Keuangan AS, dan dilansir AFP. (Yetede)
Pemerintah Mulai Perbaiki UU Cipta Kerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengajukan sebanyak 362 daftar invetarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Revisi UU PPP merupakan langkah awal untuk memperbaiki UU Cipta Kerja atau omnibus law yang dinyataan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Airlangga menegaskan, karena revisi ini menjadi usulan inisiatif DPR, pemerintah bertugas untuk menyiapkan DIM-nya." Berdasarkan subtansi revisi UU PPP, pemerintah sudah menyusun 362 DIM dan kami berharap untuk segera dibahas," Kata Menko Airlangga. Selain itu, pemerintah menerima dengan perubahan redaksional terkait penyempurnan penjelasan asas keterbukaan untuk mengakomodasi prinsip partisipasi bermakna yang dimuat dalam penjelasan pasal 5 huruf g. (Yetede)
Cadangan Devisa Turun Jadi US$ 139,1 Milliar
Bank Indonesia (BI) merilis posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia sebesar US$ 139,1 miliar pada akhir Maret 2022. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan Februari sebesar US$ 141,4 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, posisi cadangan devisa dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. "Cadangan devisa masih berada diatas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor," kata dia, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4). Kedepan Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan respons kebijakan untuk pemulihan ekonomi. (Yetede)
ADB Perang Rusia-Ukraina Bisa Berdampak Negatif ke RI
Asian Development Bank (ADB) menyebut invasi Rusia ke Ukraina akan berdampak minimal kepada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, berpotensi menjadi besar apabila perang terjadi berkepanjangan. "Jika ini terjadi, perang akan semakin membatasi permintaan global, memangkas pertumbuhan ekspor, dan meningkatkan inflasi," tulis ADB dalam laporan terbaru bertajuk Outlook 2022 yang dikutip Kamis (7/4). Konsumsi swasta harus kembali ke pra-pandemi Covid-19. Dengan tren pertumbuhan ekonomi 5% pada 2022, secara konservatif, konsumen tidak sepenuhnya menebus hilangnya konsumsi pada 2020 dan 2021. "Permintaan konsumen akan meningkat didorong oleh kegiatan masyarakat yang kembali normal sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan sisi pendapatan," tutur ADB. (Yetede)
Program BSU Tak Tepat Sasaran
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dicanangkan pemerintah tidak tepat sasaran, karena hanya diberikan kepada buruh dengan upah Rp3,5 juta ke bawah. Itu artinya BSU hanya dinikmati pekerja di luar kota besar atau kota industri. "Jadi sesungguhnya program ini untuk siapa? Kami melihat, penerima dari program penerima upah ini tidak tepat sasaran," ucap Said Iqbal, Kamis (7/4). Iqbal juga meminta agar penerima subsidi upah adalah buruh yang bergaji minimal di daerahnya. Misalnya, di Kabupaten Bekasi yang UMK-nya adalah Rp4,79 juta. Dengan begitu, Buruh di Bekasi dan kota-kota industri lainnya akan mendapatkan subsidi upah. Dengan skema ini akan terjadi lonjakan pada penerima subsidi upah.Karena itu, pemerintah harus menyesuaikan anggaran yang diperlukan agar mencukupi. "Intinya, jangan sampai program yang baik ini justru menimbulkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap kaum buruh," kata Said Iqbal. (Yetede)
Progres Kereta Cepat
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan Proyek KCJB ini akan tuntas Juni 2023. Dia juga memastikan bahwa November 2022 saat penyelenggaraan G20, uji coba KCJB sudah bisa dilakukan dari Plered sampai Tegalluar.
GOTO Jadi Penggerak IDX Sektor Teknologi
Proses intial publik offering (IPO) PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sudah hampir rampung. Kedatangan GOTO ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 April mendatang disinyalir membawa angin segar bagi pergerakan indeks sektor teknologi (IDX Teknologi). Goto menetapkan harga IPO di Rp 338 per saham. Dengan demikian, nilai kapitalisasi pasar GOTO diperkirakan mencapai Rp 400,3 triliun. Alhasil, GOTO akan menjadi emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar keempat di BEI. Meski GOTO nanti akan menjadi penggerak sektor teknologi, investor tetap harus memperhatikan saham lain dalam indeks tersebut.
The Fed Semakin Agresif
Notulensi rapat Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Open Market Committe (FOMC) menunjukkan The Fed bersikap makin hawkish terkait kenaikan suku bunga. Alhasil, nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah. Kamis (7/4), spot rupiah turun tipis 0,02% ke Rp 14.632 per dollar AS. Analis Monex Investindo Futures Faisyal mengatakan risalah rapat FOMC yang dibuka kemarin mengindikasikan The Fed akan lebih agresif menaikkan suku bunga acuannya.
Dampak Lockdown China: Industri Baja Andalkan Pemasok Lokal
Pelaku industri baja nasional memperkuat pasokan bahan baku dari dalam negeri untuk mengantisipasi macetnya suplai akibat meluasnya penguncian wilayah atau lockdown di China. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) mengklaim pasokan bahan baku untuk industri baja dalam negeri masih mencukupi di tengah risiko kemacetan suplai akibat lockdown di China dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Direktur Komersial Krakatau Steel Melati Sarnita mengatakan bahwa pihaknya tidak mengimpor bahan baku berupa produk flat dari China. Bahan baku produk flat berupa slab baja saat ini sebagian besar telah disuplai oleh produsen lokal, yaitu PT Krakatau Posco dan PT Dexin Steel Indonesia.
Melati yang juga menjabat Ketua Cluster Flat Product Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mengatakan bahwa komposisi pasokan bahan baku baja di dalam negeri kurang lebih juga berada pada angka tersebut.“Kalau baja nasional menurut saya sama, untuk flat product. Biasanya portionnya 30% sampai dengan 40% saja untuk impor,” lanjutnya.
Mengandalkan pemasok lokal juga dilakukan oleh produsen pipa baja PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (ISSP) atau Spindo yang melakukan diversifi kasi pemasok bahan baku di tengah gejolak geopolitik dunia dan lonjakan harga, serta lockdown di China yang ditengarai akan berdampak ke pasokan bahan baku industri baja dalam negeri.Chief Strategy Offi cer Spindo Johanes Edward mengatakan bahwa perseroan memang mengimpor sebagian bahan bakunya dari China. Namun, dipastikan saat ini pasokannya dalam kondisi aman karena tak hanya mengandalkan China.
Petani Ketinggalan Harga
Ketika indeks harga pangan global mencapai level tertinggi sepanjang masa, pada Februari 2022, para petani padi di Tanah Air justru mengalami situasi sebaliknya. Harga gabah terus turun seiring meluasnya area panen musim rendeng empat bulan terakhir. Jumlah kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) pun bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus turun dari Rp 4.773 per kg pada Desember 2021 menjadi Rp 4.569 per kg GKP pada Maret 2022. Di tingkat penggilingan, jumlah kasus harga gabah kering giling (GKG) di bawah HPP tercatat lebih besar, yakni 43,3 % kasus dari 1.559 titik observasi pada Maret 2022, naik dibandingkan jumlah kasus harga dua bulan sebelumnya, 32,3 %.
Jika petani padi bergulat tentang implementasi kebijakan HPP, petani tebu tengah memperjuangkan kenaikan harga patokan gula petani menjelang musim giling tahun ini. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai, ketentuan tentang harga patokan petani (HPP) gula yang berlaku sejak enam tahun lalu kian tidak relevan di tengah kenaikan ongkos produksi dan inflasi. APTRI meminta pemerintah menaikkan HPP gula dari Rp 9.100 per kg menjadi Rp 12.000 per kg. Sebab, HPP gula yang berlaku selama ini semakin tertinggal oleh biaya pokok produksi yang kini diperkirakan telah Rp 11.000 per kg. Kenaikan ongkos produksi, antara lain, didorong oleh naiknya ongkos pengolahan lahan, upah tenaga kerja, biaya angkut, dan harga pupuk. Seperti HPP pada komoditas gabah/beras, ketentuan tentang harga patokan gula merupakan instrumen perlindungan bagi usaha petani. Sebab, tanpa insentif yang menguntungkan, usaha petani bakal mandek. Target pemerintah mendongkrak produksi dalam negeri dan meningkatkan kemandirian pangan juga bakal sia-sia jika usaha petani terbukti tidak menguntungkan secara ekonomi. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









