Kebijakan stimulus, termasuk pengucuran dana pemulihan ekonomi nasional, perlu dilanjutkan hingga tahun 2023. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, empat lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK), diharapkan lebih agresif mempersiapkan langkah mitigasi risiko dampak lonjakan inflasi global dan penaikan suku bunga Bank Sentral AS. Perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga ancaman resesi ekonomi global merupakan wake call bagi para pengambil kebijakan ekonomi di Indonesia. "Hal ini dilakukan untuk memastikan terlindunginya daya beli masyarakat, khususnya kelompok yang rentan, serta terjaganya pemulihan ekonomi. Insentif fiskal dan  dukungan belanja pemerintah  diperlukan untuk turut menjaga  kinerja keuangan dunia usaha dan mendorong daya beli masyarakat. Kami harapkan Kemenkeu melakukan rekalibrasi dengan melakukan penyesuaian, untuk menjaga keseimbangan antara inflasi yang diharapkan (dijaga) rendah serta pertumbuhan  ekonomi yang tinggi," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid  kepada Investor Daily, Minggu (12/6). (Yetede)

Industrialisasi akan mempercepat Indonesia  menjadi negara maju alias berpendapatan tinggi sebelum 2045. Sebab, dengan industrialisasi yang berlangsung  secara masif, pertumbuhan ekonomi nasional bisa di atas 5,5%. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, jika sepanjang 2022 sampai 2045, ekonomi bisa tumbuh 5,7% Indonesia bisa menjadi high income country pada 2043. "Dalam konteks ini, proses industrialisasi  merupakan satu kunci  penting untuk membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi," ucap Amalia, akhir pekan lalu.  Pada 2021, dia menuturkan, industri pengolahan tumbuh 3,4% dan berperan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 3,7%. "Ekosistem pertumbuhan aktivitas industri yang mendukung  industri berkembang menjadi salah satu fondasi untuk industri tumbuh dan berdaya saing," kata Amalia. (Yetede)

Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sapi di Indonesia sejak akhir April 2022 telah memasuki masa darurat. Penyakit ini diperkirakan sudah menjangkiti ratusan ribu sapi di Indonesia, dan memicu kerugian ekonomi hingga puluhan triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kemtan), per 12 Juni 2022, wabah PMK sudah menyerang 140.315 hewan di 180 kabupaten dan kota di 18 provinsi. Tapi, sejumlah kalangan menilai, total sapi yang terserang PMK bisa jauh di atas data itu akibat banyak kasus PMK yang tidak dilaporkan dan tidak terdeteksi. Sekretaris Jendral Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rochadi Towaf memproyeksikan, total kerugian yang ditanggung peternak secara nasional bisa mencapai Rp 20 triliun, termasuk sapi perah.

Sejumlah BUMN direncanakan menambah modal melalui aksi memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias right issue pada semester II 2022. Salah satu yang akan melaksanakan aksi korporasi tersebut adalah perusahaan asal pelat merah, PT Krakatau Steel, Tbk. Right Issue menjadi salah satu yang direncanakan Krakatau Steel guna mendapatkan dana segar untuk membayar utang. Tahun ini perseroan ditargetkan melunasi utang sebesar US$524 juta. Dana segar dari right issue direncanakan dipakai Krakatau Steel untuk pelunasan utang Tranche B dan pengembangan usaha. "Harapannya, publik akan yang men-subscribe, tanpa partisipasi pemerintah, " ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat bersama DPR, 8 Juni lalu. "Di tahun 2022 kami berencana melakukan pengurangan jumlah utang hingga 50% dari total utang pada MRA (Master Restructuring Agreement) di tahun 2020," ujar Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim. 

Ancaman stagflasi global yakni inflasi tinggi yang disertai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, diprediksi menjadi risiko pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023. Karenanya, target pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,9% terlalu ambisius. Seperti diketahui, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar 5,3% hingga 5,9%. Target ini jauh lebih tinggi ketimbang outlook pertumbuhan ekonomi 2022 yakni 4,8%- 5,5%.

Hingga pertengahan 2022, pemerintah belum juga merealisasikan pembiayaan investasi kepada badan usaha milik negara (BUMN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Adapun total pencairan PMN BUMN tahun ini sebesar Rp 38,48 triliun. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jendral (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Meirijal Nur mengatakan, proses pencairan PMN BUMN tersebut masih dalam tahapan administrasi. 

Pembagian dividen oleh sejumlah emiten masih terus bergulir. Pekan depan, setidaknya ada 26 emiten yang memasuki periode cum date. Bahkan, ada empat emiten yang cum date pada Senin ini (13/6) dan dilanjutkan enam saham cum date pada esok harinya (14/6). Cum date adalah tanggal terakhir membeli saham yang berniat bagi dividen, agar berhak mendapatkan dividen. Bagi yang tertarik ikut mengoleksi saham pembagi dividen, Pengamat Pasar Modal dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, Reza Priyambada kembali mengingatkan. Biasanya, kata Reza, pelaku pasar akan mencermati pola pergerakan harga, besaran dividen, hingga perhitungan yield dividen yang menarik. Selain itu, pelaku pasar juga memperhatikan likuiditas pasar dari emiten pembagi dividen ini. Likuditas ini penting, agar di masa mendatang, investor berpeluang mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham atau mendapat capital gain.

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu kenaikan inflasi, gangguan rantai pasok, dan tensi geopolitik dunia menjadi ancaman dalam mengerek investasi. Situasi tersebut agaknya disadari betul oleh Pemerintah Indonesia yang memilih tak muluk-muluk mematok target investasi. Buktinya, target penanaman modal di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 disepakati ‘hanya’ sebesar Rp1.250 triliun--Rp1.400 triliun. Padahal sebelum pemutakhiran target tersebut, pemerintah mematok angka yang amat optimistis yakni Rp1.800 triliun--Rp1.900 triliun. Situasi memang tengah pelik karena perangkat untuk memacu aliran dana investor makin terbatas. Misalnya saja insentif pajak yang tak lagi bisa ditebar seiring dengan tuntutan konsolidasi fiskal pada tahun depan. Optimalisasi penerimaan harus dilakukan guna menahan defisit fiskal di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak menampik bahwa penguraian kendala investasi memang belum usai. Alhasil, target penanaman modal yang dicanangkan pada tahun depan tak jauh berbeda ketimbang tahun ini. Pada tahun ini pemerintah menargetkan realisasi investasi di angka Rp1.200 triliun, naik sebesar 33,15% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu yang tercatat Rp901,2 triliun.

Pasar baterai kendaraan listrik diperkirakan makin bertenaga seiring dengan proyeksi meningkatnya permintaan mobil dan motor listrik pada 2025. Namun, dalam produksi baterai tersebut hampir 50% ongkos menjadi beban pengerjaan sel baterai karena belum dapat diproduksi di dalam negeri. PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) memperkirakan permintaan mobil dan motor listrik masing-masing bakal mencapai 400.000 unit dan 1,2 juta unit atau tumbuh empat kali lipat pada 2025. SVP Corporate Strategy & Business Development Indonesia Battery Corporation (IBC), Adhietya Saputra mengatakan pasar baterai kendaraan listrik bakal tumbuh signifikan seiring dengan perkiraan tersebut. Adhietya menuturkan hampir 50% beban ongkos pengerjaan sel baterai belum dapat diproduksi di dalam negeri yang dikhawatirkan bisa mengganggu pemenuhan target daya baterai permintaan kendaraan listrik. Dia berharap produksi sejumlah komponen pembentuk sel baterai itu dapat ikut diproduksi di dalam negeri untuk mengurangi beban ongkos dan mengoptimalkan margin produksi.

Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index) mencatat turunnya ketahanan pangan negara-negara sepanjang pandemi Covid-19. Indonesia tidak lepas dari dampak ini, terutama untuk 4,1 % warga negara yang semakin sulit mengakses pangan secara fisik, ekonomi, dan sosial. Tameng untuk menangkal krisis pangan ini adalah pengelolaan desa berbasis SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa. Sebanyak 91 % pemerintahan terkecil adalah berupa desa, selebihnya kelurahan. Produsen pangan, yaitu petani yang tinggal di desa, mencapai 35,94 juta pekerja dewasa. Termasuk di dalamnya warga miskin ekstrem. Proporsi penduduk desa mencapai 71 %. Artinya, konsumen pangan pun tinggal di desa.

Untuk menangkap krisis pangan tersebut, saat ini pemerintah menjalankan tujuh strategi baru pengelolaan desa. Pertama, landasan kebijakan nasional yang merekognisi ketahanan pangan desa, yaitu Perpres No 104 Tahun 2021 yang mewajibkan minimal 20 % atau Rp 13,6 triliun Dana Desa 2022 untuk ketahanan pangan. Kedua, desa menetapkan peraturan desa tentang tata ruang, yang di dalamnya mencakup penetapan kawasan pertanian berkelanjutan. Ini sesuai arah kebijakan SDGs Desa tujuan kedua, yaitu Desa Tanpa Kelaparan. Ketiga, pemerintah desa bersama-sama BUMDesa atau lembaga kemasyarakatan desa yang bergerak di bidang ekonomi menjalankan ekonomi sirkuler desa. Ini strategi penunjang SDGs Desa karena input pertanian, proses produksi, hasil, dan sampah diolah kembali menjadi input pertanian dan seterusnya tanpa henti.

Keempat, disediakan berbagai panduan teknis inovasi desa dalam menu manajemen pengetahuan di https://kemendesa.go.id. Secara khusus Kemendesa PDTT menyediakan panduan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan sebagai wujud ekonomi sirkuler pangan. Kelima, penguatan kapasitas BUMDesa maupun lembaga ekonomi lain, terutama yang memiliki unit usaha pangan. Saat ini terdapat 16.155 BUMDesa yang memiliki unit usaha pangan, dengan omzet setahun terakhir Rp 990,5 miliar. Keenam, pendataan by name by address kepada semua warga desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pendataan SDGs Desa 2021 mengompilasi 92.918.801 warga di 59.074 desa, lengkap dengan identitas terbaru. Ketujuh, subsidi dan pemberdayaan petani termasuk warga miskin ekstrem. (Yoga)