Kepergian Ratu Elizabeth II menimbulkan duka mendalam, tidak hanya bagi Ratu Inggris, tapi juga bagi seluruh dunia. Sang Ratu meninggal pada Kamis, 8 September 2022, pukul 18.30. di Puri Balmoral, Skontlandia. Selama 70 tahun bertakhta, Elizabeth II telah membawa kerajaan beradaptasi dengan dunia modern. Wanita kelahiran 21 April 1926 itu mendobrak stigma kerajaan yang sarat akan konservatisme dan tertutup menjadi lebih terbuka. Sebagai kepala negara, Elizabeth II berkontribusi besar dalam memainkan peran simbolik politik luar negeri Inggris. Ia tetap peka terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan, seperti kebencanaan, perubahan iklim, serta pendidikan. Semasa hidupnya, ia telah mengunjungi 117 negara, termasuk Indonesia pada 14 Maret 1974. Kala itu, selain itu bertemu dengan Presiden Soeharto, Ratu menemui Sultan Hamengku Buwono IX di Yogyakarta, lalu berangkat ke Bali. (Yetede)

Jane Thompson berdiri diam menatap kerumunan orang didepan Istana Buckingham, London, Inggris kemarin. Penghuni utama bangunan megah tersebut Ratu Elizabeth II, sudah tiada. Jane menyebutnya sebagai "Ibu Negeri". Bukan hanya Ratu sebuah kerajaan, yang bisa ditelusuri keberadaannya sebelum abad pertengahan. Sekalipun jasad mendiang Ratu Elizabeth II masih disemayamkan di Puri Balmoral, tempat ia menutup mata, terpisah sejauh jarak Jakarta-Surabaya dari Istana Buckingham, Jane datang untuk mneyampaikan rasa hormatnya. Antrean mereka yang ingin meletakkan karangan bunga mengular panjang. Hujan dan matahari yang silih berganti  sejak kemarin siang tak menghalangi penghormatan mereka kepada sang Ratu yang telah bertakhta  sejak 1952 tersebut. Susan Clover, seorang nenek empat cucu yang hadir di sana, mengaku tak pernah lupa saat orang tunya khusus membeli televisi untuk menyaksikan siaran hitam putih penobatan Elizabeth II pada 1953. "Ratu adalah bagian dari kehidupan kami. Ia akan selalu ada dihati kami," kata Susan. (Yetede)

AS berupaya mengimbangi pengaruh ekonomi China di Indo-Pasifik dengan inisiatif Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik atau Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Para menteri terkait dari AS dan 13 negara partisipan mengadakan negosiasi selama dua hari di Los Angeles, 8-9 September 2022. Pertemuan tersebut akan mencakup empat area, yakni perdagangan dan aliran data, standar lingkungan hidup dan buruh, rantai pasok, dan upaya anti korupsi. Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dan Mendag AS Gina Raimondo memimpin negosiasi. Hadir mewakili Indonesia Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

IPEF adalah prakarsa ekonomi yang diluncurkan Presiden AS Joe Biden di Tokyo pada 23 Mei 2022. IPEF beranggotakan 14 negara. Indonesia mengonfirmasi partisipasinya pada 17 Mei 2022. Selain AS, anggota IPEF meliputi Australia, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Korsel, Malaysia, Selandia Baru, Filipina,  Singapura, Thailand, dan Vietnam. Secara agregat, blok kerja sama ini mewakili 40 PDB dunia. Sehari sebelum pertemuan, Tai bahkan menyebut bahwa tak ada potongan tarif yang akan ditawarkan AS dalam negosiasi itu. Sementara China bersama negara-negara ASEAN, Australia, Jepang, Korsel dan Selandia Baru telah membentuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Mewakili 31 persen PDB dunia, blok kerja sama ekonomi yang mulai efektif berlaku per 1 Januari 2022 ini menawarkan peniadaan tarif dan hambatan non-tarif. (Yoga)

Kerja sama Timor Leste dan Australia terancam oleh pecah kongsi, terutama dalam pengelolaan minyak dan gas di Celah Timor. Tanda-tanda pecah kongsi terlihat jelas dari kritikan terbuka PresidenTimor Leste Ramos Horta ketika berkunjung ke Australia pekan ini. Horta mengkritik Australia dan negara Barat kurang berkontribusi dalam pembangunan negaranya. Sebaliknya Horta menyanjung Indonesia dan China, yang mendukung pembangunan Timor Leste melalui kerja sama perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Ia juga menyebut Jepang dan Korea Selatan sebagai mitra potensial dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan. Lebih jauh Horta menilai Australia dan sekutunya menghambat pembangunan Timor Leste, seperti dalam proyek minyak dan gas di Blok Greater Sunrise di Celah Timor. Australia ingin mendikte Timor Leste agar pengolahan minyak dan gas dilakukan di Darwin, Australia. Sebaliknya, Timor Leste menolak karena jarak ke Darwin sekitar 800 km,  sementara ke daratan Timor Leste hanya 200 km. Tentu Timor Leste curiga kepentingan yang disembunyikan Australia di balik keinginan dalam proyek jaringan pipa (pemipaan) ke Darwin.Proyek pemipaan merupakan bisnis menggiurkan bagi Australia.

Mungkin karena tiada jalan keluar dengan Australia, Horta menyinggung kemungkinan mengajak Indonesia, China, Jepang, dan Korsel bermitra dalam mengelola Celah Timor. Proyek Blok Greater Sunrise terkatung-katung sebab perbedaan soal pemipaan. Masalahnya menjadi kian serius sebab Timor Leste sangat kecewa. Tentu menarik jika kritik Horta diletakkan dalam dinamika hubungan Australia-Timor Leste sejak tahun 1980-an, lebih-lebih selama 20 tahun terakhir. Sempat menjadi isu, Australia mendorong dan  mendukung pemisahan Timor Timur dari Indonesia, antara lain karena mengincar palung minyak dan gas Celah Timor. Rupanya bujukan Australia membuat Timor Leste tergiur. Muncul kesan, Timor Leste terus-menerus mendekatkan diri dengan Australia pula. Bukan tidak mungkin pula Australia menginginkan Timor Leste seperti Papua Niugini (PNG), yang sangat tergantung kepadanya. Sebelum menjadi runyam, seperti PNG yang pernah disebut terancam menjadi negara gagal, Timor Leste tampaknya mau mengambil jarak dengan Australia. (Yoga)

Indonesia mengajak negara-negara G20 untuk memprioritaskan dukungan kepada UMKM agar mampu bertahan di tengah guncangan dan krisis. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Pembangunan G20 2022, di Kampong Kecit, Belitung, Kamis (8/9) disepakati dukungan kepada UMKM agar mampu mencapai produktivitas optimal, dapat bersaing secara global, serta tahan terhadap guncangan dan krisis. Negara-negara anggota G20 mengakui bahwa UMKM menjadi tuan rumah pelaku ekonomi yang sangat dilindungi di negara masing-masing. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengemukakan, dunia tengah menghadapi salah satu periode paling sulit. ”Dengan berkembangnya disrupsi teknologi dan digitalisasi, UMKM tidak boleh ditinggalkan, melainkan disertakan sehingga tidak membuat lapangan pekerjaan hilang. UMKM dengan jenis pekerjaan baru dan tingkat pendapatan lebih baik akan muncul menggantikan sekian jenis pekerjaan yang hilang di sektor UMKM,” tutur Suharso.

Di negara-negara berkembang, UMKM telah menjadi tumpuan penting untuk menciptakan lebih dari 600 juta pekerjaan dalam 15 tahun ke depan dalam rangka menyerap tenaga kerja global yang terus meningkat. Di Indonesia, 90 % pe-kerja ada di sektor UMKM dan menyumbang 61 % PDB. Kenaikan inflasi harga pangan dan energy tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan konvensional. Pembiayaan campuran (blended finance) menjadi salah satu yang diadopsi. Suharso menambahkan, banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber dana cukup untuk mencapai agenda 2030 (SDGs). Perlambatan ekonomi dan dampak jangka panjang Covid-19 membutuhkan pembiayaan tambahan dari sumber-sumber inovatif. Kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan pada 2030 mencapai 3,7 triliun USD. Hasil pertemuan menyepakati untuk meningkatkan komitmen politik terkait isu pembiayaan pembangunan melalui skema pembiayaan campuran untuk kebutuhan pembiayaan SDGs. (Yoga)

OJK mendorong 37 bank kecil untuk segera memenuhi persyaratan modal inti minimum sebesar Rp 3 triliun paling lambat akhir 2022 sesuai Peraturan OJK. Bank-bank mini tersebut bisa melakukan konsolidasi dengan cara merger, disuntik modal tambahan dari investor baru, menambah modal inti dengan rights issue, atau bergabung dalam kelompok usaha bank. Apabila bank-bank itu tidak bisa memenuhi persyaratan modal inti minimum hingga tenggat yang ditentukan, OJK dapat memberikan sanksi dengan menurunkan status mereka menjadi bank perkreditan rakyat (BPR). Dalam rapat kerja OJK dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Kamis (8/9), Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, sesuai Peraturan OJK (POJK) No 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, pihaknya terus mendorong bank-bank yang belum memenuhi syarat untuk memenuhi permodalan inti minimum sebesar Rp 3 triliun hingga akhir tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya mengatakan, sampai Juli 2022, terdapat 37 bank yang modal intinya masih di bawah Rp 3 triliun. Diamana 24 bank adalah bank umum dan 13 bank pembangunan daerah (BPD). Jumlah tersebut setara 34,5 % atau lebih dari sepertiga dari total bank yang ada di Indonesia, yakni 107 bank. Dian menjelaskan, apabila hingga akhir tahun ini 37 bank itu belum juga memenuhi permodalan inti minimal Rp 3 triliun, pihaknya akan membuka opsi meminta perbankan itu mengubah model usahanya atau turun kasta menjadi BPR. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menjelaskan, aturan modal inti minimum bagi perbankan ini sejatinya punya semangat untuk mengonsolidasi industri perbankan agar semakin kuat. Terdapat ketimpangan skala bisnis dan kapasitas permodalan antara bank besar dan kecil, bank-bank papan atas memiliki aset dan dana kelolaan hingga ribuan triliun rupiah, sementara bank-bank papan bawah ada yang hanya memiliki modal inti di bawah Rp 1 triliun dengan dana kelolaan di kisaran miliaran rupiah saja. (Yoga)

Empat BUMN akan mendapatkan penyertaan modal negara senilai total Rp 41,31 triliun pada 2023. Alokasi dana itu dinilai belum cukup sehingga Kementerian BUMN mengajukan tambahan sebesar Rp 13,58 triliun. Keempat BUMN penerima penyertaan modal negara (PMN) itu adalah PT Hutama Karya (Persero) atau HK, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Defend ID, dan Air Nav Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (8/9) mengatakan, sebelumnya Kementerian BUMN mengajukan PMN untuk Tahun Anggaran 2023 bagi 10 perusahaan negara senilai total Rp 67,82 triliun. Dari jumlah itu, Kemenkeu menyetujuiRp 41,31 triliun bagi empat BUMN saja. ”Kami tengah berupaya mendapatkan tambahan PMN lagi sebesar Rp 13,58 triliun, yang berasal dari pengajuan PMN kembali Rp 7,88 triliun dan pemanfaatan cadangan investasi pemerintah Rp 5,7 triliun,” kata Erick dalam rapat kerja di Komisi VI DPR secara hibrida di Jakarta.

Dana tambahan senilai Rp 13,58 triliun itu akan diberikan kepada enam BUMN, yaitu HK sebesar Rp 1,66 triliun, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Rp 1,4 triliun, Indonesia Financial Group  (IFG) Rp 6 triliun, ID Food Rp 520 miliar, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau IndonesiaRe Rp 3 triliun, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp 1 triliun. Erick menjelaskan, IFG membutuhkan PMN untuk memberikan jaminan atas kredit usaha rakyat (KUR) bagi Jamkrindo dan Askrindo. Dana tersebut bukan untuk Jiwasraya. ID Food juga membutuhkan PMN untuk memperkuat ekosistem pangan nasional sekaligus meningkatkan program bagi petani dan nelayan. Adapun InJourney memerlukan dana itu untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Tanamori serta pemenuhan ekuitas di KEK Sanur. (Yoga)

Merespons kenaikan harga BBM per 3 September lalu, Dishub DKI Jakarta menaikkan tarif angkutan umum, yang berlaku untuk angkutan umum yang belum bergabung dengan program Jaklingko atau mikrolet reguler. Kadis Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (8/9), menyebut sudah menerima rekomendasi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta untuk menaikkan tarif angkutan umum atau angkot Rp 1.000. Dengan demikian, tarif naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.000. Usulan kenaikan tarif angkutan umum ini dibahas dalam rapat, 7 September. Adapun angkutan umum yang sudah tergabung dalam program Jaklingko, seperti Transjakarta, tarifnya tetap. ”Tarifnya tetap Rp 3.500,” kata Syafrin. (Yoga)

Emiten kini tidak bisa sembarangan lagi menggelar aksi korporasi pemecahan nilai saham (stock split) atau penggabungan saham (reverse stock). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan yang memperketat tatacara pelaksanaan aksi korporasi tersebut lewat Peraturan OJK (POJK) No 15/POJK.04/2022. Berlaku 22 Agustus lalu, ini kali pertama dua aksi korporasi tersebut diatur khusus. Salah satu poin penting dalam aturan OJK terbaru ini adalah, emiten yang hendak menggelar stock split atau reverse stock harus mendapat persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kukuh dengan kebijakan mendorong bank-bank kecil berkonsolidasi demi memenuhi modal inti sebesar Rp 3 triliun sampai dengan akhir tahun 2022. Ini sesuai Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Dalam aturan tersebut, salah satu opsi yang memiliki modal inti di bawah Rp 3 triliun dapat membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB). "OJK meminta komitmen pemegang saham bank menambah modal serta mendorong aksi korporasi yang dibutuhkan dalam konsolidasi perbankan," tegas Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Selasa (6/9).