Musim gugur perusahaan rintisan (startup) di awal tahun 2023 mulai nampak. Bisnis rintisan berbasis digital kembali goyah. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan, penghentian kegiatan operasional dilakukan. Tren bunga tinggi menjadi alasan masa sulit bagi startup bisa unjuk gigi, jika mengandalkan pinjaman perbankan. Kondisi ini tak hanya di global tapi era bunga tinggi juga di lokal. Bank Indonesia (BI) sejak awal Agustus 2022 hingga 19 Januari 2023 sudah menaikkan suku bunga acuan dari 3,75% menjadi 5,75%. Inilah menjadi alasan start up goyah, selain alasan gagal karena persaingan. OLX Indonesia, JD.ID, dan TaniFund adalah diantara usaha rintisan yang awal tahun harus menelan pil pahit itu. OLX Indonesia bahkan sudah memutuskan untuk merumahkan 300 karyawan dari total jumlah pekerja 1.000 orang. Ini setara 30% dari jumlah karyawan. Kabar tak sedap lain juga datang dari TaniFund, peer to peer lending (P2P lending) di sektor agrikultur. Saat ini, Tanifund juga memilih menyetop layanan pembiayaan lantaran didera persoalan gagal bayar ke lender. Dari urusan gagal bayar, persoalan TaniFund juga melebar menjadi dugaan tindak pidana dalam pengelolaan startup ini. "Bisnis ini dijalankan dengan tak benar, ada dugaan tindak pidana," sebut Josua Victor, kuasa hukum sejumlah lender TaniFund Minggu (29/1).

Tingginya inflasi daerah diperkirakan masih akan berlanjut tahun ini. Beberapa faktor pemicunya antara lain meningkatnya aktivitas ekonomi pasca Covid-19, tekanan suplai, hingga geopolitik. Sebab itu, pengendalian inflasi masih akan menjadi tugas pemerintah pusat maupun daerah agar daya beli juga terjaga. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, untuk meredam inflasi daerah, pemerintah pusat maupun daerah harus punya peranan masing-masing dalam menentukan harga komoditas. Pemerintah pusat bisa mengatur komponen harga, seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif tiket pesawat, harga minyak goreng, rokok kretek filter, tarif kereta api, dan juga solar. Sementara pemerintah daerah bisa ditugaskan untuk mengatur harga beberapa komoditas tertentu. Misalnya, tarif air minum PAM, angkutan umum, beras, cabai merah dan rawit, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam.

Upaya pemerintah mendorong penggunaan energi baru terbarukan tak main-main. Terbaru, mulai Rabu (1/2) ini, pemerintah akan memberlakukan penerapan program biodiesel B35. Sekadar pengingat, biodiesel B35 merupakan campuran biodiesel antara bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit dengan bahan bakar minyak (BBM) diesel. Jadi, lewat B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran BBN ke dalam BBM jenis minyak solar dari 30% (B30) menjadi 35% (B35). Analis Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang menilai, implementasi B35 akan berdampak positif bagi emiten perkebunan. Sebab, produk utama emiten sawit akan lebih banyak terserap untuk B35. Alrich mencontohkan kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Emiten sawit Grup Astra ini meraup pendapatan Rp 24,32 triliun pada tahun 2021, naik 29,29% secara tahunan. Laba bersih AALI pun melonjak 136,63% secara tahunan jadi Rp 1,97 triliun. Senada, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti berpendapat, kebijakan program B35 akan mendorong permintaan CPO lebih tinggi. Efeknya, top line emiten CPO berpotensi naik.

Untuk ketiga kalinya dalam sepekan terakhir, Bank Indonesia (BI) melemparkan kode untuk tak lagi ‘garang’ dalam mengutak-atik suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Jika benar dieksekusi, hal tersebut bakal menjadi katalis positif akselerasi ekonomi pada tahun ini. Bukannya tanpa alasan bank sentral memberikan sinyal pe­­landaian suku bunga acuan se­telah dalam Rapat Dewan Gu­bernur (RDG) 6 bulan ter­­­­akhir, suku bunga terus dikatrol hingga 225 basis points (bps). Musababnya, inflasi yang menjadi faktor utama penggerak suku bunga relatif terkendali. Pada 2022, inflasi berakhir sebesar 5,51%, dan pada Januari 2023 konsensus ekonom Bloomberg menghitung rata-rata inflasi 5,39%. Nyanyian ‘landai’ dari Gubernur BI Perry Warjiyo ini menandakan perubahan arah kebijakan bank sentral dari yang sebelumnya berfokus pada penanganan inflasi menjadi pro pertumbuhan ekonomi. Perry mengatakan bank sentral memiliki bauran kebijakan mencakup kebijakan moneter yang pro stabilitas, makro­­pru­densial yang pro pertumbuhan ekonomi, dan jaminan likuiditas. “Kenaikan 225 bps ini memadai, jelas sekali. Tidak ada kata-kata yang lebih transparan dengan arah kebijakan ini. forward guidance-nya jelas,” katanya dalam Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022, Senin (30/1). Sejalan dengan itu, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berkisar 4,5%—5,3% dengan titik tengah 4,9% mengarah ke 5%. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memandang akselerasi ekonomi bukanlah mimpi mengingat sederet indikator telah berada pada zona hijau.

Kehadiran sejumlah kebijakan yang mendukung usaha mikro kecil dan menengah mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor bisnis itu. Tak hanya bank, perusahaan teknologi finansial pun turut menyatakan ketertarikannya. Kabar baik ini tentunya memberi angin segar bagi UMKM di Tanah Air di tengah keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Sebagaimana yang kita ketahui, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional sangat rentan dengan kebangkrutan. Modal yang minim diikuti segmen pasar terbatas menjadi persoalan besar dalam mengembangkan usaha ini. Berdasarkan survei dari The United Nations Development Programme (UNDP) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM, diketahui selama periode awal pandemi yaitu 2020—2021 lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku. Akibatnya, sebanyak 77% usaha mikro, kecil, menengah mengalami penurunan pendapatan, dan 88% UMKM terjadi kemerosotan permintaan produk. Bahkan sebanyak 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset. 

Namun, seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat diikuti dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan melibatkan perbankan nasional, UMKM mulai menunjukkan perbaikan. Saat ini, sekitar 84,8% UMKM yang tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal. Ada beberapa faktor penyebab UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank dan lembaga keuangan lainya, antara lain karena tidak mempunyai atau agunan yang dimiliki tidak cukup, dan keterbatasan akses informasi ke perbankan seperti pola pembiayaan. Guna membantu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah memberi kelonggaran kepada sektor tersebut salah satunya adalah perpanjangan restrukturisasi kredit. Sektor UMKM tercatat mendapatkan kucuran kredit Rp1.335 triliun, naik 0,85% secara bulanan pada November 2022.

Beras asal Thailand dan domestik siap untuk menjaga ketahanan pangan Sumatra Barat (Sumbar) jelang Ramadan 2023.Perum Bulog Wilayah Sumbar mengungkapkan pada awal tahun ini pihaknya mendapatkan alokasi beras impor sebanyak 5.000 ton.Pimpinan Wilayah Bulog Sumbar Sri Wulan Astuti mengatakan, kuota tersebut merupakan alokasi yang diberikan pemerintah pusat untuk didistribusikan di provinsi ini. Menurutnya, beras impor tersebut akan didistribusikan ke masyarakat, bila kondisi harga beras di pasaran naik, serta bila ada terjadi bencana alam.“Intinya beras impor itu nantinya untuk mengantisipasi kelangkaan, sehingga tidak terjadi kesenjangan harga di pasaran. Jadi dengan telah adanya 5.000 ton beras impor atau luar negeri ini, ketersediaan beras di Sumbar cukup,” jelasnya. Hanya saja, dia mengungkapkan bahwa selain masuknya beras impor atau luar negeri, saat ini di gudang Bulog Sumbar juga tersedia beras domestik atau dalam negeri dengan jumlah mencapai 5.800 ton.

JAKARTA, ID — Merespons ketidakpastian global, Bank Indonesia menerapkan dua kebijakan yang saling menunjang. Pertama, kebijakan moneter yang pro stabilitas nilai tukar dan inflasi. Kedua, kebijakan makroprudensial yang pro-growth dengan mendorong ekspansi kredit perbankan dan pembiayaan. Kebijakan pro stabilitas penting untuk menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi yang terkendali. Sedang kebijakan pro-growth dilakukan dengan mendorong laju pertumbuhan kredit perbankan hingga dua digit dan menjaga kecukupan likuiditas. Inilah arah kebijakan moneter dan makroprudensial BI tahun 2023. Kebijakan moneter tahun ini difokuskan pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi agar kembali ke sasaran awal, yakni inflasi inti 3% plusminus 1%. Sedang arah kebijakan makroprudensial dirancang untuk mendorong ekspansi ekonomi dengan tetap didasarkan pada tiga sasaran, yakni intermediasi seimbang, stabilisasi sistem keuangan yang terjaga, dan inklusi ekonomi. Fase ekspansi ekonomi sudah dimulai sejak kuartal II-2022 dan akan mencapai boom pada tahun 2024 dan 2025. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kegiatan ekonomi berupa investasi dan perdagangan, khususnya dari dan dengan pihak asing memiliki posisi penting. Meski demikian, kegiatan ekonomi tersebut jangan sampai merusak budaya dan tata nilai bangsa. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel saat mengikuti dialog dengan para guru secara daring dan luring di Pare, Kediri, Jawa Timur. Acara bertajuk Silaturahmi Besar Pendidikan Cokroaminoto itu diselenggarakan oleh Syarikat Islam (SI), pada Minggu (29/1/2023). “Ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan, tidak boleh merusak budaya dan tata nilai bangsa,” jelas dia. Pada acara itu hadir juga Prof Endang Caturwati, dosen dari Unpad Bandung yang juga aktivis SI. Organisasi yang awalnya bernama Syarekat Dagang Islam itu didirikan oleh Haji Samanhudi namun kemudian berubah menjadi SI di masa HOS Tjokroaminoto. Acara itu mengambil tema Gerakan Perubahan Indonesia Berbasis Pendidikan, Budaya, dan Ekonomi. Salah satu contoh ekonomi yang merusak budaya dan tata nilai bangsa adalah impor pakaian bekas dan impor tekstil bermotif batik. Karena itu, saat Gobel menjadi Menteri Perdagangan, ia melarang impor barang-barang tersebut. (Yetede)

JAKARTA, ID - Langkah reshuffle atau perombakan kabinet bisa dilakukan kapan saja oleh Presiden Jokowi dan hasilnya tidak akan memengaruhi konstelasi perpolitikan di Tanah Air. Perombakan kabinet merupakan bentuk penegasan dari Presiden Jokowi soal posisi politiknya, terutama menjelang kontestasi Pemilihan Umum 2024. Hal ini ditegaskan Pengamat Politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono di Jakarta, Senin (30/1/2023) “Reshuffle’ sekarang ini kan hal biasa ya. Ada atau tidak ‘reshuffle’, tidak mempengaruhi konstelasi politik,” kata Teguh. Isu perombakan kabinet belakangan mencuat, setelah pada pekan lalu, Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta. Teguh mengatakan perombakan kabinet bisa saja dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat untuk menegaskan posisi politiknya, terutama menjelang kontestasi Pemilihan Umum 2024. (Yetede)

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit korporasi per akhir 2022 mencapai Rp 3.265,2 triliun tumbuh 14,5% secara tahunan (year on year/yoy) dan menjadi penopang pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Meskipun pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan dengan November 2022 yang tumbuh 15,1% (yoy). Berdasarkan data Uang Beredar BI, untuk kredit perorangan tercatat tumbuh membaik 8,7% (yoy) per Desember 2022 menjadi Rp 3.068,4 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari November 2022 yang sebesar 8,1% (yoy). Sehingga, secara keseluruhan kredit yang disalurkan perbankan sepanjang 2022 mencapai Rp 6.387 triliun, tumbuh 11% (yoy). Senada dengan data BI, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) turut mencatatkan kinerja kredit korporasi yang tumbuh tinggi menopang kredit di akhir 2022. (Yetede)