;
Kategori

Ekonomi

( 40512 )

Badai Krisis Keuangan BUMN Tak Kunjung Berlalu

13 Mar 2023

Badai krisis keuangan belum beranjak dan masih menggelayuti BUMN dan anak usahanya. Bahkan sengkarut tersebut berujung pada gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di meja hijau. Kabar teranyar, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) menghadapi gugatan PKPU yang diajukan PT Tigo Agra Gemilang. Perkara ini telah didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (10/3). Salah satu isi petitum perkara tersebut adalah penetapan status PKPU Sementara kepada anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ini paling lama 45 hari sejak putusan dibacakan. Sidang pertama akan berlangsung pada 21 Maret nanti di PN Jakpus. Manajemen GMFI mengaku masih mengkaji langkah yang akan diambil untuk menghadapi segala kemungkinan selama proses gugatan PKPU berlangsung. "Kami akan melakukan assessment menyeluruh mulai dari langkah strategis hingga dampak yang mungkin timbul," ungkap Rian Fajar Isnaeni, VP Corporate Secretary & Legal Garuda Maintenance Facility Aero Asia, Minggu (12/3). Asep Saepudin, Ketua Umum Presidium Vendor dan Mandor Indonesia mengungkapkan, Amarta Karya masih memiliki utang kepada 800 vendor dan mandor senilai total Rp 1,15 triliun yang belum dilunasi. "Jumlah ini termasuk utang bank dan gaji karyawan yang belum dibayar," kata dia, Minggu (12/3). Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai, indikator kesuksesan pemerintah semestinya tak hanya diukur dari pencapaian pendapatan dan laba BUMN, melainkan berapa banyak BUMN yang dapat pulih dari masalah keuangan. Kinerja konsolidasi BUMN pun kerap ditopang beberapa sektor industri saja. "Kinerja BUMN perbankan dan telekomunikasi sering menutupi kerugian di sektor lainnya," ujar dia, kemarin.

BEI dan Anggota Bursa Dorong Penetrasi Waran Terstruktur

13 Mar 2023

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan terus mendorong penetrasi pasar waran terstruktur. Wisnu Aditya, Senior VP Business Innovation Mirae Asset Sekuritas, mengatakan, ada kemungkinan BEI akan mengembangkan indeks waran terstruktur. "Coming soon, kemungkinan ke depannya akan ada indeks untuk structured warrant," ujarnya, Kamis (9/3). BEI akan terus melakukan sosialisasi kepada anggota bursa (AB) non-penerbit dan investor untuk meningkatkan aktivitas perdagangan waran terstruktur. Seperti yang diketahui, BEI baru punya dua penerbit waran terstruktur, yakni RHB Sekuritas dan Maybank Sekuritas. Saat ini masih belum ada lagi AB yang bersiap menjadi penerbit waran tersetruktur. BEI sendiri menargetkan akan ada satu hingga dua penerbit baru dengan tambahan 15 seri baru waran terstruktur sepanjang tahun ini. Per Minggu (12/3), ada 25 seri waran terstruktur.

Kredit Sindikasi BCA Sentuh Rp 21,7 Triliun

13 Mar 2023

Bank Central Asia Tbk (BCA) berkomitmen untuk mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia. Yakni, menyalurkan kredit sindikasi untuk proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, dan kelistrikan. Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn menyatakan, BCA telah mengelola kredit sindikasi sebesar Rp 21,72 triliun per Februari 2023. "Porsi partisipasi BCA dalam kredit sindikasi tersebut tercatat sebesar Rp 6,01 triliun," ujar Hera kepada KONTAN, Jumat (10/3). Partisipasi BCA dalam memberikan kredit sindikasi mempertimbangkan beberapa faktor di antaranya, faktor risk appetite , posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti BCA. "BCA berkomitmen mendukung ekonomi nasional, salah satunya dengan menyalurkan kredit secara prudent dan tetap mengkaji peluang serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian," terangnya.

Waspadai Gelombang PHK Massal

13 Mar 2023

Sejumlah perusahaan rintisan atau startup kembali memangkas jumlah karyawan secara besar-besaran pada tahun ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan keuangan perusahaan dari tantangan dan risiko bisnis di tengah ketidakpastian situasi ekonomi. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., misalnya, lagi-lagi mengejutkan linimasa setelah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 600 karyawannya. Emiten berkode saham GOTO itu mengumumkan kebijakan tersebut pada akhir pekan lalu, Jumat (10/3), dengan dalih untuk memperkuat strategi efisiensi operasional perusahaan. Gelombang PHK massal karyawan GOTO beberapa hari lalu merupakan kelanjutan dari langkah perusahaan yang telah dilakukan sejak tahun lalu. Seperti diketahui, pada 18 November 2022, GOTO juga telah merumahkan 1.300 karyawan atau sekitar 12% dari total tenaga kerja di perusahaan itu. Selain GOTO, PT Shopee Internasional Indonesia juga menerapkan langkah serupa. Beberapa hari lalu, Shopee mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 200 orang yang sebagian besar bekerja di divisi layanan pelanggan. Langkah penyesuaian jumlah karyawan terus dilakukan perusahaan sejak Juni 2022. Sepanjang tahun lalu saja, Shopee telah memangkas setidaknya 7.000 pekerja untuk mengurangi beban operasional agar kerugian perusahaan tidak makin membengkak. Kebijakan Shopee ini tentuk tidak terlepas dari dorongan perusahaan induk, yakni Sea Ltd., yang mulai fokus mengejar profitabilitas di segmen bisnis e-commerce.

KAWASAN OBJEK VITAL NASIONAL : TERABAIKAN TURUN - TEMURUN

13 Mar 2023

Sebuah surat dari Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma ditujukan kepada salah satu pengembang properti papan atas di Indonesia. Surat tertanggal 17 Oktober 2022 itu perihal verifikasi data pembangunan apartemen yang tengah berjalan. Berdasarkan surat itu, bangunan apartemen yang didirikan pengembang properti itu melanggar batas aman ketinggian bangunan Kawasan Operasional Penerbangan (KKOP) Lanud Halim Perdanakusuma. Bangunan itu disebut ber­ada pada radius 4.000—6.000 meter dengan batas ketinggian maksimum yang semestinya 145 meter. Namun, pihak Lanud TNI AU menyebut proyek itu memiliki ketinggian hingga 151,9 meter atau lebih tinggi dari batas aman maksimum tinggi bangunan. Kawasan Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma merupakan salah satu objek vital nasional. Merujuk Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, sebuah objek vital strategis setidaknya memenuhi ciri-ciri a.l. pertama, menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; kedua, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan. Ketiga, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, dan keempat, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai salah satu pusat kegiatan transportasi utama, kawasan Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma masuk dalam kriteria objek vital nasional. Regulasi Kementerian ESDM itu tidak memuat jarak batas aman antara objek vital dengan kawasan pemukiman maupun kawasan komersial lainnya. Bahkan, depo Plumpang bukan satu-satunya yang berjarak sejengkal dari hunian penduduk. Dari penelusuran Bisnis dengan menggunakan fasilitas Google Earth, beberapa depo Pertamina sangat dekat dengan permukiman warga. Terkait dengan batas aman, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan telah berkoordinasi dengan Pertamina guna melakukan penataan objek vital nasional, khususnya terminal dan kilang minyak.

Menarik Minat Petani Muda

13 Mar 2023

Petani-petani muda bermunculan, menghasilkan produk pertanian yang dibutuhkan pasar. Ada juga yang gagal, lalu kapok terjun di sektor yang dibutuhkan dunia itu. PBB memperkirakan populasi bumi 9,7 miliar jiwa pada 2050. Untuk mencukupi kebutuhan penduduk dunia, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memproyeksikan, produksi pangan pada 2050 mesti tumbuh 70 % dibandingkan dengan 2009. Pertanian merupakan sektor yang menyediakan peluang pada saatini dan masa depan. Tapi, realitas berkata lain. Sektor pertanian didera persoalan pelakunya yang menua. Regenerasi petani tak serta-merta terjadi. Anak-anak muda yang mengolah tanah, menyemai benih, memanen hasilnya, lalu memasarkannya mulai banyak. namun, hal itu belum menghilangkan kekhawatiran dampak petani yang menua. Data FAO menunjukkan, jumlah tenaga kerja di sector pertanian, kehutanan, dan perikanan turun dari 1,043 miliar orang pada 2000 menjadi 866 juta orang pada 2021.

Berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (ILO), persentase tenaga kerja berusia muda (15-24 tahun) di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyusut dari 10,6 % pada 2010 menjadi 8,2 % pada 2019. Pandemi Covid-19 yang memukul banyak sektor perekonomian membuat anak-anak muda kembali masuk ke sektor pertanian. Dampaknya, pada 2020, porsi anak muda di sektor pertanian naik menjadi 9,1 %. Di Indonesia, berdasarkan data BPS, persentase pemuda usia 16-30 tahun yang bekerja di sector pertanian turun dari 20,79 % pada 2017 menjadi 18 % pada 2022 (Kompas, 11/3). Per Agustus 2022, dari 135,3 juta penduduk bekerja, 28,61 % bekerja di sektor pertanian. Angka ini menempatkan pertanian sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Data BPS juga menunjukkan, dari 38,703 juta tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, 25,645 juta orang atau 66,26 % berpendidikan SD, sedang yang tamat perguruan tinggi 636.398 orang atau hanya 1,64 %. (Yoga)


Tekanan Inflasi Meningkat, Warga Atur Keuangan

13 Mar 2023

Tekanan inflasi pada April 2023 diperkirakan meningkat. Tekanan inflasi itu disebabkan kenaikan harga selama periode Ramadhan dan Idul Fitri. Sebagian warga bersiasat karena harga sejumlah barang kebutuhan pokok cenderung naik. Hasil Survei Penjualan Eceran yang dirilis BI, Kamis (9/3) menunjukkan, Indeks Ekspektasi Harga (IEH) Umum April 2023 tercatat 145,1 atau meningkat dibandingkan indeks Maret 2023 yang tercatat 139,1. Direktur Departemen Komunikasi BI Fadjar Majardi mengatakan, hasil survei itu menunjukkan responden memperkirakan tekanan inflasi akan meningkat pada April 2023.

”Responden menginformasikan kenaikan harga diperkirakan terjadi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2023,” ujar Fadjar. Kenaikan itu sudah dirasakan Cynthia Andrean (31), warga Ciputat Timur, Tangsel, Banten. Cynthia mengungkapkan, dirinya belanja lebih awal karena harga barang kebutuhan pokok dirasa cukup mahal jika dibeli menjelang Ramadhan. ”Harga biasanya naik, seperti minyak goreng, beras, bawang, cabai, gula, dan daging,” ujarnya, Sabtu (11/3). Della Putri Fernandes (28), warga Serpong, Tangsel, menyiasati kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan mengurangi jumlah barang yang dia beli. ”Biasanya beli cabai 1 kg satu minggu. Kalau harga cabai mahal, beli 0,5 kg dulu,” ujarnya. (Yoga)


Ifex 2023 Dihadiri Pembeli dari 115 Negara

13 Mar 2023

Selama pergelaran Indonesia International Furniture Expo (Ifex) yang berlangsung pada 9-12 Maret 2023, tercatat hadir 12.000 pembeli dari 115 negara. Sepuluh negara dengan jumlah transaksi terbanyak ialah Australia, India, Amerika Serikat, Perancis, China, Belanda, Singapura, Jepang, Malaysia, dan Spanyol. Demikian disampaikan Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung, Minggu (12/3/2023). (Yoga)

Daya Saing Produk Tuna Perlu Ditingkatkan

13 Mar 2023

Nilai tambah produk tuna Indonesia perlu ditingkatkan untuk memenangi persaingan di pasar  global. Selain itu, mutu produk, ketertelusuran, dan sertifikasi yang memudahkan akses pasar juga harus dioptimalkan. Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari mengemukakan, komoditas tuna Indonesia tengah menghadapi persaingan ketat ditingkat global. Indonesia merupakan pemasok tuna terbesar duniadengan alat tangkap huhate (pole and line) dan pancing ulur (handline). Labelisasi produk ”Indonesian Tuna” yang mengantongi sertifikasi ekolabel dari Marine Stewardship Council (MSC) dan Fairtrade menandai produk tuna ramah lingkungan dan telah memenuhi standardisasi internasional. Namun, sertifikasi itu dinilai belum cukup untuk memenangi persaingan dagang.

”Untuk memenangi persaingan (pasar), kita harus menghasilkan produk yang kreatif serta inovasi untuk meningkatkan nilai tambah,” kata Janti dalam Diskusi Ocean Talk: ”Menghadapi ’Perang Tuna’: Catatan Putaran Negosiasi IOTC”, yang digelar Ocean Solutions Indonesia, secara  daring, akhir pekan lalu. Di sisi hilir, terdapat pula beberapa hambatan untuk mengisi pasar internasional, seperti sarana dan fasilitas unit pengolahan ikan yang belum optimal serta biaya logistik mahal yang belum terselesaikan. Akibatnya, ekspor tuna Indonesia masih kalah dari Vietnam yang memiliki biaya produksi lebih murah. Hambatan tarif ekspor tuna selama belasan  tahun juga belum bisa teratasi. ”Indonesia perlu negosiator andal agar tarif ekspor yang dikenakan di perdagangan internasional tidak membebani nelayan di sektor hulu.Tarif yang dibebankan berdampak pada pendapatan nelayan. (Yoga)


Pemanfaatan Benih Unggul Terhambat Regulasi dan Distribusi

13 Mar 2023

Penggunaan benih bersertifikat unggul perlu terus ditingkatkan agar produktivitas pertanian makin optimal guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Namun, regulasi yang tumpang tindih serta pola produksi-distribusi yang belum optimal dinilai turut membuat penggunaan benih unggul menjadi tidak optimal. Menurut Koordinator Kelompok Pengawasan Mutu Benih Ditjen Tanaman Pangan Kementan Catur Setiawan, penggunaan benih padi bersertifikat unggul menjadi salah satu indikator yang berhubungan erat dengan kualitas produksi tanaman. Sertifikasi benih juga dibutuhkan untuk menjamin mutu sekaligus mendorong efisiensi dan produktivitas padi yang ditanam petani. Akan tetapi, kata Catur, penggunaan benih bersertifikat unggul di Indonesia, khususnya padi, masih berada di angka 64 %.

Sementara penggunaan benih jagung bersertifikat sudah mencapai 75 % dan kedelai sebesar 91 %. ”Pemerintah menargetkan tahun 2024 penggunaan benih bersertifikat sebesar 80 %,” ujarnya dalam seminar yang digelar IPB University, Sabtu (11/3). Sejumlah kendala di lapangan membuat sertifikasi belum berjalan baik. Salah satunya adalah permasalahan kewenangan pengawasan dan sertifikasi antara pemda dan pemerintah pusat. Dalam sertifikasi dan pengawasan jaminan mutu benih, pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk penetapan standar pembenihan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk membina penangkar benih, mengawasi produksi, distribusi, dan lainnya. ”Ini cukup menyulitkan pemerintah pusat untuk mengoordinasikan pembenihan secara nasional. Lembaga sertifikasi ada di bawah lembaga yang juga memproduksi benih, dikhawatirkan lembaga sertifikasi tidak independen menjalankan tugasnya,” jelasnya. (Yoga)