JAKARTA — Sejumlah kalangan mengkritik panjangnya durasi persiapan dan pembangunan proyek kereta api Makassar-Parepare. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, mengatakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sangat sulit diterapkan untuk proyek sepur dengan kebutuhan dana jumbo. Proyek strategis nasional (PSN) ini pun dianggap tak menarik bagi pemodal swasta karena merupakan jalur kereta api pertama di Pulau Sulawesi. “Jadi, hitungan permintaannya belum matang. Sedangkan mayoritas investor KPBU mencari proyek yang pengembalian investasinya bagus,” tutur Aditya kepada Tempo, kemarin. Bila merujuk pada data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) selaku lembaga pengawas PSN, kebutuhan investasi proyek KA Makassar-Parepare menembus Rp 8,25 triliun. Sebanyak Rp 6 triliun dari jumlah itu dibiayai kas negara. Ada juga pendanaan lahan sebesar Rp 84 miliar yang disokong kas daerah yang dilintasi. Sedangkan porsi pembiayaan dengan skema KPBU tercatat sebesar Rp 2,1 triliun—terdiri atas belanja usaha (capex) sebesar Rp 1 triliun serta ongkos operasi dan perawatan Rp 1,1 triliun. (Yetede)

Paques, perusahaan penyedia solusi big data analitik buatan Indonesia, meluncurkan Paques Fraund Detection System (FDS) dalam gelaran acara tahunan diskusi konprehensif Paques Data Day, pada 14 Maret 2023. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari solusi anti-fraud adalah kemampuan mengolah data dan informasi dari banyak transaksi. Tidak hanya mampu mengolah data transaksi yang masif, solusi Paques Fraud Detection System (FDS) ini memiliki kemampuan untuk terus beradaptasi terhadap pola ancaman penipuan yang kerap berubah dalam mencari target baru. "Sehingga, dengan solusi yang dibangun diatas platfom big data ini, menjadi salah satu kekuatan Paques FDS dalam mengantisipasi dinamika kebutuhan customer yang terus berkembang," kata CEO dan Product Creator Paques, Benni Adham. Saat ini, PT Bank Victoria International Tbk, sudah menggunakan solusi FDS untuk mencegah terjadinya upaya penipuan dan penyelewengan yang sejalan dengan peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 mengenai menerapan strategi anti-frud. Chief of Change Management Office di PT Bank Victoria Interantional Tbk, Muhammad Rakhmadhani, mengatakan, pihaknya dalam pengembangan digitalisasi perbankan demi peningkatan produk dan layanan untuk bisa bersaing di pasar. (Yetede)

Usai ingar bingar lonjakan laba tahun 2022 yang mencengangkan, kini saatnya emiten perbankan bagi-bagi keuntungan. Sejumlah bank besar digadang bakal menebar dividen besar untuk tahun buku 2022 bagi para pemegang sahamnya. Contoh saja Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang memutuskan menebar dividen 85%, dari laba bersih tahun 2022 yang sebesar Rp 51,2 triliun. Direktur Utama BBRI Sunarso mengatakan, sekitar 85% dari total laba tahun 2022 atau setara Rp 43,49 triliun, ditetapkan sebagai dividen tunai. Adapun sisa laba BBRI senilai Rp 7,67 triliun, akan dipakai sebagai laba ditahan. Jumlah dividen tersebut, mencakup dividen interim yang sudah manajemen BBRI bagikan kepada pemegang saham pada 27 Januari 2023 silam senilai Rp 8,60 triliun. "Sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sebesar Rp 34,9 triliun," terang Sunarso usai perhelatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST, Senin (13/3). Investor kini juga bersiap mendengar kabar mengenai jumlah dividen Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Tabungan Negara (BBTN) yang akan menggelar RUPST, Selasa (14/3). Berikutnya, RUPST Bank Negara Indonesia (BBNI) pada 15 Maret dan Bank Central Asia (BBCA) pada 16 Maret juga bersiap membawa kabar baik. Kementerian BUMN berharap dividen kali ini minimal sama dari tahun sebelumnya. Dengan asumsi payout ratio sama dengan tahun sebelumnya, yakni 60%, maka potensi dividen BMRI kali ini mencapai Rp 24,7 triliun. Diikuti dividen BBNI Rp 4,57 triliun dan BBTN Rp 304 miliar. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus berpendapat, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, pendapatan negara dari kontribusi laba bank BUMN hanya ditargetkan Rp 24,8 triliun. Sedangkan pada tahun 2022 lalu, empat bank BUMN memberikan kontribusi dividen sebesar Rp 24,57 triliun.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan jumlah investor pasar modal syariah serta nilai transaksi perdagangannya bisa tumbuh 10% pada 2023. Namun target tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Kepala Pasar Modal Syariah BEI Irwan Abdalloh mengatakan, saat ini kebanyakan investor syariah didominasi oleh generasi Z atau investor muda. Pulihnya perekonomian membuat generasi ini kembali banyak berbelanja ketimbang berinvestasi. Sehingga, ada potensi perlambatan nilai, volume dan frekuensi perdagangan efek syariah. Sedikit kilas balik, sepanjang 2022, jumlah investor syariah mencapai 117.942 atau tumbuh 12,13% secara tahunan. Sementara jumlah investor syariah yang aktif di 2022 sebanyak 30.975 investor. Namun, total nilai transaksi pasar syariah hanya mencapai Rp 10,1 triliun, turun 17,88% secara tahunan. Di sisi lain, BEI masih optimistis bahwa pertumbuhan investor syariah masih akan terus berlanjut. Hal ini didorong oleh adanya penyederhanaan bank RDN, yang memudahkan masyarakat untuk membuka rekening. "Kami menargetkan investor pasar modal syariah bisa tumbuh 10%, termasuk nilai dan transaksi frekuensi" imbuh dia.

Harga obligasi dalam negeri naik pasca diumumkannya kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB). Investor dinilai masih percaya diri setelah otoritas keuangan negeri Paman Sam turun tangan membantu SVB. Kemarin (13/3), harga surat utang negara (SUN) acuan tenor 10 tahun berada di 101,26%. Posisi ini naik dari hari sebelumnya, di 100,51%. Efeknya, imbal hasil SUN seri FR0096 ini turun menjadi 6,82% dari 6,93%. Director & Chief Investment Officer Fixed Income Manulife Aset Manajemen Ezra Nazula menilai, dalam jangka pendek, terlihat dukungan investor ke pasar obligasi Indonesia. Penyebabnya, imbal hasil US Treasury turun. Senin (13/3), yield US Treasury turun 0,27% ke level 3,42%. Kurs dollar AS juga melemah, makin memberi kepercayaan bagi investor masuk ke pasar obligasi dalam negeri. Imbal hasil obligasi Indonesia pun turun. Presiden dan CEO Pinnacle Persada Investama Guntur Putra sepakat, efek kolapsnya Silicon Valley Bank ke pasar obligasi dalam negeri tidak akan begitu besar. Kejadian ini tidak menciptakan kondisi pelarian likuiditas.

Kesepakatan kredit sindikasi di awal tahun mulai menggeliat. Hal ini seirama dengan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 10,53% per Februari 2023. Merujuk ke Bloomberg League Table Reports, sudah ada empat kesepakatan kredit sindikasi sejak awal tahun hingga 13 Maret 2023 senilai US$ 1,75 miliar atau sekitar Rp 27,05 triliun (asumsi kurs Rp 15.451). Capaian ini meningkat 2% dari periode yang sama tahun lalu. Pada awal tahun ini, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) tercatat jadi jawara kredit sindikasi, diikuti Bank Central Asia (BCA) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI). EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn menyatakan, BCA berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur ke proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, dan kelistrikan, melalui pemberian kredit sindikasi. Hingga akhir Februari 2023, BCA berkontribusi dalam kredit sindikasi Rp 21,72 triliun, dengan nilai keikutsertaan sebesar Rp 6,01 triliun. Sebagai pengelola, bank bisa bertindak sebagai mandated lead arranger ataupun bookrunner. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga akan aktif terlibat dalam kredit sindikasi di tahun ini untuk menyalurkan kredit korporasi. BRI menilai prospeknya masih terbuka lebar, dan BRI sudah mengucurkan kredit sindikasi senilai US$ 312 juta hingga Februari.

Penutupan Silicon Valley Bank (SVB) oleh regulator California, AS, Jumat(10/3) merupakan kebangkrutan perbankan terbesar sejak krisis finansial global 2008. Dengan total aset sebesar 209 miliar USD, SVB merupakan tulang punggung pendanaan perusahaan rintisan berbasis teknologi. Sinyal kepanikan menyebar ke pasar keuangan global, ditandai dengan koreksi harga saham sektor perbankan dan sektor industri berbasis teknologi.  Kebangkrutan SVB seakan bagian dari meredupnya inovasi (keuangan). Hal ini dimulai dengan kolapsnya harga aset kripto (Crypto Winter), gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor usaha rintisan (start up), serta koreksi valuasi perusahaan berbasis teknologi.

Di dalam negeri, belum lama ini OJK menyatakan ada 25 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending dengan rasio kredit macet melebihi 5 %. Selain itu, terdapat 19 perusahaan finansial berbasis teknologi dengan ekuitas di bawah Rp 2,5 miliar. Padahal, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Layanan Bersama BerbasisTeknologi Informasi, pendanaan modal semua perusahaan teknologi finansial (fintech) harus di atas Rp 2,5 miliar mulai Juli 2023. Sepertinya, akan ada perusahaan tekfin yang harus gulung tikar karena tidak memenuhi ketentuan.Musim gugur sektor teknologi(keuangan) semakin terasa ganas dengan kolapsnya SVB, sementara risiko resesi global masih tetap menghantui. (Yoga)

ASEAN menekankan sentralitas sebagai landasan kerja sama. Harapannya, semakin tinggi kerja sama ekonomi, semakin rendah risiko konflik di Indo-Pasifik. ”Tujuan utama Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) adalah menurunkan ketegangan sebanyak mungkin. Tidak ada konflik, apalagi perpecahan,” kata Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn dalam kuliah umum ”Peran ASEAN di Indo-Pasifik dan Keketuaan Indonesia” di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Senin (13/3). Ia menekankan, di tengah gempuran berbagai masalah geopolitik, kekompakan dan solidaritas ASEAN menjadi kunci bisa berjalannya sentralitas organisasi ini. Krisis di Myanmar dan perang Ukraina-Rusia menunjukkan perdamaian tidak bisa disia-siakan. Konflik-konflik global kini berujung pada krisis energi dan pangan. ”ASEAN mengarusutamakan AOIP di semua kebijakan dan negara-negara mitra wicara serta negara lain yang tertarik bekerja sama,” kata Kao.

AOIP berlandaskan prinsip inklusivitas dan keterbukaan. Penekanannya pada kerja sama ekonomi dan perdagangan. ASEAN ingin AOIP bisa meningkatkan perdagangan dan investasi, baik intranegara ASEAN, negara-negara mitra wicara, maupun perusahaan-perusahaan swasta internasional. Staf Khusus Menlui RI untuk Urusan Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya  menjelaskan, keketuaan Indonesia di ASEAN selama tahun 2023 fokus membangkitkan kembali perekonomian kawasan pascapandemi Covid-19. Selain itu, juga mengamankan  pasokan energi dan pangan di tengah konflik terbuka Ukraina-Rusia. ”Kita menekankan pada kolaborasi dengan semua pihak. Kepentingan demi kesejahteraan bersama ini bervisi jauh ke  depan dan tidak elitis,” ujarnya. Keberadaan AOIP bertujuan mewujudkan ASEAN sebagai titik  pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini, di tengah segala masalah, selalu relatif stabil dengan pertumbuhan yang dinamis. (Yoga)

Bank-bank milik pemerintah dinilai belum berkontribusi besar membantu Indonesia mengurangi emisi karbon. Bank-bank tersebut masih mendanai industri sector energi kotor seperti   perusahaan batubara. Porsi pendanaan untuk mendukung energi bersih minim sehingga upaya mengatasi krisis iklim lambat. ”Sebenarnya bank-bank ini mau meninggalkan batubara, tetapi kebijakan pemerintah setengah hati meninggalkan batubara, maka mereka tak akan pernah berhenti mendanai batu bara. Seharusnya wajah pemerintah jelas, tak setengah hitam setengah hijau seperti sekarang,” kata juru kampanye 350 Indonesia, Suriadi Darmoko. Suriadi menyampaikan hal itu dalam diskusi media bertajuk ”Pesan Krisis Iklim untuk Pemegang Saham dan CEO di RUPS Bank BUMN”, di Jakarta, Senin (13/3). Laporan koalisi sipil Bersihkan Bankmu tahun 2022 menunjukkan Bank Mandiri mendanai sindikasi kredit pembangunan PLTU Jawa 9 dan 19. Bank itu juga mengucurkan pinjaman pada perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia, Adaro Energy.

Adapun Bank BRI mendanai sejumlah proyek PLTU Pangkalan Susu, Tarahan II, dan PLTU 2 Riau-Selat Panjang. BRI juga mendanai pembangunan PLTU Ultra Super Critical yang merupakan bagian dari proyek 35.000 megawatt. BNI terlibat dalam pemberian kredit kepada Adaro Energy dan perusahaan tambang batubara ABM Investama. Pertambangan batubara juga masuk 10 besar sektor usaha dalam debitor grup BNI. Selain itu, mereka juga menyoroti bank swasta nasional, Bank Central Asia, yang memberikan pinjaman pada United Tractors, perusahaan sektor alat berat dan tambang batubara. Padahal, data Kementerian ESDM per akhir 2022 menyatakan, Indonesia memerlukan dana Rp 60,61 triliun untuk pembiayaan energi baru terbarukan dan konservasi energy (EBTKE). Kebutuhan dana itu baru terpenuhi Rp 23,6 triliun atau 38,94% target 2022. Total rencana investasi EBT yang dibutuhkan Indonesia sampai 2030 sebesar Rp 1.917 triliun. (Yoga)

PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani menjelang   musim tanam gadu pada April tahun ini. Stok pupuk bersubsidi di gudang lini III atau gudang milik pemerintah kabupaten/kota mencapai dua kali lipat dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah. Senior Vice President Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menyampaikan, stok pupuk bersubsidi di gudang lini III per 13 Maret 2023 sebanyak 649.374 ton, setara 190 % atau hampir dua kali ketentuan stok minimum yang ditetapkan pemerintah sebanyak 341.556 ton. ”Stok ini terdiri dari pupuk Urea sebanyak 368.014 ton atau 178 % dari ketentuan minimum 206.856 ton dan pupuk NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) sebanyak 281.360 ton atau 209 % dari ketentuan minimum 134.690 ton,” ungkapnya di Jakarta, Senin (13/3/2023).

Sampai 11 Maret 2023, pupuk bersubsidi yang sudah tersalurkan sebanyak 1,5 juta ton atau  67,4 % alokasi yang ditetapkan untuk bulan Maret sebesar 2,23 juta ton. Rinciannya, pupuk urea sebanyak 885.675 ton atau 67,2 % dari surat keputusan dinas pertanian, pupuk NPK  sebesar 614.106 ton atau 69,3 % dari SK dinas, dan NPK kakao atau formula khusus sebanyak 5.973 ton atau 19,5 % dari SK dinas. ”Tahun ini, kami mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 7,8 juta ton, yang terdiri dari 4,6 juta ton urea dan 3,2 juta ton NPK,” katanya. Wijaya memastikan, penyaluran pupuk bersubsidi diawasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mencegah penyimpangan. (Yoga)