Kinerja penjualan ritel bulan Maret-April pada tahun ini diperkirakan bakal lebih moncer. Ini sejalan dengan adanya momentum Ramadan dan Lebaran. Hasil Survei Penjualan Eceran yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan, bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2023 sebesar 215,2. Indeks tersebut naik 6,95% dibanding bulan sebelumnya dan tumbuh 4,82% year on year (yoy). Capaian ini jauh lebih baik. Lantaran pada periode Ramadan tahun lalu yang jatuh di bulan April 2022, IPR tercatat 219,3, turun 0,5% yoy, meski secara bulanan tumbuh 6,8% month on month (mom). Dari laporan BI, naiknya penjualan eceran terjadi pada seluruh kelompok. Terutama pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi yang naik 7,2% mom, disusul kenaikan pada kelompok barang budaya dan rekreasi sebesar 4,1% mom, dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,5% mom. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono bilang, peningkatan penjualan kelompok-kelompok itu seiring periode Ramadan tahun ini. Sementara secara tahunan, pertumbuhan IPR didorong oleh pertumbuhan penjualan beberapa kelompok, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 8,5% yoy, disusul barang budaya dan rekreasi sebesar 0,5% yoy, serta subkelompok sandang sebesar 17,3% yoy. "Tren kenaikan belanja berlangsung sejak akhir Februari 2023 dan mengalami akselerasi seiring dimulainya bulan Ramadan di akhir Maret 2023," terang Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono kepada KONTAN, kemarin.

Usulan pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali mencuat buntut dari terbongkarnya dugaan gratifikasi pejabat pajak dan transaksi mencurigakan di kementerian tersebut. Komisi XI DPR RI bahkan tengah menggali lebih lanjut terkait usulan pemisahan Ditjen Pajak dari Kemkeu. Namun demikian, Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Amien Sunaryadi menolak, usulan pemisahan Ditjen Pajak dari kemkeu. Menurutnya, akan terjadi bencana besar bila keduanya dipisahkan. Selain itu, Amien menilai, bahwa pemisahan Ditjen Pajak dari Kemkeu akan sangat berisiko tinggi lantaran nantinya, tak akan ada yang melindungi Ditjen Pajak. Bahkan, Ditjen Pajak akan semakin tidak mempunyai kekuatan.

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tanah air diprediksi masih akan terus berlangsung. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan harus bersiap merogoh kocek lebih dalam lagi. Ini terlihat dari semakin meningkatnya klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang harus ditanggung badan yang juga disebut BP Jamsostek itu. Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan, pada Februari 2023 klaim JKP sebesar Rp 35,6 miliar. Angka ini jauh meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan klaim JKP ini memang tidak terlepas dari meningkatnya PHK yang terjadi dalam setahun terakhir, mulai dari sektor teknologi hingga industri manufaktur. Artinya, PHK merambah sektor padat modal dan padat karya. Di sisi lain, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) juga mengalami kenaikan. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebut, sekitar 61% peserta yang mengajukan JHT berusia 20 hingga 35 tahun. Adapun, sepanjang tahun 2022 hingga Oktober 2022, klaim JHT mencapai Rp 2,8 triliun. Anggoro menyayangkan banyak peserta yang masih bisa bekerja, namun sudah mengajukan klaim JHT. Dia  khawatir, mereka yang sudah mengajukan klaim, tidak akan memiliki tabungan lagi di saat memasuki usia pensiun.

Perusahaan yang menerapkan prinsip tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility berpotensi meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik sekaligus melebarkan akses pasar. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan potensi itu pada gilirannya mampu memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat. Menurutnya, prinsip corporate social responsibility (CSR) tidak melulu soal kegiatan sosial yang bersifat kuantitatif, tetapi bisa juga berbagai kegiatan dengan dampak signifikan bagi perubahan. “Kami sangat berharap bahwa berbagai kegiatan CSR tentunya tidak hanya karena kewajiban yang diamalkan undang-undang tetapi CSR-CSR dengan peran besarnya dalam menyelesaikan beragam permasalahan sosial ekonomi dan lingkungan,” katanya dalam webinar bertema Bridging Social Impact Measurement and Corporate Social Responsibility, Rabu (12/4). Hadir dalam webinar yang merupakan rangkaian Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2023 itu National Director Humanity Indonesia Susanto Samsudin, Head of Research Bisnis Indonesia Intellegence Unit (BIIU) Dian R Sutiono serta CSR Program Manager PT Adaro Energy Indonesia Zuraida M.H. Sementara itu, Dian R Sutiono juga menyatakan BISRA 2023 mengukur perusahaan yang memiliki kualifikasi CSR terbaik, Untuk menemukan perusahaan dengan CSR terbaik, panitia menggelar riset data kuantitatif dan kualitatif secara holistik. Data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan peserta, menurutnya, akan dilihat secara detail, termasuk melihat hasil yang sesuai dengan tujuan dari program. Dengan demikian, bisa dilihat bagaimana akhirnya dampak dari program tersebut di masyarakat.

Pemerintah Indonesia kini tengah melobi Cina agar mau mengurangi bunga pinjaman untuk menutup biaya proyek yang membengkak (cost overrun). Setelah menyepakati cost overrun US$ 1,2 miliar atau Rp 17,8 triliun, China Development Bank (CDB) selaku pemberi pinjaman memungut suku bunga 3,4-4 %. Sejumlah menteri Indonesia merayu CDB agar menekannya hingga 2 %, tawaran yang agak mustahil. Tak cuma menarik suku bunga tinggi, CDB juga kembali ke permintaan awal, yakni menuntut penjaminan utang oleh pemerintah melalui APBN. Dengan syarat-syarat itu, pemerintah Indonesia berhadapan dengan risiko besar karena pendapatan dari kereta cepat Jakarta-Bandung masih tanda tanya.

Sebelum ada kelebihan biaya proyek saja, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menjadi pengembang dan operator kereta cepat harus menanggung utang US$ 4,5 miliar atau Rp 67,1 triliun, yang merupakan konsekuensi kesepakatan Indonesia dengan Cina ihwal proporsi pembiayaan proyek, yang 75 % -nya dipenuhi lewat utang. Setelah biaya proyek bertambah, KCIC menanggung utang Rp 81,2 triliun, lebih dari separuhnya ditanggung konsorsium BUMN sebagai pemilik 60 % saham KCIC. Tingginya utang proyek kereta cepat itu tak lepas dari buruknya perencanaan. Konstruksi yang meleset, tambahan ongkos akibat pandemi Covid-19, hingga beban bunga akibat proyek molor. Segala kerepotan ini tak perlu terjadi jika pemerintah sejak awal sadar bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak layak dikerjakan. (Yetede)

Pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi umum demi mengurai kemacetan di jalan tol selama musim mudik Lebaran 2023. Hingga Selasa (11/4) sejumlah operator pesawat, kereta api, dan kapal laut memastikan ketersediaan tiket untuk menampung pemudik. Selain itu, operator menyatakan kesiapannya memenuhi kebutuhan pemudik dan mewujudkan mudik aman berkesan. ”Kami mengimbau masyarakat mudik dengan transportasi umum karena lebih nyaman, jadwal keberangkatan pasti, dan bebas macet,” kata Jubir Kemenhub Adita Irawati dalam diskusi ”Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 1444 Hijriah 2023 Bidang Laut, Udara, dan Perkeretaapian” di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Selasa (11/4).

Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia Hadis Surya Palapa mengungkapkan, hingga Selasa, tiket kereta masih tersedia sekitar 1,3 juta dari total 3 juta tiket untuk angkutan Lebaran periode 14 April-2 Mei 2023. Tiket pesawat pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia Group pun masih tersedia. Dirut Citilink Dewa Kadek Rai,  menyebut, penjualan tiket baru 57 % dari total 1,2 juta tiket yang ditawarkan. ”Animo masyarakat untuk mudik meningkat. Masih ada waktu bagi pelanggan untuk memesan tiket,” kata Dewa. Untuk mendukung penggunaan transportasi publik, operator angkutan laut, darat, dan kereta api memberikan potongan harga serta program mudik gratis. PT KAI memberikan potongan harga  20 % untuk keberangkatan 14-17 April. PT Pelni mempunyai program mudik gratis sepeda motor tahun 2023 dengan rute Jakarta-Semarang dan perbantuan penyeberangan Ciwandan-Panjang. (Yoga)

Pengelolaan hutan lestari berbasis multiusaha kehutanan memberikan kesempatan pelaku usaha sektor kehutanan berkembang sekaligus mencapai target penurunan emisi karbon. Namun, peluang itu belum dioptimalkan pelaku usaha. Kebijakan multiusaha  kehutanan diatur dalam UU No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justiano,dalam diskusi ”Bisnis Kehutanan Regeneratif”, di Jakarta, Selasa (11/4) menegaskan, kebijakan multiusaha kehutanan untuk memperkuat pengelolaan hutan lestari. (Yoga)

Kapasitas fasilitas pusat data di Indonesia telah mencapai 200 megawatt pada akhir 2022. Kapasitas itu diperkirakan bertambah 100 megawatt menjadi 300 megawatt pada 2023. Kenaikan penetrasi pengguna internet setiap tahun memengaruhi investasi baru pusat data. Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) Hendra Suryakusuma menyampaikan hal itu saat dihubungi, Selasa (11/4) di Jakarta. IDPRO berdiri pada Juni 2016 beranggotakan enam perusahaan pengelola pusat data dengan kapasitas terpasang 32 megawatt (MW). Pada 2022, jumlah anggota IDPRO bertambah menjadi 14 perusahaan. ”Beberapa anggota asosiasi telah menyatakan siap membangun fasilitas baru pusat data yang kami perkirakan kapasitasnya naik hingga menjadi 300 MW,” kata Hendra. Laporan riset konsultan properti Cushman & Wakefield tahun 2019 menyebutkan, kapasitas pusat data di Indonesia berpotensi bertambah hingga lebih dari 1 gigawatt dalam kurun sembilan tahun.

Kenaikan penetrasi pengguna internet setiap tahun menjadi pemicu utama adanya potensi pembangunan baru. Pemicu lainnya adalah bisnis gim, komputasi awan, dan konten. Hendra mengatakan, potensi penambahan kapasitas hingga menjadi lebih dari 1 gigawatt akan menyasar ke jenis fasilitas pusat data berskala hiper (hyperscale data center) sekaligus pusat data yang berlokasi dekat jaringan atau pengguna sehingga memungkinkan interkoneksi lebih cepat (edge data center). Ketua Bidang Aplikasi Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Djarot Subiantoro menambahkan, jika diukur per kapita, ketersediaan pusat data di Indonesia masih sekitar 0,6 watt per kapita; Jepang 6 watt per kapita; dan Singapura 60 watt per kapita. Artinya, banyak ruang tumbuh bagi pengelola fasilitas pusat data meskipun juga bergantung pada perkembangan SDM, infrastruktur jaringan telekomunikasi, pasokan daya listrik, dan kebijakan pemerintah. (Yoga)

Setelah lama tidak muncul di publik, pendiri Alibaba, Jack Ma, tampak dalam sebuah foto bertemu sejumlah pelajar. Tak lama setelah kemunculannya, Alibaba Group mengumumkan perombakan yang signifikan. Investor langsung merespons perubahan ini secara positif. Harga saham Alibaba langsung melonjak. Meski demikian, banyak pihak yang bertanya soal latar belakang perubahan besar ini. Alibaba Group, kekuatan tunggal dalam industri teknologi China, mengumumkan pada pekan lalu bahwa mereka berubah menjadi perusahaan induk. Perusahaan ini membawahkan enam unit bisnis terpisah. Keenam kelompok usaha baru tersebut adalah komputasi awan, media, logistik, layanan perdagangan lokal, perdagangan digital, dan e-dagang. Langkah tersebut seharusnya memberi Alibaba beberapa kebebasan.

Mereka tidak lagi berurusan dengan otoritas tunggal. Kini, mereka berhadapan dengan enam otoritas yang berbeda sehingga apabila ada masalah tidak berdampak seluruhnya pada grup. Mereka juga setidaknya bisa bernapas lega setelah mengalami masa dua tahun yang sulit. Saat itu mereka tidak bisa bergerak leluasa setelah beberapa kejadian menimpa perusahaan teknologi China. Kejadian ini berawal dari Jack Ma yang mengkritik kebijakan pemerintah di sektor keuangan, yaitu bank pemerintah disebut mirip lembaga gadai. Akibatnya, pemerintah melakukan berbagai langkah sehingga gerak Alibaba sangat terbatas. Salah satu yang menguat adalah keinginan Pemerintah China agar perusahaan teknologi tidak berada di atas otoritas yang ada. (Yoga)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari delapan provinsi yang diarahkan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. ”Ada empat bidang yang menjadi fokus, yaitu pengembangan industri produk halal, industri jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah,” ujarnya, Selasa (11/4/2023), di  Banjarmasin. (Yoga)