Ekonomi
( 40512 )KAWASAN EKONOMI, Pulau Rempang Siap Jadi Motor Baru Pertumbuhan
Setelah tertunda bertahun-tahun, Pulau Rempang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB Batam di Provinsi Kepri, kini sudah siap menjadi lokasi tujuan investasi. Pulau ini direncanakan menjadi magnet investasi untuk berbagai sektor industri, jasa, dan pariwisata sehingga diharapkan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, akhirnya setelah proses yang panjang, Pulau Rempang kini sudah bisa dan siap menerima investasi. ”Ini kemajuan dari proses panjang yang kita nanti lebih dari 18 tahun,” ujar Airlangga pada acara peluncuran program pengembangan Rempang KPBPB Batam, di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/4).
Airlangga menjelaskan, Pulau Rempang ditargetkan bisa menarik investasi sebesar Rp 381 triliun sampai dengan tahun 2080. Investasi itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri, jasa, hingga pariwisata. Dari investasi tersebut, diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 306.000 orang. ”Pengembangan kawasan ini diharapkan bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Airlangga. Kepala BP Batam Muhammad Rudi menjelaskan, investasi yang masuk diperkirakan berasal dari industri manufaktur dan jasa logistik dengan skala kapasitas menengah. Rudi menambahkan, di kawasan tersebut juga akan dikembangkan permukiman, kawasan wisata, serta kawasan jasa dan perdagangan. (Yoga)
Proyek Jalur Kereta Api Diduga Dikorupsi
KPK mengungkap dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan perbaikan pelintasan kereta api di sejumlah titik yang ditangani Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub. Dugaan korupsi ini dinilai bisa membuat proyek menjadi tidak maksimal dan merugikan masyarakat. Dalam rangkaian operasi tangkap tangan KPK di Semarang, Jateng, Jabar, Surabaya, Jatim, dan Jakarta, Selasa (11/4) ada 25 orang yang ditangkap. Mereka merupakan para pejabat pembuat komitmen dan pejabat terkait lainnya serta pihak swasta. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (12/4), menuturkan, penangkapan tersebut terkait dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan pelintasan kereta api lain di Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub.
”Sejauh ini turut diamankan uang sebagai barang bukti. Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang ribuan dollar AS,” kata Ali. Hingga pukul 23.10, KPK belum memulai konferensi pers terkait status dari 25 orang yang ditangkap serta konstruksi detail perkaranya. Jubir Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, pihaknya belum menerima kabar resmi, baik dari KPK maupun pihak lain. ”Kemenhub sangat mendukung berbagai upaya memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini,” ujarnya. Menurut pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, dugaan korupsi sektor transportasi membuat penyelesaian proyek semakin lamban. Hasil dari proyek yang dikerjakan jadi tidak maksimal. (Yoga)
Evaluasi Sistem QRIS Setelah Kasus Pemalsuan
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meninjau ulang sistem transaksi non-tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), setelah terjadinya pemalsuan kode QRIS di kotak amal sejumlah masjid di Jakarta. Evaluasi dilakukan terutama pada jenis kode statis, alias kode QRIS yang dipasang dalam bentuk stiker atau selebaran. Ketua Umum ASPI Santoso Liem menjelaskan, dalam sistem QRIS memang terdapat dua model penggunaan kode. Pertama adalah merchant presented mode (MPM), di mana pemilik usaha (merchant) menyediakan kode statis yang dipasang dalam bentuk stiker atau cetakan pada kertas. Ketika transaksi hendak dilakukan, pelanggan cukup memindai kode QR yang tersedia melalui telepon seluler. Adapun model kedua adalah customer presented mode (CPM), di mana transaksi dilakukan dengan cara sebaliknya, pemilik usaha memindai kode pada ponsel pelanggan.
"Model MPM-lah yang saat ini paling banyak digunakan, karena penggunaannya paling mudah," ujar Santoso kepada Tempo, kemarin. Namun ia juga mengakui model tersebut memiliki kelemahan dan celah yang rawan disalahgunakan, sebagaimana kasus penggantian stiker kode QRIS di sejumlah masjid di Jakarta. Pasalnya, model tersebut digunakan di lokasi-lokasi yang tak ditunggui. Akibatnya, ketika konsumen melakukan transaksi, tidak ada pihak yang dapat mengkonfirmasi keamanan dan ketepatan transaksi yang dilakukan. Misalnya pada transaksi kotak amal di rumah ibadah. (Yetede)
Mencari Cara Selamatkan Rekayasa Industri
Pemerintah masih menggodok skema restrukturisasi untuk menyelamatkan PT Rekayasa Industri atau Rekind. Anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) bidang konstruksi khusus industri ini terjebak dalam masalah keuangan. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Pahala Mansyuri menyatakan opsi restrukturisasi sudah mengerucut. Pemerintah telah mengusulkan opsi tersebut kepada Komisi BUMN DPR, kemarin. Setelah ada lampu hijau, aksi perbaikan kinerja Rekind bisa segera diimplementasikan. Dia menyebutkan salah satu strateginya adalah melibatkan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk membantu proses restrukturisasi. Rencananya, aset Rekind bakal dijual ke PPA sebagai konversi utang mereka. "Saat ini sedang dilakukan kajiannya," katanya di kompleks DPR, kemarin.
Menurut Pahala, Kementerian BUMN juga sedang memikirkan cara untuk meningkatkan ekuitas Rekind. Dia mengungkapkan, perusahaan tersebut perlu melakukan beberapa aksi korporasi untuk menambah ekuitas. Opsi penyelamatan Rekind lain yang muncul berkaitan dengan pengurangan beban biaya perusahaan. Anggota Komisi BUMN DPR RI, Harris Turino, menuturkan perusahaan ini banyak menanggung denda akibat terlambat menyelesaikan proyek. "Kalau pemilik proyeknya BUMN, jangan didenda untuk proyek-proyek yang terdampak Covid-19," ujarnya. Namun, untuk bisa meloloskan perusahaan dari beban tersebut, butuh payung hukum baru.Harris sendiri sebelumnya mengusulkan agar Rekind bisa mendapat penyertaan modal negara (PMN) supaya bisa bertahan. "Sepanjang sejarahnya, Rekind belum pernah mendapat PMN," kata dia. (Yetede)
Antam Tagih Komitmen Investasi LG Energy
PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mengejar realisasi komitmen investasi LG Energy Solution di industri baterai kendaraan listrik dalam negeri. Perwakilan kedua perusahaan itu bakal duduk bersama dalam waktu dekat untuk merealisasi komitmen tersebut. Antam dan LG Energy sebelumnya bersepakat membentuk perusahaan patungan guna mengolah nikel menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Antam telah melepas 49 % saham anak usahanya di pertambangan nikel, yaitu PT Nusa Karya Arindo, demi kerja sama tersebut. Perusahaan ini bertugas menyuplai ore nikel berkadar rendah kepada LG untuk diolah di smelter (pabrik peleburan) di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Pembentukan perusahaan patungan tersebut seharusnya sudah selesai pada Desember 2022. Namun kesepakatan belum bisa dicapai karena LG masih berkutat dengan perubahan struktur konsorsium mereka yang akan menjadi mitra Antam. "Anggota konsorsium LG ada perubahan, sedang difinalkan," ujar Direktur Utama Antam, Nicolas D. Kanter, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Konsorsium tersebut terdiri atas LG, Zhejiang Huayou Cobalt, LX International, dan Posco. (Yetede)
Impor Darurat Sebelum Terlambat
Kementerian BUMN masih berupaya memboyong rangkaian pengganti KRL Jabodetabek yang sudah tua lewat pintu impor. Wakil II Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan opsi peremajaan armada lama alias retrofit baru bisa diterapkan mulai tahun depan bila menimbang durasi pengerjaannya. "Kami minta izin melakukan impor darurat saja. Sekitar 10-12 rangkaian untuk memenuhi kebutuhan 2023," ucapnya seusai rapat di Komisi BUMN Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta, kemarin. Kartika memastikan skema darurat ini masih serupa dengan skema impor yang sebelumnya direncanakan PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI. Artinya, pengganti KRL uzur nantinya tetap berupa kereta bekas dari Jepang yang dibeli dengan dana milik anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut.
“Skemanya sama, karena spesifikasinya sudah jelas. Jadi, ini masalah izin saja., ujar Kartika. KCI sempat akan mengimpor 29 rangkaian KRL tipe E217, yang terdiri atas 120 unit KRL untuk 2023 dan 228 unit untuk tahun berikutnya. Impor kian mendesak karena 10 rangkaian KRL yang berusia di atas 45 tahun harus diganti sebelum akhir tahun ini. KRL pengganti juga diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna KRL Jabodetabek yang diprediksi mencapai 273,6 juta orang pada 2023 dan 446 juta orang pada 2030.. (Yetede)
Kolaborasi BSI, PP Muhammadiyah, BP Tapera, dan Perumnas Maksimalkan Penyaluran KPR Syariah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PP Muhammadiyah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) menjalin kerja sama penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera FLPP kepada pegawai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah. Dalam program ini, BSI mendukung program PP Muhammadiyah, yakni pengadaan rumah bagi guru-guru sekolah serta tenaga kesehatan di Amal Usaha Muhammadiyah di Indonesia. Kerja sama ini merupakan salah satu langkah dari BSI untuk memaksimalkan penyerapan kuota pembiayaan FLPP tahun 2023 lewat pro gram BSI KPR Sejahtera FLPP.
Menurut Dirutb BSI Hery Gunardi, kerja sama ini merupakan lanjutan kolaborasi yang terjalin sebelumnya antara BSI dan Muhammadiyah. BSI berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam memberikan solusi kepada masyarakat untuk memiliki hunian yang layak. BSI memberi kemudahan bagi anggota Amal Usaha PP Muhammadiyah yang ingin memiliki rumah, antara lain bebas premi asuransi dan PPN, cicilan tetap hingga 15 tahun, dan subsidi bantuan uang muka hingga sebesar Rp 4 juta. Selain itu, BSI juga memberikan program KILAU SURYA yang akan dilaksanakan selama periode 1 April - 30 Juni 2023 berupa subsidi biaya proses pembiayaan senilai Rp 1 juta. (Yetede)
Inflasi Inti AS Masih Panas
Harga-harga konsumen di AS hampir tidak naik pada Maret 2023 karena biaya BBM turun. Tetapi harga sewa hunian yang tinggi membuat tekanan terhadap inflasi tetap panas, sehingga dapat dipastikan The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga lagi awal bulan depan. Depnaker AS melaporkan pada Rabu (12/04) indeks harga konsumen (IHK) AS naik 0,1% bulan lalu, setelah naik 0,4% pada Februari. Sementara dalam rentang 12 bulan hingga Maret 2023, IHK naik 5,0%. Angka ini menunjukkan kenaikan tahunan atau year-on-year (yoy) terkecil sejak Mei 2021. IHK AS naik 6,0% yoy pada Februari 2023. IHK tahunan di AS memuncak di level 9,1% pada Juni tahun lalu. Yang merupakan kenaikan terbesar sejak November 1981. Tapi sejak itu terus menurun dan mencapai level 5,0% pada Maret 2023. Angka inflasi terakhir ini masih dua kali lipat target The Fed yang sebesar 2%.
“Ketika ekonomi melambat, harga konsumen akan melambat lebih jauh dan akan membawa inflasi lebih dekat menuju target jangka panjang The Fed sebesar 2%,” kata Jeffrey Roach, kepala ekonom AS di LPL Financial, kepada CNBC. Inflasi yang terus-terusan tinggi, pengetatan pasar tenaga kerja, dan tanda-tanda bahwa tekanan pasar keuangan telah mereda akan memungkinkan The Fed untuk terus memprioritaskan pemulihan stabilitas harga. Namun demikian, jalan menuju disinflasi kemungkinan akan bergelombang. Karena tekanan yang dating dari biaya jasa jauh dari hunian. Dalam 12 bulan hingga Maret 2023, IHK inti naik 5,6% setelah naik 5,5% di Februari. (Yetede)
IMF Ingatkan Kemungkinan Ekonomi AS Hard Landing
Dana Moneter Internasional atau IMF pada Rabu (12/04) mengingatkan bahwa potensi penurunan ekonomi AS tetap ada, meskipun data-data yang sudah keluar menggembirakan. Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath mengatakan, IMF terkejut dengan kekuatan pasar tenaga kerja AS dan belanja konsumen. Sehingga mendorong lembaganya untuk merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk AS. Komentarnya muncul tak lama setelah data inflasi AS terbaru menunjukkan tanda-tanda penurunan.
“Jika Anda melihat data terbaru, Anda melihat beberapa tanda pelemahan. Itu memberi kita kemungkinan bahwa kita bisa menghindari resesi,” kata dia kepada CNBC, di sela Pertemuan Musim Semi Bank Dunia-IMF di Washington, DC, AS. IMF pada Selasa (11/04) merilis laporan World Economic Outlook terbarunya, yang mana ekonomi AS diprediksi tumbuh sebesar 1,6% tahun ini, naik dari perkiraan 1% pada 2022. “Jika Anda melihat angka pertumbuhan, kami melihat angka partumbuhan yang sangat rendah untuk AS, sehingga risiko hard landing tetap ada,” kata Gopinath. (Yetede)
Mendag Minta Investor Asing Gandeng Pemasok Lokal
Mendag Zulkifli Hasan meminta investor asing meningkatkan kerja sama dengan para pemasok lokal serta turut memberi pembinaan kapasitas dan kapabilitas. “Investor yang membina pemasok lokal akan diuntungkan dengan konsistensi kualitas produk dan jumlah produksi. Pemasok Indonesia pun akan mendapatkan pengetahuan melalui transfer pengetahuan mengenai mutu barang yang terbaik sesuai standar nasional, standar Jepang dari PT Okabe, maupun standar internasional,” kata Zulhas dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (12/04). Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Zulkifli dengan PT Okabe Hardware Indonesia (OHI) pada Selasa (11/04) dia menyampaikan dukungan dan mengapresiasi investasi PT OHI di Indonesia.
Investasi PT OHI diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal seiring rencana ekspansi perusahaan tersebut melalui pembukaan cabang cabang baru. “Pembukaan galeri baru akan memberi dampak langsung bagi ekonomi sekitar,” kata dia. PT OHI pun mengajak Mendag meresmikan pembukaan Okabe Gallery yang pertama di Jalan Jalur Sutera 32A (Serpong Utara), Kota Tangsel, Banten. Pembukaan dan peresmian Okabe Gallery direncanakan pada 19 Mei 2023. PT OHI adalah perusahaan penanaman modal asing yang merupakan anak perusahaan Okabe Co Ltd Japan yang berpusat di Tokyo, Jepang. PT OHI bergerak di bidang eceran bahan bangunan dengan bidang usaha bahan konstruksi antara lain logam, porselen dan kayu, dan perlengkapan rumah tangga. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









