Duta Besar RI untuk Kuwait Lena Maryana saat ditemui di Kedutaan Besar RI di Kuwait mengatakan, ”Kuwait adalah negara maju dan dari sisi ekonomi produk domestik bruto mereka besar. Kita mengupayakan diplomasi ekonomi terus digalakkan dengan prioritas bagaimana menarik investasi dan foreign direct investment Kuwait ke Indonesia,” kata Lena. Salah satu yang kini tengah diincar adalah kerja sama di sektor energi yang dimotori oleh Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC). ”Pada tahap awal diharapkan KUFPEC bisa menginvestasikan 1 miliar USD dari 10 miliar USD yang bisa ditanamkan di Tanah Air, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral. Itu target kami, mudah-mudahan bisa kita realisasikan,” kata Lena. Pada Mei lalu, KBRI di Kuwait bersama Kuwait Chamber of Commerce and Industry (Kamar Dagang dan Industri Kuwait/KCCI) menggelar Indonesia Investment Forum (IIF) di Kuwait. Dalam forum yang diarahkan untuk menarik lebih banyak investor Kuwait untuk berinvestasi di Indonesia itu, Deputi Menteri Bidang Investasi Kementerian Investasi Nurul Ichwan menawarkan kepada pebisnis Kuwait untuk berpartisipasi dalam 69 proyek.

Dalam pernyataan pers KBRI disebutkan, pada kesempatan itu, Indonesia juga menawarkan berbagai fasilitas dan insentif untuk investasi. Selain itu, Staf Khusus Menteri Investasi Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi Muhammad Pradana Indraputra memaparkan juga beberapa proyek yang dapat dikerjasamakan, antara lain pembangkit listrik tenaga surya di Banten, industri minyak goreng di Jambi, dan proyek-proyek investasi potensial lainnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Selain itu, ditawarkan juga peluang untuk berinvestasi dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). IIF dihadiri 37 pengusaha dan pemangku kepentingan dari berbagai perusahaan investasi Kuwait, antara lain, dari Kuwait Investment Authority, Union Investment Companies, Al Bader Trading Co, Marawi Group, Bin Sabt Group Companies, Fouad Al Ghanim & Sons Group of Companies. (Yoga)

Kelompok pengeluaran pendidikan menyumbang inflasi bulanan tertinggi pada Juli 2023. Secara tahunan, inflasi biaya pendidikan cenderung meningkat. Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi guna meredam inflasi biaya pendidikan. BPS, Selasa (1/8) merilis, inflasi pada Juli 2023 tercatat 0,21 % secara bulanan. Berdasarkan kelompok pengeluaran, pendidikan mencatatkan inflasi tertinggi, yakni 0,66 % dan andil 0,04 %. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, berdasarkan data historis, inflasi kelompok pengeluaran biaya pendidikan cenderung terjadi pada Juli-September bersamaan tahun ajaran baru. ”Kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil  inflasi pada dua bulan ke depan,” ujarnya.

Sepanjang 2020-2023, kata Pudji, inflasi bulanan biaya pendidikan pada Juli dan Agustus cenderung meningkat. Setiap Juli, inflasi bulanan kelompok pengeluaran ini 0,16 % (2020), lalu 0,18 % (2021), dan 0,34 % (2022). Sementara itu, pada Juli 2023, tercatat 0,66 % atau lebih tinggi dibandingkan Juli tiga tahun sebelumnya. Adapun setiap Agustus, inflasi biaya pendidikan mencapai 0,57 % (2020), 1,2 % (2021), dan 1,85 % (2022). Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, pemerintah sebaiknya melakukan intervensi guna meredam kenaikan biaya pendidikan. ”Pendidikan merupakan bagian penting dalam pengembangan SDM. Namun, pemerintah terbatas dalam menyediakannya (layanan pendidikan) sehingga lebih banyak swasta,” ujarnya. Oleh sebab itu, pemerintah bisa memberikan bantuan biaya fasilitas dasar pendidikan yang dibutuhkan dalam pengembangan SDM, seperti menambah alokasi bagi sekolah swasta dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Program Indonesia Pintar. (Yoga)

Kebijakan pengetatan moneter yang berlanjut di sejumlah negara maju sejauh ini dinilai tidak berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Rupiah diyakini bakal konsisten menguat ditopang oleh kinerja pasar surat utang negara yang stabil dan kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang mulai diterapkan bulan ini. Sampai 28 Juli 2023, nilai tukar rupiah tercatat menguat 3,13 % secara tahun kalender (year to date) atau sejak akhir Desember 2022. Penguatan nilai tukar rupiah itu terjadi ditengah ketidakpastian pasar keuangan global dan berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Pekan lalu, bank sentral AS, The FederalReserve (TheFed), baru saja menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak 25 basis poin hingga mencapai 5,25-5,5 %, tertinggi dalam dua dekade.

The Fed diperkirakan masih akan menaikkan lagi suku bunga acuannya sebanyak satu kali pada September 2023 hingga menyentuh level 5,75 %, seiring tekanan inflasi di negara maju yang masih relative tinggi. Proyeksi inflasi global masih diliputi ketidakpastian seiring adanya potensi kenaikan inflasi pangan dunia. Menkeu Sri Mulyani meyakini, meski di tengah tekanan inflasi global, nilai tukar rupiah akan konsisten menguat dengan ditopang oleh indikator fundamental ekonomi yang kuat, imbal hasil surat berharga negara (SBN) yang menarik, serta kebijakan wajib parkir DHE SDA yang berlaku mulai bulan ini. ”Nilai tukar rupiah akan tetap terkendali untuk mendukung stabilitas perekonomian,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) triwulan II tahun 2023 di Gedung BI, Jakarta, Selasa (1/8). (Yoga)

Sebanyak 13 sapi bakalan yang dikirim dari Australia terinfeksi lumpy skin disease atau LSD. Atas temuan itu, Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI Bambang, Selasa (1/8/2023), di Jakarta, menyatakan, pihaknya memutuskan untuk tidak menerima sapi bakalan impor dari empat peternakan di Australia yang berkaitan dengan temuan tersebut. Penghentian itu bersifat sementara hingga terbukti bebas dari LSD. (Yoga)

Sebanyak 10.000 ton cangkang kelapa sawit dari Aceh diekspor ke Jepang via Pelabuhan Krueng Geukuh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, oleh PT Biomassa Andalas Indonesia Kharisma. ”Kami jual ke Jepang, pada perusahaan pembangkit listrik, sebagai bahan bakar pengganti batubara. Harganya 130 dollar AS per ton,” kata Direktur PT Biomas Andalan Indonesia Kharisma Peter Halim, Selasa (1/8/2023). (Yoga)

Inflasi tahunan di Jakarta untuk pertama kali ada di bawah 3 persen, terhitung sejak Juli 2022 (3,50 persen). Badan Pusat Statistik DKI Jakarta merilis inflasi tahunan itu, Selasa (1/8/2023). Pelaksana Tugas Kepala BPS DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi mengatakan, pemerintah daerah harus tetap mengupayakan langkah strategis agar inflasi tetap terkendali. Dalam empat bulan terakhir, inflasi Jakarta menunjukkan tren penurunan. (Yoga)

Dewan Transportasi Kota Jakarta merekomendasikan usulan tarif bersubsidi layanan penugasan Transjakarta rute SH 1 Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Rp 5.000 per orang. Usulan itu diperoleh dari hasil survei PT Transportasi Jakarta yang mendapati 73 persen penumpang layanan SH 1 itu adalah warga DKI Jakarta. Ketua DTKJ Haris Muhamaddun, Selasa (1/8/2023), menjelaskan, rekomendasi itu disampaikan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melalui surat tertanggal 31 Juli 2023. Pj Gubernur akan mengkaji sebelum memutuskan. (Yoga)

Kewajiban memarkir devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) pada sistem keuangan dalam negeri memantik penolakan dari kalangan pelaku usaha. Pelaku usaha yang bergerak di sektor SDA kompak menolak aturan tersebut dengan alasan ketentuan itu bisa mengganggu arus kas ( cashflow ) perusahaan saat harga komoditas melandai. Menurut para pebisnis, DHE umumnya langsung diputar untuk mengimpor bahan baku dan membayar kebutuhan operasional lain. Kewajiban memarkir dana selama tiga bulan bisa mengganggu kebutuhan pendanaan itu dan mengganggu kinerja usaha. Penolakan itu salah satunya datang dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Budhi Wibowo. Ia mengatakan, margin profit sektor perikanan kurang dari 5%. "Margin kecil, jadi sangat mengganggu arus kas," kata Budhi kepada KONTAN, Selasa (1/8). Selain pebisnis perikanan, pelaku usaha perkebunan sawit juga mempersoalkan hal yang sama. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, dengan DHE ditahan 30% selama tiga bulan, maka modal kerja perusahaan menjadi terganggu. Padahal, mereka membutuhkan dana tersebut untuk operasional, termasuk membayar pinjaman bank. Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I), Haykal Hubeis, mengaku, dapat memaklumi terbitnya kebijakan DHE SDA tersebut. Namun, di sisi lain, Haykal menilai, peraturan ini berpotensi menganggu arus kas perusahaan yang bergerak di sektor SDA. Penolakan sebelumnya sudah disuarakan para pebisnis batubara. Alasan mereka, margin yang didapat eksportir batubara tidak mencapai 30% saat harga batubara turun, sejak setahun terakhir.

Pemerintah harus mengelola fiskal ke depan secara lebih ketat. Pasalnya, anggaran subsidi hingga akhir tahun nanti berpotensi membengkak dan melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Konsumsi energi bersubsidi juga berpotensi jebol. Ambil contoh penggunaan elpiji tabung 3 kilo gram (kg). Mengacu ke hitungan PT Pertamina Patra Niaga, kuota elpiji subsidi sepanjang tahun ini akan mencapai 8,2 juta metrik ton, lebih tinggi daripada kuota tahun ini sebesar 8 juta ton. Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu), konsumsi gas melon per akhir Mei 2023 mencapai 3,3 juta ton, tumbuh 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Karena itu, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pertengahan Juni lalu, manajemen Pertamina Patra Niaga mengusulkan selisih nilai subsidi Rp 32,4 triliun dari alokasi awal untuk menambah volume subsidi elpiji 3 kg yang akan lebih 2,7% menjadi 8,2 juta ton tersebut. Nah, elpiji subsidi, konsumsi bahan bakar minyak (BBM)dan listrik subsidi juga berpotensi jebol. Pasalnya, berdasarkan data Kemkeu pula, realisasi BBM maupun listrik subsidi meningkat. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Wahyu Utomo tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi terkait perhitungan anggaran subsidi energi hingga akhir tahun ini. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa bilang, saat ini pemerintah masih tertolong oleh stabilnya harga minyak dan rendahnya harga gas. Namun, "Kalau volume elpiji 3 kg naik, subsidi pasti naik juga," kata dia, kemarin. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengingatkan pemerintah bahwa konsumsi energi akhir tahun bisa jebol seiring momentum Natal dan Tahun Baru, juga aktivitas produksi barang dan jasa menjelang tahun politik 2024.

Ekonomi dalam negeri yang semakin melaju menyebabkan permintaan semen makin positif. Mayoritas emiten saham semen di Bursa Efek Indonesia (BEI) pun masih mencatatkan kenaikan laba bersih sepanjang semester pertama 2023. Produsen semen terbesar di Tanah Air, PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), sebagai contoh, membukukan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 866 miliar. Jumlah ini naik tipis 3,1% ketimbang laba bersih SMGR di periode sebelumnya yang sebesar Rp 840 miliar. Menyusul SMGR, ada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Produsen semen terbesar kedua di Indonesia ini meraup laba bersih senilai Rp 698,43 miliar. Tumbuh 139,5% dari laba bersih di periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 291,54 miliar. Tak mau kalah, emiten produsen semen merah putih, yakni PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) juga mencetak kinerja mentereng sepanjang semester pertama 2023. CMNT mencetak kenaikan laba bersih hingga 345,8% menjadi Rp 223,24 miliar. Tak mau ketinggalan, PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) juga mencetak pertumbuhan kinerja, meski tumbuh moderat sepanjang semester pertama 2023. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Andreas Saragih optimistis, produsen semen tanah air akan mencetak kinerja keuangan yang lebih solid ke depannya. Hal ini didorong salah satunya harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) yang relatif stabil. Ini didukung oleh persaingan yang terkendali.