Kemendikdasmen memperbolehkan Guru ASN PPPK Mengajar di Sekolah Swasta

;

Kemendikdasmen memperbolehkan Guru ASN PPPK Mengajar di Sekolah Swasta

Ekonomi Yoga 17 Dec 2024 Kompas

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperbolehkan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK mengajar di satuan pendidikan swasta. Distribusi guru aparatur sipil negara ini diharapkan jadi solusi pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia Mohammad Fatah, dihubungi dari Jakarta, Senin (16/12/2024), mengapresiasi keputusan pemerintah itu. Selama ini, seleksi ASN PPPK telah membuat guru-guru di sekolah swasta mengundurkan diri demi mengejar status ASN PPPK, lalu berpindah mengajar ke sekolah negeri. Bagi guru yang diangkat menjadi PPPK, ini tentu anugerah. Akan tetapi, bagi sekolah swasta, mereka akan kekurangan guru.

Sementara tak mudah untuk merekrut guru dari lulusan sarjana pendidikan karena terbentur tawaran gaji minim, sekadar sesuai upah minimum regional (UMR) atau justru di bawah UMR.”Kami menyambut baik kebijakan ini. Kalau tidak ada kebijakan tersebut, sekolah swasta akan ditinggal guru-guru terbaiknya. Hanya, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas,” kata Fatah. Regulasi yang diharapkan Fatah adalah sekolah swasta tetap harus diberikan otoritas untuk mengelola sumber daya manusia di sekolahnya,termasuk mengelola guru-guru berstatus ASN PPPK. Selainitu, pengelola sekolah swasta juga bisa mengajukan kebutuhan guru kepada pemerintah untuk mengisi kekosongan guru di sekolah swasta. ”Meski bekerja di sekolah swasta, pihak sekolah seharusnya tetap punya kemandirian dan kebebasan memanage (mengelola) guru tersebut,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah harus membuat regulasi khusus terkait guru PPPK mengajar di sekolah swasta. Hal ini demi memberikan kepastian kepegawaian bagi guru ASN PPPK tersebut. Regulasi itu mesti disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Badan Kepegawaian Negara. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menambahkan, penerapan kebijakan ini harus adil bagi guru. Sebab, seharusnya tak ada perbedaan antara guru swasta dan guru negeri yang sama-sama mengabdikan diri untuk mendidik anak bangsa.(Yoga)