Mempertanyakan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

;

Mempertanyakan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

05 Nov 2024 Kompas

Ambisi pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun dipertanyakan karena dinilai kurang realistis. Skema gotong royong penyediaan rumah yang dicanangkan pemerintah perlu diimbangi regulasi dan strategi yang jelas. Kebijakan pembiayaan juga perlu diperbarui. Beragam pertanyaan dan keraguan terkait program 3 juta rumah per tahun mengemuka dalam Raker Komisi V DPR dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (4/11). Dalam rapat itu, anggota Komisi V DPR, Lasarus, mengatakan, masalah kekurangan (backlog) rumah adalah problem menahun. Angka kekurangan rumah tidak berkurang signifikan meski program penyediaan rumah terus digulirkan. Lima tahun terakhir, alokasi anggaran pemerintah untuk pembiayaan perumahan Rp 119 triliun, tapi total penyediaan rumah hanya bisa dicapai 2,17 juta unit.

Pada periode 2024-2029, pemerintah justru kenargetkan penyediaan 3 juta unit rumah tiap tahun. ”Untuk bisa mencapai 3 juta rumah per tahun, setiap hari harus bisa membangun 8.220 unit rumah. Untuk mencapai 3 juta rumah pada tahun 2025 dengan anggaran pemerintah Rp 5 triliun, tentu jauh panggang dari api,” ujar anggota Fraksi PDI-P DPR tersebut. Ia mengilustrasikan, kebutuhan anggaran untuk bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 3 juta unit mencapai Rp 60 triliun, tidak termasuk pembangunan rumah tapak. Sementara, hingga saat ini belum ada dokumen terkait peta jalan pencapaian 3 juta rumah per tahun. Menurut Lasarus, penyediaan lahan merupakan hal mendasar dari proses penyediaan perumahan rakyat. Namun, penyediaan lahan perumahan kerap menuai persoalan hukum. Karena itu, masalah lahan perlu disikapi hati-hati, terutama lahan yang dihibahkan untuk perumahan rakyat. (Yoga)