Anggaran Belum Juga Cair

;

Anggaran Belum Juga Cair

08 Jul 2020 Republika, 26 Jun 2020

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan keseriusan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 pada Desember mendatang. Sebab, hingga tahapan pilkada kembali dilanjutkan sejak Senin (15/6), pemerintah belum mencairkan penambahan anggaran untuk kebutuhan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), wakil rakyat mencecar kesiapan anggaran pilkada yang digunakan untuk tahapan verifikasi faktual bakal calon perseorangan dalam pilkada.

Anggota Komisi II Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid dan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, menyarankan agar pilkada dibatalkan, bahkan mengusulkan agar Komisi II membuat surat kesepakatan untuk memecat Menteri Keuangan. Ketegasan tersebut menurutnya penting dilakukan mengingat anggaran tersebut dibutuhkan oleh KPU agar pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 tidak membahayakan masyarakat dan penyelenggara pemilu.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, pihaknya sudah memberikan batas waktu pencairan tambahan anggaran bisa dilakukan. Namun, batas waktu tersebut berkali-kali direvisi lantaran usulan anggaran yang sudah disetujui Kementerian Keunangan dalam Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) tidak juga turun.

KPU RI sudah memerintah kan jajaran KPU daerah yang tidak memiliki anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) tidak melaksanakan tahapan verifikasi faktual.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah ingin menghindari adanya kepala daerah yang dijabat pelaksana tugas (plt). Plt dinilai tidak maksimal karena tak memiliki kewenangan definitif.