Pemerataan Air Bersih, Tantangan Jadi Kota Global

;

Pemerataan Air Bersih, Tantangan Jadi Kota Global

06 May 2024 Kompas

Pemerataan dan persoalan cakupan air bersih menjadi tantangan serius bagi Jakarta untuk menjadi kota global. Sebab, belum semua warga Jakarta bisa mengakses kebutuhan dasar tersebut, terlebih di wilayah utara. Pihak Perumda PAM Jaya pun membidik target 77.000 sambungan pipa baru di seluruh DKI Jakarta pada 2024. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, menyebut bahwa kebutuhan air bersih menjadi tantangan Jakarta sebagai kota global seusai melepas statusnya sebagai ibu kota. Hingga pengujung tahun 2023, air bersih baru menjangkau 67 % warga Jakarta.

”Ketersediaan air bersih secara merata perlu dipikirkan dengan betul. Apalagi, ini untuk kepentingan Jakarta 3,5 tahun bahkan 10 tahun ke depan dengan status Daerah Khusus Jakarta yang sebagai satu kawasan kota global,” katanya, Sabtu (4/5). Judistira menambahkan, persoalan tersebut menjadi tantangan serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Sebab, kondisi kekurangan air bersih ini diperparah dengan perbedaan kualitas air antar wilayah. ”Kita tahu, wilayah Jakarta Utara itu kualitas air atau rasa airnya berbeda dengan kualitas air di Jakarta Barat, apalagi di Jakarta Selatan. Di Jakarta Utara ini airnya agak asin,” kata Judistira. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta dinilai perlu segera merancang program-program penyediaan air yang dapat berdampak luas dan berkeadilan bagi semua warga Jakarta.

”Kita ingin di tahun 2025 ada peningkatan kualitas yang lebih baik dalam hal pengelolaan dan pembangunan di Jakarta. Khususnya pemerataan cakupan air bersih,” ujar Judistira. DPRD DKI mendesak Pemprov DKI menyediakan sanitasi yang layak, antara lain, guna membantu mengatasi tengkes (stunting), khususnya, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, umumnya. Sebab, perbaikan sanitasi di nilai bukan hanya melalui peRbaikan asupan gizi, melainkan juga perbaikan lingkungan tempat tinggal, seperti penyediaan air bersih yang baik. Penanganannya harus dilakukan dengan memasukkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan mengerahkan sumber daya dan program yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. (Yoga)