Belanja Aparatur Dominasi APBD DKI

;

Belanja Aparatur Dominasi APBD DKI

Politik dan Birokrasi Yoga 10 Jan 2024 Kompas

Pemprov DKI Jakarta melaporkan realisasi APBD DKI Jakarta 2023 berjalan optimal. Namun, realisasi itu masih dominan untuk belanja aparatur ketimbang belanja modal bagi pelayanan warga. APBD DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 79,52 triliun, berkurang dari penetapan awal Rp 83,78 triliun karena masih dalam pemulihan dari pandemi Covid-19. Pemprov DKI melaporkan, realisasi pendapatan daerah Rp 71 triliun dari target Rp 70,6 triliun, naik Rp 3,7 triliun dari tahun 2022 sebesar Rp 67,3 triliun. Realisasi pendapatan daerah itu berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 49,1 triliun, melewati target Rp 48,4 triliun. PAD terdiri dari pajak daerah Rp 43,5 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 545,8 miliar, dan lain-lain yang sah Rp 4,6 triliun, serta retribusi daerah Rp 454 miliar. Selain PAD, ada pula pendapatan dari transfer pemerintah pusat Rp 20,2 triliun dan lain-lain yang sah Rp 1,7 triliun.

Realisasi belanja daerah Rp 66,7 triliun dari anggaran Rp 72,1 triliun. Realisasi ini naik dari tahun 2022 sebesar Rp 64,8 triliun. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi Rp 57,5 triliun untuk pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal Rp 8,8 triliun untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, dan aset tetap lainnya, serta bantuan keuangan Rp 356,4 miliar. APBD DKI Jakarta di atas kertas terealisasi dengan optimal, tapi, realisasinya lebih dominan untuk belanja aparatur ketimbang belanja modal bagi pelayanan warga. Ketua Forum Warga Kota Jakarta Ary Subagyo Wibowo mengatakan, di lapangan realisasi anggaran tidak optimal karena lebih banyak untuk belanja aparatur. Seharusnya lebih banyak belanja modal bagi pelayanan warga. (Yoga)