Menanti Arah Baru Kebijakan ”Pajak Dosa”
Setelah berulang kali maju mundur, pemerintah kembali bertekad menerapkan kebijakan cukai yang lebih ”berani” tahun ini. Mulai dari menambah obyek cukai baru untuk minuman manis dan produk plastik sampai melanjutkan kenaikan tarif cukai rokok. Harapannya arah baru kebijakan ”pajak dosa” membantu mengerek penerimaan negara sekaligus menyehatkan masyarakat. Tahun 2023 ditutup dengan kinerja penerimaan cukai yang lesu. Kemenkeu mencatat, sampai 12 Desember 2023, penerimaan cukai terkontraksi 3,7 % dibanding 2022 atau baru terealisasi Rp 196,7 triliun (86,6 % dari target). Besar kemungkinan, setoran cukai 2023 tidak akan tercapai sesuai target. Penyebab utamanya adalah anjloknya penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok yang selama ini menjadi penyumbang setoran cukai terbesar akibat maraknya peredaran rokok ilegal, tren peralihan konsumsi dari rokok konvensional ke rokok elektrik, serta fenomena downtrading atau peralihan konsumsi rokok ke golongan lebih rendah dengan tarif cukai yang jauh lebih murah.
Dalam APBN 2024, pemerintah tetap memasang target penerimaan cukai yang ambisius tahun ini, yaitu Rp 246,1 triliun atau tumbuh 8,3 % dibandingkan target tahun 2023. Ada dua strategi atau ”gebrakan” utama yang disiapkan pemerintah untuk mengejar target tersebut. Pertama, ekstensifikasi atau menambah obyek cukai baru terhadap produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan produk plastik. Kedua, intensifikasi berupa kenaikan tarif CHT dengan rata-rata kenaikan 10 %. Hal itu sesuai dengan kebijakan tarif cukai rokok yang sudah diputuskan pemerintah pada 2022. Berdasarkan PMK No 191 Tahun 2022, tarif CHT sudah ditetapkan naik rata-rata10 % pada 2023 dan 2024, sedang tarif CHT rokok elektrik rata-rata 15 % dan hasil pengolahan tembakau lainnya rata-rata 6 %.
Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan, aturan teknis penerapan cukai MBDK dan plastik masih terus dikaji saat ini. Namun, secara umum, pemerintah optimistis kedua jenis barang itu bisa dikenakan cukai mulai 2024 meski belum diputuskan masa efektif berlakunya. ”Tentunya itu harus sejalan dengan kondisi ekonomi dan industri yang akan kita monitor sampai dengan pelaksanaannya di APBN tahun ini,” kata Askolani saat konferensi pers, Selasa (2/1/2024). Ia juga mengatakan, skema (pungutan) dan tarifnya belum ditetapkan karena ini akan dibahas pemerintah bersama DPR. Dalam pandangan Kemenkeu, ekstensifikasi cukai MBDK dan plastik dibutuhkan untuk burden sharing atau mengurangi ketergantungan pendapatan cukai dari industri tembakau. Selama ini, lebih dari 90 % realisasi penerimaan cukai berasal dari rokok dan hasil tembakau lainnya. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023