Anggaran Jumbo Mini Manfaat
Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8). Indikator jumbo mewarnai rencana anggaran, tetapi manfaat yang dihasilkan terhadap ekonomi masih mini. Pemerintah mengajukan anggaran total Rp3.304 triliun pada 2024. Pada APBN terakhir itu, Jokowi menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun. Sumber pendapatan dari pungutan pajak Rp2.307,9 triliun, pendapatan negara bukan pajak Rp473 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun. Belanja negara dialokasikan Rp3.304,1 triliun. Belanja pemerintah pusat mendominasi, yakni Rp2.446,5 triliun, sedangkan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Selisih anggaran yang akan ditambal dari utang sebesar Rp522,8 triliun. Pemerintah menargetkan pembiayaan utang yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp666,44 triliun. Penerbitan SBN lebih besar dari defisit, karena termasuk pelunasan utang jatuh tempo dan pembayaran bunga berjalan. Penerbitan SBN ini melesat 83,6% jika dibandingkan dengan outlook APBN 2023 sebesar Rp362,93 triliun. Semula pemerintah menargetkan penerbitan SBN pada tahun ini sebesar Rp712,9 triliun, tetapi dipangkas 50% karena performa pendapatan dinilai positif. Proyeksi ini melambat jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi 2023 di angka 5,3%. Pemerintah lebih memilih menjaga stabilitas makro dibandingkan dengan jor-joran memacu mesin-mesin ekonomi. Terlebih lagi pada 2024 adalah tahun pemilihan umum di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Apabila ditilik lebih dalam, postur anggaran pemerintahan Jokowi pada 2024, masih berorientasi pada proyek mercusuar, yakni infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur pada 2024 sebesar Rp422,7 triliun, naik 5,8% dari tahun ini. Anggaran infrastruktur ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pos kesehatan. Anggaran kesehatan 2024 dialokasikan Rp186,4 triliun, naik tipis dari tahun ini sebelumnya Rp172,5 triliun.
Tags :
#AnggaranPostingan Terkait
Meningkatkan Pendapatan dari Pajak Digital
Perang Global Picu Lonjakan Utang
Waspadai Dampak Perang pada Anggaran Negara
Rendahnya Belanja Produktif Menghambat Pemulihan
Evaluasi atas Membengkaknya Belanja Pajak
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023