Belanja Pemerintah Belum Optimal

;

Belanja Pemerintah Belum Optimal

Politik dan Birokrasi Yoga 22 Oct 2022 Kompas

Menjelang akhir tahun, realisasi belanja pemerintah belum ideal, terutama di sejumlah pos anggaran yang dialokasikan untuk mengantisipasi tren inflasi dan menjaga daya beli. Peran instrumen fiskal sebagai peredam guncangan di kala krisis perlu lebih dioptimalkan untuk melindungi warga dan menjaga momentum pemulihan. Kemenkeu mencatat, realisasi belanja negara sampai September 2022 baru Rp 1.913,9 triliun atau 61,6 % target APBN 2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama sebelumnya, setidaknya dalam lima tahun terakhir realisasi itu terhitung paling rendah. Sebagai perbandingan, pada September 2020, saat pandemic Covid-19, realisasi belanja pemerintah 67,2 % target. Pada September 2018, belanja negara 68,1 % dari target.

Dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (21/10) Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pada prinsipnya mengupayakan peran instrumen fiskal sebagai peredam guncangan (shock absorber) di kala krisis bisa dimaksimalkan. Menurut Sri Mulyani, peran APBN sebagai pelindung saat terjadi gejolak ekonomi terlihat dari belanja non-KL yang didominasi pembayaran subsidi dan kompensasi untuk listrik dan BBM. Dari total anggaran kompensasi Rp 293,5 triliun pada tahun ini, per September 2022, realisasinya 51 %. Ia juga mencontohkan realisasi belanja subsidi Rp 167,2 triliun atau 58 % target. Anggaran itu dipakai untuk subsidi BBM, elpiji 3 kilogram, listrik bersubsidi, pupuk bersubsidi, subsidi perumahan, serta penyaluran KUR, yang volume penyalurannya lebih tinggi dari tahun lalu. (Yoga)