Sanksi Bagi Eksportir

;

Sanksi Bagi Eksportir

Ekonomi Ayu Dewi 05 Jul 2019 Kompas

Penggunaan devisa ekspor diluar ketentuan akan dikenai sanksi. Selain denda, eksportir yang melanggar ketentuan juga dapat dikenai sanksi administratif berupa penundaan layanan kepabeanan. Ketentuan itu diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 98 tahun 2019 yang berlaku resmi mulai 1 Juli 2019. PMK itu mewajibkan devisa hasil ekspor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Pemerintah mengklasifikasi sanksi menjadi 3 kriteria sesuai dengan jenis pelanggaran, yaitu :

eksportir yang tidak menempatkan devisa ekspor ke dalam rekening simpanan khusus devisa hasil ekspor akan dikenakan denda 0,5% dari nilai devisa ekspor yang belum ditempatkan dalam rekening khusus
eksportir yang menggunakan devisa ekspor diluar ketentuan akan dikenakan denda 0,25% dari nilai devisa ekspor untuk pembayaran diluar ketentuan itu
eksportir yang tidak membuat escrow account atau tidak memindahkan escrow account dari luar negeri ke bank devisa dalam negeri akan dikenai sanksi berupa penundaan pemberian layanan kepabeanan bidang ekspor

Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk mengidentifikasi arus barang melalui beacukai dan arus keuangan melalui perbankan. Sinkronisasi data dilakukan melalui sistem monitoring devisa terintegrasi seketika (simodis) yang diresmikan Januari 2019.

Insentif Fiskal

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Faisal Basri berpendapat penerimaan devisa migas akan menopang kenaikan cadangan devisa dan stabilitas kurs rupiah. Devisa hasil ekspor yang disimpan dalam rekening khusus akan mendapat insentif pajak penghasilan (PPh) final atas bunga deposito sesuai dengan PP Nomor 123 Tahun 2015.