Pertumbuhan industri pengolahan non migas beberapa tahun terakhir (setidaknya sejak 2016) selalu dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian menengarai ada 7 isu utama :

• kekurangan bahan baku, seperti : kondensat, gas, nafta, dan biji besi serta bahan penolong seperti katalis, scrap atau baja bekas, kertas bekas dan nitrogen
• kekurangan infrsatruktur pelabuhan, jalan dan kawasan industri
• kekurangan utilitas listrik, air, gas dan pengolah limbah
• kekurangan tenaga ahli berketrampilan dan pengawas
• tekanan impor
• spesifikasi limbah industri untuk kertas bekas dan baja bekas terlalu ketat sehingga menyulitkan industri
• permasalahan yang dihadapi industri kecil dan menengah, mulai aspek pembiayaan, bahan bakudan bahan penolong, mesin atau peralatan hingga pemasaran

Meski sangat meminati, industri tekstil hulu kesulitan untuk pemanfaatan tax allowance lantaran masih menghadapi kendala pemasaran produk sehingga utilitas pabrik hanya 50%—60%. Sebenarnya fasilitas insentif itu akan sangat mendukung arus investasi baru dan ekspansi lini produksi pelaku usaha eksisting di sektor tekstil hulu. Namun, kondisi pasar tekstil yang sedang tidak normal menjadi tantangannya. Pasar tekstil hulu masih diadang problem rendahnya penyerapan produk oleh pelaku tekstil hilir di dalam negeri. Pelaku usaha membutuhkan jaminan pasar sehingga produk yang dihasilkannya bisa terserap ketika merealisasikan investasi baru. Insentif berupa pengurangan pajak penghasilan ini sudah ada sejak lama. Di industrti tekstil hulu pada periode 2017-2018, ada tiga perusahaan yang memanfaatkan insentif ini, yaitu dua produsen polyester dan satu produsen rayon. Peraturan Pemerintah No.78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada Desember 2019 memberikan peluang lebih besar bagi investor baru dan pelaku usaha untuk mengembangkan lini produksinya.

Pabrikan masih menunggu perhitungan pasti terkait dengan skema pengurangan karbon industri, adapun sebagian lainnya berharap regulasi dan mekanisme yang ditetapkan didasari prinsip keadilan. Sejauh ini belum ada pemberitahuan terkait dengan pembahasan skema pengurangan karbon tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana menerapkan skema cap and trade untuk mengurangi produksi karbon sektor manufaktur. Skema cap and trade mengharuskan suatu sektor untuk memproduksi karbon dalam ketetapan. Jika melebihi batas, sektor tersebut harus membeli jatah karbon dari sektor lainnya. Menurut Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengamanan (AKLP), pemaksaan skema cap and trade ke pabrikan kaca domestik tidak adil. Pasalnya, pabrikan di negara maju sudah lebih dulu membuang karbon lebih banyak pada dekade sebelumnya.

Impor baja batangan setengah jadi (billet) berpeluang melonjak tahun ini akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan No.92/2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (B3). The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) memprediksi impor baja billet mencapai 6 juta ton tahun ini. Volume tersebut naik dari realisasi impor 2019 yang mencapai 4 juta ton. Nilai impor baja billet pada 2020 juga akan naik menjadi sekitar US$600 juta dari tahun lalu sejumlah US$400 juta. Lonjakan impor dan kolapsnya industri pengolahan sekrap akan terjadi apabila Permendag No.92/2019 tidak kunjung direvisi. Pasalnya, beleid tersebut membatasi industri peleburan sekrap baja untuk mengimpor bahan baku untuk pembuatan baja billet. Peraturan itu justru mematikan salah satu industri penyedia bahan baku industri domestik.

Kementerian Perindustrian memastikan industri olahan kelapa akan mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk mendorong penghiliran dan diversifikasi produk, menyusul ketentuan teknis insentif fiskal tersebut yang segera diterbitkan. Sejak tahun lalu, Kementerian Perindustrian sudah mengusulkan sejumlah produk olahan kelapa agar masuk dalam daftar produk yang bisa mendapatkan fasilitas insentif tax allowance. Upaya memasukkan produk olahan kelapa itu tercapai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang–Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu. Regulasi itu memasukan sejumlah industri olahan kelapa dalam lampiran bidang-bidang usaha tertentu yang bisa mendapat fasilitas pajak penghasilan. Salah satunya adalah industri minyak mentah kelapa atau coconut crude oil yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 10422. Selain itu, lampiran PP itu juga memuat industri minyak goreng kelapa (10423), industri tepung dan pelet kelapa (10424) dan industri produk masak dari kelapa (10773).   Insentif tax allowance ditujukan untuk mendorong industri pengolahan kelapa yang dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan ekspor, di samping ekspor produk kelapa muda atau fresh coconut. Fasilitas tax allowance itu diharapkan tidak hanya diberikan kepada investasi baru, melainkan juga kepada pelaku industri pengolahan lama yang ingin mengembangkan usahanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai penutupan laman menonton film IndoXXI merupakan salah satu perlindungan terhadap karya hak kekayaa intelektual. Karena itu, dia mengatakan pemerintah akan terus menyisir dan memblokir situs serupa jika kembali tayang dan bisa diakses oleh masyarakat.

Sejumlah situs dan aplikasi film serta musik resmi-seperti Netflix,HOOQ,Spotify,serta Apple Music- sesungguhnya telah masuk Indonesia. Mereka juga menarik biaya langganan konsumen di Indonesia. Meski begitu, pada praktiknya, pemerintah belum memungut pajak dari situs dan aplikasi resmi tersebut. Salah satu sebabny adalah belum ada aturan resmi yang dapat digunakan pemerintah untuk memungut pajak , meski perusahaan digital lainnya , seperti Facebook dan Twitter, memperoleh pemasukan iklan dari dalam negeri. Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan semua kewajiban pajak para aplikator asing bakal dilandasi aturan baru omnibus law yang sedang disusun pemerintah saat ini. Dalam undang-undang baru yang membawahkan undang-undang yang ada sebelumnya, para aplikator akan dijadikan mitra pemerintah untuk memungut pajak penghasilan dari transaksi yang terjadi di dalam negeri.

Arah pertekstilan yang semula berorientasi ekspor kini akan berfokus pada penguatan struktur industri. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai salah satu sebab derasnya arus impor kain ke dalam negeri adalah lemahnya integrasi antara industri hulu dan hilir tekstil produk tekstil (TPT). Dengan integrasi aktif dari industri hulu, efisiensi biaya produksi IKM akan meningkat. Seperti diketahui, pemerintah telah mengabulkan permintaan safeguard atas produk industri hulu dan antara TPT. Keputusan itu tertuang dalam tiga peraturan menteri keuangan (PMK). Pertama, PMK No.161/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial. Kedua, PMK No.162/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Kain. Ketiga, PMK No.163/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur dan Barang Perabot Lainnya.

Derasnya arus impor pada dekade terakhir membuat klaim pabrikan hilir terhadap tingginya harga benang dan kain lokal menjadi kenyataan. Maraknya arus impor membuat pabrikan hulu TPT tidak bisa memperbarui dan memperbanyak mesin. API mendata ada lonjakan volume kain impor pada 2016–2018, sedangkan volume produksi lokal dan ekspor stagnan cenderung menurun. Menteri Perindustrian Atelah bertemu dengan API pada awal 2020. Berdasarkan pertemuan tersebut, setidaknya ada 11 hal yang harus dipenuhi agar daya saing industri TPT meningkat di pasar domestik maupun global, yaitu safeguard pakaian jadi, revisi permendag No.18/2019, revisi permendag No.77/2019, penetapan harga minimum penghitungan pajak, alokasi produkdalam negeri bagi perital asing, pembangunan kawasan industri TPT terintegrasi dengan fasilitas penopang proses produksi, program link and match investor asing dan pabrikan lokal, program restrukturisasi permesinan, Omnibus law, onsentif pengurangan tarif listrik, dan pemanfaatan kegiatan Hannover Messe 2020.

Pendapatan permainan (game) untuk telepon seluler atau mobile game di Asia Tenggara terus meningkat. Tahun ini pendapatan dari game telepon seluler diperkirakan mencapai US$3,2 miliar dan pada 2022 akan bertumbuh 90 persen menjadi US$ 6,1 miliar.

Menurut Director of Business Development Google Play Apps and Games, Kunal Soni, Indonesia menjadi pasar terbesar mobile game di Asia Tenggara. Chief Technology Officer Maentrus Digital Lab, Reza Febri Nanda, menilai pasar mobile game di Indonesia sangat besar. Ia mencontohkan game yang diluncurkannya, Gyro Buster, telah diunduh lebih dari 5 juta pengguna Android. Nanda menjelaskan, pendapatan dari game tersebut berasal dari iklan atau AdSense. Selain itu, pendapatan bersumber dari revenue share karena Maentrus Digital Lab bekerja sama dengan pengembang game dari Jepang. Merujuk pada data yang dilansir Newzoo, secara global pendapatan dari bisnis permainan diperkirakan mencapai US$ 152,1 miliar atau tumbuh 9,6 persen (year on year). Vice President for User Experiance and Product Management Google, Tian Lim, mengatakan saat ini terdapat 2,5 miliar pengguna Android dan lebih dari 2 miliar menggunakan Google Play. Tian mengatakan pada 2018 Google melakukan survei pada ribuan pengembang aplikasi. Hasilnya, 79 persen pengembang aplikasi itu puas dengan produk dan layanan Google.

Pemerintah kembali menyalurkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 17,73 triliun pada 2020. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pihaknya akan mengutamakan penyaluran PMN untuk kegiatan produktif agar efektif membantu kinerja keuangan perusahaan milik negara.

Erick memberi contoh PT Hutama Karya selaku penerima PMN pada 2020 yang akan menggunakan dana itu untuk membangun jalan tol Trans Sumatera. Dia pun tak menampik kabar bahwa ada PMN yang diberikan untuk menolong perusahaan yang merugi, seperti PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN). Perusahaan pembiayaan sektor maritim dan perkapalan laut itu sudah merugi sejak 1994 dan modalnya minus Rp 3,2 triliun. Meski ada yang merugi Sri Mulyani memastikan PMN juga bisa meningkatkan kinerja BUMN lain. Pada 2015-2018, aset total BUMN penerima PMN naik 10 persen menjadi Rp 2.336 triliun dan nilai total ekuitasnay meningkat 4,1 persen menjadi RP 1.198 triliun. Sementara itu, utang total naik 20 persen menjadi Rp 1.138 triliun selama periode tersebut.

Kinerja manufaktur Indonesia pada November 2019 masih lesu, tergambar dari Purchasing Manufacturing Index (PMI) Indonesia pada level 47,7 sesuai HIS Markit pada Senin (2/12). Seperti dilansir Trading Economics Secara rata-rata PMI Indonesia sepanjang 2012 hingga 2019 masih berada di level positif yakni 50,09, pada Agustus 2013 level tertinggi 58,5, sedangkan level terendah pada Maret 2015 dengan 46,4. Tingkat output pada November 2019 mengalami penyusutan untuk kelimakalinya dengan laju penurunan tercepat kedua selama hampir empat tahun. Kontraksi manufaktur Indonesia pada tahun ini sudah terjadi selama lima bulan terakhir. HIS Markit memprediksi PMI Indonesia berada pada level 48,0 sampai akhir kuartal IV 2019. Namun demikian, Indonesia merupakan satu dari enam negara G-20 yang mengalami perbaikan kinerja manufaktur pada november dibanding dengan Oktober, selain Prancis, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Untuk menggenjot kinerja manufaktur, salah satunya diperlukan dukungan arus investasi sebagaimana yang disebutkan Presiden Joko Widodo bahwa akselerasi investasi merupakan kunci utama bagi Indonesia untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2020.