Sugeng Mujiyanto, Kepala Badan Geologi, mengatakan bahwa potensi litium yang ada di wilayah kerja panas bumi (WKP) Dieng berasal dari air asin hasil reaksi kimia atau air laut yang terangkut saat pengeboran sumur di kawasan itu. “Litium itu ada di air asin di panas bumi Dieng, itu mengandung seberapa besar -nya saya tidak hafal,” katanya, Rabu (2/3). Pemerintah, kata dia, hingga kini terus mengidentifikasi potensi sumber daya litium tersebut agar bisa dioptimalkan, karena menjadi salah satu bahan baku penting baterai kendaraan listrik. Sebenarnya, kata dia, temuan awal litium di WKP Dieng itu sudah berhasil diidentifikasi sejak 2 tahun lalu. Kendati demikian, Badan Geologi masih mempelajari data awal yang muncul untuk dikembangkan secara komersial di masa mendatang. Penemuan potensi sumber daya litium tersebut menjadi angin segar di tengah upaya MIND ID mengakuisisi sejumlah tambang litium di luar negeri. “Negara-negara dengan cadangan litium yang besar, antara lain Australia, Argentina, Chili, dan Bolivia,” kata SVP Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf saat dihubungi. Berdasarkan catatan MIND ID, industri hulu tambang dalam negeri masih mengimpor lithium hydroxide dari China, Australia, hingga Chili dengan kebutuhan sekitar 70.000 ton setiap tahunnya. Selain itu, grafit sebagai salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik juga masih diimpor dari China, Brasil, dan Mozambik dengan volume mencapai 44.000 ton per tahun.

Perang Rusia-Ukraina telah menaikkan harga pangan dan energi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan seperti mata uang, kenaikan harga pangan dan energi punya dua sisi: ia menaikkan terms of trade (ToT) (nilai tukar perdagangan), tetapi ia juga menimbulkan dampak negatif bagi kelompok rentan. Untuk negara penghasil SDA, seperti Indonesia, kenaikan harga komoditas dan energi akan meningkatkan ekspor, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Iniyang disebut wealth effect. Sayangnya, kenaikan ini hanya terjadi di satu sektor: SDA. Jika boom SDA ini terjadi cukup panjang, investasi dan faktor produksi akan berpindah ke sektor ini. Alasannya: ia memberikan keuntungan lebih besar ketimbang sektor lain. Akibatnya, produksi sektor di luar SDA, terutama manufaktur padat karyavakan menurun. Kenaikan ToT yang mencerminkan apresiasi nilai tukar secara riil juga akan membuat harga barang manufaktur kita jadi lebih mahal. Akibatnya, ia menjadi tak kompetitif. Fenomena ini disebut Dutch disease (penyakit Belanda).

Boom SDA telah mendorong terjadinya deindustrialisasi. Padahal, kita justru ingin mendorong industri manufaktur dengan mengurangi ketergantungan pada SDA. Singkatnya, kenaikan ToT akibat boom SDA, dalam jangka pendek akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Namun, jika tidak hati-hati dalam pengelolaannya, dalam  jangka panjang ia dapat menimbulkan penyakit Belanda. Kenaikan harga pangan ini juga kian mendorong inflasi yang memang sudah mulai tinggi. Mobilitas yang mulai normal telah mengembalikan aktivitas ekonomi. Permintaan meningkat kembali. Sayangnya, sisi produksi kalah cepat dibandingkan kenaikan permintaan. Inflasi melonjak. Situasi kian diperburuk akibat kenaikan harga energi dan komoditas serta disrupsi rantai pasok akibat pandemi. Kombinasi ini bisa mendorong stagflasi. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjajaki kerja sama dengan Planet Labs untuk mengidentifikasi  aktivitas penambangan liar (ilegal mining), tanah longsor (landslide), dan eksplorasi potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Kedua belah pihak tengah mendiskusikan potensi kerja sama bidang energi dan sumber daya mineral, terutama upaya untuk mencapai netralitas karbon dan pembangunan berkelanjutan. Planet Labs merupakan perusahaan pencitraan bumi (earth imaging) yang berbasis di San Fransisco, Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan 200 satelit yang punya kemampuan  foto citra bumi dengan ketajaman luasan 1 km2, satu kali setiap hari, serta 21 satelit yang mempunyai kemampuan sampai dengan 0,5 m dengan pengambilan citra 10 kali per hari. Sebagai Co-Founder dan Ceo Planet Labs, Will Marshalmenerima  gelar Ph.D, dibidang  Fisika dari Universitas Oxford dan Magister Fisika dengan konsentrasi Sains dan Teknologi Luar Angkasa dari Universitas Leicerter.  (Yetede)

Distribusi konstan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan dan penggalian periode 2016—2020 rata-rata 7,7%. Pada tahun lalu tercatat 7,4% atau turun rata-rata 2,65% per tahun. Kontribusi sektor ekstraktif dalam penerimaan negara meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sumber daya alam (SDA) merupakan penyumbang utama PNBP. Ada pula penjualan hasil tambang batu bara dan pendapatan minyak dari domestic market obligation yang dikelompokan sebagai PNBP lainnya. Seluruh penerimaan negara disetor ke kas negara melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menjadi menarik untuk ditelisik bagaimana transparansi dan akuntabilitas penyetoran/pemungutan kewajiban kepada negara oleh para pengusaha di bidang ekstraktif? Transparansi fiskal diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai hal itu.

Pada pemeriksaan LKPP 2020, BPK mulai meninjau transparansi fiskal Pilar 4 tentang manajemen pengelolaan sumber daya yang antara lain meliputi struktur kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya. Dari situ didapati bahwa untuk dimensi pelaporan oleh perusahaan sumber daya mendapat penilaian not meet. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) adalah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif. Di dalamnya terdapat proses penyandingan pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan dengan penerimaan pemerintah. Kegiatan ini menggunakan administrator independen di bawah pengawasan kelompok multi-pemangku-kepentingan atau multi-stakeholder working group.

Pemerintah bersiap meningkatkan pemanfaatan aspal alam dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMP) Kementerian ESDM Iman Sinulingga mengatakan instruksi untuk meningkatkan pemanfaatan aspal alam tersebut telah di berikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini, pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi telah membentuk percepatan pemanfaatan aspal alam Buton. 

Adapun, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mi neral dan Batubara, total sumber daya aspal mencapai 792,50 juta ton dengan cadangan sebanyak 182,65 juta ton. Pakar hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan pemerintah dapat mendorong peran korporasi dalam negeri, termasuk BUMN, untuk memaksimalkan potensi aspal tersebut.

(Oleh - HR1)

PT Freeport Indonesia bimbang meneruskan proyek pengolahan dan pemurnian (smelter). Alasannya, proyek dengan nilai investasi US$ 3 miliar itu bisa menambah beban keuangan Freeport.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, pada dasarnya Freeport berkomitmen membangun proyek smelter yang kini progresnya sudah 5,8%. Namun dalam kalkulasi manajemen, proyek ini akan merugikan perusahaan jika dibangun hingga rampung. Sebab, kata Tony, jika menghitung biaya treatment charge dan refining charge (TCRC) atau biaya pengolahan dan biaya pemurnian dengan investasi US$ 3 miliar, sewajarnya senilai US$ 0,60 per ton. Hal itu agar Freeport mendapat margin keuntungan dari bisnis smelter.

Namun, berkaca dari proyek smelter di dunia, biaya TCRC yang berlaku internasional hanya US$ 0,20 per ton. “Jadi kami mesti subsidi US$ 0,40 per ton agar smelter bisa untung. Jadi bangun smelter US$ 3 miliar, subsidi US$ 6 miliar. Kan rugi. Smelter di Gresik setahu saya baru bagi dividen empat tahun lalu setelah 20 tahun berdiri”, ujar dia.

Selain itu, selisih harga konsentrat dengan harga katoda tembaga (produk smelter) hanya US$ 0,20 per ton. “Jadi konsentrat itu sudah 95% nilai tambahnya, kalau jadi katoda tembaga 100%. Jangan samakan dengan smelter nikel dan bauksit, kalau bijih diolah jadi nickel matte dan alumina marginnya bisa 45% lebih”, kata Tony.

Adapun investasi smelter Freeport akan ditanggung oleh Freeport McMoRan dan Mind Id, sesuai kepemilikan saham di Freeport Indonesia. Di sisi lain, dengan kewajiban membangun smelter, secara tak langsung Freeport sulit mengembangkan blok Kucing Liar yang memiliki cadangan produksi 500.000 ton.

Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi menilai, dari awal, pembelian saham Freeport akan membuat pemerintah buntung. Khususnya terkait pembangunan smelter dan underground mining. Kewajiban Freeport berefek pada tanggung jawab pemegang saham, yakni Mind ID. “Kewajiban Freeport di masa lalu yang belum usai, ikut menyandera Mind Id”, kata Redi.

Bank Indonesia (BI) akan mewajibkan eksportir untuk mengkonversi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) ke mata uang rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan aturan kewajiban repatriasi ekspor SDA. Bahkan, perturan teknis berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) telah rampung dibahas. “Kami sudah selesai merumuskan PBI yang mengatur tentang kewajiban konversi devisa ekspor sumber daya alam. Ini untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahan eksternal ekonomi Indonesia,” kata Perry saat Rapat Kerja dengan komisi XI DPR, Senin (24/8).

Ada beberapa poin yang akan diatur dalam PBI tersebut. Pertama, kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa diberlakukan hanya bagi eksportir SDA dengan nilai ekspor SDA di atas US $300 juta pada tahun 2019. Kedua mekainsme penerimaan DHE SDA langsung ke rekening khusus. Ketiga akan diatur batas maksimum saldo harian pada rekening khusus. Keempat, BI akan mengatur kewajiban konversi valas ke rupiah atas kelebihan dana pada rekening khusus. Kelima, aturan pelaporan bagi eksportir SDA dan bank kepada BI secara offline.

PBI ini nantinya hanya akan berlaku bagi eksportir yang menjadi subjek pengaturan. Sementara bagi eksportir lainnya, Perry bilang harus tetap mengikuti ketentuan DHE SDA dan Lalu Lintas Devisa (LLD) yang berlaku umum. Meskipun demikian, Perry menyebut bahwa aturan itu bukan kontrol devisa. Dengan demikian, kebebasan lalu lintas devisa bagi investor asing tetap akan dijamin.

Ekonom Institue for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyambut baik rencana beleid devisa tersebut. Bahkan, Bhima mendesak agar BI segera menerapkan peraturan ini. “Secepatnya harus dikeluarkan, justru sebelum tekanan rupiah meningkat, sehingga BI memiliki amunisi yang cukup ketika situasi memburuk,” kata Bhima kepada KONTAN, Selasa (25/8).

Meskipun demikian, kewajiban tersebut tidak bisa diimplementasikan tiba-tiba. Menurutnya, bank sentral juga perlu melakukan sosialisasi kepada eksportir hingga kesiapan bank yang menerima penempatan DHE. Bhima optimistis, kebijakan ini bisa menjadi sentimen positif bagi pergerakan nilai tukar rupiah. Sebagai caatan nilai tukar pada Selasa (25/8) tercatat menguat sebesar Rp 162 ke level RP 14.632 per dollar Amerika Serikat.

Penambang nikel masih mengeluhkan harga jual bijih nikel yang masih di bawah atau tidak sesuai dengan Harga Patokan Mineral (HPM). Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2020 yang mengatur tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM.

Sekertaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, para penambang  merasa keberatan karena perusahaan smelter lokal tetap tidak menerima harga bijih nikel sesuai HPM yang berlaku. “Di sisi lain, kami selaku penambang, membayar pajak sesuai HPM,” kata dia, Selasa (11/8).  

Meidy menambahkan, pembentukan formula HPM sudah mengacu kesepakatan antara penambang, pemilik smelter, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kemenko Maritim dan Investasi. Oleh karena itu, dia juga mendukung pembentukan satgas pengawas transaksi jual-beli bijih nikel yang sesuai HPM.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Prihadi Santoso tidak menanggapi keengganan pengelola smelter membeli dari penambang. Dia hanya meminta pemerintah hadir menjadi wasit dalam merumuskan HPM. “Tim Pengawas diharapkan bekerja cepat menginventarisasi masaalah,” ungkap dia.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengatakan, harga jual-beli bijih nikel yang mengacu pada HPM merupakan formulasi yang adil bagi penambang maupun smelter. Penetapan HPM pada Permen ESDM No. 11/2020 telah mempertimbangkan Harga Mineral Acuan (HMA) Internasional. Harga bijih nikel yang mengacu HPM pasti di atas Harga Pokok Produksi (HPP) dari penambang.

Contohnya, HPP nikel rata-rata US$ 20 – US$ 22 per ton. Dengan harga rata-rata bijih di level US$ 28 – US$ 30 per ton, kata Yunus, penambang masih menikmati margin profit 34% sedangkan smelter sekitar 33%. Sehingga, tetap memberikan margin untung bagi penambang maupun pengusaha smelter.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menggelar eksplorasi (government drilling) di 20 wilayah panas bumi. Persiapan dan eksplorasi akan bergulir mulai tahun ini hingga 2024 mendatang.

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari mengemukakan, eksplorasi panas bumi yang dilakukan pemerintah akan dimulai pada tahun 2021 dan dikerjakan oleh Badan Geologi. “Eksplorasi dilakukan oleh pemerintah tahun 2020-2024, total ada 20 (wilayah panas bumi),” kata Ida kepada KONTAN, Minggu (9/8).

Ida menyatakan, eksplorasi berlangsung pada wilayah terbuka maupun Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), potensi dari 20 wilayah panas bumi tersebut mencapai 683 megawatt (MW). Gambaran potensi 683 MW dari 20 wilayah panas bumi tersebar di Jawa sebanyak 365 MW, Bali dan Nusa Tenggara 110 MW, Sulawesi 85 MW, Maluku 70 MW, Sumatra 40 MW, dan Kalimantan 13 MW.

Selanjutnya, setelah eksplorasi dan data sudah lengkap, Kementerian ESDM rencananya pada tahun 2022 mulai melaksanakan penawaran secara bertahap. Penawaran tersebut bisa dalam bentuk penugasan kepada BUMN maupun lelang terbuka kepada pelaku bisnis. Ida menambahkan, belum bisa membeberkan berapa wilayah yang lebih dulu ditawarkan pada tahun 2022 mendatang. “Belum pasti, tunggu hasil eksplorasi,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Priyandaru Effendi menyatakan, pemerintah mengambil risiko eksplorasi dan biaya eksplorasi tidak wajib diganti oleh pemenang setelah WKP tersebut dilelang. Alhasil, harga listrik dari panas bumi pun bisa lebih murah. Menurutnya, program eksplorasi seharusnya tetap disinergikan dengan wilayah panas bumi yang diminati investor. Dia juga berharap masih ada WKP yang ditenderkan kepada Pengembang listrik swasta (IPP) sehingga tidak semua masuk program government drilling.