Bisnis
( 689 )Film "Di Ambang Kematian" Pecahkan Rekor, Tripar Multivision Incar Laba Bersih Rp 100 M
JAKARTA,ID-PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) mengincar bersih tahun 2023 sebesar Rp 100 miliar, alias terbang 96% jika dibandingkan raihan laba bersih perseroan pada kuartal III-2023 sebesar Rp 51 miliar. Target tersebut kian realistis salah satunya berkat sokongan pendapatan dari film berjudul "Di Ambang Kematian" yang telah memecah rekor sebagai film terlaris kedua tahun ini. Menurut manajemen RAAM, film "Di Ambang Kematian" telah mencetak box office dengan total 3,3 juta penonton yang masih akan terus bertambah. Catatan mentereng film yang tayang sejak 28 September 2023 tersebut sekaligus memecah rekor sebagai film terlaris kedua pada tahun ini. Karena itu, emiten yang bergerak dibidang produksi dan distribusi film ini optimistis dapat mengakhiri 2023 dengan performa laba bersih tersebut. (Yetede)
Habiskan Rp 35 Triliun, Grup Astra Lanjut Ekspansi Bisnis
Emiten Prajogo Pangestu Kuasai Petrosea
Kepastian Hukum demi Stabilitas Bisnis
Kepastian hukum masih
menjadi momok bagi dunia usaha dalam melakukan ekspansi ataupun menggenjot
investasi. Padahal, stabilitas dunia usaha di dalam negeri merupakan ”suplemen”
untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari tren pelemahan ekonomi
global. Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mengungkapkan, pada
dasarnya pengusaha bersemangat mengembangkan usaha di Indonesia. Namun, masih
ada kendala, terutama di sisi kepastian hukum yang harus terus dibenahi untuk
mendorong investasi.
”Untuk menuju Indonesia emas,
selain pengembangan infrastruktur dan SDM, dunia usaha juga perlu kepastian
hukum,” ujar Anne dalam dialog bersama Presiden yang menjadi acara puncak
Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di kawasan glamping IKN, Penajam Paser
Utara, Kaltim, Kamis (2/11). ”Karena semua yang dunia usaha butuh kepastian
hukum. Jangan sampai pengusaha yang niatnya berusaha terseret masalah hukum,”
lanjutnya. (Yoga)
Ambisi Dubai Menjadi Pusat Bisnis Global 10 Tahun ke Depan
Pemerintah Uni Emirat Arab
(UEA) berambisi menjadikan Dubai sebagai pusat bisnis global untuk sektor perdagangan,
logistik, pariwisata, dan keuangan. Dubai siap bersaing dengan kota-kota dunia lainnya,
seperti Tokyo, New York, London, dan Singapura, memanfaatkan berbagai potensi
yang dimilikinya. Hal tersebut mengemuka dalam Dubai Business Forum (DBF) 2023.
Kegiatan ini digelar kamar dagang Dubai (Dubai Chambers) di Madinat Jumeirah,
Dubai, pada 1-2 November 2023. DBF tahun ini bertema ”Shifting Economic Power:
Dubai and the Future of Global Trade” dan diikuti 2.000 peserta dari Asia,
Afrika, Eropa, dan AS.
Wapres dan PM UEA yang juga
Emir Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum pada Januari 2023 meluncurkan
Agenda Ekonomi Dubai yang dikenal dengan ”D33”. Selain menjadi kota global
dunia, target D33 dalam 10 tahun mendatang adalah melipatgandakan nilai perdagangan
luar negeri menjadi 25,6 triliun dirham, dan menambahkan 400 kota sebagai mitra
perdagangan. Tahun 2033 dipilih untuk menandai 200 tahun berdirinya Dubai. Pada
tahun 2033, Dubai diharapkan sudah menyelesaikan agenda ekonominya dan
memosisikan diri sebagai pusat bisnis global paling penting. (Yoga)
PELUANG BISNIS, Sektor Tertentu Berpeluang Melonjak karena Pemilu 2024
Bisnis sektor percetakan,
periklanan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen
berpeluang melonjak karena penyelenggaraan pemilu. Masifnya belanja iklan dan kampanye
dari ribuan calon anggota legislatif, calon kepala daerah, bahkan pasangan
calon presiden dan calon wakil presiden bisa melambungkan omzet usaha mereka.
Pada ujungnya, belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dihubungi
pada Rabu (1/11) Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual
mengatakan, penyelenggaraan pemilu akan mendorong belanja jumbo berbagai
aktivitas politik para calon yang berkompetisi. Selain pemilihan presiden, mengutip
data Litbang Kompas, tercatat ada 541 daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota,
yang akan menggelar pilkada pada November 2024. Tahun depan juga akan ada
ribuan calon yang berkompetisi di pemilu legislatif. Artinya, akan ada ribuan
calon yang melakukan aktivitas politik
sehingga mendorong gelontoran belanja iklan dan kampanye.
Untuk penyelenggaraan pemilu,
Komisi II DPR juga sudah menetapkan anggaran penyelenggaraan pemilu bagi KPU
sebesar Rp 27,39 triliun dan Bawaslu sebesar Rp 11,6 triliun (Kompas, 12/9). Belanja
jumbo ini akan tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi, antara lain percetakan, periklanan,
media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen. ”Ini akan
mendorong sektor-sektor ekonomi itu mencatat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan
periode-periode sebe- lumnya,” ujar David. Lonjakan pendapatan di sektor-sektor
tersebut diperkirakan mulai terjadi saat masa kampanye, yakni 28 November 2023-10
Februari 2024. Apabila terjadi putaran kedua pemilu presiden, kampanye
berikutnya dijadwalkan pada 2-22 Juni 2024. Itu belum termasuk kegiatan
pemilihan kepala daerah pada November 2024. Peningkatan jumlah
uang beredar terkait belanja pemilu itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi
dari sisi konsumsi dalam negeri. Gelontoran dana yang besar itu akan merangsang
pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan. (Yoga)
Bisnis Sinetron Dongkrak Pendapatan Multivision Plus
Ramai-ramai Terjun ke Bisnis Pay Later
JAKARTA — Perbankan nasional berbondong-bondong merambah segmen bisnis buy now pay later atau beli sekarang bayar nanti. Sebelumnya, layanan ini marak ditawarkan oleh perusahaan teknologi finansial atau pinjaman online serta perusahaan pembiayaan. Kini perbankan menawarkan fasilitas kredit pay later untuk digunakan sebagai alternatif pembayaran. Hal yang membedakan dengan layanan pay later lainnya adalah akses fitur ini dilakukan langsung melalui aplikasi perbankan digital.
PT Bank CIMB Niaga Tbk tak ingin ketinggalan untuk ikut merilis fitur Paylater CIMB Niaga yang akan dihadirkan pada platform perbankan digital perseroan, yaitu OCTO Mobile dan OCTO Clicks. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi menuturkan produk pay later diluncurkan untuk menyasar segmen nasabah yang belum memiliki kartu kredit agar dapat bertransaksi dengan cepat dan mudah. “Produk pay later dapat menjadi solusi bagi nasabah yang sering membeli barang dan jasa melalui e-commerce,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 6 Oktober 2023. (Yetede)
Bisnis Penangkapan Karbon Kian Dilirik
Teknologi penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon
atau CCS/CCUS semakin dilirik perusahaan-perusahaan hulu minyak dan gas bumi di
Indonesia, di tengah tuntutan transisi energi. Di samping bisa meningkatkan
produksi, juga menjadi alternatif bisnis mengingat besarnya potensi kapasitas
penyimpanan karbon di Tanah Air. Carbon capture and storage (CCS) ialah
teknologi penangkapan dan penyimpanan emisi karbon sehingga tak terlepas ke
atmosfer. Karbon dioksida (CO2) dari industri migas atau lainnya ditangkap
untuk disuntikkan ke reservoir atau saline aquifer (reservoir air bersalinitas
tinggi) sehingga CO2 larut atau tersimpan permanen. Sementara pada carbon capture,
utilization, and storage (CCUS), karbon juga dimanfaatkan untuk peningkatan
produksi migas.
Berdasarkan data studi kolaboratif SKK Migas, potensi
kapasitas penyimpanan di Indonesia sekitar 2 gigaton pada sumur migas yang tak
lagi berproduksi dan 10 gigaton pada saline aquifer. Potensi tersebut tersebar
di sejumlah wilayah di Indonesia. Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo,
pada 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas
(ICIOG) 2023 yang diselenggarakan SKK Migas di Badung, Bali, Kamis (21/9)
menuturkan, di hulu migas, CCS/CCUS menjadi alternatif perimbangan karbon. Sebagai energi fosil, bagaimanapun,
hulu migas masih menghasilkan emisi karbon. Proyek CCS/CCUS terdepan di
Indonesia adalah oleh bp, perusahaan multinasional migas yang beroperasi di Teluk
Bintuni, Papua Barat, lewat CCUS Tangguh. ”Dari kalkulasi bp, selama 30 tahun
injeksi (CO2), yang ditargetkan mulai 2026 atau 2027, hanya butuh 2 % dari
kapasitas penyimpanan yang dimiliki bp. Artinya, 98 % bisa dimanfaatkan oleh
siapa saja,” kata Wahju. Dengan besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, yang menjadi
pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana mengoptimalkannya. (Yoga)
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : KRISIS IKLIM INTAI BISNIS
Isu perubahan iklim saat ini tengah menjadi perhatian global, baik kalangan pemimpin negara dan para pelaku bisnis. Sejumlah aspek yang menyangkut transisi energi, ketahanan pangan, kesehatan, ketersediaan hunian layak, dan lainnya, diusung untuk mendukung keberlanjutan. Kalangan pemimpin bisnis global memberi perhatian serius terhadap isu perubahan iklim. Survei yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC), memberi gambaran terhadap strategi bisnis para eksekutif dalam mengelola isu-isu perubahan iklim. Survei yang dilakukan oleh PwC itu menjangkau 4.410 CEO global yang mayoritas merupakan pemimpin bisnis dengan pendapatan tahunan di atas US$100 juta. Dalam kajian yang dirilis pada akhir 2022, mayoritas CEO global tengah menyiapkan strategi dalam berbagai isu perubahan iklim, seperti pengurangan emisi karbon, inovasi terhadap produk-produk ramah lingkungan serta dapat didaur ulang, dan lain sebagainya. Menurut kalangan pemimpin bisnis global itu, perubahan iklim berdampak pada sejumlah aktivitas bisnis mulai dari rantai pasok, struktur biaya, dan aset fisik. Dari tiga hal tersebut, struktur biaya memiliki dampak paling merata baik dari skala sedang hingga kompleks akibat perubahan iklim. Para pemimpin bisnis di Indonesia, terutama dari eksekutif muda dan pewaris usaha, turut mencermati isu perubahan iklim sebagai strategi dalam mengelola bisnis ke depan dengan melakukan berbagai inovasi. PT Blue Bird Tbk., korporasi yang bergerak di layanan transportasi terlihat sangat serius dalam upaya menekan emisi karbon lewat serangkaian uji coba kendaraan berbasis baterai (electric vehicle) sebagai armada layanan ke konsumen.Menurut Wakil Direktur Utama Blue Bird (BIRD) Sigit Djokosoetono, pihaknya telah melakukan terobosan dalam uji coba penggunaan kendaraan listrik dalam kurun 4 tahun terakhir. Selain berencana melakukan pengadaan jangka panjang, katanya, sejumlah inisiatif pengurangan emisi karbon mulai dilakukan dari peluncuran panel surya sebagai penyuplai energi, penambahan charging station, serta penambahan jumlah armada berbahan bakar compressed natural gas (CNG).
Kelompok bisnis Bakrie Group juga cukup aktif dalam melakukan inisiasi perubahan iklim, utamanya dengan inisiatif awal di bisnis-bisnis utama yang dijalankan grup bisnis. Menurut Direktur Utama PT Bakrie Power yang juga CEO Helio Synar Energi, Ronald Nehemia Sinaga, sasaran dari transisi energi dimulai dari tiga titik, yaitu electric mobility, renewable energy, dan sustainable housing. “Kami percaya kalau tiga ini bisa terjadi, semua dalam grup akan terbawa untuk ikut menjadi lebih hijau,” katanya kepada Bisnis, Jumat (15/9). Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Pandu Patria Sjahrir menyatakan pengembangan energi ramah lingkungan menjadi triple bottom line TBS Energi Utama yang mengedepankan people, planet, dan profit. Hal itu sejalan dengan semangat mengedepankan isu-isu perubahan iklim dalam tata kelola korporasi ke depan. Pandu bercerita salah satu yang akan terus diperbesar kapasitasnya di sektor kelistrikan adalah pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Langkah itu juga sejalan dengan rencana PT PLN (Persero) yang memperbesar porsi pembangkit listrik berbasis EBT. Pandu yang juga menjabat sebagai Komisaris CarbonX menilai bursa perdagangan karbon memiliki mekanisme seperti halnya perdagangan saham dengan menghitung jenis karbon yang dihasilkan per tahun dari sejumlah perusahaan. Harganya akan ditentukan melalui pihak yang dipercaya melakukan verifikasi. Dalam ajang Indonesia Sustainability Forum (ISF) yang berlangsung di sela-sela Konferesni Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Jakarta awal bulan ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan krisis iklim dan kerusakan lingkungan merupakan pekerjaan bersama seluruh negara-negara di dunia. Dia menyampaikan bahwa setiap negara memiliki peran sendiri dalam mengatasi krisis iklim melalui upaya dekarbonisasi. Setiap negara, kata Luhut, harus menyadari kenyataan bahwa mereka memiliki kapasitas, kompatibilitas, dan batasan berbeda untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Pilihan Editor
-
Waspada Rambatan Resesi AS
02 Aug 2022 -
Upaya Menegakkan Jurnalisme Berkeadilan
01 Aug 2022 -
Kegagalan Sistem Pangan Indonesia
06 Aug 2022









