Pengusaha meminta penghematan anggaran di sektor infrastruktur dikaji ulang. Alasannya, proyek infrastruktur masih dibutuhkan untuk menyokong Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemangkasan infrastruktur yang terlalu masif dikhawatirkan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor konstruksi. Hitungan Gabungan Pengusaha Indonesia (Gapensi), sekitar 2 juta pekerja konstruksi  terancam terkena  PHK akibat kebijakan tersebut. Hal ini perlu dicegah oleh pemerintah. Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Karumpa mengatakan, penghematan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki efek berganda yang besar, tidak hanya di dunia usaha, tetapi pekerja informal  yang menggantungkan hidup di sektor konstruksi. Mereka bisa kehilangan pekerjaan. "Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah terkait penghematan anggaran.  Namun, pemangkasan anggaran Kementerian PU hingga 50% perlu dikaji kembali, karena efek proyek infrastruktur besar dan menyokong Asta Cita," kata dia. Andi menjelaskan, 80% anggota Gapensi masuk dalam katagori pengusaha UMKM. itu sebabnya, dia berharap proyek infrastruktur yang sudah berjalan tidk boleh berhenti, meskipun APBN terbatas, agar kinerja UMKM konstruksi tidak turun dalam. (Yetede)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memperkuat komitmennya dalam mendorong transisi energi di sektor transparansi dengan menggandeng PT Aerotrans Srvices Indonesia. Kerja sama ini akan menghadirkan solusi Bahan baga Gas (BBG) bagi kendaraan operasional Aerotrans, guna meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi emisi karbon. Melalui kolaborasi ini, PGN akan menyediakan infrastrtuktur pendukung, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bagakr Gas (SPBG) yang strategis untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi kendaraan Aerotrans. Selain itu, PGN akan mengimplementasikan teknologi konversi yang memungkinkan kendaraan berbasisi BBM beralih ke BBG dengan aman dan efisien. "Kerja sama pemanfaatan gas bumi ini untuk menunjang efisiensi dan ekosistem energi hijau di Aerotrans. Kami siap memberikan solusi yang bermanfaat terkait pemanfaatan BBG, sejalan dengan arah strategi PGN dalam memperluas utilitas gas bumi sektor transportasi," kata Direktur Stratei dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari. (Yetede)

Saham-saham konglomerat yang selama ini menjadi pilar utama kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti yang dimiliki oleh Prajogo Pangestu, Happy Hapsoro, dan Sugianto Kusuma (Aguan), justru menjadi beban utama bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal tahun 2025. Aksi jual yang marak terjadi pada saham-saham mereka menyebabkan penurunan harga yang signifikan, dengan saham seperti BREN milik Prajogo Pangestu turun hampir 28,3% year-to-date (YtD). Beberapa saham konglomerasi lainnya seperti ASII milik Grup Astra dan BBCA yang dikelola oleh Grup Djarum juga turut mengalami penurunan yang memberikan tekanan terhadap IHSG.

Penurunan harga saham ini dianggap sebagai koreksi pasar yang wajar mengingat tingginya volatilitas saham-saham konglomerat tersebut. Beberapa analisis menyebutkan bahwa saham-saham ini sudah naik terlalu tinggi, sehingga memberi ruang untuk koreksi lebih lanjut. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa penurunan ini bersifat sementara, asalkan ada perbaikan fundamental di masa mendatang.

Koreksi harga saham-saham milik Prajogo Pangestu, khususnya setelah MSCI mengecualikan saham-sahamnya dari indeks global, memicu aksi jual besar-besaran. Hal ini menyebabkan pasar lebih banyak dipengaruhi oleh spekulasi ketimbang kondisi fundamental. Meskipun demikian, beberapa analis masih memberi rekomendasi positif pada saham-saham seperti BBCA, yang berpotensi menguat setelah pembagian dividen dan kebijakan moneter yang mendukung.

Dalam menghadapi dinamika ini, manajemen perusahaan konglomerasi seperti BREN dan RAJA menegaskan bahwa mereka tetap fokus pada penguatan bisnis jangka panjang dan tidak dapat mengendalikan pergerakan harga saham di pasar. Mereka berharap dapat terus menjaga keberlanjutan bisnis meskipun volatilitas saham mereka cukup tinggi di pasar.

Komisi XI DPR, yang dipimpin oleh Ketua Mukhamad Misbakhun, bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sepakat untuk menerapkan sistem perpajakan lama bersamaan dengan sistem Coretax. Langkah ini diambil sebagai mitigasi terhadap potensi masalah yang muncul selama masa transisi penerapan Coretax. Misbakhun menekankan pentingnya transparansi dan pelayanan yang lebih baik bagi wajib pajak (WP), serta meminta DJP untuk menyiapkan peta jalan implementasi Coretax berbasis risiko yang rendah dan tidak memberikan sanksi kepada WP akibat gangguan sistem tersebut.

DJP, yang dipimpin oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo, mengonfirmasi bahwa mereka akan menggunakan kedua sistem, yaitu sistem lama dan Coretax, untuk memastikan kelancaran administrasi pajak, terutama selama periode transisi. Suryo juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, DJP belum dapat menghitung dampak implementasi Coretax terhadap penerimaan pajak karena laporan pajak baru dimulai pada pertengahan Februari 2025. Meskipun ada keluhan dari WP mengenai kesulitan menggunakan Coretax, DJP telah mengembalikan penggunaan aplikasi e-Faktur Desktop untuk pengusaha tertentu.

Kesepakatan antara Komisi XI dan DJP ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan sistem perpajakan baru berjalan lancar dan tidak mengganggu penerimaan pajak negara. Ke depannya, pemanfaatan dua sistem ini akan diperluas untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi WP.

Meskipun Indonesia memiliki jumlah pengguna TikTok terbesar di ASEAN dengan 157,6 juta pengguna, ByteDance, induk usaha TikTok, justru memilih Thailand dan Malaysia sebagai lokasi utama investasi. ByteDance menggelontorkan dana besar, yakni Rp61,1 triliun ke Thailand dan Rp34 triliun ke Malaysia, untuk membangun pusat data dan mengembangkan infrastruktur digital. Sementara itu, investasi yang dilakukan di Indonesia hanya sebesar Rp23 triliun melalui pembelian saham Tokopedia.

Keputusan ini dipengaruhi oleh insentif yang ditawarkan oleh Thailand dan Malaysia, seperti keringanan pajak dan kemudahan regulasi, yang tidak hanya menarik TikTok tetapi juga perusahaan teknologi besar lainnya seperti Google, Amazon, dan Microsoft. Thailand bahkan berambisi menjadi pusat digital ASEAN dengan perkiraan investasi global mencapai US$4 miliar pada 2029.

Indonesia, meskipun memiliki pasar besar dan ekosistem e-commerce yang berkembang pesat, belum mampu menarik investasi sebanding, yang menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan investasi dan regulasi yang ada. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia berisiko menjadi pasar besar tanpa mendapatkan manfaat investasi yang setimpal.

Pendapatan non-bunga dari biaya komisi dan administrasi menjadi sumber utama pertumbuhan perbankan, terutama di tengah perlambatan pendapatan bunga kredit. Bank-bank besar seperti BCA, Bank Mandiri, dan BNI mencatat kenaikan signifikan dalam pendapatan ini, didorong oleh transaksi digital dan layanan perbankan berbasis aplikasi.

Pemangkasan anggaran oleh pemerintah sebesar Rp 306,70 triliun sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran terhadap pelemahan daya beli masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kebijakan ini dapat berdampak negatif pada program infrastruktur dan ekonomi daerah, karena konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama PDB Indonesia.

Kinerja PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) diperkirakan tetap solid di tahun 2025, meskipun menghadapi tantangan seperti pelemahan daya beli, persaingan ketat di sektor ritel, dan ketidakstabilan nilai tukar rupiah.