Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri berhasil mengungkap kasus pengolahan timah ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp10 miliar. Kasus ini melibatkan dua orang tersangka, yakni Direktur CV Galena Alam Raya Utama berinisial AF dan seorang warga negara asing (WNA) Korea Selatan berinisial J. Kasubdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Donny Charles Go, menjelaskan bahwa operasi ini bermula dari informasi terkait pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung ke Tanjung Priok, yang kemudian dibawa ke gudang pengolahan ilegal di Bekasi. Gudang tersebut ternyata tidak memiliki izin untuk mengolah timah.

Tersangka J berperan sebagai kepala operasional dan penyandang dana untuk kegiatan pengolahan timah ilegal di gudang tersebut. Penyelidikan menunjukkan bahwa sindikat ini berencana mengirimkan timah ilegal ke Korea Selatan, dengan total pengiriman sebanyak empat kali sejak 2023. Kasus ini menunjukkan dampak besar terhadap perekonomian negara, dan polisi terus melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut.

Upaya besar yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menghadapi tantangan anggaran yang dipangkas pada 2025. Meskipun anggaran kementeriannya dipotong sebesar Rp3,66 triliun, Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa target pembangunan rumah sebanyak 220.000 unit melalui program FLPP tetap akan dijalankan. Ia juga menjelaskan pentingnya efisiensi dalam belanja pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden dan berjanji untuk mengimplementasikan skema pembiayaan kreatif agar program pembangunan rumah ini tetap tercapai.

Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memperluas penyaluran FLPP dan menggaet investor swasta serta investasi asing untuk mendukung pembangunan rumah, seperti yang telah dilakukan dengan investor dari Qatar dan UAE. Selain itu, Maruarar mengungkapkan realisasi KPR subsidi yang cukup signifikan, mencapai 93.484 unit hingga awal Februari 2025. Namun, tantangan masih ada, seperti penundaan penyaluran FLPP yang dikhawatirkan akan membebani pelaku usaha dan developer properti. Ketua Umum REI, Joko Suranto, menekankan perlunya percepatan penyaluran agar 17.000 unit rumah siap huni tidak batal disalurkan.

Pada sisi lain, masalah sertifikat rumah bermasalah yang terjadi di Bank BTN juga mencuat, dengan sisa 38.144 sertifikat bermasalah per akhir 2024, yang turun signifikan sejak 2018. Meskipun begitu, BTN telah melakukan langkah-langkah penyelesaian untuk mengurangi risiko yang dapat timbul akibat masalah ini.

Secara keseluruhan, reformasi subsidi LPG yang dirancang dengan sistem digitalisasi, seperti logbook digital dan verifikasi data penerima subsidi, sudah menciptakan kontrol yang cukup untuk memantau distribusi gas melon. Dalam hal ini, sistem yang ada sebenarnya sudah mampu memastikan subsidi tepat sasaran tanpa perlu membatasi akses melalui kebijakan restriktif seperti larangan penjualan eceran. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan ini benar-benar untuk mengatasi masalah subsidi atau justru menciptakan hambatan baru.

Sistem digital yang sudah diuji sebelumnya, seperti penggunaan identitas digital dan otentikasi biometrik, seharusnya dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan aksesibilitas bagi masyarakat kecil. Beberapa solusi yang bisa diimplementasikan meliputi penggunaan perangkat biometrik di pengecer tradisional untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pemasangan QR code atau NFC pada setiap tabung elpiji untuk meningkatkan transparansi, dan membangun platform digital terpadu untuk memudahkan integrasi seluruh rantai distribusi.

Dengan kata lain, kebijakan yang membatasi penjualan eceran tampaknya kurang konsisten dengan kebijakan sebelumnya yang lebih berbasis pada teknologi digital dan sistem yang lebih transparan. Implementasi sistem digital yang optimal dapat menjadi solusi terbaik tanpa menyulitkan masyarakat.

Para analis, seperti Herditya Wicaksana dari MNC Sekuritas dan Adityo Nugroho dari Mirae Asset Sekuritas, memberikan pandangan yang beragam. Wicaksana memperkirakan IHSG akan menghadapi tekanan lebih lanjut, dengan potensi penurunan lebih dalam, terutama dipengaruhi oleh saham bank-bank besar yang terkoreksi. Sementara itu, Adityo Nugroho masih mempertahankan proyeksi IHSG hingga akhir tahun di level 8.000, dengan harapan pemulihan akan terjadi jika tekanan berita negatif mereda dan arus dana asing kembali mengalir ke Indonesia.

Beberapa analis, seperti Arief Budiman dari Ciptadana Sekuritas dan Erindra Krisnawan dari BRI Danareksa Sekuritas, memutuskan untuk memangkas target IHSG. Arief memangkas targetnya dari 8.400 menjadi 7.850, dengan alasan sulitnya mencapai target tersebut setelah kinerja IHSG yang negatif pada 2024. Krisnawan dan Wilastita Muthia Sofi juga menyoroti dampak kebijakan perdagangan global, khususnya terkait tarif impor Donald Trump, yang dapat mempengaruhi pasar Indonesia melalui nilai tukar dan penjualan aset berisiko tinggi.

Menanggapi kondisi ini, Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menyarankan investor untuk berhati-hati dan memperhatikan analisis kebijakan pemerintah, reaksi negara lain, serta tren pasar. BEI juga tengah menyiapkan instrumen keuangan baru, seperti short selling dan intra-day short selling, untuk membantu investor mengelola portofolio mereka di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan.

Secara keseluruhan, meskipun IHSG menghadapi tekanan yang cukup besar, investor disarankan untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan pasar dengan cermat, sambil memanfaatkan instrumen keuangan baru yang disiapkan oleh BEI.