Peraturan Presiden tentang energi baru terbarukan atau EBT yang digodok dalam 2 tahun terakhir masih tertahandi Kementerian Keuangan. Kendati demikian, Kementerian ESDM meyakini regulasi tersebut dapat terbit sebelum pergantian tahun.Adapun, rencana penerbitan beleid tersebut telah berulang kali disampaikan. Pada tahun ini, setidaknya pemerintah beberapa kali pemerintah memasang target penerbitan regulasi ini, mulai dari awal 2021, tengah tahun, hingga akhir tahun ini. Namun, aturan tersebut belum juga sampai di meja Presiden.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menuturkan regulasi ini masih diproses.“Masih proses dengan Kementerian Keuangan,” katanya kepada Bisnis, baru-baru ini.Adapun, Perpres EBT ini disebut-sebut akan menjadi acuan bagi dunia usaha dan pemerintah dalam mengatur kebijakan terkait energi terbarukan. Beberapa di antaranya mengenai harga listrik EBT, termasuk kontrak jual beli listrik dari pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP).Senada, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Chrisnawan Anditya menyebut proses penyelesaian beleid ini masih terus digodok oleh pemerintah.

Toko kebutuhan pokok Alan (68)  di Pasar Gubah, Palembang memajang kode pembayaran non tunai (Quick Response Code Indonesian Standard/QRIS). Pelanggan memindai kode QRIS dengan gawai mereka, uang langsung ditransfer ke rekening Alan. Teknologi itu bantu masyarakat belanja, yang makin jarang gunakan uang tunai terutama menghindari sentuhan selama pandemii Covid-19. Untuk mendapat kode QRIS, pedagang mendaftarkan rekening ke bank, yang memudahkan pelanggan belanja tanpa khawatir kekurangan uang tunai. Meski baru 10 % pelanggan menggunakannya. Kini ada 332.886 pengguna QRIS di Sumsel atau 96,98 % target tahun 2021 sebesar 344.000 pengguna.

Ketika sibuk hingga tak punya waktu ke pasar Soak Batok, Palembang, pembeli tinggal pilih belanjaan memakai aplikasi Pasar.id diikuti transfer pembayaran, barang yang dipesan diantar ke rumah. Dirops Perumda Pasar Palembang Jaya Saiful mengatakan, perkembangan zaman bukan hambatan pasar tradisional, tapi pelecut untuk berbenah. Pasar Sekanak, akan jadi sentra penjualan cendera mata khas Palembang sebagai pengembangan obyek wisata baru berlayar di Sungai Sekanak dan Lambidaro, wisatawan diharapkan beli oleh-oleh, digitalisasi pasar menjadi prioritas utama. (Yoga)

Sejak dibentuk April lalu, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI atau Satgas BLBI menyita 1.312 hektar lahan serta membukukan PNBP Rp 313,9 miliar. Yang terbaru, Satgas BLBI menyita aset Grup Texmaco yang memiliki utang Rp 29 triliun dan 80,5 juta dollar AS. Menkopolkam Mahfud MD  (23/12) memaparkan, pada penagihan tahap I, Satgas BLBI membukukan PNBP Rp 313,9 miliar, penguasaan aset fisik 8.329.412,346 meter persegi lahan. Dari penagihan tahap II, Satgas memperoleh aset jaminan dari obligor, yakni SS, berupa lahan 100.848 meter persegi. Kemudian Satgas menyita aset jaminan Grup Texmaco berupa 587 bidang tanah di lima daerah, seluas 4.794.202 meter persegi. Mahfud menegaskan, Satgas terus berupaya mengembalikan dana BLBI melalui berbagai upaya hukum, seperti pemblokiran dan penyitaan, juga menyiapkan sanksi administratif dan keperdataan, termasuk pidana. Awal April lalu, sisa piutang BLBI mencapai Rp 110 triliun. Satgas diberi waktu hingga 31 Desember 2023 untuk menagih seluruh sisa piutang tersebut. (Yoga)

Hasil Survei Penilaian Integritas atau SPI 2021 oleh KPK menunjukkan berbagai risiko, modus, dan celah korupsi di lingkungan instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemda, terus terjadi, mulai dari penyalah gunaan fasilitas kantor, penyimpangan pengadaan barang jasa, korupsi promosi atau mutasi SDM, suap/gratifikasi, hingga intervensi atasan. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (23/12) menyebutkan, SPI mengukur tingkat korupsi berbagai instansi pemerintah. Kepala BPS Margo Yuwono mengapresiasi SPI, namun perlu penyempurnaan dimasa mendatang, responden secara daring dipastikan perwakilan instansi pemerintah yang diukur integritasnya.

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi semua instansi dan pihak yang membantu survei tahunan ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPNl Suharso Monoarfa menyatakan, hasil SPI 2021 menunjukkan pemetaan potensi dan capaian pencegahan korupsi tiap kementerian/lembaga dan pemda. Adanya SPI 2021, menurut Mendagri Tito Karnavian, mendorong pencegahan korupsi lebih efektif. Acting Country Director World Bank Indonesia-Timor Leste Iwan Gunawan mengapresiasi SPI yang disebutnya sebagai salah satu kunci pencegahan korupsi. (Yoga)

Hingga akhir November 2021, pendapatan negara mencapai 97,5 % target Rp 1.743,6 triliun dan diyakini  melebihi target di akhir tahun. Semua pos penerimaan tumbuh positif, penerimaan pajak sudah 88 %, penerimaan bea cukai 108 %, dan PNBP 128 % target. Ekspor catat rekor tertinggi pada Agustus dan terjadi surplus neraca dagang sejak Mei 2020. Membawa kita keluar dari tekanan fiskal sejak pandemi, namun peringatan muncul untuk tak larut dalam euforia, karena bonanza penerimaan ini disumbangkan tingginya harga komoditas. Seiring peningkatan penerimaan negara, defisit APBN ditekan dari 5,73 % PDB pada Oktober 2021 jadi 3,63 %, dan bisa turun di bawah 3 % di 2023. Berbagai kajian ingatkan bahaya Dutch desease atau ketergantungan berlebih pada SDA sebagai paradox keunggulan komparatif yang menggerogoti daya saing jangka panjang. UNCTAD 2019 menyebut, 10 tahun terakhir kontribusi Indonesia di rantai pasok global menurun. Deindustrialisasi yang terjadi ancam prospek jangka panjang pertumbuhan ekonomi, dan memerangkap Indonesia dalam jebakan negara berpendapatan menengah. (Yoga)

Mulanya kereta adalah pilihan pergerakan manusia dan barang / logistik berjarak sedang dan menengah jauh. Saat ini Indonesia sedang menyelesaikan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Teknologi kereta yang maju telah mengatasi masalah kecepatan, bahkan teknologi magnet levitation (mag-lev) menawarkan kecepatan lebih dari 500 km/jam meski belum jadi kecepatan kendaraan komersial. Saat ini rata-rata kecepatan kereta cepat komersial 200-350 km/jam, bahkan di China hingga 380 km/jam. Kehadiran kereta cepat mempersingkat waktu perjalanan penumpang, dan lebih unggul dari moda transportasi udara karena dapat langsung menusuk jantung kota yang jadi asal atau tujuan akhir, sementara transportasi udara membawa penumpang ke bandara yang berjarak jauh dari jantung kota.

Untuk mempertahankan kecepatan tinggi dengan aman, butuh safety issues ketat sehingga teknologi kereta cepat memiliki biaya investasi pembangunan, operasi, dan perawatan tinggi sehingga financial internal rate of return (FIRR), tak mampu menjawab kelayakan dalam memilih kereta cepat. Kereta cepat, sebagai moda transportasii harus jadi bagian total system transportasi yang terintegrasi secara moda dan jaringan seamless transportation. Seyogianya relevansi pilihan atas moda kereta cepat, yang tak murah juga memperhitungkan aspek tereduksinya perjalanan manusia yang tergantikan oleh aktivitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kereta cepat Jakarta-Bandung, sebagai pengalaman pertama (unprecendented project), perlu dikawal dengan cermat (Yoga)

Pemerintah berencana batasi insentif pajak dunia usaha tahun 2022. Pertimbangannya, realisasi insentif yang besar sepanjang 2021. Prospek perekonomian diperkirakan membaik tahun depan. Pemberian insentif perlu dilakukan hati-hati agar tak jadi bumerang pemulihan ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu mengungkap, pemerintah tengah menilai sektor usaha yang layak terima insentif fiskal tahun depan. Untuk jamin insentif yang disalurkan otoritas fiskal tepat sasaran Insentif terbanyak dimanfaatkan sepanjang tahun ini adalah PPh Pasal 25 yang per 17 Desember mencapai Rp 25,23 triliun dan dimanfaatkan 58.057 WP untuk membantu likuiditas dan kelangsungan dunia usaha.

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede mengungkap, sejumlah sektor usaha alami perlambatan pemulihan akibat penerapan PPKM darurat level 3-4 pada triwulan III-2021, seperti sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, dan restoran. Sektor usaha yang dianggap pulih adalah manufaktur dan konstruksi, namun belum mencapai kinerja sebelum pandemi. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, keputusan pangkas atau hapus stimulus pada dunia usaha dapat dipahami,terkait upaya pemerintah mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 %  PDB pada 2023. Tapi performa pemulihan ekonomi masih rentan, tecermin dari pengangguran yang masih tinggi. (Yoga)

278 Perusahaan dari 28 provinsi melakukan ekspor serempak senilai USD 2,44 miliar, setara 35,03 triliun ke 58 negara, menandai berlanjutnya kontribusi ekspor bagi pemulihan ekonomi nasional. Mendag Muhammad Lutfi (23/12)dalam pelepasan di Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Krawang International Industrial City (KIIC) menjelaskan ekspor Indonesia sampai November 2021 menembus USD 209,6 miliar, tertinggi dalam sejarah, melampaui rekor 2011, USD 203 miliar. Kemendag terus memotifasi pelaku usaha berani mengeksplorasi pasar di kawasan emerging market dan pasar non tradisional, juga optimasi potensi ekspor ke Afrika, Asia Selatan, Eropa timur dan negara-negara Oceania.

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi memerinci, 54 perusahaan yang berpartisipasi adalah UMKM dengan ekspor USD 5,56 juta atau Rp 79,7 miliar. Produk yang dikirim UMKM diantaranya produk perikanan dan kelautan, furniture, kerajinan tangan, produk dekorasi rumah, makanan olahan, rempah serta tekstil dan produk tekstil. 224 perusahaan non-UMKM atau 81 % mengekspor USD 52,43 miliar, setara 54,9 triliun. Dari 58 negara tujuan, 87 % didominasi ekspor ke pasar tradisional , sedang 13 % merupakan negara non tradisional seperti Tonga, Kolombia, Pakistan, Kamboja, Afsel, Maladewa dan negara kawasan Oceania. (Yoga)    

Sinyal pemulihan ekonomi menguat, tercermin dalam pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar 11 % (year on year / yoy) jadi Rp 7.572,2 triliun. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono berkata peningkatan tersebut didorong akselerasi uang beredar dalama arti sempit (M1) sebesar 14,7 %   (yoy) dan uang kuasi 7 % (yoy). Peningkatan komponen M1 didorong peredaran uang kartal yang November 2021 tercatat Rp 755,1 triliun, tumbuh 8,8 % yoy)dari sebelumnya 8,3 % (yoy), dan giro rupiah. Faktor yang pengaruhi M2 adalah penyaluran kredit yang tumbuh 4,4 % (yoy) dari sebelumnya 3 %, dan aktiva luar negeri bersih. Direktur Eksekutif Centre of Law and Economic Studies Bhima Yudistira menyampaikan peningkatan M2 yang didorong penyaluran kredit mengindikasikan pemulihan dari sisi konsumsi. Kredit konsumsi November 2021 tumbuh 4,1 % (yoy) dengan pertumbuhan KPR 9 %. (Yoga)

Dalam pemasaran produk, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak lagi bergantung pada pasar konvensional, tetapi merambah ke pasar digital. Jangkauan pelanggan menjadi lebih luas, alhasil rezeki pun kian mengalir deras. 2 tahun terakhir Kiki menjual jilbab secara daring mengandalkan lokapasar yang di Facebook dengan nama Tokokiki Hijab. Sebelumnya, Kiki jual pakaian secara konvensional di tempat publik hingga ke rumah-rumah, namun sejak pemda Palembang melakukan PPKM Maret 2020, dia mulai berjualan secara daring. Pelanggan datang dari Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Bandung, bahkan kota-kota di Kalimantan. Omzet Kiki Rp 30 juta dengan untung Rp 5 juta per bulan. Kiki pun pernah ditipu konsumen iseng yang memesan tetapi tidak beli, membuatnya rugi di tengah tipisnya keuntungan tiap jilbab yang ia jual. Antisipasinya dia meminta deposit pada pelanggan. Untuk pengiriman, dia bekerja sama dengan perusahaan kurir, ogkos kirim ditanggung oleh pembeli. Kadis Koperasi dan UMKM Sumsel Amiruddin mengungkapkan, digitalisasi merupakan cara yang paling jitu memangkas panjangnya rantai pasok di sektor perdagangan, pelaku UMKM bisa langsung terhubung dengan konsumennya tanpa harus punya toko atau lapak. (yoga)