Anggaran Lentur untuk Hadapi Penyebaran Omicron
Pemerintah memastikan anggaran negara masih aman untuk mengantisipasi memburuknya perkembangan gelombang ketiga Covid-19. Kepala Bidang Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan APBN 2022 telah disiapkan agar fleksibel. "Pada 2020 dan 2021 ada yang namanya refocusing dan realokasi anggaran. Sekarang kami memakai penyesuaian otomatis, di mana setiap Kementerian/Lembaga sudah diminta sedari awal menyisihkan 5% dari anggarannya untuk berjaga-jaga kalau dibutuhkan tiba-tiba," ujar Febrio, kemarin.
Berdasarkan pengalaman sejak dua tahun terakhir, pada 2022 pemerintah pun masih akan menetapkan kesehatan sebagai fokus dan prioritas belanja. "Kami pastikan anggaran kesehatan cukup untuk penanganan, testing, tracing, vaksinasi, dan perawatan," katanya. Ditengah membludaknya jumlah kasus penularan Covid-19 akibat varian Omicron, tutur Febrio, alih-alih melakukan perawatan di RS atau tempat isolasi khusus, pemerintah mengedepankan strategi perawatan atau isolasi mandiri bagi para pasien Covid-19, hal ini dilakukan untuk menghemat APBN. (Yetede)
Berliku Jalan Membangun PLTS Atap
Serangkaian aturan baru diterbitkan pemerintah untuk mempercepat penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Salah satu kendalanya adalah pengadaan meter kWh ekspor-impor listrik untuk pengguna pembangkit atap yang terintegrasi dengan jaringan PT PLN (Persero). "PLN akan meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga kita harapkan penyediaan kWh meter bisa lebih cepat," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Dadan Kusdiana. Dadan memastikan tak ada kewajiban untuk beralih ke layanan premium jika ingin memasang pembangkit atap. Dia menduga peralihan tersebut hanya penawaran. Namun, jika terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung dengan Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha untuk Kepentingan Umum (IUPTLU), kami siap menerima aduan. (Yetede)
Menhan Perancis-Menlu RI Bahas Isu Pertahanan dan Indo-Pasifik
Dalam pertemuan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Menteri Pertahanan (Menhan) Perancis Florence Parly menegaskan pentingnya peran Indonesia di kawasan. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah Perancis untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Saat ini pemerintah Perancis memegang presidensi kelompok EU. Terkait hal ini, Indonesia mengharapkan ada perkembangan signifikan dalam perundingan Indonesia-EU Comprehensif Economics Partnership Agreement (I-EU CEPA) selama presidensi. Kedua Menteri juga bertukar pandangan mengenai kerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Keduanya memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya tercipta perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan. (Yetede)
AS Alokasikan US$ 5 M Untuk Membangun SPKLU
Pemerintahan Presiden Joe Biden pada pekan ini meluncurkan rencana untuk mengalokasikan anggaran US$ 5 miliar ke negara-negara bagian di AS guna membiayai penyediaan perangkat pengisian daya (charger) mobil listrik selama lima tahun . Hal ini merupakan bagian dari paket infrastruktur bipartisan yang mencakup US$ 7,5 miliar untuk membangun jaringan stasiun pengisian kendaraan lsitrik umum dan SPKLU yang luas diseluruh negeri. Investasi tersebut merupakan agenda dari pemerintah yang lebih luas guna memerangi perubahan iklim yang disebabkan manusia dan memajukan transmisi energi bersih. Pemerintah Biden telah sesumbar harga mobil listrik lebih terjangkau bagi warga AS dari pada mobil bertenaga gas. "Pedoman baru tersebut bakal membantu negara-negara bagian membangun jaringan SPKLU di sepanjang koridor bahan bakar alternatif yang ditunjuk pada sistem jalan raya nasional." ujar pejabat senior pemerintah dalam konferensi pers, Rabu (9/2). (Yetede)
Telkom dan Telkomsel Bangun Jaringan 5G di Kawasan Jababeka
PT Telkom Indonesia Tbk bersama anak usahanya Telkomsel serta PT Jababeka Infrastructur menjalin kolaborasi strategis untuk pengembangan teknologi jaringan seluler 5G. Telkom dan Telkomsel akan membangun jaringan di Kawasan Jababeka, Cikarang, Executif Vice President Divisi Enterprise Service Telkom Teuku Muda Nanta mengatakan, melalui penandatanganan nota kesepahaman kerja sama itu, Telkom Group dan Jababeka diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan dan memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat. "Kami berkomitmen untuk mendukung upaya percepatan pengelolaan digitalisasi kawasan Jababeka menuju Jababeka Digitalized Township Ecosystem," ujar Teuku Muda Nanta, Kamis (10/2). Menurut Tjahadi semua area Kawasan Jababeka seluas 5,600 hektare saat ini juga sudah tersedia infrastruktur telekomunikasi fiber optik guna mendukung implementasi industri. (Yetede)
Pemindahan IKN Guna Capai Visi Indonesia Emas 2045
Pemindahan Ibu Kota (IKN) ke Kalimantan Timur diharapkan mampu mendukung upaya pencapaian Visi Indonesia Emas pada 2045. Untuk itu, pemindahan IKN ini membutuhkan dukungan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ketua Dewan Penasihat Forum Dialog Nusantara Ilham Habibie mengatakan, untuk membangun IKN yang transformatif, pintar, dan berkelanjutan, berbagai elemen masyarakat mesti kolaboratif dengan perkembangan zaman dan melek iptek. "Saya secara pribadi setuju dengan perindahan Ibu Kota Negara karena bagaimanapun Jakarta seperti dikatakan banyak pihak, sudah terancam tenggelam dan Indonesia mesti memberikan etalase yang sesuai tuntutan zaman termasuk Ibu Kota Negara." kata dia dalam siaran pers yang diterima, Kamis (10/2).
Pelni Gandeng Skyreach untuk Pengadaan Sistem Komunikasi 26 Kapal
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan penyedia layanan telekomunikasi berbasis satelit PT Skyreach Indonesia bekerjasama untuk pengadaan sistem komunikasi kapal (Siskamkop) bagi 26 kapal Pelni pada kurun 2022-2025. "Kerja sama ini menegaskan pentingnya sinergi untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu keamanan, aksesibilitas tinggi yang terpadu, teratur, lancar, tertib, cepat, dan nyaman," kata Plt Direktur Utama Pelni (Persero) Ony Suprihartono dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (10/2). Siskomkap telah diimplemetasikan di kapal sejak 2016. Siskomkap diatas kapal tersebut diperlukan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan komunikasi yang menghubungkan segala aktivitas dan proses bisnis di kantor pusat ke atas kapal dengan hand width uplink sebesar 2.048 kbps dan downlink 4.096 kbps. (Yetede)
BI Yakin Efek Omicron ke Pertumbuhan Minim
Gelombang ketiga penyebaran virus Covid-19 di Indonesia memang menciptakan kekhawatiran mobilitas masyarakat bakal terganggu lagi. Namun Bank Indonesia memprediksi, gelombang ketiga yang dipicu varian omicron efeknya tidak akan sedahsyat gelombang I maupun gelombang kedua saat penyebaran varian delta. Namun demikian, "Dampak omicron ke pertumbuhan ekonomi kuartal I-2022 tidak signifikan, bahkan kuartal I-2022 akan tumbuh relatif tinggi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (10/2). Secara keseluruhan, Perry memperkirakan pertumbuhan di tahun 2022 akan mencapai 4,7 % year on year (yoy hingga 5,5% yoy. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun lalu sebesar 3,69% yoy. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Februari 2022,BI kembali menahan suku bunganya (BI 7-Day Reverse Repo Rate/BI7DRR) di level 3,5%. Ia menegaskan, bank sentral akan mempertahankan suku bunga yang rendah sampai ada tanda-tanda kenaikan inflasi secara fundamental dan memberi tekanan di luar sasaran bank sentral.
Pemerintah Belum Bayar Tunggakan Covid Rp 23 T
Pemerintah masih memiliki sisa tagihan perawatan pasien Covid-19 pada tahun 2021 sebesar Rp 23 triliun. Pemerintah harus membayarkan tagihan ini, pada anggaran negara tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal ini saat berpidato di acara BRI Microfinance Outlook 2022 yang digelar secara virtual, Kamis (10/2). "Tagihan Rp 23 triliun dari perawatan 2021 yang harus dibayar 2022 ini , " kata Menkeu.
Indonesia Optimistis Siap Hadapi Tapering Off
Normalisasi kebijakan bank sentral sejumlah negara, terutama The Fed, membawa risiko hengkangnya arus modal asing dari pasar keuangan dalam negeri. Namun Kementerian Keuangan (Kemkeu) optimistis, obligasi pemerintah tahun ini masih menarik dan diminati investor. Sementara itu, penyebab di 2021 karena arus modal keluar lebih banyak disebabkan oleh sentimen investor terhadap isu tapering off The Fed. Alhasil, kepemilikan asing terhadap obligasi negara saat ini tinggal tersisa 20%. Sementara untuk tahun ini, ia meyakini berbagai sentimen, termasuk kenaikan suku bunga The Fed, sudah diperhitungkan (priced in) oleh investor.









