Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengingatkan wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban untuk melaporkan Surat Pembertahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) 2021. Sebab, masa pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi bakal berakhir sepekan lagi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemkeu Suryo Utomo mengatakan, hingga 22 Maret lalu, pelaporan SPT Tahunan baru mencapai 8 juta baik dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Angka ini baru mencapai 42,11% dari jumlah wajib pajak, yang wajib lapor SPT, yang total sebanyak 19 juta.

Masyarakat bakal terkena pukulan ganda dari kenaikan harga barang konsumsi. Di saat PPN 11% berlaku pada April nanti, konsumen juga bersiap menghadapi kenaikan harga berbagai produk manufaktur seperti TV, AC, kulkas, sepeda hingga mobil. Kenaikan harga barang elektronik tak terelakkan lantaran harga bahan baku di pasar global melonjak. Harga komoditas industrial seperti aluminium menguat 60,65% (yoy) ke US$ 3.605 per ton, Rabu (23/3). Komoditas lainnya juga naik signifikan, seperti tembaga, seng, timah hingga nikel. Pelaku industri pendingin refrigerator terdampak kenaikan harga komoditas tersebut. Pasalnya, tembaga dan aluminium adalah bahan baku utama pembuatan komponen seperti kompresor, evaporator dan kondensor. Ketiga komponen ini dipakai untuk produk pendingin refrigerator seperti AC, kulkas, water dispenser dan chest freezer.

Penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam denominasi valuta asing (valas) masih akan diliputi risiko domestik maupun global. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah dalam menuntukan waktu penerbitan global bonds tersebut. Pada Rabu (23/3) kemarin, pemerintah telah menerbitkan SBN valas dalam mata uang dollar Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 1,75 miliar dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down. Penerbitan ini terdiri dari dua sesi. Pertama seri RI0332 sebesar US$ 1 miliar, dengan tenor 10 tahun, kupon 3,55% dan imbal hasil (yield) 3,6%. Kedua, seri RI0352 sebesar US$ 750 juta, dengan tenor 30 tahun, kupon 4,3%, dan yield 4,35%.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita dua aset Irjanto Ongko, untuk memenuhi kewajiban kepada negara dari obligor Kaharudin Ongko. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, penyitaan dilakukan mengingat Kaharudin Ongko hingga saat ini belum menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai obligor Bank Umum Nasional sebesar Rp 7,72 triliun dan selaku obligor Bank Arya Panduarta sebesar Rp 359,43 miliar. Adapun aset yang disita, berupa tanah seluas 1.825 meter persegi (m²) dan seluas 1.047 m² di Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pemulihan ekonomi setelah pandemi mereda meningkatkan daya beli masyarakat. Emiten barang konsumsi seperti PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) turut mendapat sentimen positif dari daya beli masyarakat yang meningkat. Apalagi, jelang bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Analis Samuel Sekuritas Muhammad Farras Farhan mengatakan, WMUU mayoritas pendapatannya disumbang oleh penjualan karkas. Senada, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz juga memproyeksikan masih ada potensi bagi WMUU untuk mencatatkan kinerja positif di sepanjang tahun ini. Abdul mengamati daya beli masyarakat saat ini sudah mulai pulih. Selain itu, investor perlu juga memperhatikan bagaimana tingkat penyebaran Covid-19 yang mungkin sewaktu-waktu dapat kembali meluas dan kembali menekan daya beli masyarakat.

Pemerintah dihadapkan pada dua jalur pemulihan yang dilematik. Pada satu sisi, penghematan anggaran perlu dilakukan untuk memuluskan misi konsolidasi fiskal, sedangkan di lain sisi insentif patut ditebar untuk menggairahkan ekonomi. Sejauh ini, Indonesia terbilang berhasil beranjak dari resesi yang diakibatkan krisis pandemi Covid-19 sejak 2 tahun lalu. International Monetary Fund (IMF) dalam laporan terbarunya menyatakan, Indonesia terbukti mampu bangkit lebih cepat dibandingkan dengan negara lain yang hingga kini masih berkutat pada kubangan krisis pandemi. Namun, otoritas fiskal dihadapkan pada tembok tebal bertuliskan defisit 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang wajib ditempuh pada tahun depan sebagaimana amanat UU No. 2/2020. Misi konsolidasi fiskal itu pun bakal mengorbankan banyak hal. Salah satunya kebutuhan untuk menghemat belanja, termasuk subsidi energi yang kini sangat dinanti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mewaspadai dinamika ini termasuk kedua opsi tersebut dengan menghitung estimasi jangka waktu krisis energi dan pangan yang tengah mengancam. Hal ini dilakukan untuk menentukan manuver anggaran lebih tepat sehingga stimulus tetap terkucur tanpa meninggalkan jalur konsolidasi fiskal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor LPG Indonesia pada 2021 mencapai US$4,09 miliar atau sekitar Rp 58,5 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per US$), meroket 58,5% dibandingkan nilai impor pada 2020 lalu yang tercatat US$ 2,58 miliar.

Dana subsidi minyak goreng sawit (MGS) curah sesuai Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 8/2022 siap dikucurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal mengatakan penyalurannya tinggal menunggu mekanisme klaim dari produsen minyak goreng. Ada 81 pabrikan minyak goreng yang diwajibkan mendaftar dalam program ini. Per 22 Maret 2022, sebanyak 47 perusahaan industri telah mendaftar, untuk kemudian wajib melaporkan rencana produksi, distribusi, dan rantai distributornya hingga tingkat kabupaten/kota.

Sebelumnya, berdasarkan hitungan sementara, nilai subsidi untuk program ini akan mencapai Rp7,28 triliun. BPDPKS akan memberikan penggantian selisih antara harga acuan keekonomian (HAK) dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg. Achmad menjelaskan selisih antara HAK sebesar Rp20.398 per liter dan HET Rp14.000 per liter yakni Rp6.398 per liter. Dengan perkiraan kebutuhan minyak goreng curah sebesar 1,2 juta liter selama 6 bulan ke depan, maka kebutuhan dananya menjadi Rp7,28 triliun.

Pemerintah Inggris akan mengurangi pajak bahan bakar minyak (BBM) dan melonggarkan beban bayar pajak bagi warga berpenghasilan terendah, guna mengatasi tekanan  biaya hidup tinggi yang dihadapi rakyat Inggris akibat lonjakan inflasi. Saat menyampaikan anggaran perubahan dihadapan parlemen  Inggris, Rabu (23/3). Menteri Keuangan Rishi Sunak mengatakan akibat perang Ukraina dan lonjakan inflasi global maka ekonomi Inggris tahun ini akan tumbuh menjadi lebih lamban dibandingkan ekspektasi sebelumnya. "Badan Penanggung Jawab Anggaran belum menghitung dampak penuh perang di Ukraina tapi kita harus mempersiapkan ekonomi maupun keungan pemerintah terhadap situsi yang berpotensi sangat buruk." tutur Sunak. Sunak bulan lalu mengumumkan paket senilai sembilan poundstreling untuk membantu beban biaya energi yang harus ditanggung 28 juta rumah tangga berpenghasilan menengah dan rendah (Yetede)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate mendorong penyelenggaraan pemilu tahun 2024 bisa menjadi momentum untuk diselenggarakan secara digital. Indonesiapun diharapkan bisa study banding ke negara lain yang sudah menerapkan e-voting. "Pengadopsian teknologi digital dalam giat pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate, baik dalam tahapan pemilihan, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, perhitungan suara, hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu," kata Jhonny, dalam rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia di Bandung, Bali. Pelaksanaan e-voting melibatkan badan manajemen pemilu (electoral management board) di skala nasional maupun skala subnasional, seperti pemilihan anggota legislatif daerah. (Yetede)